Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Sabtu, 6 Pebruari 2016 12:28
Pemkab Inhil Ajak HMI Ikut Mencari Solusi Permasalahan Daerah

Sabtu, 6 Pebruari 2016 12:25
Duka Korban Lakalantas Maut, Aktifitas SDIT Mutiara di Duri Diliburkan

Jum’at, 5 Pebruari 2016 23:09
PP Muhammadiyah Haedar Nashir Kukuhkan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Riau

Jum’at, 5 Pebruari 2016 22:41
Tinjau Lahan Terbakar, Kapolres Rohil Amankan Tiga Pekerja dan Satu Unit Alat Berat

Jum’at, 5 Pebruari 2016 22:07
Ribuan Petani dan Karyawan Bisa Kembali Bekerja, Gapki Dukung PT LIH Beroperasi Kembali

Jum’at, 5 Pebruari 2016 22:04
Kembali ke TKP Pencurian,
Pelaku Curanmor Ditangkap Tim Opsnal Polsek Bangko Rohil


Jum’at, 5 Pebruari 2016 22:00
Polsek Tapung Hilir, Kampar Ringkus Pengedar Narkoba di Desa Kota Bangun



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 3 September 2005 16:00
BPMKB Tegaskan Dana Kompensasi BBM Untuk Pembangunan Infrastruktur

BPMKB menegaskan dana kompensasi BBM sebesar Rp250 juta per kelurahan hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan fisik. Tidak boleh dialihkan untuk kepentingan lain

Riauterkini-PEKANBARU-Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) menegaskan bahwa dana kompensasi BBM yang diberikan pemerintah pusat ke keluraha, digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Yakni pembangunan sarana dan pra sara fisik atau infrastruktur. Tidak boleh dialihkan ke kepentingan lain.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala BPMKB Zulkifli Indra ketika dikonfirmasi Sabtu (3/9). Menurutnya, keinginan masyarakat Rumbai Pesisir agar dana kompensasi BBM dialihkan menjadi dana Program Ekonomi Kerakyatan (PEK) tidak bisa dibenarkan.

"Dana kompensasi BBM sebesar Rp250 juta harus direalisasikan untuk pembangunan fisik. Tidak boleh yang lain," tegasnya. Ditambahkan Zulkifli, dana tersebut digunakan untuk infrastruktur jalan, drainase atau tergantung kepada kebutuhan masing-masing keluruhan. Namun tetap berbentuk pembangunan fisik.

Mengenai adanya usulan pengalihan dana ke PEK, Zulkifli mengatakan hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh lurah atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai pengelola dana.

"LPM tak berhak mengalihkan. Jika ada usulan pengalihan, tergantung kepada keputusan walikota," tandasnya.

Usulan pengalihan dana ke PEK dilontarkan camat Rumbai Pesisir Amrul Mukhtar beberapa waktu lalu. Selain kebutuhan fisik di kelurahan Tebing Tinggi Okura dan Lembah Damai yakni sumur bor dan jalan, ada usulan pengalihan ke PEK. Alasannya, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat sekitar.

"Namun usulan tersebut masih akan dibicarakan lebih lanjut. Apakah dibolehkan atau tidak," tandasnya.

Dana kompensasi BBM diberikan kepada 20 kelurahan dari 11 kecamatan di Pekanbaru. Kecamatan yang kelurahannya tidak mendapat jatah yakni Kecamatan Tampan. Dana sebesar Rp250 juta per kelurahan tersebut, akan dikelola oleh LPM dan berkoordinasi dengan Lurah serta camat Setempat. Total dana yang diberikan kepada 20 kelurahan di Pekanbaru mencapai Rp5 milyar.

Kelurahan yang mendapatkan dana subsidi BBM adalah Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya, Kelurahan Wonorejo dan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai, Kelurahan Labuh Baru Timur dan Tampan Kecamatan payung Sekaki, Kelurahan Sumahilang dan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota, Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh, Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai, Kelurahan Meranti Pandak, Tebing Tinggi Okura dan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir, Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sail,Kelurahan Kp bandar, Kp Baru dan Sago Kecamatan senapelan, Kelurahan Kp Tengaah dan Hargosari Kecamatan Sukajadi dan Kelurahan Kulim dan Sail Kecamatan Tenayan Raya.***(sari)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya..........
- Duka Korban Lakalantas Maut, Aktifitas SDIT Mutiara di Duri Diliburkan
- Ribuan Petani dan Karyawan Bisa Kembali Bekerja, Gapki Dukung PT LIH Beroperasi Kembali
- Sudah Jatuh Korban, Pemkab/Pemko Diminta Lebih Serius Tangani DBD
- Lurah Simpang Baru Panam Serukan Warganya Waspadai DBD
- Komisi C Tolak Komisaris Non Independen BRK dari Kalangan Tua
- Dipilih Aklamasi, Juni Rachman Pimpin SOKSI Riau
- Anjloknya DBH Migas Bengkalis, Pemkab Ditantang Gali Potensi PAD


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.163.49.19
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com