Untitled Document
Senin, 20 Jumadil Akhir 1435 H |
Home > Sosial>>

Berita Terhangat...
Senin, 21 April 2014 14:22
Golkar, PDI-P dan PAN Berpotensi Jadi Pimpinan DPRD Pelalawan

Senin, 21 April 2014 14:00
Honorer Kantor Camat Mandau 5 Bulan Tak Gajian

Senin, 21 April 2014 13:18
Nyaleg, Humas PT Adei dan PT SSS jadi Anggota DPRD Pelalawan

Senin, 21 April 2014 12:51
Peringatan Hari Kartini Tanpa Kehadiran Istri Walikota Pekanbaru

Senin, 21 April 2014 12:43
Pleno KPU Inhil, Calon DPD RI Agustian Raih Suara Terbanyak

Senin, 21 April 2014 12:18
Sertijab, Yoserizal Zein Resmi Karo Humas Setdaprov Riau

Senin, 21 April 2014 12:16
Hari Kartini, Dharma Wanita Pemko Gelar Pelatihan Perias



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 9 Mei 2013 16:37
Ratusan Warga Penambang Pasir Menganggur di Rupat

Ratusan KK warga Pulau Rupat terpaksa menganggur. Mereka belum memiliki izin untuk menambang pasir dan takut ditangkap oleh aparat.

Riauterkini-RUPAT– Sekitar 200 kepala keluarga (KK) Pulau Rupat, pekerja penambangan pasir di daerah tersebut harus menganggur pasca diwajibkan memberhentikan aktivitas penambangan oleh aparat, dan belum mengantongi izin resmi dari pemerintah.

Para warga yang sebelumnya melakukan penambangan di wilayah Sungai Injab, Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat itu, saat ini harus rela kehilangan mata pencaharian walaupun menjadi andalan untuk menghidupi keluarga mereka.

"Saya dan kawan-kawan sudah hampir dua bulan ini tidak menambang pasir lagi. Akibatnya keluarga saya kesulitan, terutama untuk menutupi keperluan hidup sehari-hari, mulai dari biaya dapur, sekolah dan lainnya. Kami tidak berani menambang pasir lagi, karena takut ditangkap,” keluh Saleh, salah seorang warga kelurahan Terkul kepada wartawan belum lama.

Terpisah, Anggota DPRD Bengkalis asal Rupat Muhammad Nasir, mengaku cukup prihatin terhadap kondisi yang dialami oleh para warga Pulau Rupat tersebut.

Menurutnya, penambangan pasir laut memang dilarang, tetapi pemerintah pusat juga membuat kebijakan tentang kewenangan daerah yang boleh menerbitkan izin berupa IPR untuk penambangan rakyat.

“Sebenarnya ada celah bagi pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan menerbitkan IPR. Karena pemerintah daerah memiliki kewenangan mengeluarkan izin penambangan dalam skala 4 mil dari lepas pantai,” kata Nasir saat dihubungi via telepon seluler, Kamis (9/5/13).

“Tidak ada salahnya bupati mencabut Perbup 2001 itu, mengganti dengan Perbup baru untuk penambangan pasir laut di Sungai Injab. Setelah adanya Perbup, masyarakat dapat berusaha menambang untuk menghidup keluarganya. Kemudian menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang penambangan pasir serta potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” saran Nasir.***(dik)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Pengamat amat amit
UU 4/2009 PMB memang ada sedikit masalah dalam mengakomodir penambang rakyat.... solusinya menurut saya harus menerbitkan perda karena kewenangan Pemda juga diatu dalam UU Otda dan pembagian kewenangan. IPR juga bisa jadi solusi, cuma persyaratan yan

nasut
kok main larang doang,,harusnya pemerintah itu tidak asal larang tapi carikan solusi berupa pekerjaan,,lha klo kaya gini makan mereka darimana

Herman
Kalau tak ado kontribusi kadinastamben tu dalam membantu bupati, copot aja jabatannya kasi sama orang yang lebih energic


Berita Sosial lainnya ..........
- Honorer Kantor Camat Mandau 5 Bulan Tak Gajian
- Peringatan Hari Kartini Tanpa Kehadiran Istri Walikota Pekanbaru
- Sertijab, Yoserizal Zein Resmi Karo Humas Setdaprov Riau
- Hari Kartini, Dharma Wanita Pemko Gelar Pelatihan Perias
- Tolak Rencana Gubri,
Wako Khairul Tegaskan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Harus Berlanjut

- Gerakan Konsumen Cerdas,
"Cintailah Produk Dalam Negeri"

- Jelang Ramadhan, Pujasera di Duri Difungsikan


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.205.205.47
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com