Untitled Document
Rabu, 19 Syawwal 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Selasa, 4 Agustus 2015 21:27
Pemko Dumai Umumkan Pemenang Lampu Colok dan Mobil Hias

Selasa, 4 Agustus 2015 21:10
Longsor di Teluk Kiambang, Inhil Rusakkan Eampat Rumah

Selasa, 4 Agustus 2015 20:59
Minyak PT. Kuala Lumpur Kepong Cemari Laut Dumai

Selasa, 4 Agustus 2015 20:48
Lakukan Perbaikan, KPU Inhu Kembalikan Dokumen Persyaratan Balon Kepala Daerah

Selasa, 4 Agustus 2015 20:43
Hujan Es Disertai Angin Puting Beliung di Rohu Rusak 75 Rumah

Selasa, 4 Agustus 2015 20:39
Hingga 2020, Asian Agri Bangun 20 PLTB

Selasa, 4 Agustus 2015 20:27
Pakaian Dinas, Bupati Kuansing Instruksikan Kembali ke Aturan Lama



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 9 Mei 2013 16:37
Ratusan Warga Penambang Pasir Menganggur di Rupat

Ratusan KK warga Pulau Rupat terpaksa menganggur. Mereka belum memiliki izin untuk menambang pasir dan takut ditangkap oleh aparat.

Riauterkini-RUPAT– Sekitar 200 kepala keluarga (KK) Pulau Rupat, pekerja penambangan pasir di daerah tersebut harus menganggur pasca diwajibkan memberhentikan aktivitas penambangan oleh aparat, dan belum mengantongi izin resmi dari pemerintah.

Para warga yang sebelumnya melakukan penambangan di wilayah Sungai Injab, Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat itu, saat ini harus rela kehilangan mata pencaharian walaupun menjadi andalan untuk menghidupi keluarga mereka.

"Saya dan kawan-kawan sudah hampir dua bulan ini tidak menambang pasir lagi. Akibatnya keluarga saya kesulitan, terutama untuk menutupi keperluan hidup sehari-hari, mulai dari biaya dapur, sekolah dan lainnya. Kami tidak berani menambang pasir lagi, karena takut ditangkap,” keluh Saleh, salah seorang warga kelurahan Terkul kepada wartawan belum lama.

Terpisah, Anggota DPRD Bengkalis asal Rupat Muhammad Nasir, mengaku cukup prihatin terhadap kondisi yang dialami oleh para warga Pulau Rupat tersebut.

Menurutnya, penambangan pasir laut memang dilarang, tetapi pemerintah pusat juga membuat kebijakan tentang kewenangan daerah yang boleh menerbitkan izin berupa IPR untuk penambangan rakyat.

“Sebenarnya ada celah bagi pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan menerbitkan IPR. Karena pemerintah daerah memiliki kewenangan mengeluarkan izin penambangan dalam skala 4 mil dari lepas pantai,” kata Nasir saat dihubungi via telepon seluler, Kamis (9/5/13).

“Tidak ada salahnya bupati mencabut Perbup 2001 itu, mengganti dengan Perbup baru untuk penambangan pasir laut di Sungai Injab. Setelah adanya Perbup, masyarakat dapat berusaha menambang untuk menghidup keluarganya. Kemudian menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang penambangan pasir serta potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” saran Nasir.***(dik)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Pengamat amat amit
UU 4/2009 PMB memang ada sedikit masalah dalam mengakomodir penambang rakyat.... solusinya menurut saya harus menerbitkan perda karena kewenangan Pemda juga diatu dalam UU Otda dan pembagian kewenangan. IPR juga bisa jadi solusi, cuma persyaratan yan

nasut
kok main larang doang,,harusnya pemerintah itu tidak asal larang tapi carikan solusi berupa pekerjaan,,lha klo kaya gini makan mereka darimana

Herman
Kalau tak ado kontribusi kadinastamben tu dalam membantu bupati, copot aja jabatannya kasi sama orang yang lebih energic


Berita Sosial lainnya..........
- Pemko Dumai Umumkan Pemenang Lampu Colok dan Mobil Hias
- Hujan Es Disertai Angin Puting Beliung di Rohu Rusak 75 Rumah
- Hingga 2020, Asian Agri Bangun 20 PLTB
- Pakaian Dinas, Bupati Kuansing Instruksikan Kembali ke Aturan Lama
- Pembangunan Jalan Beton Meredan-Siak,
Plang Proyek tak Cantumkan Perusahaan Konsultan Pengawas

- Diskes Dumai Terus Tekan Angka Kasus DBD
- Pemko Dumai Gelar Halal bi Halal 1436 Bersama SKPD


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.90.242.211
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com