Untitled Document
Rabu, 11 Jumadil Akhir 1436 H |
Home > Sosial>>

Berita Terhangat...
Rabu, 1 April 2015 17:38
Pemkab Kuansing Gelontorkan Puluhan Miliar Bangun Proyek Tiga Pilar

Rabu, 1 April 2015 17:14
Sidang Dugaan Suap Alih Fungsi Hutan,
Bertele-tele, Suheri Tirta Buat Kesal Jaksa


Rabu, 1 April 2015 17:07
Usia Bertambah, BRK Telukkuantan Diminta Tingkatkan Pelayanan

Rabu, 1 April 2015 16:51
Abu Zaki Buka Turnamen Football KNPI Cup 2015 Dumai

Rabu, 1 April 2015 16:46
Akibat RTRW Belum Jelas,
DEN Khawatir Produksi Chevron Turun Hingga 20.200 Barel


Rabu, 1 April 2015 16:43
Robohkan Pagar DPRD Riau,
Unjuk Rasa Ratusan Mahasiswa Turunkan Jokowi-JK Berlangsung Ricuh


Rabu, 1 April 2015 16:39
Satu Rumah Panggung Ludes Terbakar di Dumai



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 9 Mei 2013 17:57
Sudah 3 Tahun Pemkab Rohul tak Buka CPNS Jalur Umum

Sejak 2010 lalu Pemkab Rohul tak melakukan penerimaan CPNS jalur umum. Kondisi ini akibat belum tuntasnya analisa jabatan antau Anjab.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Akibat terkendala analisa jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK), sejak 2010 lalu sampai tahun ini atau empat tahun terakhir, Pemkab Rokan Hulu tidak buka formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur umum.

Pada 2013 ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rohul hanya mengajukan 441 tenaga honorer kategori dua (K2) yang lolos verifikasi dan validasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (Menpan RB).

Kepala BKD Rohul, Sri Mulyati, mengatakan, belum dibukanya formasi CPNS empat tahun terakhir bukan wewenangnya, tapi wewenang bagian hukum Setdakab Rohul karena disebabkan belum selesainya Anjab dan ABK.

Sri mengakui belum selesainya Anjab dan ABK disebabkan ada beberapa faktor seperti waktu mendesak karena dilakukan akhir 2012. Sementara melalui APBD murni Rohul tahun ini anggaran memang tidak dialokasikan.

"Sesuai keputusan rapat dengan Regional dua dan sesuai aturan yang disesuaikan oleh Menpan RB, jika Anjab dan Analisa Beban Kerja belum sesuai tidak dibenarkan menerima CPNS," kata Sri beberapa waktu lalu.

Di lain tempat, Kabag Hukum dan Tata Organisasi Setdakab Rohul, Helfiskar, mengatakan, untuk penerimaan CPNS merupakan Tufoksi BKD Rohul. Soal belum selesainya Anjab dan ABK, katanya tidak masuk dalam anggaran APBD Rohul.

Menurut Helfiskar, berkas Anjab dan ABK yang akan dianalisasa sangat banyak. Hal itu harus ada analisa masing-masing satuan kerja untuk segera diajukan ke Menpan RB. Setelah diajukan, MenPan RB akan turun ke daerah untuk tahap verifikasi.

"Anjab dan ABK tidak masuk dalam anggaran APBD Rokan Hulu, jadi kita tidak bisa kita melaksanakannya," kata Helfiskar dikonfirmasi wartawan.

Helfiskar mengungkapkan, Pemkab Rohul masih sangat membutuhkan sekitar 400 pegawai khususnya pegawai bidang tekhnis seperti tenaga ilmu hukum dan tenaga akuntasi di setiap satuan kerja, dan terutama sekali tenaga pendidik dan kesehatan. Masih banyak sekolah di kecamatan yang tenaga tenaga pendidik yang sudah berstatus PNS baru kepala sekolah.

Tekhnis penerimaan CPNS tahun ini, kata Helfiskar, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dahulu, daerah hanya kirimkan formasi. Setelah diverifikasi Menpan RB dan disesusaikan keuangan negara, baru ditetapkan formasi.***(zal)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
rang pasie
KPK harus mengusut penggunaan APBD Rohul, Kabar yg beredar bupati minta setoran 1 milyar per satker.belum lg anggaran pendidikan 25% dari apbd yg katanya sekolah gratis hingga tk SMA sederajat tpi nyatanya masih byk bayaran disekolah. ceritanya ang

udin
klo soal tenaga pendidik sebenarnya bukan kekurangan, tapi lebih tepatnya kurang merata,,soalnya sudah bnyk pegawai negeri yang baru lulus dan diberikan SK kesekolah-sekolah negeri yang baru berdiri namun berada didaerah pinggir kota, namun belum sek

Uwong cilik
Memang begitu adanya, macam mana rupanya lagi.

Pencita pemekaran.
Buat kami pak Drs H. ACHMAD MSI.itu bupati yg sangat patuh dengan aturan uu,contohnya selama moratorium ada,hanya dikab rohul yg tak ada pemekaran.maju terur pak....

pengangguran
sri mlyati lebih mengutamakan menguslkan temaga honorer utk menjadi PNS, sedangkan utk tenaga honorer sri mulyati menetapkan setiap tenaga honorer dikenakan biaya 30 s/d 50 jt , sehingga yg masuk tanpa biaya pada umumnya adalah keluarga achmad , sehi

pemerhati
Itu yg dikatakan bohong...hal itu karena tidak adanya kemampuan kerja dari BAKD...taunya hanya dendam dan pindahkan orang berdasarkan sakit hati...kalau dikatakan tidak dianggarkan...tahun 2012 kemaren ada dianggarkan kok...tapi sayang tidak digunaka


Berita Sosial lainnya ..........
- Pemkab Kuansing Gelontorkan Puluhan Miliar Bangun Proyek Tiga Pilar
- Satu Rumah Panggung Ludes Terbakar di Dumai
- Warga Terpaksa Bertahan,
Jalan Lintas Bono Teluk Meranti Pelalawan, Kian Parah

- Penerangan Byar Pret, Masyarat Keluhkan Pelayanan Samsat Duri
- Awasi BUMD, Pemprov Riau Usulkan Perda Tata Kelola
- ‎Tak Lulus Seleksi Jabatan Tinggi Pratama, Pejabat Eselon II Akan 'Diistirahatkan'
- Sehari, Disdukcapil Pekanbaru Cetak 70 Keping E-KTP


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.167.135.247
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com