Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Selasa, 17 Oktober 2017 23:15
Perkenalkan Mata Uang Digital,
Bitconnect Berikan Seminar Edukasi Gratis di Pekanbaru


Selasa, 17 Oktober 2017 22:10
Hentikan Operasi Pabrik Batu Bata,
Dewan Minta Camat Bantan Kaji Ulang Kebijakannya


Selasa, 17 Oktober 2017 21:22
Satpol PP Pekanbaru Tertibkan Reklame Ilegal di Jalan Soekarno Hatta

Selasa, 17 Oktober 2017 20:38
Permintaan CPO Naik, Harga TBS di Riau Pekan Ini Ikut Naik

Selasa, 17 Oktober 2017 20:37
Penyebab Proyek PL di PUPR Kuansing Batal Dilaksanakan

Selasa, 17 Oktober 2017 19:58
Buka MTQ XVI Tingkat Kabupaten,
Bupati Kuansing Ajak Warga Hidupkan Magrib Mengaji


Selasa, 17 Oktober 2017 19:52
Menuju Porprov Riau 2017, Kontingen Meranti Berangkat Naik KM Jelatik

Selasa, 17 Oktober 2017 19:17
Bahas Perdagangan Lintas Batas, Bupati Meranti Rapat Bersama DPD RI

Selasa, 17 Oktober 2017 19:07
Kapolresta Pekanbaru Periksa Puluhan Senpi Laras Panjang Sabhara

Selasa, 17 Oktober 2017 19:03
Sidang KKEP Polri, Tiga Personil Polres Meranti di Pecat Tidak Dengan Hormat

loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Jum’at, 5 Juli 2013 13:56
BPK Riau Beri Opini WTP DPP untuk Audit APBD Riau 2012

Pertanggung jawaban penggunaan APBD Riau 2012 mendapat opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (WTP-DPP) dari BPK RI.

Riauterkini-PEKANBARU- Terkait hasil pemeriksaan atas LKPD Provinsi Riau tahun anggaran 2012 yang dilakukan BPK RI, pemerintah provinsi Riau mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP).

WTP-DPP ini terkait penyertaan modal tahun 2010 sampai dengan 2012 yang dilakukan berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2009 dan terkait permasalahan aset tetap peralatan dan mesin, kata Heru Kreshna Reza, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI dalam rapat paripurna istimewa di ruang paripurna DPRD Riau, Jumat (05/07/13).

Meskipun dalam beberapa hal terdapat temuan mengenai sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, namun temuan tersebut masih dalam batas materialitas dan tolerable error yang dapat diterima, sehingga tidak mempengaruhi pemberian opini WTP-DPP yang diberikan BPK RI.

BPK RI juga menemukan permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern diantaranya, (1) Realisasi belanja hibah, bantuan sosial dan belanja modal pemerintah provinsi tahun anggaran 2012 menyalahi ketentuan penganggaran. (2) Pemanfaatan barang milik daerah tidak dikelola dengan baik dan tidak menguntungkan pemerintah provinsi Riau.

Selanjutnya, (3) Tata cara pembayaran transfer bagi hasi pendapatan ke kabupaten/kota tidak jelas dan tarif pemungtutan pajak bahan bakar kendaraan (PBBKB) yang diatur dalam peraturan Gubernur Riau bertentangan dengan Peraturan Daerah. (4) Pinjaman Modal Ekonomi Kerakyatan (PMEK) tidak dikelola dan dimonitor secara memadai. (5) Aset Tetap Peralatan dan Mesin tidak diyakini kewajarannya dan belum dilakukan penilaian atas nilai tanah pada 99 ruas jalan.

Di samping itu, permasalahan lain terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain (1) Pengelolaan kas daerah belum tertib dan tidak sesuai ketentuan. (2) Sisa uang persediaan tahun anggaran 2012 terlambat disetor ke kas daerah dan pemulihan kekurangan kas tahun anggaran 2007, 2008 dan 2010 ditindaklanjuti dengan SKTJM tahun 2013.

Kemudian, (3) Penyertaan modal pemerintah provinsi Riau tidak dilakukan berdasarkan peraturan daerah penyertaan modal dan bukti kepemilikan modal tidak dalam penguasaan kuasa BUD. (4) Pemberian wilayah izin usaha pertambangan melebihi ketentuan, penertiban IUP eksplorasi tidak didahului dengan penempatan jaminan pelaksanaan dan memegang IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi belum menyerahkan rencana reklamasi dan pasca tambang. (5) Pembayaran biaya pemungutan pajak daerah tidak sesuai ketentuan tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Terakhir, BPK RI berharap pemerintah provinsi Riau mampu mempertahankan dan meningkatkan tata kelola keungan daerah yang lebih baik lagi dan dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya di provinsi Riau maupun di tingkat nasional.

BPK RI juga berharap agar hasil pemerikasaan laporan keuangan tahun anggaran 2012 tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi Riau sesuai ketetapa Pasal 8 ayat (2) UU nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan diberitahukan secara tertulis oleh gubernur kepada BPK RI, ungkapnya.

Selain itu, Pasal 20 ayat (2) dan (3) UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menyatakan bahwa jawaban atay penjelasan mengenai tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI disampaikan kepada BPK RI selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Sementara itu, Mambang Mit, Wakil Gubernur Riau mengatakan, ini sebagai momentum awal dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Ini bukan tujuan utama, tapi bagaimana kita mampu mempertanggungjawabkan keuangan daerah secara akuntabel, tutupnya. ***(ary)



loading...

Berita Sosial lainnya..........
- Satpol PP Pekanbaru Tertibkan Reklame Ilegal di Jalan Soekarno Hatta
- Penyebab Proyek PL di PUPR Kuansing Batal Dilaksanakan
- Menuju Porprov Riau 2017, Kontingen Meranti Berangkat Naik KM Jelatik
- Sidang KKEP Polri, Tiga Personil Polres Meranti di Pecat Tidak Dengan Hormat
- Kegiatan Kenal Pamit Kejari Bengkalis Dilakukan Tertutup
- Hasilkan Anggota Polri Terbaik, Polres Inhil dan Pemkab Inhil Teken MoU
- Letkol Pnb Jajang Setiawan Jabat Kadisops Lanud RSN Pekanbaru


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 107.22.126.144
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com