Untitled Document
Rabu, 14 Ramadhan 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 1 Juli 2015 07:39
Hasil Audit APBD Riau 2014,
BPK Temukan Tiga Poin Ketikdak-patuhan Terhadap UU


Rabu, 1 Juli 2015 07:34
Koperasi Karya Sembada Rumbio Jaya Raih Penghargaan Tingkat Nasional

Rabu, 1 Juli 2015 07:32
Manajemen PT RAPP Bubar dengan Insan Pers Kabupaten Pelalawan

Rabu, 1 Juli 2015 07:27
20 Personil Polres Kuansing Naik Pangkat

Rabu, 1 Juli 2015 00:08
Gemar Berzakat Tahap II,
Pemkab Syamsuar dan Baznas Siak Ajak Masyarakat Berzakat


Selasa, 30 Juni 2015 23:18
Tragedi Pesawat Hercules,
Jenazah Serda Ainul Ditemukan, Keluarga Malam Ini Berangkat ke Medan


Selasa, 30 Juni 2015 23:10
Ditinggal Kosong, Rumah Guru di Duri Ludes Dilalap Api



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 3 Mei 2013 15:25
Pengurusan Akta Kelahiran,
Pemko Pekanbaru Tunggu Salinan Resmi Putusan MK


Disdukcapil Pekanbaru belum berani menarik seluruh proses pembuatan akte kelahiran. Pemerintah menunggu salinan putusan MK yang membolehkan pengurusan akte tanpa harus ke pengadilan.

Riauterkini-PEKANBARU-Untuk mempermudah masyarakat kepengurusan pembuatan akte kelahiran, Pemerintah Kota Pekanbaru masih menunggu salinan putusan MK(mahkamah konstitusi) terkait pembatalan salah satu pasal pada UU nomor 23 tahun 2006 mengenai pengurusan akta kelahiran terlambat yang tidak lagi harus melalui keputusan pengadilan.

Hal tersebut, dipaparkan Asisten I Sekdako Pekanbaru, M.Noer kepada Riauterkini.com, Jumat(03/05/2013).

Dikatakannya, bahwa pihaknya hingga saat ini mengetahui pembatalan UU tersebut melalui media masa, namun secara resmi pihaknya belum mendapatkan suratnya.

"Kita sudah mengetahui hasil putusan MK dari media massa. Namun demikian untuk menarik kembali kebijakan yang sudah terlanjur berjalan diKota Pekanbaru, tetap harus menunggu adanya instruksi dari pemerintah pusat,"terangnya.

Ditambahkannya, bahwa pada prinsipnya pihak pemerintah kota siap untuk mematuhi aturan yang berlaku. Tapi sementara ini, kebijakan pengurusan akta kelahiran masih berlangsung seperti biasanya.

"Namun jika surat resmi dari Kemendagri sudah diterima, pihak pemerintah kota Pekanbaru segera akan mematuhinya dan mensosialisasikan kembali kepada masyarakat"Jelasnya lagi.

Di lain pihak dibatalkannya pengurusan akta kelahiran terlambat sangat disambut senang oleh salah seorang PNS dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Delfi Menurutnya , kebijakan pengurusan akta kelahiran terlambat melalui pengadilan sangat mempersulit.

"Tidak hanya menambah biaya, namun juga menyita waktu untuk sidang di Pengadilann. Sementara anak itu jelas anak kita dan lahir dari perkawinan. Saya sebagai warga negara menilai kebutuha akta kelahiran itu adalah hak setiap warga negara dan kewajiban dari pemerintah untuk memberikannya,"ungkapnya.

Pada 30 April 2013 lalu, MK menerima dan mengabulkan uji materiil UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. Dalam Pasal 32 ayat 2 UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Atas berbagai pertimbangan matang, MK menghapus pasal itu. Kini pengurusan akta sepenuhnya di tangan pemerintah lewat petugas catatan sipil.***(dan)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
minggus
mcm gitulah jangan lagi ada peraturan2 yang menyusahkan masyarakat dah susah cari makan ditambah susah lagi dg ngurus akte kelahiran itu namenye peraturan makan sumpah.


Berita Sosial lainnya..........
- Manajemen PT RAPP Bubar dengan Insan Pers Kabupaten Pelalawan
- Tragedi Pesawat Hercules,
Jenazah Serda Ainul Ditemukan, Keluarga Malam Ini Berangkat ke Medan

- Buka Bersama WWF-RCT Bahas Persidangan Pemburu Gading Gajah
- Calon Mahasiswa ISQ Masih Sedikit,
Bupati Rohul Undang Pimpinan Ponpes dari 11 Daerah di Riau

- Tiga Tahun Anggaran,
Siak Habiskan Dana Miliaran Selamatkan Dokumen Bersejarah

- Tak Melunasi BPIH, 22 JCH Rohul Gagal Berangkat ke Tanah Suci
- Rakor Pimpinan Daerah,
Bupati Kampar Keluhkan Permasalahan Lima Desa



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.158.24.235
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com