Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Sabtu, 29 Agustus 2015 21:15
Sidang Senat Ternuka PCR Lantik 611 Mahasiswa Baru

Sabtu, 29 Agustus 2015 21:12
Terpantauan 47 Titik Panas, 29 Terindikasi Karhutla di Riau

Sabtu, 29 Agustus 2015 14:37
Prof Dr Irwandi Jaswir MSc: Kebijakan Industri Halal Mesti Terintegrasi

Sabtu, 29 Agustus 2015 14:34
Jendela Kantor Posmetro Rohil Dicongkel Maling, Dua HP Wartawan Raib

Sabtu, 29 Agustus 2015 14:24
Proyek Jalan Rigid di Tambusai Makan Korban, Seorang Warga Rohul Tewas

Sabtu, 29 Agustus 2015 14:18
Sekolah Global Andalan Gelar Malam Penganugerahan Siswa dan Guru Berprestasi YKCK 2015

Sabtu, 29 Agustus 2015 14:07
Lepas 378 Calhaj,
Bupati Pesan Jaga Kesehatan dan Nama Baik Daerah




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 9 Mei 2013 16:37
Ratusan Warga Penambang Pasir Menganggur di Rupat

Ratusan KK warga Pulau Rupat terpaksa menganggur. Mereka belum memiliki izin untuk menambang pasir dan takut ditangkap oleh aparat.

Riauterkini-RUPAT– Sekitar 200 kepala keluarga (KK) Pulau Rupat, pekerja penambangan pasir di daerah tersebut harus menganggur pasca diwajibkan memberhentikan aktivitas penambangan oleh aparat, dan belum mengantongi izin resmi dari pemerintah.

Para warga yang sebelumnya melakukan penambangan di wilayah Sungai Injab, Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat itu, saat ini harus rela kehilangan mata pencaharian walaupun menjadi andalan untuk menghidupi keluarga mereka.

"Saya dan kawan-kawan sudah hampir dua bulan ini tidak menambang pasir lagi. Akibatnya keluarga saya kesulitan, terutama untuk menutupi keperluan hidup sehari-hari, mulai dari biaya dapur, sekolah dan lainnya. Kami tidak berani menambang pasir lagi, karena takut ditangkap,” keluh Saleh, salah seorang warga kelurahan Terkul kepada wartawan belum lama.

Terpisah, Anggota DPRD Bengkalis asal Rupat Muhammad Nasir, mengaku cukup prihatin terhadap kondisi yang dialami oleh para warga Pulau Rupat tersebut.

Menurutnya, penambangan pasir laut memang dilarang, tetapi pemerintah pusat juga membuat kebijakan tentang kewenangan daerah yang boleh menerbitkan izin berupa IPR untuk penambangan rakyat.

“Sebenarnya ada celah bagi pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan menerbitkan IPR. Karena pemerintah daerah memiliki kewenangan mengeluarkan izin penambangan dalam skala 4 mil dari lepas pantai,” kata Nasir saat dihubungi via telepon seluler, Kamis (9/5/13).

“Tidak ada salahnya bupati mencabut Perbup 2001 itu, mengganti dengan Perbup baru untuk penambangan pasir laut di Sungai Injab. Setelah adanya Perbup, masyarakat dapat berusaha menambang untuk menghidup keluarganya. Kemudian menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang penambangan pasir serta potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” saran Nasir.***(dik)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Pengamat amat amit
UU 4/2009 PMB memang ada sedikit masalah dalam mengakomodir penambang rakyat.... solusinya menurut saya harus menerbitkan perda karena kewenangan Pemda juga diatu dalam UU Otda dan pembagian kewenangan. IPR juga bisa jadi solusi, cuma persyaratan yan

nasut
kok main larang doang,,harusnya pemerintah itu tidak asal larang tapi carikan solusi berupa pekerjaan,,lha klo kaya gini makan mereka darimana

Herman
Kalau tak ado kontribusi kadinastamben tu dalam membantu bupati, copot aja jabatannya kasi sama orang yang lebih energic


Berita Sosial lainnya..........
- Prof Dr Irwandi Jaswir MSc: Kebijakan Industri Halal Mesti Terintegrasi
- Proyek Jalan Rigid di Tambusai Makan Korban, Seorang Warga Rohul Tewas
- Realisasi Proyek Fisik Pemko Dumai Baru 51 Persen
- Kabut Asap Belum Ganggu Pelayaran Kapal Penumpang di Dumai
- Ketua PPP Rohul Ngaku Tak Tahu Dugaan Ijazah Palsu Kadernya
- Unik, Lomba Panjat Pinang Diatas Air di Tembilahan
- Cetak Tenaga Terampil, MoU Pemkab Meranti dengan BTP Kepri Belum Direalisasi


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.90.168.69
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com