Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Rabu, 16 Januari 2019 16:41
Bidang Pengairan PUPR Kuansing Tahun Ini Peroleh Dana DAK Rp3,1 M

Rabu, 16 Januari 2019 16:30
Pengawasan P2JN di Riau Dianggap Tak Maksimal dan Merugikan Masyarakat

Rabu, 16 Januari 2019 16:11
Tahun Ini, MPP Pekanbaru Targetkan Dapat Investasi Rp2 Triliun

Rabu, 16 Januari 2019 15:53
Kominfo Bengkalis Koreksi Data,
Ternyata Bantuan Kesejahteraan Guru Madrasah Hanya Naik 12,83 Persen


Rabu, 16 Januari 2019 15:07
Tuntut Rektor Jelaskan Soal UKT, Puluhan Mahasiswa UIN Suska Riau Gelar Demo

Rabu, 16 Januari 2019 14:59
RKA Dinas dalam Proses, APBD 2019 Kuansing Belum Bisa Digunakan

Rabu, 16 Januari 2019 13:59
Tahun Ini, Jumlah Bantuan Sapi untuk Peternak Riau Alami Penurunan

Rabu, 16 Januari 2019 13:12
2 Tersangka Diburu, Polda Riau Musnahkan 37 Kilogram Sabu dan Ribuan Pil Ekstasi

Rabu, 16 Januari 2019 13:09
Awal 2019 Ada 4 Pasien, Warga Pekanbaru Diajak Cegah DBD

Rabu, 16 Januari 2019 13:06
Ditinggal Pekerja Sarapan, Bengkel Las di BS,  Bengkalis Ludes  Terbakar

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Ahad, 10 Desember 2017 21:05
Soal Industri Kertas & Pulp, SPSI Riau Tuding Jikalahari Mengada-ada

SPSI Riau menuding LSM lingkungan Jikalahari mengada-ada dan membohongi publik terkait tudingan mereka terhadap industri pulp dan kertas di Indonesia sebagai salah-satu perusak hutan.

Riauterkini-JAKARTA-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Riau akhirnya angkat bicara terkait semakin derasnya tudingan LSM Lingkungan terhadap industri pulp dan kertas Indonesia, terutama PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

 Ketua SPSI Riau, Nursal Tanjung menjelaskan data yang disampaikan Jikalahari tersebut terlampau mengada-ada dan mengandung pembohongan publik.

"Mari kita sportif, mengacu kepada ketentuan yang ada, data yang disampaikan Jikalahari itu bahkan saya lihat lebih banyak bersifat pembunuhan karakter," kata Nursal kepada wartawan menanggapi konferensi pers oleh sejumlah LSM Lingkungan, mengangkat tema "Korporasi Perusak Hutan vs Pemerintah, Siapa Bermain Politik", Jumat (8/12/17) di Jakarta.

Sejumlah organisasi lingkungan tersebut menyatakan pengelolaan hutan skala besar oleh perusahaan menyebabkan terjadinya darurat ekologis di daerah terutama di Riau.

"Dalam konteks negara, manusia sebagai subyek utama yang harus diutamakan, kalau menyangkut lingkungan itu manusianya yang menjaga dengan teknologi yang ada, jadi jangan kita bicara tentang kebakaran hutan, lalu pembangunan dihentikan, lalu kita mencari kambing hitam bahwa itu dilakukan oleh perusahaan," ujarnya.

Pernyataan senada diungkap Adlin, Ketua Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan (PUK FSP Kahut). Dia  menyayangkan tudingan Jikalahari yang sangat menyudutkan dan tidak beretika.

"Mereka mudah saja minta pemerintah cabut izin RAPP, lalu apa solusi yang ditawarkan, terutama bagi pekerja, tidak ada kan? Apakah mereka peduli akan ada ratusan ribu pekerja yang kehilangan pekerjaanya, pengangguran akan meningkat, bahkan berujung pada tingkat kriminalitas yang tinggi, jika tidak ada kejelasan soal peraturan ini," tegasnya.

Adlin menilai Jikalahari dan beberapa LSM lingkungan  tidak paham situasi di lapangan. Jikalahari itu harus tahu seperti apa perkembangan kabupaten Pelalawan, bagaimana dampak ekonomi.

"Silahkan langsung ditanyakan kepada masyarakat, apa akibatnya jika penghentian operasional ini terjadi, jadi apa yang disampaikan adalah kebohongan atau provokasi tanpa solusi," tambahnya.

Ketika ditanya tentang perlawanan korporasi, Adlin kembali menepis tudingan LSM tersebut. Menurut dia, upaya hukum yang ditempuh saat ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan wujud penggunaan hak sebagai warga negara dalam mencari kepastian hukum.

"Kita saat ini berupaya mencari kepastian hukum di Indonesia, ini negara hukum dan ini normal dilakukan baik oleh badan usaha maupun individu, jadi ini sangat bias," pungkasnya.***(son)

Keterangan foto : Ketua SPSI Riau, Nursal Tanjung (kanan) sedang diwawancarai sejumlah wartawan, Jumat lalu.

Loading...


Berita lainnya..........
- Tahun Ini, MPP Pekanbaru Targetkan Dapat Investasi Rp2 Triliun
- Tahun Ini, Jumlah Bantuan Sapi untuk Peternak Riau Alami Penurunan
- Pertamina Laksanakan Lifting Perdana Minyak Mentah Bagian Chevron di Blok Rokan
- Awal Pekan Ini, Harga Barang Kebutuhan Turun
- Batik Bono Segera Tingkatkan Perekonomian Warga Pelalawan
- Pembuka Awal Tahun 2019,
PUPR Bengkalis Lelang 18 Paket Proyek Ratusan Miliar

- Setahun Beroperasi, 95 Bus TMP Beri Pemasukan Rp13,7 Miliar
- Mahal, Travel Agen di Pekanbaru Tolak Pembelian Tiket Pesawat Domestik
- Kenaikan Tiket Pesawat Domestik Berdampak pada Perekonomian
- Kegiatan Politik Bikin Harga Tiket Pesawat Melonjak
- BI: Temuan Upal di Dumai Terbesar di 3 Tahun Terakhir
- Di-deadline Hingga 15 Februari, CV Citra Makmur Jaya Terancam Diblacklist
- November 2018, Ekspor Riau Capai Rp 1,27 Triliun
- Pengelola Armada Roro Pulau Bengkalis-Pulau Sumatera Diminta Perbaiki Fasilitas
- Inilah Tujuan Wisata di Korea Yang Cocok Dikunjungi Bersama Keluarga
- SK Embarkasi Haji Antara Riau Ditetapkan Usai Penetapan BPIH
- Layanan Disdukcapil Kini AdadDi MPP Pekanbaru
- Kadisnaker Klaim 2.354 Pencaker Dapat Pekerjaan di Pekanbaru
- Awal Tahun, Harga Barang Kebutuhan Mulai Turun
- Lelang Mobnas Pemkab Bengkalis Terkendala Penaksiran 


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com