Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Kamis, 23 Nopember 2017 12:33
Hanya Penghubung dan Bukan Pemilik, PH Kebaratan Kuror 40 Kg Sabu Dituntut Hukiman Mati

Kamis, 23 Nopember 2017 12:00
Resmikan BPPSI, Gubri Berharap Segera Beroperasi Industri Turunan Sawit di Riau

Kamis, 23 Nopember 2017 11:57
KPA Inhil Belajar Penanggulangan AIDS di Bali

Kamis, 23 Nopember 2017 09:35
UNRI EXPO 2017, Cara Lahirkan Mahasiswa Kreatif dan Cinta Lingkungan

Kamis, 23 Nopember 2017 08:44
BPPSI Diresmikan Hari ini, Riau Miliki Balai Pengembangan Produk Turunan Sawit

Kamis, 23 Nopember 2017 07:24
34 Panwascam di Bengkalis Digembleng Bimtek Pengawasan Pilgubri 2018

Kamis, 23 Nopember 2017 07:17
5 Desember 2017, PWI Dumai Gelar Konferkot

Kamis, 23 Nopember 2017 07:03
Berbiaya Rp3,2 Miliar,
Rute Tour de Siak 5 Dipangkas Akibat Jalan Provinsi Rusak


Rabu, 22 Nopember 2017 21:46
Kabur dari Lapas Pekanbaru, Satriandi Dijemput oleh Dua Orang

Rabu, 22 Nopember 2017 20:53
Lawan Pungli di Sekolah, Repdem Riau Siapkan Konsolidasi dengan Masyarakat

loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Senin, 15 April 2013 19:06
Plt Sekda Kampar Sosialisasikan SPIP

Pemerintah kampar akui lemahnya sistem pengendali intern yang ada. Itu dibuktikan dengan tingginya angka kasus.

Riauterkini-BANGKINANG- Merujuk pada data dirjen OTDA pada tahun 2004 sampai dengan Februari 2013, telah terjadi 1221 (seribu Dua Ratus Dua Puluh Satu) kasus yang berada pada aparatur Pemerintah Daerah, dengan tigginya kasus yang terjadi perlu dilakukan sosialisasi system pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan Sosialisasi Simda Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar didalam lingkungan kerja.

“ Pemerintah Kabupaten Kampar sangat menyambut baik dengan diadakannya sosialisasi ini, karena tingginya angka kasus yang terjadi pada aparatur pemerintah merupakan bukti nyata lemahnya system pengendalian intern pemerintah, untuk itu sangat perlu kita evaluasi dan perlu penyelesaian serta solusi untuk perbaikan citra aparatur dilingkungan pemerintah Daerah,’’ terang Plt Sekretaris Dearah Kabupaten Kampar Zulfan Hamid, pada pembukaan sosialisasi system pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan Sosialisasi Simda Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Bupati Kampar, Senin (15/4/13).

Ditambahkan Zulfan Hamid, pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan manajemen pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good Goverment) dilingkungan pemerintah Kabupaten Kampar dan didukung oleh penyelenggaraan aparatur professional dan bebas KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) sehingga mampu meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

“ Sasaran pelaksanaan sosialisasi ini adalah untuk penegakan integritas dan nilai etika, terbentuknya komitmen terhadap kompetensi, terwujudnya kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM, Peran APIP yang efektif serta hubungan kerja yang baik dengan instansi terkait” jelasnya.

Zulfan mengatakan dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menerapkan dan mewujudkan pemerintahan yang berwibawa serta terpercaya sesuai dengan prosedur, mekanisme, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu diharapkan kepada seluruh pimpinan SKPD agar mengikuti sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu perwakilan dari BPKP (Badan Pemeriksa Kauangan Provinsi) Heriyana mengatakan bahwa ada beberapa unsure yang terdapat dalam system pengendalian intern antara lain, unsur Lingkungan Pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan

Heriyana mengatakan, Kegiatan Pengendalian terdiri dari reviu atas kinerja instansi pemerintah, pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan system informasi, pengendalian fisik atas asset, penetapan dan reviu indicator dan ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otoritas transaksi dan kejadian penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu, pembatasan akses dan sumber daya, akuntabilitas terhadap sumber daya dan dokumentasi atas system pengendalian intern.

“ Patut diingat bahwa Sistem pengendalian intern Pemerintah bukan hanya merupakan upaya untuk membentuk mekanisme administrative tetapi juga upaya melakukanperubahan sikap dan prilaku, oleh karena itu implementasi SPIP sangat memerlukan komitmen, teladan pimpinan dan niat baik seluruh pejabat dan pegawai” ujarnya.(man)



Berita Sosial lainnya..........
- 5 Desember 2017, PWI Dumai Gelar Konferkot
- Lawan Pungli di Sekolah, Repdem Riau Siapkan Konsolidasi dengan Masyarakat
- Salak Pusaka, Penemuan Tanaman Unggul Warga Rohul
- Kapolres Inhil Pesankan HMCI Jadi Pelopor Keselamatan di Jalan Raya
- Layani Masyarakat Pelosok, Bengkaiis Harus Miliki Mobil Samsat Keliling
- Pemko Segera Lakukan Lelang Jabatan Bulan Ini
- HUT PGRI ke-72, Gubernur Riau Minta Guru tak Terlibat Politik
- Rumdis Kepala Seksi Pidum Kejari Bengkalis Diteror Ayam Hitam Bertabur Kembang
- Disbud Riau Taja Sosialisasi Tunjuk Ajar Melayu Gelombang Dua
- Ribuan Travel Ilegal Menjamur di Pekanbaru
- Sukses Kembangkan PAUD, Bupati Inhil Terima Penghargaan Tingkat Nasional
- Bupati dan Forkopimda Kampar Tuntaskan Sengketa Ciliandra-Masyarakat
- Kadis Kebudayaan Sebut Batik Riau Sudah Ada Sejak Abad ke 18
- Sebulan Buron, Seorang Maling Motor di Pekanbaru Akhirnya Terciduk
- Ratusan Warga Desa Sako, Kuansing Teken Tidak Percaya Kineja Kades
- Kafilah Pelalawan Bidik Posisi Lima Besar di MTQ Riau 2017
- Pelatihan Wartawan Daerah Bank Indonesia 2017,
BI : Peran Penting Media dalam Komunikasi Bank Indonesia

- Isi Tiga Jabatan Kosong, Gubri Bersiap Mutasi Sejumlah Pejabat Eselon III dan IV
- Pelalawan Kerahkan 500 Peserta Untuk Pawai Ta'aruf MTQ Riau di Dumai
- Tolong Korban Kecelakaan Tunggal, Anggota DPRD Riau Rela Berlumur Darah


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.196.2.131
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com