Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Kamis, 30 Maret 2017 20:22
Kades dan Perangkat Desa di Kuansing Minta Naik Gaji

Kamis, 30 Maret 2017 20:17
Polsek Kuantan Mudik, Kuansing Tertibkan Dua PETI

Kamis, 30 Maret 2017 19:37
Embarkasi Haji Riau Masih Dalam Kajian Pusat

Kamis, 30 Maret 2017 18:18
Tidak Quorum, Paripurna Pandangan Umum Fraksi LKPj Gubri 2016 Batal

Kamis, 30 Maret 2017 18:06
Tak Butuh Waktu Lama, Dua Tahanan Polsek Pangkalan Kerinci Kabur Kembali Diciduk

Kamis, 30 Maret 2017 17:43
Bupati Meranti Lantik 59 Pejabat Eselon II dan III

Kamis, 30 Maret 2017 17:38
Jasad Korban Dipotong 13 Bagian,
Polres Bengkalis Tetapkan 3 Tersangka Mutilasi


Kamis, 30 Maret 2017 16:55
DPRD Riau Telah Disposisikan Berkas Dua Cawagubri ke Panlih

Kamis, 30 Maret 2017 16:21
Dugaan Mark Up ADD Tangun,
Enam Saksi Penuhi Panggilan Penyidik Kejari Rohul


Kamis, 30 Maret 2017 16:14
Ayola Firts Point Hotel Pekanbaru, Hadirkan Promo Saturday Night Barbeque



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 15 April 2013 19:06
Plt Sekda Kampar Sosialisasikan SPIP

Pemerintah kampar akui lemahnya sistem pengendali intern yang ada. Itu dibuktikan dengan tingginya angka kasus.

Riauterkini-BANGKINANG- Merujuk pada data dirjen OTDA pada tahun 2004 sampai dengan Februari 2013, telah terjadi 1221 (seribu Dua Ratus Dua Puluh Satu) kasus yang berada pada aparatur Pemerintah Daerah, dengan tigginya kasus yang terjadi perlu dilakukan sosialisasi system pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan Sosialisasi Simda Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar didalam lingkungan kerja.

“ Pemerintah Kabupaten Kampar sangat menyambut baik dengan diadakannya sosialisasi ini, karena tingginya angka kasus yang terjadi pada aparatur pemerintah merupakan bukti nyata lemahnya system pengendalian intern pemerintah, untuk itu sangat perlu kita evaluasi dan perlu penyelesaian serta solusi untuk perbaikan citra aparatur dilingkungan pemerintah Daerah,’’ terang Plt Sekretaris Dearah Kabupaten Kampar Zulfan Hamid, pada pembukaan sosialisasi system pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan Sosialisasi Simda Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Bupati Kampar, Senin (15/4/13).

Ditambahkan Zulfan Hamid, pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan manajemen pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good Goverment) dilingkungan pemerintah Kabupaten Kampar dan didukung oleh penyelenggaraan aparatur professional dan bebas KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) sehingga mampu meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

“ Sasaran pelaksanaan sosialisasi ini adalah untuk penegakan integritas dan nilai etika, terbentuknya komitmen terhadap kompetensi, terwujudnya kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM, Peran APIP yang efektif serta hubungan kerja yang baik dengan instansi terkait” jelasnya.

Zulfan mengatakan dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menerapkan dan mewujudkan pemerintahan yang berwibawa serta terpercaya sesuai dengan prosedur, mekanisme, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu diharapkan kepada seluruh pimpinan SKPD agar mengikuti sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu perwakilan dari BPKP (Badan Pemeriksa Kauangan Provinsi) Heriyana mengatakan bahwa ada beberapa unsure yang terdapat dalam system pengendalian intern antara lain, unsur Lingkungan Pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan

Heriyana mengatakan, Kegiatan Pengendalian terdiri dari reviu atas kinerja instansi pemerintah, pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan system informasi, pengendalian fisik atas asset, penetapan dan reviu indicator dan ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otoritas transaksi dan kejadian penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu, pembatasan akses dan sumber daya, akuntabilitas terhadap sumber daya dan dokumentasi atas system pengendalian intern.

“ Patut diingat bahwa Sistem pengendalian intern Pemerintah bukan hanya merupakan upaya untuk membentuk mekanisme administrative tetapi juga upaya melakukanperubahan sikap dan prilaku, oleh karena itu implementasi SPIP sangat memerlukan komitmen, teladan pimpinan dan niat baik seluruh pejabat dan pegawai” ujarnya.(man)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya..........
- Embarkasi Haji Riau Masih Dalam Kajian Pusat
- Hadiri Isra' Mi'raj di Tempuling, Wabup Inhil Ingatkan Jamaah Istiqomah Laksanakan Shalat
- Masa Replanting,
Petani Ukui Rasakan Manfaat Program CSR Bantuan Sapi

- 2016, Sebanyak 27 Pegawai Pemko Pekanbaru Pilih Menjanda dan Menduda
- Rombongan Ibu Negara Beli Oleh-oleh Khas Meranti di Stan Dekranasda
- Tiga Kecamatan di Rohul Dibantu Peningkatan Sarana Air Bersih
- PWI Rohil Agendakan Pelantikan 20 April 2017


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.205.210.125
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com