Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Senin, 20 Pebruari 2017 13:15
PLN-Angkasa Pura II Teken MoU, Jamin Pasokan Listrik Bandara SSK II

Senin, 20 Pebruari 2017 13:10
Banyak Peminat , Belum Sepekan Suzuki GSX R 150 Terpesan 50 Unit

Senin, 20 Pebruari 2017 13:08
Hormati Tuan Rumah Riau, Peserta Raker PLN se-Sumatera Kompak Bertanjak

Senin, 20 Pebruari 2017 12:06
Miliki 854 Butir Ekstasi, Wargad Asal Aceh dan Dua Temannya Ditangkap Polresta Pekanbaru

Senin, 20 Pebruari 2017 11:45
Pemadam Cepat Tiba, Rumah Kontrakan Milik Pejabat Inhil Selamat dari Kebakaran

Senin, 20 Pebruari 2017 11:16
Pendemo Desak Keterlibatan ASN di Pilkada Pekanbaru Diusut Tuntas

Senin, 20 Pebruari 2017 11:14
Dipimpin Azhar, Pengurus Cabor Pelti Rohil Dikukuhkan

Senin, 20 Pebruari 2017 11:01
BNNP Riau Musnahkan 52,5 Gram Sabu dari 3 Tersangka

Senin, 20 Pebruari 2017 10:59
Gandakan Tarif, Dishub Sebut Tukang Parkir di Luar Mal SKA Penipu

Senin, 20 Pebruari 2017 10:40
Jelang Ketum Datang, Kantor DWP PAN Riau Justru Disegel



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 15 April 2013 19:06
Plt Sekda Kampar Sosialisasikan SPIP

Pemerintah kampar akui lemahnya sistem pengendali intern yang ada. Itu dibuktikan dengan tingginya angka kasus.

Riauterkini-BANGKINANG- Merujuk pada data dirjen OTDA pada tahun 2004 sampai dengan Februari 2013, telah terjadi 1221 (seribu Dua Ratus Dua Puluh Satu) kasus yang berada pada aparatur Pemerintah Daerah, dengan tigginya kasus yang terjadi perlu dilakukan sosialisasi system pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan Sosialisasi Simda Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar didalam lingkungan kerja.

“ Pemerintah Kabupaten Kampar sangat menyambut baik dengan diadakannya sosialisasi ini, karena tingginya angka kasus yang terjadi pada aparatur pemerintah merupakan bukti nyata lemahnya system pengendalian intern pemerintah, untuk itu sangat perlu kita evaluasi dan perlu penyelesaian serta solusi untuk perbaikan citra aparatur dilingkungan pemerintah Daerah,’’ terang Plt Sekretaris Dearah Kabupaten Kampar Zulfan Hamid, pada pembukaan sosialisasi system pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan Sosialisasi Simda Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Bupati Kampar, Senin (15/4/13).

Ditambahkan Zulfan Hamid, pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan manajemen pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good Goverment) dilingkungan pemerintah Kabupaten Kampar dan didukung oleh penyelenggaraan aparatur professional dan bebas KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) sehingga mampu meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

“ Sasaran pelaksanaan sosialisasi ini adalah untuk penegakan integritas dan nilai etika, terbentuknya komitmen terhadap kompetensi, terwujudnya kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM, Peran APIP yang efektif serta hubungan kerja yang baik dengan instansi terkait” jelasnya.

Zulfan mengatakan dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menerapkan dan mewujudkan pemerintahan yang berwibawa serta terpercaya sesuai dengan prosedur, mekanisme, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu diharapkan kepada seluruh pimpinan SKPD agar mengikuti sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu perwakilan dari BPKP (Badan Pemeriksa Kauangan Provinsi) Heriyana mengatakan bahwa ada beberapa unsure yang terdapat dalam system pengendalian intern antara lain, unsur Lingkungan Pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan

Heriyana mengatakan, Kegiatan Pengendalian terdiri dari reviu atas kinerja instansi pemerintah, pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan system informasi, pengendalian fisik atas asset, penetapan dan reviu indicator dan ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otoritas transaksi dan kejadian penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu, pembatasan akses dan sumber daya, akuntabilitas terhadap sumber daya dan dokumentasi atas system pengendalian intern.

“ Patut diingat bahwa Sistem pengendalian intern Pemerintah bukan hanya merupakan upaya untuk membentuk mekanisme administrative tetapi juga upaya melakukanperubahan sikap dan prilaku, oleh karena itu implementasi SPIP sangat memerlukan komitmen, teladan pimpinan dan niat baik seluruh pejabat dan pegawai” ujarnya.(man)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya..........
- Hormati Tuan Rumah Riau, Peserta Raker PLN se-Sumatera Kompak Bertanjak
- Buka Rakor Perpustakaan, Gubri Puji Kuansing Lahirkan Banyak Orang Pintar
- Mutasi, Bupati Pelalwan Sebut 163 Pejabat Bakal Nonjob
- Satpol PP Berikan Sosialisasi Bahaya Ngelem di SMPN 3 Tembilahan Hulu
- Peringati Hari K3 Nasional, PT. Pertamina EP Lirik Inhu Gelar Beragam Kegiatan
- Kadis PMPD Rohul: Aplikasi Siskeudes Mudahkan Penyusunan Laporan Keuangan Desa
- Transparansi Pansel Anggota Dewan Pendidikan Rohul Dipertanyakan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.145.205.178
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com