Untitled Document
Sabtu, 17 Ramadhan 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Jum’at, 3 Juli 2015 20:50
Safari Ramadhan, Bupati Bengkalis Tampung Aspirasi Warga

Jum’at, 3 Juli 2015 20:34
Jelang Buka Puasa,
Warga Tampan Pekanbaru Geger dengan Temuan Mayat Wanita Membusuk


Jum’at, 3 Juli 2015 20:30
Pilkada Pelalawan 2015,
Beredar Surat Dukungan DPP PAN untuk M Harris


Jum’at, 3 Juli 2015 20:23


Jum’at, 3 Juli 2015 20:23
Suap Pembahasan RAPBD Riau,
KPK Belum Juga Jerat Tersangka Baru


Jum’at, 3 Juli 2015 20:20
Pegawai Kemenag Rohul Terima Bingkisan Lebaran

Jum’at, 3 Juli 2015 20:15
‎PT Sinar Mas Wakafkan 10 Ribu Al Quran untuk Masyarakat Riau



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 3 September 2005 16:00
BPMKB Tegaskan Dana Kompensasi BBM Untuk Pembangunan Infrastruktur

BPMKB menegaskan dana kompensasi BBM sebesar Rp250 juta per kelurahan hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan fisik. Tidak boleh dialihkan untuk kepentingan lain

Riauterkini-PEKANBARU-Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) menegaskan bahwa dana kompensasi BBM yang diberikan pemerintah pusat ke keluraha, digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Yakni pembangunan sarana dan pra sara fisik atau infrastruktur. Tidak boleh dialihkan ke kepentingan lain.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala BPMKB Zulkifli Indra ketika dikonfirmasi Sabtu (3/9). Menurutnya, keinginan masyarakat Rumbai Pesisir agar dana kompensasi BBM dialihkan menjadi dana Program Ekonomi Kerakyatan (PEK) tidak bisa dibenarkan.

"Dana kompensasi BBM sebesar Rp250 juta harus direalisasikan untuk pembangunan fisik. Tidak boleh yang lain," tegasnya. Ditambahkan Zulkifli, dana tersebut digunakan untuk infrastruktur jalan, drainase atau tergantung kepada kebutuhan masing-masing keluruhan. Namun tetap berbentuk pembangunan fisik.

Mengenai adanya usulan pengalihan dana ke PEK, Zulkifli mengatakan hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh lurah atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai pengelola dana.

"LPM tak berhak mengalihkan. Jika ada usulan pengalihan, tergantung kepada keputusan walikota," tandasnya.

Usulan pengalihan dana ke PEK dilontarkan camat Rumbai Pesisir Amrul Mukhtar beberapa waktu lalu. Selain kebutuhan fisik di kelurahan Tebing Tinggi Okura dan Lembah Damai yakni sumur bor dan jalan, ada usulan pengalihan ke PEK. Alasannya, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat sekitar.

"Namun usulan tersebut masih akan dibicarakan lebih lanjut. Apakah dibolehkan atau tidak," tandasnya.

Dana kompensasi BBM diberikan kepada 20 kelurahan dari 11 kecamatan di Pekanbaru. Kecamatan yang kelurahannya tidak mendapat jatah yakni Kecamatan Tampan. Dana sebesar Rp250 juta per kelurahan tersebut, akan dikelola oleh LPM dan berkoordinasi dengan Lurah serta camat Setempat. Total dana yang diberikan kepada 20 kelurahan di Pekanbaru mencapai Rp5 milyar.

Kelurahan yang mendapatkan dana subsidi BBM adalah Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya, Kelurahan Wonorejo dan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai, Kelurahan Labuh Baru Timur dan Tampan Kecamatan payung Sekaki, Kelurahan Sumahilang dan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota, Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh, Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai, Kelurahan Meranti Pandak, Tebing Tinggi Okura dan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir, Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sail,Kelurahan Kp bandar, Kp Baru dan Sago Kecamatan senapelan, Kelurahan Kp Tengaah dan Hargosari Kecamatan Sukajadi dan Kelurahan Kulim dan Sail Kecamatan Tenayan Raya.***(sari)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya..........
- Pegawai Kemenag Rohul Terima Bingkisan Lebaran
- ‎PT Sinar Mas Wakafkan 10 Ribu Al Quran untuk Masyarakat Riau
- Peringati Nuzulul Qur'an, PLN Optimalkan Posko Gangguan
- Investasi Rp20 Triliun Terancam Hilang,
Pemprov Riau Diminta Bantu Tuntaskan Persoalan RTRW Dumai

- Bupati Kuansing Buka Sosialisasi Kebijakan Dana Desa
- Plt Gubri Minta Arahan Mendagri Soal Pilkada Serentak dan Perbatasan
- Banggar DPRD Riau Ingatkan Pemprov Segera Tindak Lanjuti Temuan BPK


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.81.33.114
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com