Untitled Document
Jumat, 9 Rabiul Akhir 1436 H |
Home > Sosial>>

Berita Terhangat...
Kamis, 29 Januari 2015 21:46
Ditarik Paksa,
Satu Mobdin DPRD Bengkalis Belum Dikembalikan


Kamis, 29 Januari 2015 21:43
105 Calon Mahasiswa STIQSI Rohul Ikuti Latihan Bahasa Arab

Kamis, 29 Januari 2015 21:39
Dugaan Pengadan Buku, Penyidik Polda Riau Periksa 5 PNS Disdik Pelalawan

Kamis, 29 Januari 2015 21:32
Perketat Pengawasan,
Napi Narkoba Dominasi Lapas Bangkinang


Kamis, 29 Januari 2015 21:30
Bupati Bengkalis Buka Turnamen SMPN 1 Mandau Cup VII

Kamis, 29 Januari 2015 21:10
‎Palsukan SPK Proyek, Oknum PNS Inhu Dipolisikan

Kamis, 29 Januari 2015 21:00
Melalui Desa Mandiri Pangan dan Energy,
Bupati Kampar Percepat Swamsembada Desa




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 3 September 2005 16:00
BPMKB Tegaskan Dana Kompensasi BBM Untuk Pembangunan Infrastruktur

BPMKB menegaskan dana kompensasi BBM sebesar Rp250 juta per kelurahan hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan fisik. Tidak boleh dialihkan untuk kepentingan lain

Riauterkini-PEKANBARU-Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) menegaskan bahwa dana kompensasi BBM yang diberikan pemerintah pusat ke keluraha, digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Yakni pembangunan sarana dan pra sara fisik atau infrastruktur. Tidak boleh dialihkan ke kepentingan lain.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala BPMKB Zulkifli Indra ketika dikonfirmasi Sabtu (3/9). Menurutnya, keinginan masyarakat Rumbai Pesisir agar dana kompensasi BBM dialihkan menjadi dana Program Ekonomi Kerakyatan (PEK) tidak bisa dibenarkan.

"Dana kompensasi BBM sebesar Rp250 juta harus direalisasikan untuk pembangunan fisik. Tidak boleh yang lain," tegasnya. Ditambahkan Zulkifli, dana tersebut digunakan untuk infrastruktur jalan, drainase atau tergantung kepada kebutuhan masing-masing keluruhan. Namun tetap berbentuk pembangunan fisik.

Mengenai adanya usulan pengalihan dana ke PEK, Zulkifli mengatakan hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh lurah atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai pengelola dana.

"LPM tak berhak mengalihkan. Jika ada usulan pengalihan, tergantung kepada keputusan walikota," tandasnya.

Usulan pengalihan dana ke PEK dilontarkan camat Rumbai Pesisir Amrul Mukhtar beberapa waktu lalu. Selain kebutuhan fisik di kelurahan Tebing Tinggi Okura dan Lembah Damai yakni sumur bor dan jalan, ada usulan pengalihan ke PEK. Alasannya, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat sekitar.

"Namun usulan tersebut masih akan dibicarakan lebih lanjut. Apakah dibolehkan atau tidak," tandasnya.

Dana kompensasi BBM diberikan kepada 20 kelurahan dari 11 kecamatan di Pekanbaru. Kecamatan yang kelurahannya tidak mendapat jatah yakni Kecamatan Tampan. Dana sebesar Rp250 juta per kelurahan tersebut, akan dikelola oleh LPM dan berkoordinasi dengan Lurah serta camat Setempat. Total dana yang diberikan kepada 20 kelurahan di Pekanbaru mencapai Rp5 milyar.

Kelurahan yang mendapatkan dana subsidi BBM adalah Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya, Kelurahan Wonorejo dan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai, Kelurahan Labuh Baru Timur dan Tampan Kecamatan payung Sekaki, Kelurahan Sumahilang dan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota, Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh, Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai, Kelurahan Meranti Pandak, Tebing Tinggi Okura dan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir, Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sail,Kelurahan Kp bandar, Kp Baru dan Sago Kecamatan senapelan, Kelurahan Kp Tengaah dan Hargosari Kecamatan Sukajadi dan Kelurahan Kulim dan Sail Kecamatan Tenayan Raya.***(sari)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya ..........
- 37 Desa di Rohul Belum Dapatkan Pasokan Listrik dari PT PLN
- Lengkap, 161 CPNS Pemprov Riau Serahkan Berkas Daftar Ulang
- Anggaran Telah Disiapkan,
MTQTingkat Kelurahan Diwajibkan di Pekanbaru

- Bupati Meranti Resmikan SMU3 dan Kantor Kades Tanjung Pranap
- KIMRI Gelar Seminar Sehari Mengantisipasi Bahaya Komunis
- 37 Desa di Rohul Belum Dapatkan Pasokan Listrik PT PLN
- Pejabat Mulai 'Kasak-Kusuk',
Walikota Dumai Bakal Mutasikan Pejabat Non Prestasi



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.211.217.197
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com