Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Kamis, 28 Juli 2016 22:05
Antisipasi Radikalisme Beragama, FKUB Kuansing Gelar Dialog

Kamis, 28 Juli 2016 22:00
Wadir Lajnah Jamiyyah Asia Tenggara Kunjungi Pompes Al-Utsaimin, Kampar

Kamis, 28 Juli 2016 20:25
Komisi A DPRD Riau Sayangkan Alasan Pemerintah Pusat Tunda Penerimaan PNS

Kamis, 28 Juli 2016 20:22
200-an Pensiunan BRK Hadiri Halal Bi Halal di Menara Dang Merdu

Kamis, 28 Juli 2016 20:16
Bangun Kebun dalam Hutan Lindung, Wabup Kuansing Digugat di PN Rengat

Kamis, 28 Juli 2016 20:11
Belum Deadline, ,
DPRD Riau Tak Bisa Gelar Paripurna Pengesahan Tata Cara Pengelolaan BUMD


Kamis, 28 Juli 2016 19:17
Status Siaga Darurat Karhutla Diperpanjang, Tim FERT PT RAPP Selalu Siaga



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 15 April 2013 19:06
Plt Sekda Kampar Sosialisasikan SPIP

Pemerintah kampar akui lemahnya sistem pengendali intern yang ada. Itu dibuktikan dengan tingginya angka kasus.

Riauterkini-BANGKINANG- Merujuk pada data dirjen OTDA pada tahun 2004 sampai dengan Februari 2013, telah terjadi 1221 (seribu Dua Ratus Dua Puluh Satu) kasus yang berada pada aparatur Pemerintah Daerah, dengan tigginya kasus yang terjadi perlu dilakukan sosialisasi system pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan Sosialisasi Simda Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar didalam lingkungan kerja.

“ Pemerintah Kabupaten Kampar sangat menyambut baik dengan diadakannya sosialisasi ini, karena tingginya angka kasus yang terjadi pada aparatur pemerintah merupakan bukti nyata lemahnya system pengendalian intern pemerintah, untuk itu sangat perlu kita evaluasi dan perlu penyelesaian serta solusi untuk perbaikan citra aparatur dilingkungan pemerintah Daerah,’’ terang Plt Sekretaris Dearah Kabupaten Kampar Zulfan Hamid, pada pembukaan sosialisasi system pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan Sosialisasi Simda Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Bupati Kampar, Senin (15/4/13).

Ditambahkan Zulfan Hamid, pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan manajemen pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good Goverment) dilingkungan pemerintah Kabupaten Kampar dan didukung oleh penyelenggaraan aparatur professional dan bebas KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) sehingga mampu meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

“ Sasaran pelaksanaan sosialisasi ini adalah untuk penegakan integritas dan nilai etika, terbentuknya komitmen terhadap kompetensi, terwujudnya kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM, Peran APIP yang efektif serta hubungan kerja yang baik dengan instansi terkait” jelasnya.

Zulfan mengatakan dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menerapkan dan mewujudkan pemerintahan yang berwibawa serta terpercaya sesuai dengan prosedur, mekanisme, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu diharapkan kepada seluruh pimpinan SKPD agar mengikuti sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu perwakilan dari BPKP (Badan Pemeriksa Kauangan Provinsi) Heriyana mengatakan bahwa ada beberapa unsure yang terdapat dalam system pengendalian intern antara lain, unsur Lingkungan Pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan

Heriyana mengatakan, Kegiatan Pengendalian terdiri dari reviu atas kinerja instansi pemerintah, pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan system informasi, pengendalian fisik atas asset, penetapan dan reviu indicator dan ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otoritas transaksi dan kejadian penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu, pembatasan akses dan sumber daya, akuntabilitas terhadap sumber daya dan dokumentasi atas system pengendalian intern.

“ Patut diingat bahwa Sistem pengendalian intern Pemerintah bukan hanya merupakan upaya untuk membentuk mekanisme administrative tetapi juga upaya melakukanperubahan sikap dan prilaku, oleh karena itu implementasi SPIP sangat memerlukan komitmen, teladan pimpinan dan niat baik seluruh pejabat dan pegawai” ujarnya.(man)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya..........
- Antisipasi Radikalisme Beragama, FKUB Kuansing Gelar Dialog
- Menunggu Persetujuan Mendagri,
Pemko Pekanbaru akan Mutasi Pejabat Eselon lll dan lV

- BKP2D Riau: ASN Dinonjobkan Diantaranya Karena Terbelit Hukum
- Hingga Juni 606 Kasus, Bupati Bengkalis Keluarkan Instruksi Berantas DBD
- HAN 2016, Bupati Bengkalis Ajak Stop Kekerasan Terhadap Anak
- Bahas Harga Sawit dan CPO,
SPKS Rohul Gelar Diskusi dengan Unilever

- Bupati Kampar Gelar Halal Bihalal dengan Masyarakat Petapahan


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.80.226.90
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com