Untitled Document
Selasa, 9 Rajab 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Selasa, 28 April 2015 21:21
Perjalanan Lima Jam,
Murid PAUD Tanjung Medan Semangat Kunjungi Museum Sejarah Rohil


Selasa, 28 April 2015 21:14


Selasa, 28 April 2015 21:13
PT PLN Rohul Pasang Kapasitor 180 Volt di Desa BIM

Selasa, 28 April 2015 20:54
Enam Pejabat Non Job Pemprov Riau Masuk Bursa Calon Assesor

Selasa, 28 April 2015 20:44
KNPI Dumai Minta Pemerintah Perhatikan Organisasi Kepemudaan

Selasa, 28 April 2015 20:36
Dinilai Pesanan Asing, PP Gambut Tak Pikirkan 220 Ribu Pekerja

Selasa, 28 April 2015 20:34
Walikota Khairul Kagum Lihat Kemegahan Dumai Expo 2015



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 3 Mei 2013 15:25
Pengurusan Akta Kelahiran,
Pemko Pekanbaru Tunggu Salinan Resmi Putusan MK


Disdukcapil Pekanbaru belum berani menarik seluruh proses pembuatan akte kelahiran. Pemerintah menunggu salinan putusan MK yang membolehkan pengurusan akte tanpa harus ke pengadilan.

Riauterkini-PEKANBARU-Untuk mempermudah masyarakat kepengurusan pembuatan akte kelahiran, Pemerintah Kota Pekanbaru masih menunggu salinan putusan MK(mahkamah konstitusi) terkait pembatalan salah satu pasal pada UU nomor 23 tahun 2006 mengenai pengurusan akta kelahiran terlambat yang tidak lagi harus melalui keputusan pengadilan.

Hal tersebut, dipaparkan Asisten I Sekdako Pekanbaru, M.Noer kepada Riauterkini.com, Jumat(03/05/2013).

Dikatakannya, bahwa pihaknya hingga saat ini mengetahui pembatalan UU tersebut melalui media masa, namun secara resmi pihaknya belum mendapatkan suratnya.

"Kita sudah mengetahui hasil putusan MK dari media massa. Namun demikian untuk menarik kembali kebijakan yang sudah terlanjur berjalan diKota Pekanbaru, tetap harus menunggu adanya instruksi dari pemerintah pusat,"terangnya.

Ditambahkannya, bahwa pada prinsipnya pihak pemerintah kota siap untuk mematuhi aturan yang berlaku. Tapi sementara ini, kebijakan pengurusan akta kelahiran masih berlangsung seperti biasanya.

"Namun jika surat resmi dari Kemendagri sudah diterima, pihak pemerintah kota Pekanbaru segera akan mematuhinya dan mensosialisasikan kembali kepada masyarakat"Jelasnya lagi.

Di lain pihak dibatalkannya pengurusan akta kelahiran terlambat sangat disambut senang oleh salah seorang PNS dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Delfi Menurutnya , kebijakan pengurusan akta kelahiran terlambat melalui pengadilan sangat mempersulit.

"Tidak hanya menambah biaya, namun juga menyita waktu untuk sidang di Pengadilann. Sementara anak itu jelas anak kita dan lahir dari perkawinan. Saya sebagai warga negara menilai kebutuha akta kelahiran itu adalah hak setiap warga negara dan kewajiban dari pemerintah untuk memberikannya,"ungkapnya.

Pada 30 April 2013 lalu, MK menerima dan mengabulkan uji materiil UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. Dalam Pasal 32 ayat 2 UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Atas berbagai pertimbangan matang, MK menghapus pasal itu. Kini pengurusan akta sepenuhnya di tangan pemerintah lewat petugas catatan sipil.***(dan)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
minggus
mcm gitulah jangan lagi ada peraturan2 yang menyusahkan masyarakat dah susah cari makan ditambah susah lagi dg ngurus akte kelahiran itu namenye peraturan makan sumpah.


Berita Sosial lainnya..........
- Enam Pejabat Non Job Pemprov Riau Masuk Bursa Calon Assesor
- KNPI Dumai Minta Pemerintah Perhatikan Organisasi Kepemudaan
- Meski Sakit, Wako Khairul Buka Seni Rakyat dan Dumai Expo 2015
- 19 Mei, MUI Riau Taja Pawai Taaruf
- Perumahan Asri 2 Duri Dilanda Banjir, Warga Jebol Pagar Pembatas
- Pemkab Pelalawan Lelang 18 Pejabat Eselon II
- Dua Rumah Warga Bagansinembah Rohil Ludes Terbakar


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.161.149.107
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com