Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 20 Januari 2018 12:10
Pengelola Pasar Panglimo Gedang Dumai Mengaku Disuap untuk Pemimdahan Pedagang

Sabtu, 20 Januari 2018 10:37
Pengedar Sabu Ditangkap Polsek Pangkalan Kuras, Pelalawan

Sabtu, 20 Januari 2018 10:30
Polres Inhil Tangkap 4 Tersangka Narkoba

Sabtu, 20 Januari 2018 07:20
Pleno Bawaslu Riau Putuskan Sekdako Pekanbaru Langgar Netralitas ASN

Jum’at, 19 Januari 2018 23:04
Pakai Baju PKI, Seorang Warga Tionghoa Meranti Ditangkap BIN dan Tentara

Jum’at, 19 Januari 2018 22:39
Gubri Target Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 30 Ribu Haktar

Jum’at, 19 Januari 2018 22:32
OTT Tim Saber Pungli Polres Rohul‎,
Kades Rantau Binuang Sakti dan Sekdesnya Resmi Tersangka


Jum’at, 19 Januari 2018 22:19
Tim Sukses Klaim Dukungan Syam-Edy Kian Meluas

Jum’at, 19 Januari 2018 20:58
Sekda Defenitif Kuansing Tak Kunjung Dilantik

Jum’at, 19 Januari 2018 20:53
Diciduk Polisi,
Warga Tenayan Raya Tega Posting Video Mesum dengan Pacarnya di Facebook


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 15 Desember 2017 13:00
Demi Kepastian Hukum,
RAPP Ajukan Permohonan Pembatalan SK 5322 ke PTUN


PT RAPP mengajukan permohonan kepada PTUN Jakarta terkait SK 5322 tahun 2017 yang dikeluarkan Kementerian LHK yang berisi putusan pencabutan Rencana Kerja Usaha (RKU) perusahaan itu.

Riauterkini-JAKARTA-Kuasa hukum PT Riau Andalah Pulp and Paper (RAPP) Andi Ryza Fardiansyah menyebutkan pihaknya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait SK 5322 tahun 2017 yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Surat Keputusan (SK) tersebut berisi putusan pencabutan Rencana Kerja Usaha (RKU) PT RAPP.

"Kami mengajukan permohonan ke PTUN untuk mendapatkan legitimasi bahwa RKU kami legal," kata Andi dalam diskusi terkait permohonan PT RAPP kepada PTUN di Jakarta, Rabu (13/12/17).

Menurut dia, upaya hukm ini tidak lain untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Apalagi selama ini KLHK juga dinilai tidak konsisten dalam mengeluarkan sehingga membingungkan RAPP.

Andi menegaskan, permohonan agar KLHK membatalkan SK 5322 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Usaha (RKU) juga dilakukan agar kegiatan operasional tidak melanggar hukum. Karena RKU syarat wajib untuk melakukan operasional. Oleh karenanya sebagai pihak yang sadar hukum pihaknya perlu payung hukum untuk melakukan aktivitas baik, penanam, pembibitan, dan pemanenan terhadap lahan yang dikelola RAPP.

"Upaya hukum juga dilakukan untuk mendapatkan kepastian dalam berinvestasi di Indonesia. Maka kami bersedia untuk mengikuti revisi RKU secara bertahap," paparnya.

Andi menuturkan, terkait penerbitan SK 5322 tahun 2017, pihaknya telah mengadakan pertemuan dan berdiskusi dengan KLHK. Namun tanggapaan yang disampaikan KLHK bersifat lisan. Padahal pihaknya meminta agar konsep yang disampaikan KLHK dilakukan secara tertulis. Karena dengan hanya ucapan lisan maka RAPP tidak bisa melakukan apa yang dikehendaki KLHK. Karena jika tetap memaksakan melakukan aktivitas bisa dianggap ilegal.

"Kami menilai dengan KLHK menerbitkan SK 5322 tahun 2017 telah melampaui kehendak seperti yang disampaikan saksi ahli dalam persidangan di PTUN," jelasnya.

Andi mengakui, akibat diterbitkannya SK 5322 tahun 2017 berdampak pada penurunan tenaga kerja sebanyak 1.116.170 jiwa. Selain itu juga berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat sekitar Rp15 triliun, penurunan PDB nasional senilai Rp46 triliun dan penurunan output nasional sejumlah Rp76,5 triliun. Padahal disisi lain industri ini mampu menyerap tenaga kerja sekitar 5,3 juta jiwa serta menghidupi lebih dari 21 juta jiwa.

"Total investasi kami sejak 2003 sebanyak Rp100 triliun. Makanya kami memohon agar RKU diaktifkan kembali," jelasnya.

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB - Prof. Dr. Ir. Yanto Sentosa mengatakan, jika RKU tidak disusun perusahaan maka perusahaan tersebut tidak bisa melakukan usaha.

Oleh karena itu wajib perusahaan bereaksi ketika RKU dibatalkan secara sepihak. Sehingga ketika RAPP memohon RKU adalah sebuah kewajiban. Apalagi jika RKU itu disusun berdasarkan kesepakatan antara KLHK dan RAPP.

Terkait diterbitkannya SK 5322 tahun 2017 karena lahan yang dikelola RAPP menjadi penyebab kebakaran, Yanto menuturkan, kebakaran tidak hanya disebabkan karena lahan gambut, karena banyak faktor terjadinya kebakaran diantaranya cuaca, dan manusia yang membuka lahan gambut.

Di Malaysia kebakaran hutan bisa diantisipasi karena pelaku pembakaran mengajukan izin terlebih dahulu kepada otoritasnya. Sehingga ketika terjadi kebakaran sudah bisa diantisipasi dengan cepat.

Seperti diketahui KLHK membatalkan RKU perusahaan pada tanggal 16 Oktober 2017, yang menyebabkan pemberhentian operasional kehutanan di area konsesi. Pada tanggal 24 Oktober, KLHK menyarankan PT RAPP melalui pernyataan di media bahwa perusahaan dapat melanjutkan operasional kehutanan, kecuali untuk penanaman di area yang teridentifikasi dalam peta Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG).

Pemberhentian operasional kehutanan telah menyebabkan 3.200 pekerja dirumahkan selama hampir dua bulan.Permohonan PT RAPP berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 71/2014 sebagaimana telah diubah oleh PP No. 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yang mencakup pasal masa transisi (pemberlakuan yang tidak berlaku retroaktif) yang melindungi para pemegang lisensi yang telah beroperasi.

Selama proses ini, PT RAPP selalu bersikap konsisten dan tunduk sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sementara terus berupaya untuk bekerja sama dengan KLHK untuk mencapai solusi yang positif dari diskusi tersebut.***(son)

Loading...


Berita lainnya..........
- Gubernur Riau Wajibkan Semua Perusahaan Terapkan K3
- Mulai Lelang Kegiatan 2018,,
BLP Setdakab Rohul Sudah Tuntaskan Pengumuman RUP

- Jadi Atasan,
Perempuan Ini Selalu Tempatkan Diri sebagai Teman dan Ibu

- Baru 50 Persen ASN Pekanbaru Miliki Smart Card
- Utang Obat RSUD Rohul Rp5,3 Miliar Akan Diaudit Inspektorat
- Sebagian ADK 2016-2017 di Siak Masih Belum Dibayar
- Tuntut Pembayaran Kerja,
Sekdako Pekanbaru Temui Belasan Kontraktor

- Belajar Trik Jitu Tingkatkan PAD,
Anggota Dewan Kampar Kunjungi Bapenda Pekanbaru

- 21 Sub Kontraktor Alat Berat di IKPP Diduga Tak Bayar Pajak
- 4 Proyek di Dinas PUPR Pelalawan 2017 tak Tuntas
- Berlaga di Liga Dangdut Indonesia,
Alfarizi Si Putra Tandun Ini Promosikan Wisata Rohul

- Sejumlah Karyawan EMP Bentu Desak Manajemen Bayarkan Hak Mereka
- Pelaksanaan Kurang Pas,
DPMD Bengkalis Evaluasi Pelaksanaan Rakordes

- Ambil Peran Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, PT RAPP Lakukan Banyak Terobosan
- Momen Natal dan Tahun Baru, Trafik Layanan Data Telkomsel Naik 42 Persen
- 2017, UPT Disnaker Bengkalis Terima Tiga Pengaduan Fatal dari Pekerja
- Ratusan PKL Diminta Pindah,
Pasar Higinis Pekanbaru Siap Difungsikan

- Uang Jasa Medis ‎Terlambat Dibayar,
Komite Dokter dan Perawat RSUD Rohul Sempat Ancam Mogok

- Rp65 Miliar ADD untuk 136 Desa di Bengkalis TA 2017 Tunda Bayar
- Pembayaran Denda E-Tilang Harus di BRI, Kejari Rohul Akan Sediakan Ruangan Petugas dan EDC


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.226.179.247
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com