Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 19 Januari 2018 23:04
Pakai Baju PKI, Seorang Warga Tionghoa Meranti Ditangkap BIN dan Tentara

Jum’at, 19 Januari 2018 22:39
Gubri Target Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 30 Ribu Haktar

Jum’at, 19 Januari 2018 22:32
OTT Tim Saber Pungli Polres Rohul‎,
Kades Rantau Binuang Sakti dan Sekdesnya Resmi Tersangka


Jum’at, 19 Januari 2018 22:19
Tim Sukses Klaim Dukungan Syam-Edy Kian Meluas

Jum’at, 19 Januari 2018 20:58
Sekda Defenitif Kuansing Tak Kunjung Dilantik

Jum’at, 19 Januari 2018 20:53
Diciduk Polisi,
Warga Tenayan Raya Tega Posting Video Mesum dengan Pacarnya di Facebook


Jum’at, 19 Januari 2018 20:37
2018, Anggota DPRD Bengkalis Tidak Lagi Diberikan Mobnas

Jum’at, 19 Januari 2018 18:34
Barter Motor dan Handphone, Pasutri di Pekanbaru Ini Kompak Jualan Sabu

Jum’at, 19 Januari 2018 18:10
Wajib Berkaidah Islam, DPRD Bengkalis Bentuk Pansus Ranperda Zakat

Jum’at, 19 Januari 2018 18:02
Datsun Cross Direncanakan Hadir di Riau Awal Februari 2018

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 16 Desember 2017 05:40
Ratusan Triliun Disumbangkan ke Negara, Apkasindo Dorong Riau Rebut DBH CPO

Sektor perkebunan kelapa sawit menyumbang ratusan triliun ke negara. Karena itu Apkasinfo mendorong Riau dapat DBH CPO.

Riauterkini - PEKANBARU - Provinsi Riau adalah penghasil sawit terbesar di Indonesia. Sebanyak Rp239 triliun devisa negara yang didapat dari Crude Palm Oil (CPO), 30 persennya berasal dari hasil perkebunan sawit di Riau.

Sekretaris Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau, Rino Afrino mengatakan, besarnya potensi sawit yang didapat, khususnya dari sisi CPO bisa menjadi alternatif selain Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) yang sekarang tak lagi jadi primadona.

"Sumbangan devisa untuk negara dengan total nilai Rp239 triliun khusus sawit saja, itu data resmi dari BPS. Riau menyumbang hampir 30 persen CPO di Indonesia," kata Rino, Jumat (15/12/17).

Dari data yang dimiliki Apkasindo Riau setidaknya 7 ton lebih CPO yang dikeluarkan dari pelabuhan Dumai saja. Sayangnya, CPO yang diambil dari hamparan perkebunan sawit di Riau hanya dinikmati negara saja.

Karena itu, Apkasindo sangat mendorong baik kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mau pun wakil rakyat Riau yang ada di Senayan, Jakarta untuk bergerak bersama menyuarakan untuk mendapatkan DBH CPO.

"Kenapa tidak, sekarang pekebunan kelapa sawit di Riau saat ini terbesar di Indonesia. Peluang inilah yang harus dibaca. DBH Migas-kan sudah jauh turun, DBH CPO tentu bisa jadi alternatif," papar Rino.

Untuk mewujudkannya, perlunya kembali mendorong lebih serius lagi agar Undang-undang perkelapa sawitan di Indonesia bisa disahkan. Dengan begitu, harapan mendapatkan DBH CPO semakin besar.

"Karena kita gila-gilaan memang. Berapa yang kita sumbangkan untuk negara, kemudian mana untuk Riau. Salah satu poin tentang undang-undang perkelapa sawitan itu adalah munculnya badan sawit nasional, yang ujung-ujungnya DBH," ungkap Rino.

"Pak Jokowi sudah mulai masuk ke sawit, bahkan sampai ikut mereplanting. Artinya potensi sawit ini besar. Ini hitungan matematikanya besar," ujar Rino lagi.***(mok)

Loading...


Berita lainnya..........
- Gubernur Riau Wajibkan Semua Perusahaan Terapkan K3
- Mulai Lelang Kegiatan 2018,,
BLP Setdakab Rohul Sudah Tuntaskan Pengumuman RUP

- Jadi Atasan,
Perempuan Ini Selalu Tempatkan Diri sebagai Teman dan Ibu

- Baru 50 Persen ASN Pekanbaru Miliki Smart Card
- Utang Obat RSUD Rohul Rp5,3 Miliar Akan Diaudit Inspektorat
- Sebagian ADK 2016-2017 di Siak Masih Belum Dibayar
- Tuntut Pembayaran Kerja,
Sekdako Pekanbaru Temui Belasan Kontraktor

- Belajar Trik Jitu Tingkatkan PAD,
Anggota Dewan Kampar Kunjungi Bapenda Pekanbaru

- 21 Sub Kontraktor Alat Berat di IKPP Diduga Tak Bayar Pajak
- 4 Proyek di Dinas PUPR Pelalawan 2017 tak Tuntas
- Berlaga di Liga Dangdut Indonesia,
Alfarizi Si Putra Tandun Ini Promosikan Wisata Rohul

- Sejumlah Karyawan EMP Bentu Desak Manajemen Bayarkan Hak Mereka
- Pelaksanaan Kurang Pas,
DPMD Bengkalis Evaluasi Pelaksanaan Rakordes

- Ambil Peran Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, PT RAPP Lakukan Banyak Terobosan
- Momen Natal dan Tahun Baru, Trafik Layanan Data Telkomsel Naik 42 Persen
- 2017, UPT Disnaker Bengkalis Terima Tiga Pengaduan Fatal dari Pekerja
- Ratusan PKL Diminta Pindah,
Pasar Higinis Pekanbaru Siap Difungsikan

- Uang Jasa Medis ‎Terlambat Dibayar,
Komite Dokter dan Perawat RSUD Rohul Sempat Ancam Mogok

- Rp65 Miliar ADD untuk 136 Desa di Bengkalis TA 2017 Tunda Bayar
- Pembayaran Denda E-Tilang Harus di BRI, Kejari Rohul Akan Sediakan Ruangan Petugas dan EDC


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.167.126.106
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com