Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Kamis, 19 Oktober 2017 22:10
Tersulut Api Pembakaran Arang,
Tubuh Karyawati Salon di Labuh Baru Barat Pekanbaru Hangus Terbakar


Kamis, 19 Oktober 2017 20:38
Tolak PHK Buruh HTI, K-SPSI Riau Rencanakan Demo Pekan Depan

Kamis, 19 Oktober 2017 20:27
Jaksa Langsung Banding,
Tiga Oknum Lurah Pemalsu Surat Tanah Divonis 10 Bulan Penjara


Kamis, 19 Oktober 2017 19:49
Nursyafry Tanjung Pimpin REI Riau Periode 2017-2020

Kamis, 19 Oktober 2017 19:42
Berangkat Desember 2017,
Bripka Totok Terima Hadiah Umroh dari Kapolda Riau


Kamis, 19 Oktober 2017 19:38
Hanya Membayar Iuran Rp12.500 Perbulan,
Seluruh Kades dan Perangkat Desa se Kuansing Dijamin Kesehatannya


Kamis, 19 Oktober 2017 19:35
Limbah Cemari Sungai,
Pemkab Rohul Tutup Sementara Operasional PKS PT EMA‎ di Kepenuhan


Kamis, 19 Oktober 2017 19:31
Razia di Rumbai,
Puluhan Kendaraan Berknalpot Racing dan Berlampu Strobo Ditilang


Kamis, 19 Oktober 2017 17:28
‎Sekda Rohul Lantik 183 Pejabat Eselon II, III dan IV

Kamis, 19 Oktober 2017 17:25
Terjerat Perkara Korupsi,
Plt Kadishub Dumai Prihatin Terkait Kasus Anggotanya


loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Jum’at, 3 Mei 2013 15:25
Pengurusan Akta Kelahiran,
Pemko Pekanbaru Tunggu Salinan Resmi Putusan MK


Disdukcapil Pekanbaru belum berani menarik seluruh proses pembuatan akte kelahiran. Pemerintah menunggu salinan putusan MK yang membolehkan pengurusan akte tanpa harus ke pengadilan.

Riauterkini-PEKANBARU-Untuk mempermudah masyarakat kepengurusan pembuatan akte kelahiran, Pemerintah Kota Pekanbaru masih menunggu salinan putusan MK(mahkamah konstitusi) terkait pembatalan salah satu pasal pada UU nomor 23 tahun 2006 mengenai pengurusan akta kelahiran terlambat yang tidak lagi harus melalui keputusan pengadilan.

Hal tersebut, dipaparkan Asisten I Sekdako Pekanbaru, M.Noer kepada Riauterkini.com, Jumat(03/05/2013).

Dikatakannya, bahwa pihaknya hingga saat ini mengetahui pembatalan UU tersebut melalui media masa, namun secara resmi pihaknya belum mendapatkan suratnya.

"Kita sudah mengetahui hasil putusan MK dari media massa. Namun demikian untuk menarik kembali kebijakan yang sudah terlanjur berjalan diKota Pekanbaru, tetap harus menunggu adanya instruksi dari pemerintah pusat,"terangnya.

Ditambahkannya, bahwa pada prinsipnya pihak pemerintah kota siap untuk mematuhi aturan yang berlaku. Tapi sementara ini, kebijakan pengurusan akta kelahiran masih berlangsung seperti biasanya.

"Namun jika surat resmi dari Kemendagri sudah diterima, pihak pemerintah kota Pekanbaru segera akan mematuhinya dan mensosialisasikan kembali kepada masyarakat"Jelasnya lagi.

Di lain pihak dibatalkannya pengurusan akta kelahiran terlambat sangat disambut senang oleh salah seorang PNS dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Delfi Menurutnya , kebijakan pengurusan akta kelahiran terlambat melalui pengadilan sangat mempersulit.

"Tidak hanya menambah biaya, namun juga menyita waktu untuk sidang di Pengadilann. Sementara anak itu jelas anak kita dan lahir dari perkawinan. Saya sebagai warga negara menilai kebutuha akta kelahiran itu adalah hak setiap warga negara dan kewajiban dari pemerintah untuk memberikannya,"ungkapnya.

Pada 30 April 2013 lalu, MK menerima dan mengabulkan uji materiil UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. Dalam Pasal 32 ayat 2 UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Atas berbagai pertimbangan matang, MK menghapus pasal itu. Kini pengurusan akta sepenuhnya di tangan pemerintah lewat petugas catatan sipil.***(dan)



loading...

Berita Sosial lainnya..........
- Berangkat Desember 2017,
Bripka Totok Terima Hadiah Umroh dari Kapolda Riau

- ‎Sekda Rohul Lantik 183 Pejabat Eselon II, III dan IV
- Terjerat Perkara Korupsi,
Plt Kadishub Dumai Prihatin Terkait Kasus Anggotanya

- Gubri Hadiri Kenduri Melayu 2017 di Bengkalis
- Waktu Mempet, Proyek Overlay Sultan Syarif Kasim Dumai Belum Jelas
- Bupati Minta Pemuda Bengkalis Tidak Malu Berprofesi Petani
- KLHK Cabut Izin RAPP, Gelombang PHK 16.000 Hantui Riau


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.162.105.241
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com