Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 20 Januari 2017 20:59
Pelantikan Eselon III dan IV Kuansing Pekan Depan

Jum’at, 20 Januari 2017 19:44
Cegah Bahaya Ngelem,
KOMPAK Berikan Apresiasi Kepada Jajaran Polres Inhil


Jum’at, 20 Januari 2017 19:14
Dituding Boros Anggaran, Gubri Panggil Sejumlah Pimpinan OPD

Jum’at, 20 Januari 2017 17:55
Seorang Warga Inhu Tewas Dililit Ular

Jum’at, 20 Januari 2017 17:51
Gubri dan Kapolda Riau Tinjau Lokasi SPN di Tambang Kampar

Jum’at, 20 Januari 2017 17:08
Datangi Kompolnas,
KontraS Serahkan Hasil Investigasi Kasus Meranti Berdarah


Jum’at, 20 Januari 2017 16:30
Sepanjang Januari 2017, Honda PCX Ditawarkan dengan Berbagai Bonus Spesial

Jum’at, 20 Januari 2017 16:27
Bupati Inhil Senang, Jamaah Shalat Subuh di Masjid Makin Bertambah

Jum’at, 20 Januari 2017 15:45
Kamis Nanti Edwar Sanger Dilantik Jadi Pj Walikota Pekanbaru

Jum’at, 20 Januari 2017 15:15
Pekerjakan Naker China Ilegal, Komisi D DPRD Riau Anggap PLN Sudah Buat Kesalahan



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 3 Mei 2013 15:25
Pengurusan Akta Kelahiran,
Pemko Pekanbaru Tunggu Salinan Resmi Putusan MK


Disdukcapil Pekanbaru belum berani menarik seluruh proses pembuatan akte kelahiran. Pemerintah menunggu salinan putusan MK yang membolehkan pengurusan akte tanpa harus ke pengadilan.

Riauterkini-PEKANBARU-Untuk mempermudah masyarakat kepengurusan pembuatan akte kelahiran, Pemerintah Kota Pekanbaru masih menunggu salinan putusan MK(mahkamah konstitusi) terkait pembatalan salah satu pasal pada UU nomor 23 tahun 2006 mengenai pengurusan akta kelahiran terlambat yang tidak lagi harus melalui keputusan pengadilan.

Hal tersebut, dipaparkan Asisten I Sekdako Pekanbaru, M.Noer kepada Riauterkini.com, Jumat(03/05/2013).

Dikatakannya, bahwa pihaknya hingga saat ini mengetahui pembatalan UU tersebut melalui media masa, namun secara resmi pihaknya belum mendapatkan suratnya.

"Kita sudah mengetahui hasil putusan MK dari media massa. Namun demikian untuk menarik kembali kebijakan yang sudah terlanjur berjalan diKota Pekanbaru, tetap harus menunggu adanya instruksi dari pemerintah pusat,"terangnya.

Ditambahkannya, bahwa pada prinsipnya pihak pemerintah kota siap untuk mematuhi aturan yang berlaku. Tapi sementara ini, kebijakan pengurusan akta kelahiran masih berlangsung seperti biasanya.

"Namun jika surat resmi dari Kemendagri sudah diterima, pihak pemerintah kota Pekanbaru segera akan mematuhinya dan mensosialisasikan kembali kepada masyarakat"Jelasnya lagi.

Di lain pihak dibatalkannya pengurusan akta kelahiran terlambat sangat disambut senang oleh salah seorang PNS dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Delfi Menurutnya , kebijakan pengurusan akta kelahiran terlambat melalui pengadilan sangat mempersulit.

"Tidak hanya menambah biaya, namun juga menyita waktu untuk sidang di Pengadilann. Sementara anak itu jelas anak kita dan lahir dari perkawinan. Saya sebagai warga negara menilai kebutuha akta kelahiran itu adalah hak setiap warga negara dan kewajiban dari pemerintah untuk memberikannya,"ungkapnya.

Pada 30 April 2013 lalu, MK menerima dan mengabulkan uji materiil UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. Dalam Pasal 32 ayat 2 UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Atas berbagai pertimbangan matang, MK menghapus pasal itu. Kini pengurusan akta sepenuhnya di tangan pemerintah lewat petugas catatan sipil.***(dan)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
minggus
mcm gitulah jangan lagi ada peraturan2 yang menyusahkan masyarakat dah susah cari makan ditambah susah lagi dg ngurus akte kelahiran itu namenye peraturan makan sumpah.


Berita Sosial lainnya..........
- Pelantikan Eselon III dan IV Kuansing Pekan Depan
- Dituding Boros Anggaran, Gubri Panggil Sejumlah Pimpinan OPD
- Bupati Inhil Senang, Jamaah Shalat Subuh di Masjid Makin Bertambah
- Jalan Tambal Sulam di Siak Rusak Lagi, Dinas PU Riau Surati PT Hasrat Tata Jaya
- PLN Akan Pasang Jaringan Baru di Tiga Desa Terisolir di Rohul
- Belum Diresmikan, Gedung Baru PN Pasirpangaraian Sudah Difungsikan
- Tak Bawa Data Lengkap,
Hearing Komisi A DPRD Riau dengan BKD Diundur



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.147.247.194
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com