Untitled Document
Jumat, 7 Muharram 1436 H |
Home > Sosial>>

Berita Terhangat...
Jum’at, 31 Oktober 2014 16:44
Ribuan Penggalang dan Penegak Meriahkan Perjusami di Bengkalis

Jum’at, 31 Oktober 2014 16:36
Walikota Pekanbaru Kembali Jadwalkan Penertiban PKL Pasar Arengka

Jum’at, 31 Oktober 2014 16:32
Pasca Ditahannya Dirut PT. BLJ Group,
ABM Desak Kejari Bengkalis Usut Tuntas Pelaku Intelektual


Jum’at, 31 Oktober 2014 16:16
Waktunya Dirahasiakan,
Satpol PP Tegaskan PKL Arengka Tetap Bakal Digusur


Jum’at, 31 Oktober 2014 16:13
Jumlah Ideal 12.887, Pemkab Inhil Kekurangan 4.802 PNS

Jum’at, 31 Oktober 2014 16:11
HUT Perdana PT SBT,
Hadiah Melimpah Plus Dobel Triple Bonus Suzuki AFF 2014


Jum’at, 31 Oktober 2014 16:07
Dugaan Korupsi Islamic Center Rohul,
Kejati Riau Dalami Keterangan Sejumlah Pihak




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 3 September 2005 16:00
BPMKB Tegaskan Dana Kompensasi BBM Untuk Pembangunan Infrastruktur

BPMKB menegaskan dana kompensasi BBM sebesar Rp250 juta per kelurahan hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan fisik. Tidak boleh dialihkan untuk kepentingan lain

Riauterkini-PEKANBARU-Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) menegaskan bahwa dana kompensasi BBM yang diberikan pemerintah pusat ke keluraha, digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Yakni pembangunan sarana dan pra sara fisik atau infrastruktur. Tidak boleh dialihkan ke kepentingan lain.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala BPMKB Zulkifli Indra ketika dikonfirmasi Sabtu (3/9). Menurutnya, keinginan masyarakat Rumbai Pesisir agar dana kompensasi BBM dialihkan menjadi dana Program Ekonomi Kerakyatan (PEK) tidak bisa dibenarkan.

"Dana kompensasi BBM sebesar Rp250 juta harus direalisasikan untuk pembangunan fisik. Tidak boleh yang lain," tegasnya. Ditambahkan Zulkifli, dana tersebut digunakan untuk infrastruktur jalan, drainase atau tergantung kepada kebutuhan masing-masing keluruhan. Namun tetap berbentuk pembangunan fisik.

Mengenai adanya usulan pengalihan dana ke PEK, Zulkifli mengatakan hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh lurah atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai pengelola dana.

"LPM tak berhak mengalihkan. Jika ada usulan pengalihan, tergantung kepada keputusan walikota," tandasnya.

Usulan pengalihan dana ke PEK dilontarkan camat Rumbai Pesisir Amrul Mukhtar beberapa waktu lalu. Selain kebutuhan fisik di kelurahan Tebing Tinggi Okura dan Lembah Damai yakni sumur bor dan jalan, ada usulan pengalihan ke PEK. Alasannya, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat sekitar.

"Namun usulan tersebut masih akan dibicarakan lebih lanjut. Apakah dibolehkan atau tidak," tandasnya.

Dana kompensasi BBM diberikan kepada 20 kelurahan dari 11 kecamatan di Pekanbaru. Kecamatan yang kelurahannya tidak mendapat jatah yakni Kecamatan Tampan. Dana sebesar Rp250 juta per kelurahan tersebut, akan dikelola oleh LPM dan berkoordinasi dengan Lurah serta camat Setempat. Total dana yang diberikan kepada 20 kelurahan di Pekanbaru mencapai Rp5 milyar.

Kelurahan yang mendapatkan dana subsidi BBM adalah Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya, Kelurahan Wonorejo dan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai, Kelurahan Labuh Baru Timur dan Tampan Kecamatan payung Sekaki, Kelurahan Sumahilang dan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota, Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh, Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai, Kelurahan Meranti Pandak, Tebing Tinggi Okura dan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir, Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sail,Kelurahan Kp bandar, Kp Baru dan Sago Kecamatan senapelan, Kelurahan Kp Tengaah dan Hargosari Kecamatan Sukajadi dan Kelurahan Kulim dan Sail Kecamatan Tenayan Raya.***(sari)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya ..........
- Ribuan Penggalang dan Penegak Meriahkan Perjusami di Bengkalis
- Walikota Pekanbaru Kembali Jadwalkan Penertiban PKL Pasar Arengka
- Pasca Ditahannya Dirut PT. BLJ Group,
ABM Desak Kejari Bengkalis Usut Tuntas Pelaku Intelektual

- Waktunya Dirahasiakan,
Satpol PP Tegaskan PKL Arengka Tetap Bakal Digusur

- Jumlah Ideal 12.887, Pemkab Inhil Kekurangan 4.802 PNS
- Masih Menumpuk di Kantor Walikota Pekanbaru,
Satpol PP Janji Secepatnya Pindahkan Bangkai Baliho

- Dinsos Bengkalis Serahkan Sembako bagi Korban Kebakaran di Duri


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.161.228.29
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com