Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Ahad, 26 Juni 2016 19:42
Mandra Ditangkap Polisi,
Diduga Perampas Honda Beat Milik Perias Pengantin di Rohul


Ahad, 26 Juni 2016 19:32
BNI Gelar Pasar Murah BUMN di Teluk Kuantan

Ahad, 26 Juni 2016 19:02
Nelayan yang Hilang di Sungai Ditemukan Sudah Meninggal Dunia

Ahad, 26 Juni 2016 18:57
Kemendagri: Pemprov Minta Dua Pekan Sosialisasi Pembatalan Perda

Ahad, 26 Juni 2016 17:08
Safari Ramadhan di Kandis,
Wabup Siak: Jauhkan Anak-anak dari Pergaulan Penyimpang


Ahad, 26 Juni 2016 16:38
Buka Puasa PWI Bersama Warga Binaan,
Rusli Zainal Pesan H Jufri Zubir Harus Rebut Perahu Golkar


Ahad, 26 Juni 2016 15:14
Dihadiri Bupati,
TP PKK Taja Pesantren Kilat dan Beri Bingkisan Buat Anak Yatim dan Lansia




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 15 April 2013 19:06
Plt Sekda Kampar Sosialisasikan SPIP

Pemerintah kampar akui lemahnya sistem pengendali intern yang ada. Itu dibuktikan dengan tingginya angka kasus.

Riauterkini-BANGKINANG- Merujuk pada data dirjen OTDA pada tahun 2004 sampai dengan Februari 2013, telah terjadi 1221 (seribu Dua Ratus Dua Puluh Satu) kasus yang berada pada aparatur Pemerintah Daerah, dengan tigginya kasus yang terjadi perlu dilakukan sosialisasi system pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan Sosialisasi Simda Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar didalam lingkungan kerja.

“ Pemerintah Kabupaten Kampar sangat menyambut baik dengan diadakannya sosialisasi ini, karena tingginya angka kasus yang terjadi pada aparatur pemerintah merupakan bukti nyata lemahnya system pengendalian intern pemerintah, untuk itu sangat perlu kita evaluasi dan perlu penyelesaian serta solusi untuk perbaikan citra aparatur dilingkungan pemerintah Daerah,’’ terang Plt Sekretaris Dearah Kabupaten Kampar Zulfan Hamid, pada pembukaan sosialisasi system pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan Sosialisasi Simda Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Bupati Kampar, Senin (15/4/13).

Ditambahkan Zulfan Hamid, pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan manajemen pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good Goverment) dilingkungan pemerintah Kabupaten Kampar dan didukung oleh penyelenggaraan aparatur professional dan bebas KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) sehingga mampu meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

“ Sasaran pelaksanaan sosialisasi ini adalah untuk penegakan integritas dan nilai etika, terbentuknya komitmen terhadap kompetensi, terwujudnya kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM, Peran APIP yang efektif serta hubungan kerja yang baik dengan instansi terkait” jelasnya.

Zulfan mengatakan dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menerapkan dan mewujudkan pemerintahan yang berwibawa serta terpercaya sesuai dengan prosedur, mekanisme, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu diharapkan kepada seluruh pimpinan SKPD agar mengikuti sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu perwakilan dari BPKP (Badan Pemeriksa Kauangan Provinsi) Heriyana mengatakan bahwa ada beberapa unsure yang terdapat dalam system pengendalian intern antara lain, unsur Lingkungan Pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan

Heriyana mengatakan, Kegiatan Pengendalian terdiri dari reviu atas kinerja instansi pemerintah, pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan system informasi, pengendalian fisik atas asset, penetapan dan reviu indicator dan ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otoritas transaksi dan kejadian penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu, pembatasan akses dan sumber daya, akuntabilitas terhadap sumber daya dan dokumentasi atas system pengendalian intern.

“ Patut diingat bahwa Sistem pengendalian intern Pemerintah bukan hanya merupakan upaya untuk membentuk mekanisme administrative tetapi juga upaya melakukanperubahan sikap dan prilaku, oleh karena itu implementasi SPIP sangat memerlukan komitmen, teladan pimpinan dan niat baik seluruh pejabat dan pegawai” ujarnya.(man)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya..........
- Kemendagri: Pemprov Minta Dua Pekan Sosialisasi Pembatalan Perda
- Safari Ramadhan di Kandis,
Wabup Siak: Jauhkan Anak-anak dari Pergaulan Penyimpang

- Tiga Polwan Ikut Seleksi Bujang Dara Rohil 2016
- Peminat Membludak, Pasar Murah Partai Demokrat di Rohul Sekejap Ludes
- Gubri dan Bupati Meranti Safari Ramadhan di Masjid Istiqomah Alah Air
- Masjid Al Inayah Mandah, Inhil Rutin Gelar Pemilihan Dai Cilik Setiap Ramadhan
- Buka Bersama PMI Inhil Diisi Pembagian Santunan Buat Warga


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.80.219.180
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com