Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Ahad, 26 Pebruari 2017 09:55
Program Pengembangan Karyawan PT RAPP Goro di Teluk Paman Timur

Ahad, 26 Pebruari 2017 09:52
Pria Gangguan Jiwa di Tembilahan Tewas Gantung Diri

Ahad, 26 Pebruari 2017 09:49
Hingga Donor ke-50. KDD Riau Komplek RAPP Sumbang 3,5 Juta Cc Darah

Ahad, 26 Pebruari 2017 05:21
Terkait Status Suparman, Gubri Tunggu Laporan Karo Tapem

Ahad, 26 Pebruari 2017 05:12
TV Puskesmas Lirik Inhu Lenyap Digondol Maling

Ahad, 26 Pebruari 2017 05:02
Miliki Garam Setan, Seorang Kakek di Duri Huni Hotel Prodeo

Sabtu, 25 Pebruari 2017 22:17
Pemilik Kabur ke Malaysia, Polres Dumai Sita 3 Kilogram Sabu

Sabtu, 25 Pebruari 2017 20:29
Polsek Gaung, Inhil Tangkap Seorang Penjual Sabu

Sabtu, 25 Pebruari 2017 20:24
Jual Belikan Ganja, Dua Warga Desa Tibawan Ditangkap Polisi Rohul

Sabtu, 25 Pebruari 2017 20:22
Pileg 2019, Quota Anggota DPR RI Dapil Riau Direncanakan Bertambah



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Ahad, 28 April 2013 16:10
Walikota Dumai Pimpin Upacara HUT Otonomi Daerah Ke-17

Digelar upacara Hari Otonomi Daerah tingkat Kota Dumai. Walikota Khairul Anwar langsung bertindak sebagai inspektur.

Riauterkini-DUMAI- Pada prinsipnya Otonomi Daerah (Otda) bertujuan untuk memberikan kebebasan/keleluasaan kepada masing-masing Pemerintah Daerah untuk mengatur, mengelola dan membangun daerah sesuai dengan karakteristiknya dan memperpendek rentang kendali pelayanan serta mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian sambutan Walikota Dumai, H. Khairul Anwar pada Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Otonomi Daerah ke-17 Tingkat Kabupaten/Kota yang dirangkai pada Apel HUT Kota Dumai ke 14, Sabtu (27/4/13) di lapangan kantor Walikota Dumai, Jalan Perwira Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur.

Dijelaskannya, seiring dengan era reformasi Tahun 1998, lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah yang bertumpu pada Kabupaten/Kota diberi kesempatan dan keleluasaan berkreasi, berinovasi mempercepat laju pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

"Pemberian hak otonom tersebut bukan semata-mata hanya untuk memekarkan suatu daerah, tetapi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik adalah harus akuntabel, transparan dan berdasarkan hukum," tegas Walikota.

Dijelaskan Walikota, tata kelola pemerintahan yang akuntabel adalah pengelolaan anggaran pembangunan tepat sasaran dan sesuai dengan skala prioritas. Transparan kata dia, adalah segala penggunaan anggaran dapat diketahui atau diakses oleh publik, terbuka untuk umum serta pada tataran pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik tersebut dibutuhkan dan dituntut aparat pemerintahan yang baik, bermoral dan disiplin, tidak cukup hanya memiliki pengetahuan dan keahlian. Sejak digulirkannya Otonomi Daerah, banyak pihak meragukan kemampuan Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pemerintahan yang baik, ini merupakan peluang sekaligus tantangan, khususnya bagi Kota Dumai yang relatif berusia muda," jelasnya.

Ditegaskan Khairul Anwar, kepada seluruh jajaran aparat Pemerintah Kota Dumai tentunya harus bisa mewujudkan komitmen mengabdi demi kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, tentunya aparat Pemerintah Kota Dumai memiliki disiplin dan moral yang baik disamping memiliki keahlian dan pengetahuan, tunjukkan kinerja, jaga wibawa selaku aparat dan layani masyarakat dengan baik.

"Pokok-pokok pikiran Menteri Dalam Negeri RI, yakni Peringatan ini merupakan media bagi jajaran pemerintah daerah untuk merefleksikan serta memperkokoh tanggungjawab dan kesadaran bersama akan amanah serta tugas untuk memberdayakan pronsip-prinsip otonomi daerah dalam mewujudkan daerah agar lebih mandiri, maju dan sejahtera dalam kerangka NKRI," katanya.

Walikota Dumai juga tidak memungkiri bahwa otonomi daerah telah banyak membawa kemajuan. Namun, juga harus diakui bahwa masih perlu dilakukan pembenahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain, Kompetensi SDM aparatur, Sinergitas perencanaan pembangunan antar pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta Peningkatan tata kelola pemerintahan.

"Sebagai upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah, pemerintah telah menerbitkan Perpres No 59 tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah. Secara pragmatis, Perpres ini sejalan dengan dicanangkannya tahun 2013 ini sebagai Tahun Peningkatan Kinerja," katanya sembari menyudahi sambutannya.***(had)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
robby khaena putra
Ayahku masak lomek rugi kalau tak hadir upacara ada makan gratis


Berita Sosial lainnya..........
- Program Pengembangan Karyawan PT RAPP Goro di Teluk Paman Timur
- Pemkab Inhil Serahkan Bantuan Korban Kebakaran di Sungai Beringin, Tembilahan
- Babikamtibmas Titian Antui Polsek Pinggir Buka Rumah Pintar
- Gubri Bakal Terima Gelar Kehormatan Datuk Setia Amanah dari LAM Riau
- Dianggap Melecehkan,
Puluhan Warga Sakai Tutup Akses ke Water Park Hutahaean Group di Duri

- Tidak Diusulkan dalam Musrenbang,
LPMK Duri, Bengkalis Sepakat Tolak Pembangunan Siluman

- Prof DR. Hj. Irda Fidrianny Apt,
Putri Riau Dikukuhkan Jadi Guru Besar di ITB, Bandung



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.145.213.148
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com