Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Selasa, 16 Oktober 2018 17:34
5 Pelayan Warung Remang-remang di Pagaran Tapah Digiring Satpol PP Rohul

Selasa, 16 Oktober 2018 17:31
Ribuan Rumah di Bonai Darussalam Terendam Banjir, Jalan Lintas Rohul-Duri Terganggu

Selasa, 16 Oktober 2018 17:25
Dua Juru Tulis Judi Togel di Tambusai Utara Rohul Terciduk Polisi

Selasa, 16 Oktober 2018 16:55
Danlanal Dumai Beri Penghargaan Nelayan Tenmkan M-16

Selasa, 16 Oktober 2018 16:32
Oknum Polisi Terjerat TPPU Penyelundupan Trenggiling Dituntut 3 Tahun Penjara

Selasa, 16 Oktober 2018 15:06
Pendaftaran Online Ditutup, 4.573 Calon Peserta CPNS 2018 di Pemkab Rohul‎ Sudah Mendaftar

Selasa, 16 Oktober 2018 14:00
Pinta Hearing Tapal Batas Kecamatan dan Desa,
Pemdes Buluh Manis Kirim Surat ke DPRD Bengkalis


Selasa, 16 Oktober 2018 13:15
Riau Raih 1 Emas dan 2 Perunggu dalam Kerjunas Catur di Aceh

Selasa, 16 Oktober 2018 12:48
Sekdaprov Janji, Paling Lambat 4 Hari lagi Single Salary Cair

Selasa, 16 Oktober 2018 12:37
Didampingi Plt Gubri, Tim Kementerian Cek Ruang dan Sarana Asrama Haji Antara

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Ahad, 10 Desember 2017 21:05
Soal Industri Kertas & Pulp, SPSI Riau Tuding Jikalahari Mengada-ada

SPSI Riau menuding LSM lingkungan Jikalahari mengada-ada dan membohongi publik terkait tudingan mereka terhadap industri pulp dan kertas di Indonesia sebagai salah-satu perusak hutan.

Riauterkini-JAKARTA-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Riau akhirnya angkat bicara terkait semakin derasnya tudingan LSM Lingkungan terhadap industri pulp dan kertas Indonesia, terutama PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

 Ketua SPSI Riau, Nursal Tanjung menjelaskan data yang disampaikan Jikalahari tersebut terlampau mengada-ada dan mengandung pembohongan publik.

"Mari kita sportif, mengacu kepada ketentuan yang ada, data yang disampaikan Jikalahari itu bahkan saya lihat lebih banyak bersifat pembunuhan karakter," kata Nursal kepada wartawan menanggapi konferensi pers oleh sejumlah LSM Lingkungan, mengangkat tema "Korporasi Perusak Hutan vs Pemerintah, Siapa Bermain Politik", Jumat (8/12/17) di Jakarta.

Sejumlah organisasi lingkungan tersebut menyatakan pengelolaan hutan skala besar oleh perusahaan menyebabkan terjadinya darurat ekologis di daerah terutama di Riau.

"Dalam konteks negara, manusia sebagai subyek utama yang harus diutamakan, kalau menyangkut lingkungan itu manusianya yang menjaga dengan teknologi yang ada, jadi jangan kita bicara tentang kebakaran hutan, lalu pembangunan dihentikan, lalu kita mencari kambing hitam bahwa itu dilakukan oleh perusahaan," ujarnya.

Pernyataan senada diungkap Adlin, Ketua Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan (PUK FSP Kahut). Dia  menyayangkan tudingan Jikalahari yang sangat menyudutkan dan tidak beretika.

"Mereka mudah saja minta pemerintah cabut izin RAPP, lalu apa solusi yang ditawarkan, terutama bagi pekerja, tidak ada kan? Apakah mereka peduli akan ada ratusan ribu pekerja yang kehilangan pekerjaanya, pengangguran akan meningkat, bahkan berujung pada tingkat kriminalitas yang tinggi, jika tidak ada kejelasan soal peraturan ini," tegasnya.

Adlin menilai Jikalahari dan beberapa LSM lingkungan  tidak paham situasi di lapangan. Jikalahari itu harus tahu seperti apa perkembangan kabupaten Pelalawan, bagaimana dampak ekonomi.

"Silahkan langsung ditanyakan kepada masyarakat, apa akibatnya jika penghentian operasional ini terjadi, jadi apa yang disampaikan adalah kebohongan atau provokasi tanpa solusi," tambahnya.

Ketika ditanya tentang perlawanan korporasi, Adlin kembali menepis tudingan LSM tersebut. Menurut dia, upaya hukum yang ditempuh saat ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan wujud penggunaan hak sebagai warga negara dalam mencari kepastian hukum.

"Kita saat ini berupaya mencari kepastian hukum di Indonesia, ini negara hukum dan ini normal dilakukan baik oleh badan usaha maupun individu, jadi ini sangat bias," pungkasnya.***(son)

Keterangan foto : Ketua SPSI Riau, Nursal Tanjung (kanan) sedang diwawancarai sejumlah wartawan, Jumat lalu.

Loading...


Berita lainnya..........
- Desa Teluk Paman Timur Siap Jadi Sentra Jeruk Manis
- Layanan Mudah dan Efektif untuk Masyarakat,
Kominfo Pekanbaru Expos Aplikasi E-Rekomendasi

- Rasionalisasi Diduga Penyebab Mangkraknya Sejumlah Armada Sampah di Duri
- Januari-September, RFB Bukukan Transaksi 847.550 Lot
- Buka Musda IV, Kadis Perkim Harap Apersi Cukupi Kebutuhan Perumahan
- Pekan Ini, Harga TBS Sawit Riau Naik Rp 6,63 Perkilogram
- Genjot PAD, Bappeda Pekanbaru Intens Bertemu Para Camat dan Lurah
- Kadis PUPR Pekanbaru: Realiasi Pembangunan Sudah 60 Persen
- Dianggarkan Tahun Depan, Gedung Baru Kejati Minta Rp39 Miliar Lagi dar APBD Riau
- Komosaris: PT SPR Merugi karena Kerja Sama dengan Kingswood Capital Ltd
- Terobosan Baru Bapenda Kuansing Mudahkan Masyarakat Bayar Pajak
- Transaksi di EDC BNI, Hadiah Besar Menanti
- Puskesmas di Bengkalis Masih Kekurangan Apoteker
- Buka Pelalawan Expo 2018,
Bupati Harris Ajak Masyarakat Berdo'a untuk Korban Gempa Palu dan Donggala

- Di Duri Timur, Bengkalis Pangkalan Elpiji Jual Gas Subsidi di Atas HET
- September 2018, Riau Alami Deflasi 0,26 Persen
- PT SPR Raih Anugerah Best 50 Business and Companies Awards 2018
- Pulihkan Jaringan Pasca Gempa Donggala, Telkomsel Kerahkan Team Siaga Bencana Terra
- Agustus, Ekspor Riau Naik 4,42 Persen
- Waktu Terbatas, OPD Bengkalis Diinstruksikan Buat Perjanjian dengan Kontraktor


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com