Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Sabtu, 2 Juli 2016 07:58
Satgas Karlahut Turunkan Paskhas TNI AU Segel Lahan di Sejumlah Kabupaten

Sabtu, 2 Juli 2016 07:42
Bupati Kampar Tinjau Posko Operasi Ramadniyah Siak-2016

Sabtu, 2 Juli 2016 07:40
2.485 Front Liner Berlomba Merjadi Terbaik di Kontes Layanan Honda 2016

Sabtu, 2 Juli 2016 00:28
Pererat Silahturahmi,
MPC PP Pelalawan Gelar Bukber dan Santuni Anak Yatim


Jum’at, 1 Juli 2016 23:35
Kerja Sama dengan Alfamart dan Pepsodent Herbal,
PFI Pekanbaru Berikan Bantuan Khusus untuk Panti Asuhan


Jum’at, 1 Juli 2016 23:29
Uji Coba Dermaga Air Putih II, Pasang Surut Pengaruhi Sandar Kapal

Jum’at, 1 Juli 2016 23:26
Ajak Bangun Daerah Melalui Pemberitaan,
Bupati Inhil Gelar Silaturrahmi Bersama Wartawan




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 9 Mei 2013 17:57
Sudah 3 Tahun Pemkab Rohul tak Buka CPNS Jalur Umum

Sejak 2010 lalu Pemkab Rohul tak melakukan penerimaan CPNS jalur umum. Kondisi ini akibat belum tuntasnya analisa jabatan antau Anjab.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Akibat terkendala analisa jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK), sejak 2010 lalu sampai tahun ini atau empat tahun terakhir, Pemkab Rokan Hulu tidak buka formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur umum.

Pada 2013 ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rohul hanya mengajukan 441 tenaga honorer kategori dua (K2) yang lolos verifikasi dan validasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (Menpan RB).

Kepala BKD Rohul, Sri Mulyati, mengatakan, belum dibukanya formasi CPNS empat tahun terakhir bukan wewenangnya, tapi wewenang bagian hukum Setdakab Rohul karena disebabkan belum selesainya Anjab dan ABK.

Sri mengakui belum selesainya Anjab dan ABK disebabkan ada beberapa faktor seperti waktu mendesak karena dilakukan akhir 2012. Sementara melalui APBD murni Rohul tahun ini anggaran memang tidak dialokasikan.

"Sesuai keputusan rapat dengan Regional dua dan sesuai aturan yang disesuaikan oleh Menpan RB, jika Anjab dan Analisa Beban Kerja belum sesuai tidak dibenarkan menerima CPNS," kata Sri beberapa waktu lalu.

Di lain tempat, Kabag Hukum dan Tata Organisasi Setdakab Rohul, Helfiskar, mengatakan, untuk penerimaan CPNS merupakan Tufoksi BKD Rohul. Soal belum selesainya Anjab dan ABK, katanya tidak masuk dalam anggaran APBD Rohul.

Menurut Helfiskar, berkas Anjab dan ABK yang akan dianalisasa sangat banyak. Hal itu harus ada analisa masing-masing satuan kerja untuk segera diajukan ke Menpan RB. Setelah diajukan, MenPan RB akan turun ke daerah untuk tahap verifikasi.

"Anjab dan ABK tidak masuk dalam anggaran APBD Rokan Hulu, jadi kita tidak bisa kita melaksanakannya," kata Helfiskar dikonfirmasi wartawan.

Helfiskar mengungkapkan, Pemkab Rohul masih sangat membutuhkan sekitar 400 pegawai khususnya pegawai bidang tekhnis seperti tenaga ilmu hukum dan tenaga akuntasi di setiap satuan kerja, dan terutama sekali tenaga pendidik dan kesehatan. Masih banyak sekolah di kecamatan yang tenaga tenaga pendidik yang sudah berstatus PNS baru kepala sekolah.

Tekhnis penerimaan CPNS tahun ini, kata Helfiskar, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dahulu, daerah hanya kirimkan formasi. Setelah diverifikasi Menpan RB dan disesusaikan keuangan negara, baru ditetapkan formasi.***(zal)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
rang pasie
KPK harus mengusut penggunaan APBD Rohul, Kabar yg beredar bupati minta setoran 1 milyar per satker.belum lg anggaran pendidikan 25% dari apbd yg katanya sekolah gratis hingga tk SMA sederajat tpi nyatanya masih byk bayaran disekolah. ceritanya ang

udin
klo soal tenaga pendidik sebenarnya bukan kekurangan, tapi lebih tepatnya kurang merata,,soalnya sudah bnyk pegawai negeri yang baru lulus dan diberikan SK kesekolah-sekolah negeri yang baru berdiri namun berada didaerah pinggir kota, namun belum sek

Uwong cilik
Memang begitu adanya, macam mana rupanya lagi.

Pencita pemekaran.
Buat kami pak Drs H. ACHMAD MSI.itu bupati yg sangat patuh dengan aturan uu,contohnya selama moratorium ada,hanya dikab rohul yg tak ada pemekaran.maju terur pak....

pengangguran
sri mlyati lebih mengutamakan menguslkan temaga honorer utk menjadi PNS, sedangkan utk tenaga honorer sri mulyati menetapkan setiap tenaga honorer dikenakan biaya 30 s/d 50 jt , sehingga yg masuk tanpa biaya pada umumnya adalah keluarga achmad , sehi

pemerhati
Itu yg dikatakan bohong...hal itu karena tidak adanya kemampuan kerja dari BAKD...taunya hanya dendam dan pindahkan orang berdasarkan sakit hati...kalau dikatakan tidak dianggarkan...tahun 2012 kemaren ada dianggarkan kok...tapi sayang tidak digunaka


Berita Sosial lainnya..........
- Pererat Silahturahmi,
MPC PP Pelalawan Gelar Bukber dan Santuni Anak Yatim

- Kerja Sama dengan Alfamart dan Pepsodent Herbal,
PFI Pekanbaru Berikan Bantuan Khusus untuk Panti Asuhan

- Uji Coba Dermaga Air Putih II, Pasang Surut Pengaruhi Sandar Kapal
- Bupati Bengkalis Jelaskan Tunjangan Guru Honor Madrasah Hampir Setahun tak Dibayar
- Peringati Hari Bhayangkara ke-70,
Polres Rohul Gelar Tasyakuran dan Buka Puasa Bersama

- Perusahaan di Rohul Sudah Bayarkan THR
- Pemkab dan AKN Sepakati Kerjasama Bangun Bengkalis


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.166.229.4
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com