Untitled Document
Selasa, 20 Ramadhan 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Senin, 6 Juli 2015 23:28
Kasus Moral, Anggota DPRD Riau Dukung Pencopotan Direktur IPDN Rizka Utama

Senin, 6 Juli 2015 23:24
BPJS Naker Dumai Bagikan 300 Takjil Berbuka

Senin, 6 Juli 2015 23:20
Aktivis Lingkungan Wujudkan Wisata Bandar Bakau Dumai

Senin, 6 Juli 2015 23:16
Titik Rawan Jalur Mudik Didominasi Lobang dan Perbaikan Jalan

Senin, 6 Juli 2015 23:10
Pemerintah-DPR Sepakat Putusan Sengketa Pilkada 60 Hari Kerja

Senin, 6 Juli 2015 23:07
Stop Penjualan Bensin Pakai Jerigen, Polisi Akan Awasi Seluruh SPBU di Kuansing

Senin, 6 Juli 2015 23:03
Penyebab Masih Diselidiki,
Kapolresta Pekanbaru Prihatin Atas Kebakaran di Pasar Cik Puan




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 9 Mei 2013 17:57
Sudah 3 Tahun Pemkab Rohul tak Buka CPNS Jalur Umum

Sejak 2010 lalu Pemkab Rohul tak melakukan penerimaan CPNS jalur umum. Kondisi ini akibat belum tuntasnya analisa jabatan antau Anjab.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Akibat terkendala analisa jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK), sejak 2010 lalu sampai tahun ini atau empat tahun terakhir, Pemkab Rokan Hulu tidak buka formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur umum.

Pada 2013 ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rohul hanya mengajukan 441 tenaga honorer kategori dua (K2) yang lolos verifikasi dan validasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (Menpan RB).

Kepala BKD Rohul, Sri Mulyati, mengatakan, belum dibukanya formasi CPNS empat tahun terakhir bukan wewenangnya, tapi wewenang bagian hukum Setdakab Rohul karena disebabkan belum selesainya Anjab dan ABK.

Sri mengakui belum selesainya Anjab dan ABK disebabkan ada beberapa faktor seperti waktu mendesak karena dilakukan akhir 2012. Sementara melalui APBD murni Rohul tahun ini anggaran memang tidak dialokasikan.

"Sesuai keputusan rapat dengan Regional dua dan sesuai aturan yang disesuaikan oleh Menpan RB, jika Anjab dan Analisa Beban Kerja belum sesuai tidak dibenarkan menerima CPNS," kata Sri beberapa waktu lalu.

Di lain tempat, Kabag Hukum dan Tata Organisasi Setdakab Rohul, Helfiskar, mengatakan, untuk penerimaan CPNS merupakan Tufoksi BKD Rohul. Soal belum selesainya Anjab dan ABK, katanya tidak masuk dalam anggaran APBD Rohul.

Menurut Helfiskar, berkas Anjab dan ABK yang akan dianalisasa sangat banyak. Hal itu harus ada analisa masing-masing satuan kerja untuk segera diajukan ke Menpan RB. Setelah diajukan, MenPan RB akan turun ke daerah untuk tahap verifikasi.

"Anjab dan ABK tidak masuk dalam anggaran APBD Rokan Hulu, jadi kita tidak bisa kita melaksanakannya," kata Helfiskar dikonfirmasi wartawan.

Helfiskar mengungkapkan, Pemkab Rohul masih sangat membutuhkan sekitar 400 pegawai khususnya pegawai bidang tekhnis seperti tenaga ilmu hukum dan tenaga akuntasi di setiap satuan kerja, dan terutama sekali tenaga pendidik dan kesehatan. Masih banyak sekolah di kecamatan yang tenaga tenaga pendidik yang sudah berstatus PNS baru kepala sekolah.

Tekhnis penerimaan CPNS tahun ini, kata Helfiskar, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dahulu, daerah hanya kirimkan formasi. Setelah diverifikasi Menpan RB dan disesusaikan keuangan negara, baru ditetapkan formasi.***(zal)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
rang pasie
KPK harus mengusut penggunaan APBD Rohul, Kabar yg beredar bupati minta setoran 1 milyar per satker.belum lg anggaran pendidikan 25% dari apbd yg katanya sekolah gratis hingga tk SMA sederajat tpi nyatanya masih byk bayaran disekolah. ceritanya ang

udin
klo soal tenaga pendidik sebenarnya bukan kekurangan, tapi lebih tepatnya kurang merata,,soalnya sudah bnyk pegawai negeri yang baru lulus dan diberikan SK kesekolah-sekolah negeri yang baru berdiri namun berada didaerah pinggir kota, namun belum sek

Uwong cilik
Memang begitu adanya, macam mana rupanya lagi.

Pencita pemekaran.
Buat kami pak Drs H. ACHMAD MSI.itu bupati yg sangat patuh dengan aturan uu,contohnya selama moratorium ada,hanya dikab rohul yg tak ada pemekaran.maju terur pak....

pengangguran
sri mlyati lebih mengutamakan menguslkan temaga honorer utk menjadi PNS, sedangkan utk tenaga honorer sri mulyati menetapkan setiap tenaga honorer dikenakan biaya 30 s/d 50 jt , sehingga yg masuk tanpa biaya pada umumnya adalah keluarga achmad , sehi

pemerhati
Itu yg dikatakan bohong...hal itu karena tidak adanya kemampuan kerja dari BAKD...taunya hanya dendam dan pindahkan orang berdasarkan sakit hati...kalau dikatakan tidak dianggarkan...tahun 2012 kemaren ada dianggarkan kok...tapi sayang tidak digunaka


Berita Sosial lainnya..........
- BPJS Naker Dumai Bagikan 300 Takjil Berbuka
- Aktivis Lingkungan Wujudkan Wisata Bandar Bakau Dumai
- Titik Rawan Jalur Mudik Didominasi Lobang dan Perbaikan Jalan
- Stop Penjualan Bensin Pakai Jerigen, Polisi Akan Awasi Seluruh SPBU di Kuansing
- Antisipasi Kehadiran, BK DPRD Riau Keluarkan SE ke Pimpinan
- Kadisdukcapil Pelalawan: Bukan Pungli, Hanya Permintaan Uang Sukarela
- Festival Lampu Colok,
Pemko Pekanbaru Tarkgetkan 9.000 Lampu Hiasi Kota



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.158.35.222
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com