Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Rabu, 16 Januari 2019 16:41
Bidang Pengairan PUPR Kuansing Tahun Ini Peroleh Dana DAK Rp3,1 M

Rabu, 16 Januari 2019 16:30
Pengawasan P2JN di Riau Dianggap Tak Maksimal dan Merugikan Masyarakat

Rabu, 16 Januari 2019 16:11
Tahun Ini, MPP Pekanbaru Targetkan Dapat Investasi Rp2 Triliun

Rabu, 16 Januari 2019 15:53
Kominfo Bengkalis Koreksi Data,
Ternyata Bantuan Kesejahteraan Guru Madrasah Hanya Naik 12,83 Persen


Rabu, 16 Januari 2019 15:07
Tuntut Rektor Jelaskan Soal UKT, Puluhan Mahasiswa UIN Suska Riau Gelar Demo

Rabu, 16 Januari 2019 14:59
RKA Dinas dalam Proses, APBD 2019 Kuansing Belum Bisa Digunakan

Rabu, 16 Januari 2019 13:59
Tahun Ini, Jumlah Bantuan Sapi untuk Peternak Riau Alami Penurunan

Rabu, 16 Januari 2019 13:12
2 Tersangka Diburu, Polda Riau Musnahkan 37 Kilogram Sabu dan Ribuan Pil Ekstasi

Rabu, 16 Januari 2019 13:09
Awal 2019 Ada 4 Pasien, Warga Pekanbaru Diajak Cegah DBD

Rabu, 16 Januari 2019 13:06
Ditinggal Pekerja Sarapan, Bengkel Las di BS,  Bengkalis Ludes  Terbakar

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 15 Desember 2017 13:00
Demi Kepastian Hukum,
RAPP Ajukan Permohonan Pembatalan SK 5322 ke PTUN


PT RAPP mengajukan permohonan kepada PTUN Jakarta terkait SK 5322 tahun 2017 yang dikeluarkan Kementerian LHK yang berisi putusan pencabutan Rencana Kerja Usaha (RKU) perusahaan itu.

Riauterkini-JAKARTA-Kuasa hukum PT Riau Andalah Pulp and Paper (RAPP) Andi Ryza Fardiansyah menyebutkan pihaknya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait SK 5322 tahun 2017 yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Surat Keputusan (SK) tersebut berisi putusan pencabutan Rencana Kerja Usaha (RKU) PT RAPP.

"Kami mengajukan permohonan ke PTUN untuk mendapatkan legitimasi bahwa RKU kami legal," kata Andi dalam diskusi terkait permohonan PT RAPP kepada PTUN di Jakarta, Rabu (13/12/17).

Menurut dia, upaya hukm ini tidak lain untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Apalagi selama ini KLHK juga dinilai tidak konsisten dalam mengeluarkan sehingga membingungkan RAPP.

Andi menegaskan, permohonan agar KLHK membatalkan SK 5322 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Usaha (RKU) juga dilakukan agar kegiatan operasional tidak melanggar hukum. Karena RKU syarat wajib untuk melakukan operasional. Oleh karenanya sebagai pihak yang sadar hukum pihaknya perlu payung hukum untuk melakukan aktivitas baik, penanam, pembibitan, dan pemanenan terhadap lahan yang dikelola RAPP.

"Upaya hukum juga dilakukan untuk mendapatkan kepastian dalam berinvestasi di Indonesia. Maka kami bersedia untuk mengikuti revisi RKU secara bertahap," paparnya.

Andi menuturkan, terkait penerbitan SK 5322 tahun 2017, pihaknya telah mengadakan pertemuan dan berdiskusi dengan KLHK. Namun tanggapaan yang disampaikan KLHK bersifat lisan. Padahal pihaknya meminta agar konsep yang disampaikan KLHK dilakukan secara tertulis. Karena dengan hanya ucapan lisan maka RAPP tidak bisa melakukan apa yang dikehendaki KLHK. Karena jika tetap memaksakan melakukan aktivitas bisa dianggap ilegal.

"Kami menilai dengan KLHK menerbitkan SK 5322 tahun 2017 telah melampaui kehendak seperti yang disampaikan saksi ahli dalam persidangan di PTUN," jelasnya.

Andi mengakui, akibat diterbitkannya SK 5322 tahun 2017 berdampak pada penurunan tenaga kerja sebanyak 1.116.170 jiwa. Selain itu juga berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat sekitar Rp15 triliun, penurunan PDB nasional senilai Rp46 triliun dan penurunan output nasional sejumlah Rp76,5 triliun. Padahal disisi lain industri ini mampu menyerap tenaga kerja sekitar 5,3 juta jiwa serta menghidupi lebih dari 21 juta jiwa.

"Total investasi kami sejak 2003 sebanyak Rp100 triliun. Makanya kami memohon agar RKU diaktifkan kembali," jelasnya.

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB - Prof. Dr. Ir. Yanto Sentosa mengatakan, jika RKU tidak disusun perusahaan maka perusahaan tersebut tidak bisa melakukan usaha.

Oleh karena itu wajib perusahaan bereaksi ketika RKU dibatalkan secara sepihak. Sehingga ketika RAPP memohon RKU adalah sebuah kewajiban. Apalagi jika RKU itu disusun berdasarkan kesepakatan antara KLHK dan RAPP.

Terkait diterbitkannya SK 5322 tahun 2017 karena lahan yang dikelola RAPP menjadi penyebab kebakaran, Yanto menuturkan, kebakaran tidak hanya disebabkan karena lahan gambut, karena banyak faktor terjadinya kebakaran diantaranya cuaca, dan manusia yang membuka lahan gambut.

Di Malaysia kebakaran hutan bisa diantisipasi karena pelaku pembakaran mengajukan izin terlebih dahulu kepada otoritasnya. Sehingga ketika terjadi kebakaran sudah bisa diantisipasi dengan cepat.

Seperti diketahui KLHK membatalkan RKU perusahaan pada tanggal 16 Oktober 2017, yang menyebabkan pemberhentian operasional kehutanan di area konsesi. Pada tanggal 24 Oktober, KLHK menyarankan PT RAPP melalui pernyataan di media bahwa perusahaan dapat melanjutkan operasional kehutanan, kecuali untuk penanaman di area yang teridentifikasi dalam peta Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG).

Pemberhentian operasional kehutanan telah menyebabkan 3.200 pekerja dirumahkan selama hampir dua bulan.Permohonan PT RAPP berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 71/2014 sebagaimana telah diubah oleh PP No. 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yang mencakup pasal masa transisi (pemberlakuan yang tidak berlaku retroaktif) yang melindungi para pemegang lisensi yang telah beroperasi.

Selama proses ini, PT RAPP selalu bersikap konsisten dan tunduk sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sementara terus berupaya untuk bekerja sama dengan KLHK untuk mencapai solusi yang positif dari diskusi tersebut.***(son)

Loading...


Berita lainnya..........
- Tahun Ini, MPP Pekanbaru Targetkan Dapat Investasi Rp2 Triliun
- Tahun Ini, Jumlah Bantuan Sapi untuk Peternak Riau Alami Penurunan
- Pertamina Laksanakan Lifting Perdana Minyak Mentah Bagian Chevron di Blok Rokan
- Awal Pekan Ini, Harga Barang Kebutuhan Turun
- Batik Bono Segera Tingkatkan Perekonomian Warga Pelalawan
- Pembuka Awal Tahun 2019,
PUPR Bengkalis Lelang 18 Paket Proyek Ratusan Miliar

- Setahun Beroperasi, 95 Bus TMP Beri Pemasukan Rp13,7 Miliar
- Mahal, Travel Agen di Pekanbaru Tolak Pembelian Tiket Pesawat Domestik
- Kenaikan Tiket Pesawat Domestik Berdampak pada Perekonomian
- Kegiatan Politik Bikin Harga Tiket Pesawat Melonjak
- BI: Temuan Upal di Dumai Terbesar di 3 Tahun Terakhir
- Di-deadline Hingga 15 Februari, CV Citra Makmur Jaya Terancam Diblacklist
- November 2018, Ekspor Riau Capai Rp 1,27 Triliun
- Pengelola Armada Roro Pulau Bengkalis-Pulau Sumatera Diminta Perbaiki Fasilitas
- Inilah Tujuan Wisata di Korea Yang Cocok Dikunjungi Bersama Keluarga
- SK Embarkasi Haji Antara Riau Ditetapkan Usai Penetapan BPIH
- Layanan Disdukcapil Kini AdadDi MPP Pekanbaru
- Kadisnaker Klaim 2.354 Pencaker Dapat Pekerjaan di Pekanbaru
- Awal Tahun, Harga Barang Kebutuhan Mulai Turun
- Lelang Mobnas Pemkab Bengkalis Terkendala Penaksiran 


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com