Untitled Document
Jumat, 7 Muharram 1436 H |
Home > Sosial>>

Berita Terhangat...
Kamis, 30 Oktober 2014 21:32
PNS di Pekanbaru Dihipnotis, Rp17,5 Juta Lesap

Kamis, 30 Oktober 2014 21:24
Pemadaman Listrik PLN di Duri Melebihi Jadwal Minum Obat

Kamis, 30 Oktober 2014 21:11
Aanmaning Eksekusi Lahan Main Stadion Tak Dihiraukan,
PT HTJ Kecewa Atas Sikap Kemendiknas, Pemprov Riau dan Unri


Kamis, 30 Oktober 2014 21:03
Dugaan Korupsi Bimtek DPRD Pekanbaru Dilaporkan ke Kejati

Kamis, 30 Oktober 2014 20:58
Akan Gelar Operasi Besar-besaran,
Kapolresta: Preman Silakan Menyingkir dari Pekanbaru


Kamis, 30 Oktober 2014 20:50
Bongkar Rumah, Anak Kandung Klewang Ditangkap

Kamis, 30 Oktober 2014 20:43
Terkait Perampokan Akibatkan Korban Tewas,
Tiga Tersangka Sebut Barang Bukti Uang Tunai Dibawa Yusuf Palembang




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 9 Mei 2013 17:57
Sudah 3 Tahun Pemkab Rohul tak Buka CPNS Jalur Umum

Sejak 2010 lalu Pemkab Rohul tak melakukan penerimaan CPNS jalur umum. Kondisi ini akibat belum tuntasnya analisa jabatan antau Anjab.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Akibat terkendala analisa jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK), sejak 2010 lalu sampai tahun ini atau empat tahun terakhir, Pemkab Rokan Hulu tidak buka formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur umum.

Pada 2013 ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rohul hanya mengajukan 441 tenaga honorer kategori dua (K2) yang lolos verifikasi dan validasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (Menpan RB).

Kepala BKD Rohul, Sri Mulyati, mengatakan, belum dibukanya formasi CPNS empat tahun terakhir bukan wewenangnya, tapi wewenang bagian hukum Setdakab Rohul karena disebabkan belum selesainya Anjab dan ABK.

Sri mengakui belum selesainya Anjab dan ABK disebabkan ada beberapa faktor seperti waktu mendesak karena dilakukan akhir 2012. Sementara melalui APBD murni Rohul tahun ini anggaran memang tidak dialokasikan.

"Sesuai keputusan rapat dengan Regional dua dan sesuai aturan yang disesuaikan oleh Menpan RB, jika Anjab dan Analisa Beban Kerja belum sesuai tidak dibenarkan menerima CPNS," kata Sri beberapa waktu lalu.

Di lain tempat, Kabag Hukum dan Tata Organisasi Setdakab Rohul, Helfiskar, mengatakan, untuk penerimaan CPNS merupakan Tufoksi BKD Rohul. Soal belum selesainya Anjab dan ABK, katanya tidak masuk dalam anggaran APBD Rohul.

Menurut Helfiskar, berkas Anjab dan ABK yang akan dianalisasa sangat banyak. Hal itu harus ada analisa masing-masing satuan kerja untuk segera diajukan ke Menpan RB. Setelah diajukan, MenPan RB akan turun ke daerah untuk tahap verifikasi.

"Anjab dan ABK tidak masuk dalam anggaran APBD Rokan Hulu, jadi kita tidak bisa kita melaksanakannya," kata Helfiskar dikonfirmasi wartawan.

Helfiskar mengungkapkan, Pemkab Rohul masih sangat membutuhkan sekitar 400 pegawai khususnya pegawai bidang tekhnis seperti tenaga ilmu hukum dan tenaga akuntasi di setiap satuan kerja, dan terutama sekali tenaga pendidik dan kesehatan. Masih banyak sekolah di kecamatan yang tenaga tenaga pendidik yang sudah berstatus PNS baru kepala sekolah.

Tekhnis penerimaan CPNS tahun ini, kata Helfiskar, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dahulu, daerah hanya kirimkan formasi. Setelah diverifikasi Menpan RB dan disesusaikan keuangan negara, baru ditetapkan formasi.***(zal)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
rang pasie
KPK harus mengusut penggunaan APBD Rohul, Kabar yg beredar bupati minta setoran 1 milyar per satker.belum lg anggaran pendidikan 25% dari apbd yg katanya sekolah gratis hingga tk SMA sederajat tpi nyatanya masih byk bayaran disekolah. ceritanya ang

udin
klo soal tenaga pendidik sebenarnya bukan kekurangan, tapi lebih tepatnya kurang merata,,soalnya sudah bnyk pegawai negeri yang baru lulus dan diberikan SK kesekolah-sekolah negeri yang baru berdiri namun berada didaerah pinggir kota, namun belum sek

Uwong cilik
Memang begitu adanya, macam mana rupanya lagi.

Pencita pemekaran.
Buat kami pak Drs H. ACHMAD MSI.itu bupati yg sangat patuh dengan aturan uu,contohnya selama moratorium ada,hanya dikab rohul yg tak ada pemekaran.maju terur pak....

pengangguran
sri mlyati lebih mengutamakan menguslkan temaga honorer utk menjadi PNS, sedangkan utk tenaga honorer sri mulyati menetapkan setiap tenaga honorer dikenakan biaya 30 s/d 50 jt , sehingga yg masuk tanpa biaya pada umumnya adalah keluarga achmad , sehi

pemerhati
Itu yg dikatakan bohong...hal itu karena tidak adanya kemampuan kerja dari BAKD...taunya hanya dendam dan pindahkan orang berdasarkan sakit hati...kalau dikatakan tidak dianggarkan...tahun 2012 kemaren ada dianggarkan kok...tapi sayang tidak digunaka


Berita Sosial lainnya ..........
- Pemadaman Listrik PLN di Duri Melebihi Jadwal Minum Obat
- Diskes Hanya Berikan Teguran Lisan,
Pembangunan Pagar Puskesmas Siak tak Pakai Plang Nama Proyek

- Puluhan JH Rohul Ikuti Pembinaan Pasca Haji
- Dandiklat Buka Latihan Tutuka ke-38 di Dumai
- Sopir Menghilang,
Satu Truk Diduga Angkut Sawit Curian Dirusak Warga Rohul

- Bentuk Solidaritas Rekanya di Papua,
Seluruh Kantor Notaris dan PPAT Dumai Tutup

- Wawako Dumai Buka Diskusi Panel Wawasan Nusantara


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.234.228.64
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com