Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Rabu, 7 Desember 2016 20:17
Reses Anggota DPRD Riau,
Lima Posyandu Bankeu Pemprov Riau Diserahkan Bertahap


Rabu, 7 Desember 2016 19:00
Kehadiran Presiden di Acara HAKI Belum Pasti

Rabu, 7 Desember 2016 18:11
Polair Amankan 2 Truk Berisi 15,3 Ton Bawang Merah Ilegal

Rabu, 7 Desember 2016 18:09
DPP Golkar Tunjuk Ruspan Aman dan Wan Thamrin Hasyim Calon Wagubri

Rabu, 7 Desember 2016 18:04
Mendagri Imbau Pemda Efisien Gunakan Anggaran

Rabu, 7 Desember 2016 18:02
Bupati Jefry Noer Hadiri Pelantikn Direktur Politeknik Kampar

Rabu, 7 Desember 2016 17:23
Plt Bupati Rohul Ajak Masyarakat Dukung Proyek Irigasi Osaka 9,6 Km

Rabu, 7 Desember 2016 17:18
Ketua TP PKK Kampar Buka Semnar Hari Ibu ke 88

Rabu, 7 Desember 2016 17:09
Pakai Mobdin Sedan Bekas,
Bupati Harris Tunjukkan Hidup Sederhana Didepan Ketua KPK


Rabu, 7 Desember 2016 17:03
Bandara SSK II Pekanbaru Amankan 70 Unit Handphone Selundupan



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 3 Mei 2013 15:25
Pengurusan Akta Kelahiran,
Pemko Pekanbaru Tunggu Salinan Resmi Putusan MK


Disdukcapil Pekanbaru belum berani menarik seluruh proses pembuatan akte kelahiran. Pemerintah menunggu salinan putusan MK yang membolehkan pengurusan akte tanpa harus ke pengadilan.

Riauterkini-PEKANBARU-Untuk mempermudah masyarakat kepengurusan pembuatan akte kelahiran, Pemerintah Kota Pekanbaru masih menunggu salinan putusan MK(mahkamah konstitusi) terkait pembatalan salah satu pasal pada UU nomor 23 tahun 2006 mengenai pengurusan akta kelahiran terlambat yang tidak lagi harus melalui keputusan pengadilan.

Hal tersebut, dipaparkan Asisten I Sekdako Pekanbaru, M.Noer kepada Riauterkini.com, Jumat(03/05/2013).

Dikatakannya, bahwa pihaknya hingga saat ini mengetahui pembatalan UU tersebut melalui media masa, namun secara resmi pihaknya belum mendapatkan suratnya.

"Kita sudah mengetahui hasil putusan MK dari media massa. Namun demikian untuk menarik kembali kebijakan yang sudah terlanjur berjalan diKota Pekanbaru, tetap harus menunggu adanya instruksi dari pemerintah pusat,"terangnya.

Ditambahkannya, bahwa pada prinsipnya pihak pemerintah kota siap untuk mematuhi aturan yang berlaku. Tapi sementara ini, kebijakan pengurusan akta kelahiran masih berlangsung seperti biasanya.

"Namun jika surat resmi dari Kemendagri sudah diterima, pihak pemerintah kota Pekanbaru segera akan mematuhinya dan mensosialisasikan kembali kepada masyarakat"Jelasnya lagi.

Di lain pihak dibatalkannya pengurusan akta kelahiran terlambat sangat disambut senang oleh salah seorang PNS dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Delfi Menurutnya , kebijakan pengurusan akta kelahiran terlambat melalui pengadilan sangat mempersulit.

"Tidak hanya menambah biaya, namun juga menyita waktu untuk sidang di Pengadilann. Sementara anak itu jelas anak kita dan lahir dari perkawinan. Saya sebagai warga negara menilai kebutuha akta kelahiran itu adalah hak setiap warga negara dan kewajiban dari pemerintah untuk memberikannya,"ungkapnya.

Pada 30 April 2013 lalu, MK menerima dan mengabulkan uji materiil UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. Dalam Pasal 32 ayat 2 UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Atas berbagai pertimbangan matang, MK menghapus pasal itu. Kini pengurusan akta sepenuhnya di tangan pemerintah lewat petugas catatan sipil.***(dan)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
minggus
mcm gitulah jangan lagi ada peraturan2 yang menyusahkan masyarakat dah susah cari makan ditambah susah lagi dg ngurus akte kelahiran itu namenye peraturan makan sumpah.


Berita Sosial lainnya..........
- Ketua TP PKK Kampar Buka Semnar Hari Ibu ke 88
- Pakai Mobdin Sedan Bekas,
Bupati Harris Tunjukkan Hidup Sederhana Didepan Ketua KPK

- Riau Bawa Sektor Perkebunan Dalam Diskusi Rembuk Integritas Nasional
- Pesan Ketua KPK Terhadap Pembangunan Teknopolitan Langgam
- Bupati Harris Boyong Ketua KPK Tinjau Kawasan Teknopolitan di Langgam
- Wabup Kuansing Kunjungi Pabrik Tepung Tepioka di Jateng
- Razia Warnet, 40 Siswa Lagi Asyik Ngewarnet Diangkut Pol PP


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.157.225.99
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com