Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 25 Mei 2016 18:00
Dibuka Muhaimin Iskandar, Muswil V DPW PKB Riau Resmi Dimulai

Rabu, 25 Mei 2016 17:56
Sambut Ramadhan, Disperindag Pekanbaru Rencanakan OP di Pasar Modern

Rabu, 25 Mei 2016 17:45
Wabup Rohul Buka MTQ ke-2 Tingkat Kecamatan Kepenuhan

Rabu, 25 Mei 2016 17:42
Korupsi Pengadaan Lahan Bhakti Praja,
Mantan Bupati Pelalawan T Azmun Jaafar Dituntut 4,5 Tahun Penjara


Rabu, 25 Mei 2016 17:32
Tingkatkan Kesehatan Ibu dan Balita,
PT RAPP Gelar Pelatihan Kader Posyandu di Kuansing


Rabu, 25 Mei 2016 17:27
TKP di Rohul,
Berkas Pembunuhan Buruh PT RAPP Kuansing Sudah Lengkap


Rabu, 25 Mei 2016 17:19
Tutup MTQ Siakkecil, Wabup Muhammad Ajak Galakkan Maghrib Mengaji



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 3 September 2005 16:00
BPMKB Tegaskan Dana Kompensasi BBM Untuk Pembangunan Infrastruktur

BPMKB menegaskan dana kompensasi BBM sebesar Rp250 juta per kelurahan hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan fisik. Tidak boleh dialihkan untuk kepentingan lain

Riauterkini-PEKANBARU-Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) menegaskan bahwa dana kompensasi BBM yang diberikan pemerintah pusat ke keluraha, digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Yakni pembangunan sarana dan pra sara fisik atau infrastruktur. Tidak boleh dialihkan ke kepentingan lain.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala BPMKB Zulkifli Indra ketika dikonfirmasi Sabtu (3/9). Menurutnya, keinginan masyarakat Rumbai Pesisir agar dana kompensasi BBM dialihkan menjadi dana Program Ekonomi Kerakyatan (PEK) tidak bisa dibenarkan.

"Dana kompensasi BBM sebesar Rp250 juta harus direalisasikan untuk pembangunan fisik. Tidak boleh yang lain," tegasnya. Ditambahkan Zulkifli, dana tersebut digunakan untuk infrastruktur jalan, drainase atau tergantung kepada kebutuhan masing-masing keluruhan. Namun tetap berbentuk pembangunan fisik.

Mengenai adanya usulan pengalihan dana ke PEK, Zulkifli mengatakan hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh lurah atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai pengelola dana.

"LPM tak berhak mengalihkan. Jika ada usulan pengalihan, tergantung kepada keputusan walikota," tandasnya.

Usulan pengalihan dana ke PEK dilontarkan camat Rumbai Pesisir Amrul Mukhtar beberapa waktu lalu. Selain kebutuhan fisik di kelurahan Tebing Tinggi Okura dan Lembah Damai yakni sumur bor dan jalan, ada usulan pengalihan ke PEK. Alasannya, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat sekitar.

"Namun usulan tersebut masih akan dibicarakan lebih lanjut. Apakah dibolehkan atau tidak," tandasnya.

Dana kompensasi BBM diberikan kepada 20 kelurahan dari 11 kecamatan di Pekanbaru. Kecamatan yang kelurahannya tidak mendapat jatah yakni Kecamatan Tampan. Dana sebesar Rp250 juta per kelurahan tersebut, akan dikelola oleh LPM dan berkoordinasi dengan Lurah serta camat Setempat. Total dana yang diberikan kepada 20 kelurahan di Pekanbaru mencapai Rp5 milyar.

Kelurahan yang mendapatkan dana subsidi BBM adalah Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya, Kelurahan Wonorejo dan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai, Kelurahan Labuh Baru Timur dan Tampan Kecamatan payung Sekaki, Kelurahan Sumahilang dan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota, Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh, Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai, Kelurahan Meranti Pandak, Tebing Tinggi Okura dan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir, Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sail,Kelurahan Kp bandar, Kp Baru dan Sago Kecamatan senapelan, Kelurahan Kp Tengaah dan Hargosari Kecamatan Sukajadi dan Kelurahan Kulim dan Sail Kecamatan Tenayan Raya.***(sari)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya..........
- Sambut Ramadhan, Disperindag Pekanbaru Rencanakan OP di Pasar Modern
- 16 SKPD di Bengkalis Belum Bentuk Vocal Point‎ PUG
- Belum Punya Payung Hukum, Pemko Pekanbaru Tetap Bolehkan Pasar Ramadhan
- Asisten lll Rohil Hadiri Sosialisasi dan Silaturahmi DMI
- Dua Juta Hektar Lahan Diduga Ilegal,
Wakil Rakyat: Saya Tidak Kaget, Memang Mafia Lahan Banyak di Riau

- Beralih Fungsi, Pedestrian Jalan Bernilai Milliaran di Duri Terancam Mubazir
- APBD 2016 Belum Bisa Digunakan, Pegawai Pemkab Rohul Andalkan Pegadaian


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.166.192.56
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com