Untitled Document
Jumat, 7 Muharram 1436 H |
Home > Sosial>>

Berita Terhangat...
Jum’at, 31 Oktober 2014 13:18
TNI-Polri Terus Bangun Sinergisitas di Kepulauan Meranti

Jum’at, 31 Oktober 2014 13:13
Edison Purba 'Nginap' di Mapolsek Pekanbaru Kota,
Berkelahi, Tiga Perampok Sudirman Disel Terpisah


Jum’at, 31 Oktober 2014 12:46
Temukan Barang Terlarang Saat Penggeledahan Rutin,
Kalapas Pasirpangaraian Dikabarkan Sempat Dikejar Penghuni


Jum’at, 31 Oktober 2014 12:39
Dugaan Korupsi Jembatan Pademaran I dan II,
Tingkatkan Status ke Penyelidikan, Kejati Riau Akan Panggil Sejumlah Saksi


Jum’at, 31 Oktober 2014 11:30
Rutin Hujan, Hampir Semua Proyek di Mandau Tak Tuntas

Jum’at, 31 Oktober 2014 10:45
Kembali Tolak Digusur, PKL Arengka Ancam Gulingkan Wako Firdaus

Jum’at, 31 Oktober 2014 10:42
Pagi Diguyur Hujan Deras, Sebagian Jalan di Duri Kebanjiran



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Ahad, 28 April 2013 16:10
Walikota Dumai Pimpin Upacara HUT Otonomi Daerah Ke-17

Digelar upacara Hari Otonomi Daerah tingkat Kota Dumai. Walikota Khairul Anwar langsung bertindak sebagai inspektur.

Riauterkini-DUMAI- Pada prinsipnya Otonomi Daerah (Otda) bertujuan untuk memberikan kebebasan/keleluasaan kepada masing-masing Pemerintah Daerah untuk mengatur, mengelola dan membangun daerah sesuai dengan karakteristiknya dan memperpendek rentang kendali pelayanan serta mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian sambutan Walikota Dumai, H. Khairul Anwar pada Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Otonomi Daerah ke-17 Tingkat Kabupaten/Kota yang dirangkai pada Apel HUT Kota Dumai ke 14, Sabtu (27/4/13) di lapangan kantor Walikota Dumai, Jalan Perwira Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur.

Dijelaskannya, seiring dengan era reformasi Tahun 1998, lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah yang bertumpu pada Kabupaten/Kota diberi kesempatan dan keleluasaan berkreasi, berinovasi mempercepat laju pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

"Pemberian hak otonom tersebut bukan semata-mata hanya untuk memekarkan suatu daerah, tetapi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik adalah harus akuntabel, transparan dan berdasarkan hukum," tegas Walikota.

Dijelaskan Walikota, tata kelola pemerintahan yang akuntabel adalah pengelolaan anggaran pembangunan tepat sasaran dan sesuai dengan skala prioritas. Transparan kata dia, adalah segala penggunaan anggaran dapat diketahui atau diakses oleh publik, terbuka untuk umum serta pada tataran pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik tersebut dibutuhkan dan dituntut aparat pemerintahan yang baik, bermoral dan disiplin, tidak cukup hanya memiliki pengetahuan dan keahlian. Sejak digulirkannya Otonomi Daerah, banyak pihak meragukan kemampuan Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pemerintahan yang baik, ini merupakan peluang sekaligus tantangan, khususnya bagi Kota Dumai yang relatif berusia muda," jelasnya.

Ditegaskan Khairul Anwar, kepada seluruh jajaran aparat Pemerintah Kota Dumai tentunya harus bisa mewujudkan komitmen mengabdi demi kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, tentunya aparat Pemerintah Kota Dumai memiliki disiplin dan moral yang baik disamping memiliki keahlian dan pengetahuan, tunjukkan kinerja, jaga wibawa selaku aparat dan layani masyarakat dengan baik.

"Pokok-pokok pikiran Menteri Dalam Negeri RI, yakni Peringatan ini merupakan media bagi jajaran pemerintah daerah untuk merefleksikan serta memperkokoh tanggungjawab dan kesadaran bersama akan amanah serta tugas untuk memberdayakan pronsip-prinsip otonomi daerah dalam mewujudkan daerah agar lebih mandiri, maju dan sejahtera dalam kerangka NKRI," katanya.

Walikota Dumai juga tidak memungkiri bahwa otonomi daerah telah banyak membawa kemajuan. Namun, juga harus diakui bahwa masih perlu dilakukan pembenahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain, Kompetensi SDM aparatur, Sinergitas perencanaan pembangunan antar pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta Peningkatan tata kelola pemerintahan.

"Sebagai upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah, pemerintah telah menerbitkan Perpres No 59 tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah. Secara pragmatis, Perpres ini sejalan dengan dicanangkannya tahun 2013 ini sebagai Tahun Peningkatan Kinerja," katanya sembari menyudahi sambutannya.***(had)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
robby khaena putra
Ayahku masak lomek rugi kalau tak hadir upacara ada makan gratis


Berita Sosial lainnya ..........
- TNI-Polri Terus Bangun Sinergisitas di Kepulauan Meranti
- Rutin Hujan, Hampir Semua Proyek di Mandau Tak Tuntas
- Pemkab Rohil Bantu Panti Asuhan Aisiyah Bagansiapiapi
- Pemadaman Listrik PLN di Duri Melebihi Jadwal Minum Obat
- Diskes Hanya Berikan Teguran Lisan,
Pembangunan Pagar Puskesmas Siak tak Pakai Plang Nama Proyek

- Puluhan JH Rohul Ikuti Pembinaan Pasca Haji
- Dandiklat Buka Latihan Tutuka ke-38 di Dumai


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.87.15.219
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com