Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Senin, 23 Januari 2017 23:54
Diduga Langgar Zona Kampanye,
Acara Silaturrahmi Cawako Firdaus Dibubarkan Panwas


Senin, 23 Januari 2017 21:48
Pelaku Penipuan Bermotif Tipu Daya Ditangkap di Rohil

Senin, 23 Januari 2017 21:41
Hendak Transaksi Narkoba, Warga Rohil Ditangkap

Senin, 23 Januari 2017 20:21
Minggu Ketiga Januari, DBD di Pekanbaru Terjadi 29 Kasus

Senin, 23 Januari 2017 20:17
Cabuli Anak di Bawah Umur, Pedofil di Rohil Ditangkap

Senin, 23 Januari 2017 19:59
Presiksi BMKG, Riau Akan Masuki Musim Kemarau Lebih Cepat

Senin, 23 Januari 2017 19:58
DPO Pencuri Sarang Walet Panipahan Laut Rohil Ditangkap Saat Ngopi

Senin, 23 Januari 2017 19:53
Wako Dumai Laporkan Tiga Nama Calon Sekda ke Gubri dan Komisi ASN

Senin, 23 Januari 2017 19:52
Undang Ketua BPK RI,
BRK Gelar Seminar Nasional Tata Kelola BUMD


Senin, 23 Januari 2017 19:09
Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ketua IMI Riau, Polda Pastikan Belum Ada Tersangka



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 9 Mei 2013 16:37
Ratusan Warga Penambang Pasir Menganggur di Rupat

Ratusan KK warga Pulau Rupat terpaksa menganggur. Mereka belum memiliki izin untuk menambang pasir dan takut ditangkap oleh aparat.

Riauterkini-RUPAT– Sekitar 200 kepala keluarga (KK) Pulau Rupat, pekerja penambangan pasir di daerah tersebut harus menganggur pasca diwajibkan memberhentikan aktivitas penambangan oleh aparat, dan belum mengantongi izin resmi dari pemerintah.

Para warga yang sebelumnya melakukan penambangan di wilayah Sungai Injab, Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat itu, saat ini harus rela kehilangan mata pencaharian walaupun menjadi andalan untuk menghidupi keluarga mereka.

"Saya dan kawan-kawan sudah hampir dua bulan ini tidak menambang pasir lagi. Akibatnya keluarga saya kesulitan, terutama untuk menutupi keperluan hidup sehari-hari, mulai dari biaya dapur, sekolah dan lainnya. Kami tidak berani menambang pasir lagi, karena takut ditangkap,” keluh Saleh, salah seorang warga kelurahan Terkul kepada wartawan belum lama.

Terpisah, Anggota DPRD Bengkalis asal Rupat Muhammad Nasir, mengaku cukup prihatin terhadap kondisi yang dialami oleh para warga Pulau Rupat tersebut.

Menurutnya, penambangan pasir laut memang dilarang, tetapi pemerintah pusat juga membuat kebijakan tentang kewenangan daerah yang boleh menerbitkan izin berupa IPR untuk penambangan rakyat.

“Sebenarnya ada celah bagi pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan menerbitkan IPR. Karena pemerintah daerah memiliki kewenangan mengeluarkan izin penambangan dalam skala 4 mil dari lepas pantai,” kata Nasir saat dihubungi via telepon seluler, Kamis (9/5/13).

“Tidak ada salahnya bupati mencabut Perbup 2001 itu, mengganti dengan Perbup baru untuk penambangan pasir laut di Sungai Injab. Setelah adanya Perbup, masyarakat dapat berusaha menambang untuk menghidup keluarganya. Kemudian menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang penambangan pasir serta potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” saran Nasir.***(dik)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Pengamat amat amit
UU 4/2009 PMB memang ada sedikit masalah dalam mengakomodir penambang rakyat.... solusinya menurut saya harus menerbitkan perda karena kewenangan Pemda juga diatu dalam UU Otda dan pembagian kewenangan. IPR juga bisa jadi solusi, cuma persyaratan yan

nasut
kok main larang doang,,harusnya pemerintah itu tidak asal larang tapi carikan solusi berupa pekerjaan,,lha klo kaya gini makan mereka darimana

Herman
Kalau tak ado kontribusi kadinastamben tu dalam membantu bupati, copot aja jabatannya kasi sama orang yang lebih energic


Berita Sosial lainnya..........
- Minggu Ketiga Januari, DBD di Pekanbaru Terjadi 29 Kasus
- Hadiri Pengarahan Presiden,
Gubri Bertekat Riau Harus Bebas Asap

- Bangun Rigid Jalan Lingkar,
Pemkab Pelalawan Peroleh DAK Rp 29 Miliar

- Sekdaprov Riau Perintahkan Kegiatan OPD Dijalankan Awal Februari
- Pemko Pekanbaru Minta PLN Laporkan Seluruh Pekerja Asing
- Bupati Inhil Lantik 22 Pejabat Administrator dan 37 Pejabat Pengawas
- Pedagang Mengaku Semakin Sensara,
PLaza Sukaramai Pekanbaru Tak Kunjung Dibangun



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 184.73.12.144
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com