Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 20 Januari 2018 12:10
Pengelola Pasar Panglimo Gedang Dumai Mengaku Disuap untuk Pemimdahan Pedagang

Sabtu, 20 Januari 2018 10:37
Pengedar Sabu Ditangkap Polsek Pangkalan Kuras, Pelalawan

Sabtu, 20 Januari 2018 10:30
Polres Inhil Tangkap 4 Tersangka Narkoba

Sabtu, 20 Januari 2018 07:20
Pleno Bawaslu Riau Putuskan Sekdako Pekanbaru Langgar Netralitas ASN

Jum’at, 19 Januari 2018 23:04
Pakai Baju PKI, Seorang Warga Tionghoa Meranti Ditangkap BIN dan Tentara

Jum’at, 19 Januari 2018 22:39
Gubri Target Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 30 Ribu Haktar

Jum’at, 19 Januari 2018 22:32
OTT Tim Saber Pungli Polres Rohul‎,
Kades Rantau Binuang Sakti dan Sekdesnya Resmi Tersangka


Jum’at, 19 Januari 2018 22:19
Tim Sukses Klaim Dukungan Syam-Edy Kian Meluas

Jum’at, 19 Januari 2018 20:58
Sekda Defenitif Kuansing Tak Kunjung Dilantik

Jum’at, 19 Januari 2018 20:53
Diciduk Polisi,
Warga Tenayan Raya Tega Posting Video Mesum dengan Pacarnya di Facebook


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Ahad, 10 Desember 2017 21:05
Soal Industri Kertas & Pulp, SPSI Riau Tuding Jikalahari Mengada-ada

SPSI Riau menuding LSM lingkungan Jikalahari mengada-ada dan membohongi publik terkait tudingan mereka terhadap industri pulp dan kertas di Indonesia sebagai salah-satu perusak hutan.

Riauterkini-JAKARTA-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Riau akhirnya angkat bicara terkait semakin derasnya tudingan LSM Lingkungan terhadap industri pulp dan kertas Indonesia, terutama PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

 Ketua SPSI Riau, Nursal Tanjung menjelaskan data yang disampaikan Jikalahari tersebut terlampau mengada-ada dan mengandung pembohongan publik.

"Mari kita sportif, mengacu kepada ketentuan yang ada, data yang disampaikan Jikalahari itu bahkan saya lihat lebih banyak bersifat pembunuhan karakter," kata Nursal kepada wartawan menanggapi konferensi pers oleh sejumlah LSM Lingkungan, mengangkat tema "Korporasi Perusak Hutan vs Pemerintah, Siapa Bermain Politik", Jumat (8/12/17) di Jakarta.

Sejumlah organisasi lingkungan tersebut menyatakan pengelolaan hutan skala besar oleh perusahaan menyebabkan terjadinya darurat ekologis di daerah terutama di Riau.

"Dalam konteks negara, manusia sebagai subyek utama yang harus diutamakan, kalau menyangkut lingkungan itu manusianya yang menjaga dengan teknologi yang ada, jadi jangan kita bicara tentang kebakaran hutan, lalu pembangunan dihentikan, lalu kita mencari kambing hitam bahwa itu dilakukan oleh perusahaan," ujarnya.

Pernyataan senada diungkap Adlin, Ketua Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan (PUK FSP Kahut). Dia  menyayangkan tudingan Jikalahari yang sangat menyudutkan dan tidak beretika.

"Mereka mudah saja minta pemerintah cabut izin RAPP, lalu apa solusi yang ditawarkan, terutama bagi pekerja, tidak ada kan? Apakah mereka peduli akan ada ratusan ribu pekerja yang kehilangan pekerjaanya, pengangguran akan meningkat, bahkan berujung pada tingkat kriminalitas yang tinggi, jika tidak ada kejelasan soal peraturan ini," tegasnya.

Adlin menilai Jikalahari dan beberapa LSM lingkungan  tidak paham situasi di lapangan. Jikalahari itu harus tahu seperti apa perkembangan kabupaten Pelalawan, bagaimana dampak ekonomi.

"Silahkan langsung ditanyakan kepada masyarakat, apa akibatnya jika penghentian operasional ini terjadi, jadi apa yang disampaikan adalah kebohongan atau provokasi tanpa solusi," tambahnya.

Ketika ditanya tentang perlawanan korporasi, Adlin kembali menepis tudingan LSM tersebut. Menurut dia, upaya hukum yang ditempuh saat ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan wujud penggunaan hak sebagai warga negara dalam mencari kepastian hukum.

"Kita saat ini berupaya mencari kepastian hukum di Indonesia, ini negara hukum dan ini normal dilakukan baik oleh badan usaha maupun individu, jadi ini sangat bias," pungkasnya.***(son)

Keterangan foto : Ketua SPSI Riau, Nursal Tanjung (kanan) sedang diwawancarai sejumlah wartawan, Jumat lalu.

Loading...


Berita lainnya..........
- Gubernur Riau Wajibkan Semua Perusahaan Terapkan K3
- Mulai Lelang Kegiatan 2018,,
BLP Setdakab Rohul Sudah Tuntaskan Pengumuman RUP

- Jadi Atasan,
Perempuan Ini Selalu Tempatkan Diri sebagai Teman dan Ibu

- Baru 50 Persen ASN Pekanbaru Miliki Smart Card
- Utang Obat RSUD Rohul Rp5,3 Miliar Akan Diaudit Inspektorat
- Sebagian ADK 2016-2017 di Siak Masih Belum Dibayar
- Tuntut Pembayaran Kerja,
Sekdako Pekanbaru Temui Belasan Kontraktor

- Belajar Trik Jitu Tingkatkan PAD,
Anggota Dewan Kampar Kunjungi Bapenda Pekanbaru

- 21 Sub Kontraktor Alat Berat di IKPP Diduga Tak Bayar Pajak
- 4 Proyek di Dinas PUPR Pelalawan 2017 tak Tuntas
- Berlaga di Liga Dangdut Indonesia,
Alfarizi Si Putra Tandun Ini Promosikan Wisata Rohul

- Sejumlah Karyawan EMP Bentu Desak Manajemen Bayarkan Hak Mereka
- Pelaksanaan Kurang Pas,
DPMD Bengkalis Evaluasi Pelaksanaan Rakordes

- Ambil Peran Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, PT RAPP Lakukan Banyak Terobosan
- Momen Natal dan Tahun Baru, Trafik Layanan Data Telkomsel Naik 42 Persen
- 2017, UPT Disnaker Bengkalis Terima Tiga Pengaduan Fatal dari Pekerja
- Ratusan PKL Diminta Pindah,
Pasar Higinis Pekanbaru Siap Difungsikan

- Uang Jasa Medis ‎Terlambat Dibayar,
Komite Dokter dan Perawat RSUD Rohul Sempat Ancam Mogok

- Rp65 Miliar ADD untuk 136 Desa di Bengkalis TA 2017 Tunda Bayar
- Pembayaran Denda E-Tilang Harus di BRI, Kejari Rohul Akan Sediakan Ruangan Petugas dan EDC


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.226.179.247
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com