Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Ahad, 25 Pebruari 2018 22:01
Ditabrak Truck Balak, Anggota Damkar Mandau, Bengkalis Tewas Ditempat

Ahad, 25 Pebruari 2018 21:42
Seorang Suami di Inhu Tega Bunuh Istrinya

Ahad, 25 Pebruari 2018 19:45
LE Mulai Kampanyekan Prabowo-Cak Imin untuk Pilpres 2019

Ahad, 25 Pebruari 2018 16:38
Pasangan AYO Sambangi Sentra Nenas di Rokan Hilir

Ahad, 25 Pebruari 2018 15:48
Capella Honda Serahkan Unit PCX150 Kepada 10 Konsumen Pembeli Perdana

Ahad, 25 Pebruari 2018 15:43
Ini Rencana Besar Pasangan AYO untuk Kota Dumai

Ahad, 25 Pebruari 2018 14:56
KBM di Desa Koto Ranah, Mahasiswa UPP Rohul Merasa Pulang Kampung

Ahad, 25 Pebruari 2018 14:53
Arminareka Perdana Berangkatkan Ratusan Jemaah Umroh Asal Rohul Maret 2018

Ahad, 25 Pebruari 2018 13:22
Puluhan Tokoh Masyarakat Tenayan Dukung dan Siap Menangkan Firdaus-Rusli

Ahad, 25 Pebruari 2018 10:19
Sudah Diikuti 1.600 Murid, Diluncurkan Didikan Subuh Quran di Bengkalis

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 15 April 2013 19:06
Plt Sekda Kampar Sosialisasikan SPIP

Pemerintah kampar akui lemahnya sistem pengendali intern yang ada. Itu dibuktikan dengan tingginya angka kasus.

Riauterkini-BANGKINANG- Merujuk pada data dirjen OTDA pada tahun 2004 sampai dengan Februari 2013, telah terjadi 1221 (seribu Dua Ratus Dua Puluh Satu) kasus yang berada pada aparatur Pemerintah Daerah, dengan tigginya kasus yang terjadi perlu dilakukan sosialisasi system pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan Sosialisasi Simda Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar didalam lingkungan kerja.

“ Pemerintah Kabupaten Kampar sangat menyambut baik dengan diadakannya sosialisasi ini, karena tingginya angka kasus yang terjadi pada aparatur pemerintah merupakan bukti nyata lemahnya system pengendalian intern pemerintah, untuk itu sangat perlu kita evaluasi dan perlu penyelesaian serta solusi untuk perbaikan citra aparatur dilingkungan pemerintah Daerah,’’ terang Plt Sekretaris Dearah Kabupaten Kampar Zulfan Hamid, pada pembukaan sosialisasi system pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan Sosialisasi Simda Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Bupati Kampar, Senin (15/4/13).

Ditambahkan Zulfan Hamid, pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan manajemen pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good Goverment) dilingkungan pemerintah Kabupaten Kampar dan didukung oleh penyelenggaraan aparatur professional dan bebas KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) sehingga mampu meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

“ Sasaran pelaksanaan sosialisasi ini adalah untuk penegakan integritas dan nilai etika, terbentuknya komitmen terhadap kompetensi, terwujudnya kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM, Peran APIP yang efektif serta hubungan kerja yang baik dengan instansi terkait” jelasnya.

Zulfan mengatakan dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menerapkan dan mewujudkan pemerintahan yang berwibawa serta terpercaya sesuai dengan prosedur, mekanisme, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu diharapkan kepada seluruh pimpinan SKPD agar mengikuti sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu perwakilan dari BPKP (Badan Pemeriksa Kauangan Provinsi) Heriyana mengatakan bahwa ada beberapa unsure yang terdapat dalam system pengendalian intern antara lain, unsur Lingkungan Pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan

Heriyana mengatakan, Kegiatan Pengendalian terdiri dari reviu atas kinerja instansi pemerintah, pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan system informasi, pengendalian fisik atas asset, penetapan dan reviu indicator dan ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otoritas transaksi dan kejadian penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu, pembatasan akses dan sumber daya, akuntabilitas terhadap sumber daya dan dokumentasi atas system pengendalian intern.

“ Patut diingat bahwa Sistem pengendalian intern Pemerintah bukan hanya merupakan upaya untuk membentuk mekanisme administrative tetapi juga upaya melakukanperubahan sikap dan prilaku, oleh karena itu implementasi SPIP sangat memerlukan komitmen, teladan pimpinan dan niat baik seluruh pejabat dan pegawai” ujarnya.(man)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Sudah Diikuti 1.600 Murid, Diluncurkan Didikan Subuh Quran di Bengkalis
- Keunikan Kampung Wisata Koto Ranah,
Mulai Puncak Suligi 900 MDPL Hingga Naskah Kuno

- Muhaimin Iskandar Beri Kuliah Umum di UR
- Kembangkan Pariwisata dan Pendidikan, Pemkab Kuansing Bekerjasama dengan UGM
- HUT Pemasyarakatan 54, Napi Rutan Rengat Bersihkan Tugu Patin Inhu
- Cegah Karlahut, Musim Mas Bantu Alat Berat untuk Warga Buka Lahan
- YKAKI Laporkan Ada 30 Anak Menderita Kanker di Kampar
- Festival Mahligai 2018 di Danau PLTA Koto Panjang Digekar Besok
- Kapolres Laporkan Tingginya Kasus Narkoba di Kampar
- Rumah Terbakar dan Hidup Sendiri,
Warga Bengkalis Ini Perlu Bantuan Material Rumah

-
- Terbukti Lakukan Pungli, Dua Personel Satpol PP Pekanbaru Dipecat
- DPPPA Gelar Pelatihan Layanan Ramah Anak di Puskesmas dan Rumah Sakit
- Diminta Profesional dan Amanah, 149 Advokat Peradi Pekanbaru Dilantik
- Silaturahmi dengan Tokoh Adat,
Kapolres Kampar Sambangi Sekretariat Lembaga Adat Setempat

- Kantongin Izin IUMK, IZI Cabang Riau Taja Pelatihan Budidaya Ikan di Tenayan
- Kapolres Inhu Resmikan Rukan Bhabinkamtibmas di Batang Peranap
- Bupati dan ASN Inhu Teken Pakta Integritas Hindari Suap dan Pungli
- Peringati HPSN, DLHK Pekanbaru Gelar Kampanye Peduli Sampah
- BEM se Indonesia demo di DPRD Riau,
Arus Lalu Lintas Jalan Sudirman Pekanbaru Dialihkan ke Mekar Sari



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 50.19.34.255
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com