Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Ahad, 27 Mei 2018 22:29
Prosesi Pelantikan Hingga Sahur,
Yayasan Matankari Fokus Percepatan Pembangunan Balai Adat Andiko dan Museum


Ahad, 27 Mei 2018 22:19
Terpilih Defenitif, Rinaldi Resmi Pimpin Kepengurusan DPW PSI Riau

Ahad, 27 Mei 2018 22:11
Safari Ramadhan,
Legislator Pekanbaru Ini Gelar Bukber dengan Jamaah Masjid Al Hasan, Tampan


Ahad, 27 Mei 2018 21:36
Buka Puasa Bersama LBDH,
Warga Parit 13: Wardan Sangat Responsif dengan Aspirasi Kami


Ahad, 27 Mei 2018 21:32
T Zulmizan: Masyarakat 11 Kabupaten/Kota di Riau Iri dengan Siak

Ahad, 27 Mei 2018 21:25
Gelar Baksos, IKA SMP GB 95 Duri Berbagi Takjil ke Warga dan Panti Asuhan

Ahad, 27 Mei 2018 20:58
Gerebek Warung di Surau Gading,
5 Penjudi Song di Rambah Samo Diciduk Tim Buser Polres Rohul


Ahad, 27 Mei 2018 20:43
Survei Firdaus-Rusli Teratas,
Azis Zaenal Minta Kader PPP Kawal Hingga Hari Pencoblosan


Ahad, 27 Mei 2018 20:34
5000-an Buruh Ivo Mas Tunggal di Kandis Siap Menangkan Cagubri Syam-Edy

Ahad, 27 Mei 2018 20:30
Dukungan Terhadap Firdaus-Rusli Menguat di Rohul

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 3 Mei 2013 15:25
Pengurusan Akta Kelahiran,
Pemko Pekanbaru Tunggu Salinan Resmi Putusan MK


Disdukcapil Pekanbaru belum berani menarik seluruh proses pembuatan akte kelahiran. Pemerintah menunggu salinan putusan MK yang membolehkan pengurusan akte tanpa harus ke pengadilan.

Riauterkini-PEKANBARU-Untuk mempermudah masyarakat kepengurusan pembuatan akte kelahiran, Pemerintah Kota Pekanbaru masih menunggu salinan putusan MK(mahkamah konstitusi) terkait pembatalan salah satu pasal pada UU nomor 23 tahun 2006 mengenai pengurusan akta kelahiran terlambat yang tidak lagi harus melalui keputusan pengadilan.

Hal tersebut, dipaparkan Asisten I Sekdako Pekanbaru, M.Noer kepada Riauterkini.com, Jumat(03/05/2013).

Dikatakannya, bahwa pihaknya hingga saat ini mengetahui pembatalan UU tersebut melalui media masa, namun secara resmi pihaknya belum mendapatkan suratnya.

"Kita sudah mengetahui hasil putusan MK dari media massa. Namun demikian untuk menarik kembali kebijakan yang sudah terlanjur berjalan diKota Pekanbaru, tetap harus menunggu adanya instruksi dari pemerintah pusat,"terangnya.

Ditambahkannya, bahwa pada prinsipnya pihak pemerintah kota siap untuk mematuhi aturan yang berlaku. Tapi sementara ini, kebijakan pengurusan akta kelahiran masih berlangsung seperti biasanya.

"Namun jika surat resmi dari Kemendagri sudah diterima, pihak pemerintah kota Pekanbaru segera akan mematuhinya dan mensosialisasikan kembali kepada masyarakat"Jelasnya lagi.

Di lain pihak dibatalkannya pengurusan akta kelahiran terlambat sangat disambut senang oleh salah seorang PNS dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Delfi Menurutnya , kebijakan pengurusan akta kelahiran terlambat melalui pengadilan sangat mempersulit.

"Tidak hanya menambah biaya, namun juga menyita waktu untuk sidang di Pengadilann. Sementara anak itu jelas anak kita dan lahir dari perkawinan. Saya sebagai warga negara menilai kebutuha akta kelahiran itu adalah hak setiap warga negara dan kewajiban dari pemerintah untuk memberikannya,"ungkapnya.

Pada 30 April 2013 lalu, MK menerima dan mengabulkan uji materiil UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. Dalam Pasal 32 ayat 2 UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Atas berbagai pertimbangan matang, MK menghapus pasal itu. Kini pengurusan akta sepenuhnya di tangan pemerintah lewat petugas catatan sipil.***(dan)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Prosesi Pelantikan Hingga Sahur,
Yayasan Matankari Fokus Percepatan Pembangunan Balai Adat Andiko dan Museum

- Safari Ramadhan,
Legislator Pekanbaru Ini Gelar Bukber dengan Jamaah Masjid Al Hasan, Tampan

- Gelar Baksos, IKA SMP GB 95 Duri Berbagi Takjil ke Warga dan Panti Asuhan
- Bersama Kadis PUPR, Direktur PDAM Dumai Tinjau PDAM Bengkalis
- Besok Plt Gubri Umumkan Perpanjangan Status Siaga Darurat Karhutla
- Jawaban PT CPI Terkait Ledakan Pipa Minyak di Duri
- MPC dan DPC Srikandi PP Pelalawan Berbagi di Bulan Penuh Berkah
- Berkeliaran di Bulan Ramadan, Komisi I DPRD Riau Minta Satpol PPTertibkan Gepeng
- Tim ESDM Riau Kaji Eksplorasi Pertambangan Pasir Rakyat di Pulau Rupat
- BAZNas Rohul Banyak Salurkan Bantuan Selama Bulan Suci Ramadhan
- Penurunan Harga Pertalite Masih Harmonisasi di DPRD Riau
- Dekranasda Kampar Ingin Kembangkan Batik Riau
- 85 Persen Penduduk Pekanbaru Sudah Miliki Akte Kelahiran
- RT, RW dan Kader Posyandu di Bengkalis Terima Honor
- Jelang Perpanjangan Status, Satgas Karhutla Riau Gelar Rapat Evaluasi
- IMA Chapter Pekanbaru Gelar Goes to Campus di FEB Unri
- Kadin Riau Ingatkan BUMN Tak Ikut Proyek di bawah Rp 100 miliar
- Sosok Mayat Mr. X Mengapung di Sungai Rokan Desa Muara Dilam, Rohul
- ‎Bank Riau Kepri Pasirpangaraian Salurkan Bantuan Banjir di Rambah Samo
- Ngaku Diusir Kasi Intel, MPR Demo Kantor Kejari Rohul dan Minta MA Ganti Kajari


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com