Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 26 Mei 2018 01:24
Genangi Lahan dan Perkebunan Warga,
Kembali, Pipa Minyak Chevron di Duri Meledak


Jum’at, 25 Mei 2018 22:58
Dinkes Pastikan Seluruh Apotek di Bengkalis Dibina Berkala

Jum’at, 25 Mei 2018 22:54
Lanal Dumai Amankan Kapal Angkut 700 Ballpres Ilegal Asal Malaysia

Jum’at, 25 Mei 2018 22:49
Dua Nama Toke Besar di Sei Pakning Disebut-sebut pada Sidang Kasus Trenggiling

Jum’at, 25 Mei 2018 22:44
Hasil UN SMP Pelalawan Duduki Peringkat 8 Riau

Jum’at, 25 Mei 2018 21:42
Pertama di Sumatera, DIRE Ciptadana Wadahi Masyarakat Berinvestasi Aset Mal SKA

Jum’at, 25 Mei 2018 21:35
Kampanye Dialogis di Kecamatan Kempas,
Wardan: Program DMIJ Plus Bagi Akselerasi Pembangunan di Kelurahan


Jum’at, 25 Mei 2018 21:04
Cagubri Syamsuar Kunjungi Kuansing,
Warga Sungai Soriak Berharap Keberhasilan Siak Bisa Ditularkan ke Kampung Mereka


Jum’at, 25 Mei 2018 20:45
Ikut Berpartisipasi Semarakkan Ramadhan, PSMTI Bagikan 500 Takjil Gratis kepada Masyarakat

Jum’at, 25 Mei 2018 20:26
Berkeliaran di Bulan Ramadan, Komisi I DPRD Riau Minta Satpol PPTertibkan Gepeng

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 5 Juli 2013 13:56
BPK Riau Beri Opini WTP DPP untuk Audit APBD Riau 2012

Pertanggung jawaban penggunaan APBD Riau 2012 mendapat opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (WTP-DPP) dari BPK RI.

Riauterkini-PEKANBARU- Terkait hasil pemeriksaan atas LKPD Provinsi Riau tahun anggaran 2012 yang dilakukan BPK RI, pemerintah provinsi Riau mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP).

WTP-DPP ini terkait penyertaan modal tahun 2010 sampai dengan 2012 yang dilakukan berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2009 dan terkait permasalahan aset tetap peralatan dan mesin, kata Heru Kreshna Reza, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI dalam rapat paripurna istimewa di ruang paripurna DPRD Riau, Jumat (05/07/13).

Meskipun dalam beberapa hal terdapat temuan mengenai sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, namun temuan tersebut masih dalam batas materialitas dan tolerable error yang dapat diterima, sehingga tidak mempengaruhi pemberian opini WTP-DPP yang diberikan BPK RI.

BPK RI juga menemukan permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern diantaranya, (1) Realisasi belanja hibah, bantuan sosial dan belanja modal pemerintah provinsi tahun anggaran 2012 menyalahi ketentuan penganggaran. (2) Pemanfaatan barang milik daerah tidak dikelola dengan baik dan tidak menguntungkan pemerintah provinsi Riau.

Selanjutnya, (3) Tata cara pembayaran transfer bagi hasi pendapatan ke kabupaten/kota tidak jelas dan tarif pemungtutan pajak bahan bakar kendaraan (PBBKB) yang diatur dalam peraturan Gubernur Riau bertentangan dengan Peraturan Daerah. (4) Pinjaman Modal Ekonomi Kerakyatan (PMEK) tidak dikelola dan dimonitor secara memadai. (5) Aset Tetap Peralatan dan Mesin tidak diyakini kewajarannya dan belum dilakukan penilaian atas nilai tanah pada 99 ruas jalan.

Di samping itu, permasalahan lain terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain (1) Pengelolaan kas daerah belum tertib dan tidak sesuai ketentuan. (2) Sisa uang persediaan tahun anggaran 2012 terlambat disetor ke kas daerah dan pemulihan kekurangan kas tahun anggaran 2007, 2008 dan 2010 ditindaklanjuti dengan SKTJM tahun 2013.

Kemudian, (3) Penyertaan modal pemerintah provinsi Riau tidak dilakukan berdasarkan peraturan daerah penyertaan modal dan bukti kepemilikan modal tidak dalam penguasaan kuasa BUD. (4) Pemberian wilayah izin usaha pertambangan melebihi ketentuan, penertiban IUP eksplorasi tidak didahului dengan penempatan jaminan pelaksanaan dan memegang IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi belum menyerahkan rencana reklamasi dan pasca tambang. (5) Pembayaran biaya pemungutan pajak daerah tidak sesuai ketentuan tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Terakhir, BPK RI berharap pemerintah provinsi Riau mampu mempertahankan dan meningkatkan tata kelola keungan daerah yang lebih baik lagi dan dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya di provinsi Riau maupun di tingkat nasional.

BPK RI juga berharap agar hasil pemerikasaan laporan keuangan tahun anggaran 2012 tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi Riau sesuai ketetapa Pasal 8 ayat (2) UU nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan diberitahukan secara tertulis oleh gubernur kepada BPK RI, ungkapnya.

Selain itu, Pasal 20 ayat (2) dan (3) UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menyatakan bahwa jawaban atay penjelasan mengenai tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI disampaikan kepada BPK RI selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Sementara itu, Mambang Mit, Wakil Gubernur Riau mengatakan, ini sebagai momentum awal dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Ini bukan tujuan utama, tapi bagaimana kita mampu mempertanggungjawabkan keuangan daerah secara akuntabel, tutupnya. ***(ary)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Berkeliaran di Bulan Ramadan, Komisi I DPRD Riau Minta Satpol PPTertibkan Gepeng
- Tim ESDM Riau Kaji Eksplorasi Pertambangan Pasir Rakyat di Pulau Rupat
- BAZNas Rohul Banyak Salurkan Bantuan Selama Bulan Suci Ramadhan
- Penurunan Harga Pertalite Masih Harmonisasi di DPRD Riau
- Dekranasda Kampar Ingin Kembangkan Batik Riau
- 85 Persen Penduduk Pekanbaru Sudah Miliki Akte Kelahiran
- RT, RW dan Kader Posyandu di Bengkalis Terima Honor
- Jelang Perpanjangan Status, Satgas Karhutla Riau Gelar Rapat Evaluasi
- IMA Chapter Pekanbaru Gelar Goes to Campus di FEB Unri
- Kadin Riau Ingatkan BUMN Tak Ikut Proyek di bawah Rp 100 miliar
- Sosok Mayat Mr. X Mengapung di Sungai Rokan Desa Muara Dilam, Rohul
- ‎Bank Riau Kepri Pasirpangaraian Salurkan Bantuan Banjir di Rambah Samo
- Ngaku Diusir Kasi Intel, MPR Demo Kantor Kejari Rohul dan Minta MA Ganti Kajari
- Gedung Baru Bawaslu Riau Tergenang Air Hampir Setinggi Lutut
- Dilarang Ujian, Siswi Penunggak SPP Dibantu Kapolres Inhu
- Manager PLN Duri Tegaskan Pemadaman di Ramadhan Bukan karena Devisit
- Diduga Stres, Wanita Paruh Baya di Duri, Bengkalis Sholat di Median Jalan
- Sebabkan Macet, Satpol PP Segera Teribkan PKL di Jalur Lambat Pasar Pagi Arengka
- Minggu Depan Pemprov Riau Mulai Gelar Syafari Ramadhan
- Sebelum Juni, Pemprov Riau Masih Berjuang Jadi Embarkasi Haji Antara


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com