Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Ahad, 25 Juni 2017 21:17
Polres Inhil Sebut Kebakaran Ludeskan 60 Perumahan Karyawan PT Pulau Sambu

Ahad, 25 Juni 2017 16:13
Usai Sholat Ied, Gubri Ajak Masyarakat Hadiri Open House

Ahad, 25 Juni 2017 15:51
Meriahnya Pawai Obor Sambut Idul Fitri dan Open House di Rumdis Bupati Rohul

Ahad, 25 Juni 2017 15:16
Bupati Inhil Khotib Sholat Idul Firi 1438 Hijriyah di Tembilahan

Ahad, 25 Juni 2017 14:03
Bupati Kampar dan Forkopimda Shalat Idul Fitri di Mesjid Jami' Al-Ikhsan Islamic Centre Bangkinang

Ahad, 25 Juni 2017 13:14
Bupati Harris Lepas Pawai Takbir Idul Fitri 1438 H

Ahad, 25 Juni 2017 10:52
Ditandai Pemukulan Beduk,
Bupati Inhil Lepas Pawai Takbir Idul Fitri 1438 H


Ahad, 25 Juni 2017 10:44
Perumahan Karyawan PT Pulau Sambu Guntung, Inhil Terbakar

Ahad, 25 Juni 2017 10:38
Dilepas Bupati Bengkalis,
Ribuan Warga Duri Turun ke Jalan Kumandangkan Takbir


Sabtu, 24 Juni 2017 21:46
Berupaya Kabur, Provokator Kaburnya Napi Sialang Bungkuk Di-"dor"



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Ahad, 28 April 2013 16:10
Walikota Dumai Pimpin Upacara HUT Otonomi Daerah Ke-17

Digelar upacara Hari Otonomi Daerah tingkat Kota Dumai. Walikota Khairul Anwar langsung bertindak sebagai inspektur.

Riauterkini-DUMAI- Pada prinsipnya Otonomi Daerah (Otda) bertujuan untuk memberikan kebebasan/keleluasaan kepada masing-masing Pemerintah Daerah untuk mengatur, mengelola dan membangun daerah sesuai dengan karakteristiknya dan memperpendek rentang kendali pelayanan serta mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian sambutan Walikota Dumai, H. Khairul Anwar pada Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Otonomi Daerah ke-17 Tingkat Kabupaten/Kota yang dirangkai pada Apel HUT Kota Dumai ke 14, Sabtu (27/4/13) di lapangan kantor Walikota Dumai, Jalan Perwira Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur.

Dijelaskannya, seiring dengan era reformasi Tahun 1998, lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah yang bertumpu pada Kabupaten/Kota diberi kesempatan dan keleluasaan berkreasi, berinovasi mempercepat laju pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

"Pemberian hak otonom tersebut bukan semata-mata hanya untuk memekarkan suatu daerah, tetapi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik adalah harus akuntabel, transparan dan berdasarkan hukum," tegas Walikota.

Dijelaskan Walikota, tata kelola pemerintahan yang akuntabel adalah pengelolaan anggaran pembangunan tepat sasaran dan sesuai dengan skala prioritas. Transparan kata dia, adalah segala penggunaan anggaran dapat diketahui atau diakses oleh publik, terbuka untuk umum serta pada tataran pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik tersebut dibutuhkan dan dituntut aparat pemerintahan yang baik, bermoral dan disiplin, tidak cukup hanya memiliki pengetahuan dan keahlian. Sejak digulirkannya Otonomi Daerah, banyak pihak meragukan kemampuan Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pemerintahan yang baik, ini merupakan peluang sekaligus tantangan, khususnya bagi Kota Dumai yang relatif berusia muda," jelasnya.

Ditegaskan Khairul Anwar, kepada seluruh jajaran aparat Pemerintah Kota Dumai tentunya harus bisa mewujudkan komitmen mengabdi demi kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, tentunya aparat Pemerintah Kota Dumai memiliki disiplin dan moral yang baik disamping memiliki keahlian dan pengetahuan, tunjukkan kinerja, jaga wibawa selaku aparat dan layani masyarakat dengan baik.

"Pokok-pokok pikiran Menteri Dalam Negeri RI, yakni Peringatan ini merupakan media bagi jajaran pemerintah daerah untuk merefleksikan serta memperkokoh tanggungjawab dan kesadaran bersama akan amanah serta tugas untuk memberdayakan pronsip-prinsip otonomi daerah dalam mewujudkan daerah agar lebih mandiri, maju dan sejahtera dalam kerangka NKRI," katanya.

Walikota Dumai juga tidak memungkiri bahwa otonomi daerah telah banyak membawa kemajuan. Namun, juga harus diakui bahwa masih perlu dilakukan pembenahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain, Kompetensi SDM aparatur, Sinergitas perencanaan pembangunan antar pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta Peningkatan tata kelola pemerintahan.

"Sebagai upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah, pemerintah telah menerbitkan Perpres No 59 tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah. Secara pragmatis, Perpres ini sejalan dengan dicanangkannya tahun 2013 ini sebagai Tahun Peningkatan Kinerja," katanya sembari menyudahi sambutannya.***(had)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
robby khaena putra
Ayahku masak lomek rugi kalau tak hadir upacara ada makan gratis


loading...

Berita Sosial lainnya..........
- Usai Sholat Ied, Gubri Ajak Masyarakat Hadiri Open House
- Meriahnya Pawai Obor Sambut Idul Fitri dan Open House di Rumdis Bupati Rohul
- Bupati Kampar dan Forkopimda Shalat Idul Fitri di Mesjid Jami' Al-Ikhsan Islamic Centre Bangkinang
- Bupati Harris Lepas Pawai Takbir Idul Fitri 1438 H
- Dilepas Bupati Bengkalis,
Ribuan Warga Duri Turun ke Jalan Kumandangkan Takbir

- Sempena Hari Bhayangkara ke-71 Polres Inhu Gelar Bakti Sosial
- Sebut Terbaik, Wakapolda Riau Kunjungi Pospam Lebaran 2017 di Duri


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.145.94.234
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com