Untitled Document
Sabtu, 17 Ramadhan 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Sabtu, 4 Juli 2015 13:18
Atasi Defisit Beras, Pemkab Rohul Bantu Alsintan untuk Petani

Sabtu, 4 Juli 2015 13:16
Security Bandara SSK II Rampas Ransel Wartawan RTV

Sabtu, 4 Juli 2015 13:14
Karhutla di Riau Sudah Ludeskan 1.352 Hektar Lahan

Sabtu, 4 Juli 2015 13:11
Pemko Dumai Keluarkan Surat Edaran Libur Lebaran

Sabtu, 4 Juli 2015 11:31
Jalur Mudik Duri-Pinggir Bakal Didirikan 6 Pospam

Sabtu, 4 Juli 2015 11:28
Tiga Pembakar Lahan di TNTN Ditangkap Polres Pelalawan

Sabtu, 4 Juli 2015 10:54
Dinilai Low Profile, Nuriman Khair Didukung jadi Sekda Inhil Defenitif



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 9 Mei 2013 16:37
Ratusan Warga Penambang Pasir Menganggur di Rupat

Ratusan KK warga Pulau Rupat terpaksa menganggur. Mereka belum memiliki izin untuk menambang pasir dan takut ditangkap oleh aparat.

Riauterkini-RUPAT– Sekitar 200 kepala keluarga (KK) Pulau Rupat, pekerja penambangan pasir di daerah tersebut harus menganggur pasca diwajibkan memberhentikan aktivitas penambangan oleh aparat, dan belum mengantongi izin resmi dari pemerintah.

Para warga yang sebelumnya melakukan penambangan di wilayah Sungai Injab, Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat itu, saat ini harus rela kehilangan mata pencaharian walaupun menjadi andalan untuk menghidupi keluarga mereka.

"Saya dan kawan-kawan sudah hampir dua bulan ini tidak menambang pasir lagi. Akibatnya keluarga saya kesulitan, terutama untuk menutupi keperluan hidup sehari-hari, mulai dari biaya dapur, sekolah dan lainnya. Kami tidak berani menambang pasir lagi, karena takut ditangkap,” keluh Saleh, salah seorang warga kelurahan Terkul kepada wartawan belum lama.

Terpisah, Anggota DPRD Bengkalis asal Rupat Muhammad Nasir, mengaku cukup prihatin terhadap kondisi yang dialami oleh para warga Pulau Rupat tersebut.

Menurutnya, penambangan pasir laut memang dilarang, tetapi pemerintah pusat juga membuat kebijakan tentang kewenangan daerah yang boleh menerbitkan izin berupa IPR untuk penambangan rakyat.

“Sebenarnya ada celah bagi pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan menerbitkan IPR. Karena pemerintah daerah memiliki kewenangan mengeluarkan izin penambangan dalam skala 4 mil dari lepas pantai,” kata Nasir saat dihubungi via telepon seluler, Kamis (9/5/13).

“Tidak ada salahnya bupati mencabut Perbup 2001 itu, mengganti dengan Perbup baru untuk penambangan pasir laut di Sungai Injab. Setelah adanya Perbup, masyarakat dapat berusaha menambang untuk menghidup keluarganya. Kemudian menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang penambangan pasir serta potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” saran Nasir.***(dik)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Pengamat amat amit
UU 4/2009 PMB memang ada sedikit masalah dalam mengakomodir penambang rakyat.... solusinya menurut saya harus menerbitkan perda karena kewenangan Pemda juga diatu dalam UU Otda dan pembagian kewenangan. IPR juga bisa jadi solusi, cuma persyaratan yan

nasut
kok main larang doang,,harusnya pemerintah itu tidak asal larang tapi carikan solusi berupa pekerjaan,,lha klo kaya gini makan mereka darimana

Herman
Kalau tak ado kontribusi kadinastamben tu dalam membantu bupati, copot aja jabatannya kasi sama orang yang lebih energic


Berita Sosial lainnya..........
- Pemko Dumai Keluarkan Surat Edaran Libur Lebaran
- Dinilai Low Profile, Nuriman Khair Didukung jadi Sekda Inhil Defenitif
- Walikota Firdaus Ajak Umat Islam Lebih Mencintai dan Pelajari Al Qur,an
- PT RAPP Gelar Buka Bersama Dengan Insan Pers Kampar
- Untuk Festival Lampu Colok, Disperindag Pekanbaru Minta Tambah Kuota Minyak Tanah
- Melalui Gerakan Peduli, DPD PAN Rohul Berbagi dengan Dhuafa
- ‎Wisata Riau Siap Go Internasional


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.166.178.177
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com