Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 16 Desember 2017 10:11
Konsleting Listrik, Rumah Seorang Wartawan di Pekanbaru Terbakar

Sabtu, 16 Desember 2017 05:40
Ratusan Triliun Disumbangkan ke Negara, Apkasindo Dorong Riau Rebut DBH CPO

Jum’at, 15 Desember 2017 20:14
Kades Sudah tidak Beraktivitas,
Plt Bupati Rohul Janji Selesaikan Sengketa Lima Desa


Jum’at, 15 Desember 2017 18:41
Gubri dan Kasad Hadiri Puncak Peringatan HJK TNI AD ke-72

Jum’at, 15 Desember 2017 16:58
Ahad, Ayo Makan Ikan di Lapangan Tugu Bengkalis

Jum’at, 15 Desember 2017 16:54
BC Bengkalis Naik Tingkat dari Pratama ke Madya

Jum’at, 15 Desember 2017 16:16
Idana, Penyandang Disabilitas Asal Rohul Terima Kaki Palsu di Hari Juang Kartika

Jum’at, 15 Desember 2017 16:09
Daftar XL Prioritas di Penghujung 2017, Nikmati Diskon 50 Persen SEpanjang 2018

Jum’at, 15 Desember 2017 15:55
Lakukan Perampokan dan Pencabulan, Pengangguran di Duri Ini Dicokok Polisi

Jum’at, 15 Desember 2017 15:49
Tanoto Foundation dan RAPP Gelar Kampanye Membaca di Dua Kabupaten

loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Jum’at, 5 Juli 2013 13:56
BPK Riau Beri Opini WTP DPP untuk Audit APBD Riau 2012

Pertanggung jawaban penggunaan APBD Riau 2012 mendapat opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (WTP-DPP) dari BPK RI.

Riauterkini-PEKANBARU- Terkait hasil pemeriksaan atas LKPD Provinsi Riau tahun anggaran 2012 yang dilakukan BPK RI, pemerintah provinsi Riau mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP).

WTP-DPP ini terkait penyertaan modal tahun 2010 sampai dengan 2012 yang dilakukan berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2009 dan terkait permasalahan aset tetap peralatan dan mesin, kata Heru Kreshna Reza, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI dalam rapat paripurna istimewa di ruang paripurna DPRD Riau, Jumat (05/07/13).

Meskipun dalam beberapa hal terdapat temuan mengenai sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, namun temuan tersebut masih dalam batas materialitas dan tolerable error yang dapat diterima, sehingga tidak mempengaruhi pemberian opini WTP-DPP yang diberikan BPK RI.

BPK RI juga menemukan permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern diantaranya, (1) Realisasi belanja hibah, bantuan sosial dan belanja modal pemerintah provinsi tahun anggaran 2012 menyalahi ketentuan penganggaran. (2) Pemanfaatan barang milik daerah tidak dikelola dengan baik dan tidak menguntungkan pemerintah provinsi Riau.

Selanjutnya, (3) Tata cara pembayaran transfer bagi hasi pendapatan ke kabupaten/kota tidak jelas dan tarif pemungtutan pajak bahan bakar kendaraan (PBBKB) yang diatur dalam peraturan Gubernur Riau bertentangan dengan Peraturan Daerah. (4) Pinjaman Modal Ekonomi Kerakyatan (PMEK) tidak dikelola dan dimonitor secara memadai. (5) Aset Tetap Peralatan dan Mesin tidak diyakini kewajarannya dan belum dilakukan penilaian atas nilai tanah pada 99 ruas jalan.

Di samping itu, permasalahan lain terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain (1) Pengelolaan kas daerah belum tertib dan tidak sesuai ketentuan. (2) Sisa uang persediaan tahun anggaran 2012 terlambat disetor ke kas daerah dan pemulihan kekurangan kas tahun anggaran 2007, 2008 dan 2010 ditindaklanjuti dengan SKTJM tahun 2013.

Kemudian, (3) Penyertaan modal pemerintah provinsi Riau tidak dilakukan berdasarkan peraturan daerah penyertaan modal dan bukti kepemilikan modal tidak dalam penguasaan kuasa BUD. (4) Pemberian wilayah izin usaha pertambangan melebihi ketentuan, penertiban IUP eksplorasi tidak didahului dengan penempatan jaminan pelaksanaan dan memegang IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi belum menyerahkan rencana reklamasi dan pasca tambang. (5) Pembayaran biaya pemungutan pajak daerah tidak sesuai ketentuan tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Terakhir, BPK RI berharap pemerintah provinsi Riau mampu mempertahankan dan meningkatkan tata kelola keungan daerah yang lebih baik lagi dan dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya di provinsi Riau maupun di tingkat nasional.

BPK RI juga berharap agar hasil pemerikasaan laporan keuangan tahun anggaran 2012 tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi Riau sesuai ketetapa Pasal 8 ayat (2) UU nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan diberitahukan secara tertulis oleh gubernur kepada BPK RI, ungkapnya.

Selain itu, Pasal 20 ayat (2) dan (3) UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menyatakan bahwa jawaban atay penjelasan mengenai tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI disampaikan kepada BPK RI selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Sementara itu, Mambang Mit, Wakil Gubernur Riau mengatakan, ini sebagai momentum awal dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Ini bukan tujuan utama, tapi bagaimana kita mampu mempertanggungjawabkan keuangan daerah secara akuntabel, tutupnya. ***(ary)



Berita Sosial lainnya..........
- Kades Sudah tidak Beraktivitas,
Plt Bupati Rohul Janji Selesaikan Sengketa Lima Desa

- Gubri dan Kasad Hadiri Puncak Peringatan HJK TNI AD ke-72
- Ahad, Ayo Makan Ikan di Lapangan Tugu Bengkalis
- BC Bengkalis Naik Tingkat dari Pratama ke Madya
- Idana, Penyandang Disabilitas Asal Rohul Terima Kaki Palsu di Hari Juang Kartika
- Innalillahi Wainnalillahi Rojiun, Ayah Bupati Rohul Suparman Wafat
- Dugaan Korupsi Dermaga Sungai Tohor Barat,
Mangkir, Kejari Bakal Ajukan Surat Pencekalan Mantan Kadishub Meranti

- Jadi 'Sarang Hantu', Dewan Datangi Ambulan Tua Milik Pemkab Bengkalis di Duri
- Waka DPRD Dumai Masih Komit Bangun Lingkungan Dapilnya
- Upaya Meningkatkan PAD, Bapenda Rohul Mutakhirkan NJOP
- Berkunjung ke RAPP, Duta Besar Kanada Borong Kerajinan Tenun dan Batik Riau
- BPBP Siapkan Rp 400 Miliar untuk Replanting Sawit
- Sambut Hari Ibu, IWARA RAPP Adakan Seminar KDRT
- Evaluasi Akreditasi, Dirjen Badilum MA RI Tinjau PN Bengkalis
- Wakil Bupati Kuansing 'Sentil' Dinas Pertanian dan Pariwisata
- Percepatan Menuju Smart City Madani,
Walikota Pekanbaru Evaluasi Seluruh OPD

- Dukung Dakwah Fitrah Madani,
PKK dan BKMT Meranti Serahkan Bantuan untuk Kaum Du'afa dan Mu'alaf

- Beri Pengobatan Gratis,
Wabup Meranti dan Tim Dokter Spesialis Sambangi Rumah Pasien

- Batal Tampil di Kuansing,
Gubri Undang Penari SMPN 4 Kuantan Mudik ke Pekanbaru Isi Acara Malam Tahun Baru

- Diserahkan MenPAN RB,
Polresta Pekanbaru Dapat Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.90.159.192
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com