Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Selasa, 28 Pebruari 2017 22:18
Rakornis Bidang PU dan Penataan Ruang,
Sekda Dorong Sinkronisasikan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota


Selasa, 28 Pebruari 2017 20:57
Walikota Dumai Teken MoU WKDS Bersama Sekjen Kemenkes RI

Selasa, 28 Pebruari 2017 20:51
Perkara Penipuan PTT Diskes Pelalawan,
Terdakwa Sebut Saksi Abdul Wahab Banyak Terima Uang


Selasa, 28 Pebruari 2017 20:44
Empat Desa Kembali Terisolir,
Jembatan Darurat Sungai Mentawai di Rokan IV Koto, Rohul Diterjang Banjir


Selasa, 28 Pebruari 2017 20:37
Sepi Peminat, Dewan Menduga Assesment Pemprov Riau Banyak Pelanggaran

Selasa, 28 Pebruari 2017 20:30
Walikota Dumai Saksikan Penekenan Pakta Integritas WBK dan WBBM

Selasa, 28 Pebruari 2017 19:19
PDUI Riau Gandeng BRK Untuk Co Branding

Selasa, 28 Pebruari 2017 19:13
Tingkatkan Nilai Jual dan Kesejahteraan Petani,
Sekda Inhil Apresiasi Sahabat Kelapa Indonesia


Selasa, 28 Pebruari 2017 19:08
16 Ketua dan Pengurus DPC Partai Nasdem Rohul Dilantik

Selasa, 28 Pebruari 2017 19:01
Mengenang 2 Tahun Wafatnya Tenas Effendy,
Pemprov Riau Komitmen Lanjutkan Cita-cita Almarhum




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 3 Mei 2013 15:25
Pengurusan Akta Kelahiran,
Pemko Pekanbaru Tunggu Salinan Resmi Putusan MK


Disdukcapil Pekanbaru belum berani menarik seluruh proses pembuatan akte kelahiran. Pemerintah menunggu salinan putusan MK yang membolehkan pengurusan akte tanpa harus ke pengadilan.

Riauterkini-PEKANBARU-Untuk mempermudah masyarakat kepengurusan pembuatan akte kelahiran, Pemerintah Kota Pekanbaru masih menunggu salinan putusan MK(mahkamah konstitusi) terkait pembatalan salah satu pasal pada UU nomor 23 tahun 2006 mengenai pengurusan akta kelahiran terlambat yang tidak lagi harus melalui keputusan pengadilan.

Hal tersebut, dipaparkan Asisten I Sekdako Pekanbaru, M.Noer kepada Riauterkini.com, Jumat(03/05/2013).

Dikatakannya, bahwa pihaknya hingga saat ini mengetahui pembatalan UU tersebut melalui media masa, namun secara resmi pihaknya belum mendapatkan suratnya.

"Kita sudah mengetahui hasil putusan MK dari media massa. Namun demikian untuk menarik kembali kebijakan yang sudah terlanjur berjalan diKota Pekanbaru, tetap harus menunggu adanya instruksi dari pemerintah pusat,"terangnya.

Ditambahkannya, bahwa pada prinsipnya pihak pemerintah kota siap untuk mematuhi aturan yang berlaku. Tapi sementara ini, kebijakan pengurusan akta kelahiran masih berlangsung seperti biasanya.

"Namun jika surat resmi dari Kemendagri sudah diterima, pihak pemerintah kota Pekanbaru segera akan mematuhinya dan mensosialisasikan kembali kepada masyarakat"Jelasnya lagi.

Di lain pihak dibatalkannya pengurusan akta kelahiran terlambat sangat disambut senang oleh salah seorang PNS dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Delfi Menurutnya , kebijakan pengurusan akta kelahiran terlambat melalui pengadilan sangat mempersulit.

"Tidak hanya menambah biaya, namun juga menyita waktu untuk sidang di Pengadilann. Sementara anak itu jelas anak kita dan lahir dari perkawinan. Saya sebagai warga negara menilai kebutuha akta kelahiran itu adalah hak setiap warga negara dan kewajiban dari pemerintah untuk memberikannya,"ungkapnya.

Pada 30 April 2013 lalu, MK menerima dan mengabulkan uji materiil UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. Dalam Pasal 32 ayat 2 UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Atas berbagai pertimbangan matang, MK menghapus pasal itu. Kini pengurusan akta sepenuhnya di tangan pemerintah lewat petugas catatan sipil.***(dan)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
minggus
mcm gitulah jangan lagi ada peraturan2 yang menyusahkan masyarakat dah susah cari makan ditambah susah lagi dg ngurus akte kelahiran itu namenye peraturan makan sumpah.


Berita Sosial lainnya..........
- Rakornis Bidang PU dan Penataan Ruang,
Sekda Dorong Sinkronisasikan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota

- Walikota Dumai Teken MoU WKDS Bersama Sekjen Kemenkes RI
- Walikota Dumai Saksikan Penekenan Pakta Integritas WBK dan WBBM
- Disperindag Pekanbaru Ajak DPRD Awasi Toko Modren
- Mengenang 2 Tahun Wafatnya Tenas Effendy,
Pemprov Riau Komitmen Lanjutkan Cita-cita Almarhum

- 2018, Pemkab Bengkalis Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur
- PU Pelalawan Lanjutkan Kembali Pembangunan Paket 10 di Kuala Kampar


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.205.106.138
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com