Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Senin, 29 Agustus 2016 06:47
Seorang Pemuda di Sungai Apit, Siak Dibunuh dan Dimutilasi

Senin, 29 Agustus 2016 06:45
Wakil Bupati Rohil Hadiri Pelantikan Pengurus DPD dan DPC IKNR

Ahad, 28 Agustus 2016 21:27
Jalur Siposan Rimbo RAPP Juara FPJ 2016

Ahad, 28 Agustus 2016 21:23


Ahad, 28 Agustus 2016 21:17
Pertama dan Terlengkap di Tanjungpinang, Kepri,
Alumni UIN Suska Pekanbaru Launching Salon dan SPA Muslimah


Ahad, 28 Agustus 2016 20:53
Pengungsi Sudah Pulang ke Rumah,
Tim Satgas Rohul Berhasil Padamkan Api Karlahut di Bonai


Ahad, 28 Agustus 2016 20:47
Razia Pekat, Satpol PP Kota Pekanbaru Jaring 9 Waria



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 5 Juli 2013 13:56
BPK Riau Beri Opini WTP DPP untuk Audit APBD Riau 2012

Pertanggung jawaban penggunaan APBD Riau 2012 mendapat opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (WTP-DPP) dari BPK RI.

Riauterkini-PEKANBARU- Terkait hasil pemeriksaan atas LKPD Provinsi Riau tahun anggaran 2012 yang dilakukan BPK RI, pemerintah provinsi Riau mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP).

WTP-DPP ini terkait penyertaan modal tahun 2010 sampai dengan 2012 yang dilakukan berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2009 dan terkait permasalahan aset tetap peralatan dan mesin, kata Heru Kreshna Reza, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI dalam rapat paripurna istimewa di ruang paripurna DPRD Riau, Jumat (05/07/13).

Meskipun dalam beberapa hal terdapat temuan mengenai sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, namun temuan tersebut masih dalam batas materialitas dan tolerable error yang dapat diterima, sehingga tidak mempengaruhi pemberian opini WTP-DPP yang diberikan BPK RI.

BPK RI juga menemukan permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern diantaranya, (1) Realisasi belanja hibah, bantuan sosial dan belanja modal pemerintah provinsi tahun anggaran 2012 menyalahi ketentuan penganggaran. (2) Pemanfaatan barang milik daerah tidak dikelola dengan baik dan tidak menguntungkan pemerintah provinsi Riau.

Selanjutnya, (3) Tata cara pembayaran transfer bagi hasi pendapatan ke kabupaten/kota tidak jelas dan tarif pemungtutan pajak bahan bakar kendaraan (PBBKB) yang diatur dalam peraturan Gubernur Riau bertentangan dengan Peraturan Daerah. (4) Pinjaman Modal Ekonomi Kerakyatan (PMEK) tidak dikelola dan dimonitor secara memadai. (5) Aset Tetap Peralatan dan Mesin tidak diyakini kewajarannya dan belum dilakukan penilaian atas nilai tanah pada 99 ruas jalan.

Di samping itu, permasalahan lain terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain (1) Pengelolaan kas daerah belum tertib dan tidak sesuai ketentuan. (2) Sisa uang persediaan tahun anggaran 2012 terlambat disetor ke kas daerah dan pemulihan kekurangan kas tahun anggaran 2007, 2008 dan 2010 ditindaklanjuti dengan SKTJM tahun 2013.

Kemudian, (3) Penyertaan modal pemerintah provinsi Riau tidak dilakukan berdasarkan peraturan daerah penyertaan modal dan bukti kepemilikan modal tidak dalam penguasaan kuasa BUD. (4) Pemberian wilayah izin usaha pertambangan melebihi ketentuan, penertiban IUP eksplorasi tidak didahului dengan penempatan jaminan pelaksanaan dan memegang IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi belum menyerahkan rencana reklamasi dan pasca tambang. (5) Pembayaran biaya pemungutan pajak daerah tidak sesuai ketentuan tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Terakhir, BPK RI berharap pemerintah provinsi Riau mampu mempertahankan dan meningkatkan tata kelola keungan daerah yang lebih baik lagi dan dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya di provinsi Riau maupun di tingkat nasional.

BPK RI juga berharap agar hasil pemerikasaan laporan keuangan tahun anggaran 2012 tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi Riau sesuai ketetapa Pasal 8 ayat (2) UU nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan diberitahukan secara tertulis oleh gubernur kepada BPK RI, ungkapnya.

Selain itu, Pasal 20 ayat (2) dan (3) UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menyatakan bahwa jawaban atay penjelasan mengenai tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI disampaikan kepada BPK RI selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Sementara itu, Mambang Mit, Wakil Gubernur Riau mengatakan, ini sebagai momentum awal dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Ini bukan tujuan utama, tapi bagaimana kita mampu mempertanggungjawabkan keuangan daerah secara akuntabel, tutupnya. ***(ary)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Bergunjing
Bergunjing/ghibah tlh menjadi sebuah kebiasaan pd masyarakat. Bahkan pertemuan2,arisan,acara televisi,dll kurang seru jika tdk ditambah dg bergunjing. Padahal dosa ghibah tmsk dosa besar, yaitu sama dg dosa org yg memakan daging bangkai saudaranya se

Ketua BPK RI Pusat
AUDIT YANG DI LAKUKAN OLEH TIM AUDITOR BPK RI RIAU NGAWUR... PASALNYA TAK MUNGKIN DAPAT WTP MENGINGAT ANGGARAN 2012 PROV. RIAU BANYAK MASALAH. MENINGKATNYA SILPA TAHUN ANGGARAN 2012 SEBAGAI BUKTI TDK PECUSNYA PEMPROV RIAU MENGURUS UANG RAKYAT. KEDUA

RAKYAT
KALAU DIKASIH WTP; BAKALAN MERAAJALELA LAGILAH PEJABAT RIAU MEMANIPULASI APBD UNTUK BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KELUARGA DAN SUBSIDI KE KAMPUNG HALAMAN RZ DAN ZI HIDUP RZ, HIDUP ZAINI, HIDUP HARDY, HIDUP RAMLI

RAKYAT
KALAU DIKASIH WTP; BAKALAN MERAAJALELA LAGILAH PEJABAT RIAU MEMANIPULASI APBD UNTUK BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KELUARGA DAN SUBSIDI KE KAMPUNG HALAMAN RZ DAN ZI HIDUP RZ, HIDUP ZAINI, HIDUP HARDY, HIDUP RAMLI

RAKYAT
KALAU DIKASIH WTP; BAKALAN MERAAJALELA LAGILAH PEJABAT RIAU MEMANIPULASI APBD UNTUK BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KELUARGA DAN SUBSIDI KE KAMPUNG HALAMAN RZ DAN ZI HIDUP RZ, HIDUP ZAINI, HIDUP HARDY, HIDUP RAMLI

RAKYAT
KALAU DIKASIH WTP; BAKALAN MERAAJALELA LAGILAH PEJABAT RIAU MEMANIPULASI APBD UNTUK BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KELUARGA DAN SUBSIDI KE KAMPUNG HALAMAN RZ DAN ZI

RAKYAT
KALAU DIKASIH WTP; BAKALAN MERAAJALELA LAGILAH PEJABAT RIAU MEMANIPULASI APBD UNTUK BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KELUARGA DAN SUBSIDI KE KAMPUNG HALAMAN RZ DAN ZI

RAKYAT
KALAU DIKASIH WTP; BAKALAN MERAAJALELA LAGILAH PEJABAT RIAU MEMANIPULASI APBD UNTUK BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KELUARGA DAN SUBSIDI KE KAMPUNG HALAMAN RZ DAN ZI

RAKYAT
KALAU DIKASIH WTP; BAKALAN MERAAJALELA LAGILAH PEJABAT RIAU MEMANIPULASI APBD UNTUK BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KELUARGA DAN SUBSIDI KE KAMPUNG HALAMAN RZ DAN ZI


Berita Sosial lainnya..........
- Wakil Bupati Rohil Hadiri Pelantikan Pengurus DPD dan DPC IKNR
- Jalur Siposan Rimbo RAPP Juara FPJ 2016
- Pengungsi Sudah Pulang ke Rumah,
Tim Satgas Rohul Berhasil Padamkan Api Karlahut di Bonai

- Miliki 1.135 Butir Extacy,
Warga Airmolek, Inhu Ditangkap Polisi

- Dishub Pekanbaru Salurkan 450 Atribut Parkir
- Bantu PLN Atasi Kelistrikan,
Pemko Siap Fasilitasi Pengadaan Lahan Gardu Induk

- Plt Bupati Dukung PS Rohul Berlaga di Suratin CUP 2016


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.162.21.214
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com