Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Kamis, 26 April 2018 22:00
Kompol Willy Jabat Wakapolres Rohul, Iptu Rusmi Zahelpi Jabat Kapolsek Rokan IV Koto

Kamis, 26 April 2018 21:25
M Fitri Adhy Jabat Kasi Pidum Kejari Kuansing,
Tiga Pejabat Kejari Rohul Jalani Sertijab


Kamis, 26 April 2018 21:21
Persiapan Debat Kandidat,
Andi Rachman Diskusi dengan Dua Mantan Menteri


Kamis, 26 April 2018 21:02
Diduga Dikelola Tanpa Izin, KLHK Amankan Ribuan Ton Limbah B3 di Dumai

Kamis, 26 April 2018 20:41
Reses di Bengkalis, Rita Zahara Gelar Sosialisasi 4 Pilar

Kamis, 26 April 2018 20:35
Lantik 610 Kepala SD dan SMP, Bupati Kampar Akui Mutu Pendidikan Memprihatinkan

Kamis, 26 April 2018 20:18
Putusan Inkrah,
Tak Serahkan Diri, 54 Koruptor Ini Diburu Jaksa


Kamis, 26 April 2018 20:12
Tokoh Masyarakat Bugis Riau Ini Ajak Keluarga Besar KKSS Coblos Nomor 1, Syamsuar-Edy Nasution

Kamis, 26 April 2018 19:25
Kampanye di Desa Paling Ujung Utara Inhil,
Tokoh Masyarakat Nilai Wardan Pemimpin Yang Menepati Janji


Kamis, 26 April 2018 19:14
Menangkan Syam Edy, PKS Riau Maksimalkan Peran BCAD

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 1 Mei 2013 16:50
Belum Bayar Ganti Rugi,
Pemilik Memancang Lahan di Proyek Astaka MTQ Pasirpangaraian


Pemkab Rohul belum melakukan pembayaran gantirugi lahan proyek Astaka MTQ Riau ke 32. Pemilik lahan melakukan pemancangan sebagai bentuk protes.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Disebabkan belum duduknya besaran ganti rugi lahan, pemilik lahan di areal Proyek Astaka MTQ Riau ke-32 di Pasirpangaraian memancang lahannya dan melarang dikerjakan.

Adalah H Ramlan alias Alan bersama keluarganya yang memancang lahannya di proyek Astaka MTQ Riau ke-32, tepat depan Masjid Agung Islamic Center. Warga Pasirpangaraian ini mengaku ganti rugi lahan yang diterapkan Pemkab Rohul sangat kecil sehingga belum sesuai.

Alan mengaku kesal, karena tanpa seizinnya, lahan yang belum diganti rugi Pemkab itu telah dibangun jalan dan parit oleh pihak rekanan. Sebagai aksi, dia dan keluarganya mematok lahan dan melarang pekerja bekerja di arealnya, Selasa sore kemarin (30/4/13).

Ada empat lokasi lahan milik Alan yang belum diganti rugi oleh Pemkab Rohul meliputi dua areal pancengan berukuran 10 x 40 meter dan areal lain 10 x 40 meter. Kemudian pondasi beton di belakang bangunan rumah toko, termasuk luas tanahnya 8 x 9 meter, selanjutnya satu kaplingan di tengah proyek berukuran 10 x 22,5 meter.

"Kalau ganti rugi dua pintu milikku sudah cocok harganya. Yang jadi masalah ganti rugi tanah aku bagaimana kabarnya?," tanya Alan dikonfirmasi riauterkinicom, Selasa malam tadi.

Menurut Alan, Pemkab Rohul menolak tawarannya untuk mengganti rugi tanahnya dengan harga Rp.1 juta per meter persegi, tapi tetap dengan harga tahun 2006 lalu yakni senilai Rp.300 ribu per meter persegi.

"Siapa yang mau terima ganti rugi sekecil itu. Pondasi beton di belakang Ruko rencananya untuk bangunan lain. Sesuai kontruksi, pondasi bisa untuk membangun bangunan tujuh tingkat, tapi hanya diganti 15 juta rupiah, siapa yang mau," katanya.

Alan tetap bersikeras tidak akan pernah serahkan tanahnya jika ganti rugi tidak sesuai harapan, apalagi tanahnya telah banyak diganti rugi oleh Pemkab Rohul, seperti 300 meter persegi dengan rumah 8 pintu di lokasi Pasar Modern, dan 1 hektar lahan untuk pembangunan kawasan Islamic Center Pasirpangaraian.

"Saya mau berpartisipasi dan ikut membangun daerah, tapi jika harga tidak sesuai, siapa yang mau melepaskan," ujarnya.

Alan mengaku lahan yang dibelinya sebelum dimekarkannya Rohul dari Kabupaten Kampar adalah sebagai investasi dan biaya pendidikan anak-anaknya, sehingga ia tetap pertahankan lahannya. "Aku siap menghadapi walau dibawa ke jalur hukum sekali pun, sebab berkas ku lengkap," tegas Alan.

Sebagai solusi, Alan tawarkan tiga opsi kepada Pemkab Rohul meliputi Pemkab Rohul membayar Rp.1 juta per meter persegi. Opsi kedua, lahan dipindahkan daerah lain masih di tepi jalan antara bundaran Pemda sampai jembatan Batang Lubuh Satu, bukan di Jalan Lingkar atau pihak Pemkab Rohul diminta melobi PT Hutahaean agar lahan di Pasir Putih diberikan kepadanya.

"Opsi ketiga dariku, keluarkan dulu IMB nya (izin mendirikan bangunan). Lahan itu boleh dipakai, tapi usai MTQ aku boleh membangun disana. Ini tim penilai yang salah, seharusnya mereka survey kepada masyarakat soal harga tanah," kesal Alan seraya mengancam akan memasang pagar berduri di lahannya.

Harga Tanah sesuai Survey Tim Appraisal

Di lain tempat, Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Setdakab Rohul, Syofwan, mengaku untuk besaran ganti rugi lahan di proyek Astaka MTQ Riau di Pasirpangaraian bukan tugas tim sembilan, melainkan tugas dari lembaga independent bernama Tim Appraisal yang berkantor di Pekanbaru.

"Tim Appraisal adalah lembaga independen penilai harga tanah. Kita tidak bisa intervensi mereka. Sementara tim sembilan hanya sebatas proses administrasinya saja," jelas Syofwan didampingi Kasubag Pertanahan Tapem Rohul, Sudirman, saat ditanya riauterkinicom soal menentukan besaran ganti rugi, Rabu (1/5/13).

Biaya untuk pembebasan lahan di proyek Astaka MTQ sejak 2011 lalu, kata Syofwan, berkisar Rp11 miliar, disesuaikan anggaran satuan kerja. "Mereka (tim appraisal) punya kriteria dalam menetapkan harga. Penilaian ini lah yang menjadi acuan pemerintah dalam menetapkan harga tanah," kata Syofwan.

Soal ancaman Alan akan memasang pagar berduri di arealnya, Kasubag Pertanahan Sudirman mengaku tidak bisa melangkah lebih jauh lagi, sebab itu hak pemiliknya. Pemkab Rohul tetap membayar biaya ganti rugi sesuai peta bidang Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang juga masuk dalam tim sembilan.

"Nama Alan baru muncul. Pada surat-surat sebelumnya seperti tahun 2006 lalu, tidak ada namanya. Itu terserah Alan memagar kawat duri, selama itu belum diganti pemerintah. Intinya kita membayar sesuai ketentuan," tambah Sudirman.***(zal)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- AHM Mulai Buka Pendaftaran Mudik dan Balik Bareng Honda 2018
- Lukman Edy Batalkan Diri Jadi Narasumber Rembug Desa se-Riau
- Tak Hanya Cegah Karhutla, Program Desa Bebas Api Juga Bangun Infrastruktur
- Diskop dan UKM Pekanbaru Gelar Pelatihan Manajemen Koperasi Syariah
- Jelang Ramadhan, Pemko Pekanbaru Keluarkan Edaran untuk Pelaku Usaha
- BPTP Riau dan UNRI Pererat Jalinan Kerjasama Bidang Pertanian
- Puluhan Personel Polres Bengkalis Jadi Sasaran Razia Pra Operasi Patuh Muara Takus
- Jalan Provinsi Masih Putus, Bupati Kuansing Tinjau Banjir di Pucuk Rantau
- KPID Riau Hadiri Sarasehan Kelompok Warga Calon Rakom Lintas Subayang, Kampar
- Sebatang Kara, Janda Tua di BS, Bengkalis Hidup di Bawah Garis Kemiskinan
- Bicara di Depan Para Kades di Riau, Menteri PDT Minta Dana Desa Diswakelolakan
- 133 Desa di Bengkalis Terima ADD dan DD Triwulan I Rp73,846 M
- Lurah Sidmomulyo Barat Pekanbaru Punya Cara Jitu Cegah Gas Melon Langka
- Sambutan Tertulis Mendagri di Hari Otda, Ingatkan ASN Netral
- Sekda: Tahun Ini TPP Pemkab Bengkalis Tidak Dirasionalisasi
-
- Wakapolri Bakal Pimpin Apel Akbar Kesetiaan Menjaga NKRI di Pekanbaru
- Kasat Lantas Polres Bengkalis Janji Tindak Tegas Petugas 'Nakal'
- MPR Minta Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi di RSUD Rohul
-


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.224.99.70
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com