Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 20 Juli 2018 18:37
Bupati Inhil Lepas Keberangkatan 445 JCH Kloter 3 Embarkasi Batam

Jum’at, 20 Juli 2018 18:33
Maksimalkan Peran BUMDes, Pemkab Meranti Gelar Rakor Bersama Kades

Jum’at, 20 Juli 2018 18:19
Mudah Terbakar, BRG Pasang Alat Pengukur Air di Lahan Gambut

Jum’at, 20 Juli 2018 18:17
Sebanyak 487 Bacaleg di Kuansing Siap Bertarung di Pileg 2019

Jum’at, 20 Juli 2018 18:03
Mensukseskan Akreditasi Puskesmas, A2K3 Kampar Taja Pelatihan K3 dan APAR

Jum’at, 20 Juli 2018 17:44
Nyoblos 2 kali, Anggota KPPS Kampar Divonis 24 Bulan Penjara

Jum’at, 20 Juli 2018 17:35
Tim Gabungan Padamkan Karlahut di Medang Kampai, Dumai

Jum’at, 20 Juli 2018 17:27
Tentang UMP Sektor Migas, Chevron Klaim Sudah Laksanakan Aturan 

Jum’at, 20 Juli 2018 17:24
Pemkab Bengkalis Kampanyekan Imunisasi Campak dan Rubella

Jum’at, 20 Juli 2018 17:20
Delapan Terduga Penjudi di Kuansing Digulung Polisi

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Ahad, 10 Desember 2017 21:05
Soal Industri Kertas & Pulp, SPSI Riau Tuding Jikalahari Mengada-ada

SPSI Riau menuding LSM lingkungan Jikalahari mengada-ada dan membohongi publik terkait tudingan mereka terhadap industri pulp dan kertas di Indonesia sebagai salah-satu perusak hutan.

Riauterkini-JAKARTA-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Riau akhirnya angkat bicara terkait semakin derasnya tudingan LSM Lingkungan terhadap industri pulp dan kertas Indonesia, terutama PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

 Ketua SPSI Riau, Nursal Tanjung menjelaskan data yang disampaikan Jikalahari tersebut terlampau mengada-ada dan mengandung pembohongan publik.

"Mari kita sportif, mengacu kepada ketentuan yang ada, data yang disampaikan Jikalahari itu bahkan saya lihat lebih banyak bersifat pembunuhan karakter," kata Nursal kepada wartawan menanggapi konferensi pers oleh sejumlah LSM Lingkungan, mengangkat tema "Korporasi Perusak Hutan vs Pemerintah, Siapa Bermain Politik", Jumat (8/12/17) di Jakarta.

Sejumlah organisasi lingkungan tersebut menyatakan pengelolaan hutan skala besar oleh perusahaan menyebabkan terjadinya darurat ekologis di daerah terutama di Riau.

"Dalam konteks negara, manusia sebagai subyek utama yang harus diutamakan, kalau menyangkut lingkungan itu manusianya yang menjaga dengan teknologi yang ada, jadi jangan kita bicara tentang kebakaran hutan, lalu pembangunan dihentikan, lalu kita mencari kambing hitam bahwa itu dilakukan oleh perusahaan," ujarnya.

Pernyataan senada diungkap Adlin, Ketua Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan (PUK FSP Kahut). Dia  menyayangkan tudingan Jikalahari yang sangat menyudutkan dan tidak beretika.

"Mereka mudah saja minta pemerintah cabut izin RAPP, lalu apa solusi yang ditawarkan, terutama bagi pekerja, tidak ada kan? Apakah mereka peduli akan ada ratusan ribu pekerja yang kehilangan pekerjaanya, pengangguran akan meningkat, bahkan berujung pada tingkat kriminalitas yang tinggi, jika tidak ada kejelasan soal peraturan ini," tegasnya.

Adlin menilai Jikalahari dan beberapa LSM lingkungan  tidak paham situasi di lapangan. Jikalahari itu harus tahu seperti apa perkembangan kabupaten Pelalawan, bagaimana dampak ekonomi.

"Silahkan langsung ditanyakan kepada masyarakat, apa akibatnya jika penghentian operasional ini terjadi, jadi apa yang disampaikan adalah kebohongan atau provokasi tanpa solusi," tambahnya.

Ketika ditanya tentang perlawanan korporasi, Adlin kembali menepis tudingan LSM tersebut. Menurut dia, upaya hukum yang ditempuh saat ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan wujud penggunaan hak sebagai warga negara dalam mencari kepastian hukum.

"Kita saat ini berupaya mencari kepastian hukum di Indonesia, ini negara hukum dan ini normal dilakukan baik oleh badan usaha maupun individu, jadi ini sangat bias," pungkasnya.***(son)

Keterangan foto : Ketua SPSI Riau, Nursal Tanjung (kanan) sedang diwawancarai sejumlah wartawan, Jumat lalu.

Loading...


Berita lainnya..........
- Tentang UMP Sektor Migas, Chevron Klaim Sudah Laksanakan Aturan 
- Di Riau, Sistem Subkontraktor Dianggap Merugikan Buruh Kecil
- Manfaat bagi Masyarakat dan Pendapatan Negara,
Kemitraan PT CPI dengan Indonesia Berkontribusi terhadap Lapangan Kerja

- Panasnya Hearing Masalah Tenaga RTK di Kampar Belum Buahkan Kesepakatan
- ‎Jangan Curangi Masyarakat,
Pedagang di Bengkalis Diminta Lakukan Tera Timbangan

- Maksimalkan Layanan Musim Haji 2018, Pertamina Amankan Pasokan Avtur
- Bulan Depan Giliran Pesantren se-Riau,
Kongregasi FCJM Belajar Sawit ke Apkasindo

- Upah Tak Naik, Pekerja Chevron Demo SKK Migas
- Jemput Bola Pembayaran PBB, Bapenda Pekanbaru Buka Layanan Keliling
- UKM Riau Belum Leading di Ekonomi Syariah
- Pemerintah Turunkan Tarif Pajak Penghasilan Final 0,5% Bagi UMKM 
- Terlibat Polemik,
Pengelola Pasar 'Modern' Sorek Pelalawan Lempar Handuk

- Tiga Perusahaan Di-blacklist, Tahun Ini Pasar Murah di 10 Kecamatan di Bengkalis Gagal Total
- Banyak Warga Pelalawan Enggan Konsumsi Ikan Emas
- Sejumlah Proyek di PUPR Kuansing Mulai Dilakukan Rekayasa Lapangan
- Maksimalkan Layanan Perbankan, BNI Buka KCP di Pinggir Bengkalis
- Bank Indonesia Gelar FESyar 2018
- RUPS-LB PT BSP Rekomendasikan Efesiensi
- Gantikan Bismantoro, Iskandar Jabat Dirut PT BSP yang Baru
- Pengundian Program Telkomsel Siaga 2018 Masih Berlanjut Hingga Agustus Nanti


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com