Untitled Document
Kamis, 28 Zulhijjah 1435 H |
Home > Sosial>>

Berita Terhangat...
Kamis, 23 Oktober 2014 11:30
Rp66 Miliar Bansos dan Dana Hibah Pemkab Pelalawan Siap Dicairkan

Kamis, 23 Oktober 2014 10:51
Istri dan Anak-anak Urus Izin Jenguk Gubri Nonaktif di Rutan Guntur

Kamis, 23 Oktober 2014 10:48
439 Pelamar CPNS Pemko Pekanbaru tak Daftar Ulang

Kamis, 23 Oktober 2014 09:55
KPK Periksa Mantan Kadishut dan Tiga Petinggi PT Duta Palma di SPN

Kamis, 23 Oktober 2014 04:26
Diduga Mabuk,
Warga Rumbai Jaya, Inhil Tewas dalam Lakalantas Tunggal


Rabu, 22 Oktober 2014 22:12
Porprov VIII Riau,
Taekwondo Sumbangkan Emas Terbanyak untuk Pekanbaru


Rabu, 22 Oktober 2014 21:46
Porprov VIII Riau,
Tim Dayung Kuansing Jawara




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 15 April 2013 19:06
Plt Sekda Kampar Sosialisasikan SPIP

Pemerintah kampar akui lemahnya sistem pengendali intern yang ada. Itu dibuktikan dengan tingginya angka kasus.

Riauterkini-BANGKINANG- Merujuk pada data dirjen OTDA pada tahun 2004 sampai dengan Februari 2013, telah terjadi 1221 (seribu Dua Ratus Dua Puluh Satu) kasus yang berada pada aparatur Pemerintah Daerah, dengan tigginya kasus yang terjadi perlu dilakukan sosialisasi system pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan Sosialisasi Simda Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar didalam lingkungan kerja.

“ Pemerintah Kabupaten Kampar sangat menyambut baik dengan diadakannya sosialisasi ini, karena tingginya angka kasus yang terjadi pada aparatur pemerintah merupakan bukti nyata lemahnya system pengendalian intern pemerintah, untuk itu sangat perlu kita evaluasi dan perlu penyelesaian serta solusi untuk perbaikan citra aparatur dilingkungan pemerintah Daerah,’’ terang Plt Sekretaris Dearah Kabupaten Kampar Zulfan Hamid, pada pembukaan sosialisasi system pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan Sosialisasi Simda Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Bupati Kampar, Senin (15/4/13).

Ditambahkan Zulfan Hamid, pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan manajemen pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good Goverment) dilingkungan pemerintah Kabupaten Kampar dan didukung oleh penyelenggaraan aparatur professional dan bebas KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) sehingga mampu meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

“ Sasaran pelaksanaan sosialisasi ini adalah untuk penegakan integritas dan nilai etika, terbentuknya komitmen terhadap kompetensi, terwujudnya kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM, Peran APIP yang efektif serta hubungan kerja yang baik dengan instansi terkait” jelasnya.

Zulfan mengatakan dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menerapkan dan mewujudkan pemerintahan yang berwibawa serta terpercaya sesuai dengan prosedur, mekanisme, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu diharapkan kepada seluruh pimpinan SKPD agar mengikuti sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu perwakilan dari BPKP (Badan Pemeriksa Kauangan Provinsi) Heriyana mengatakan bahwa ada beberapa unsure yang terdapat dalam system pengendalian intern antara lain, unsur Lingkungan Pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan

Heriyana mengatakan, Kegiatan Pengendalian terdiri dari reviu atas kinerja instansi pemerintah, pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan system informasi, pengendalian fisik atas asset, penetapan dan reviu indicator dan ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otoritas transaksi dan kejadian penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu, pembatasan akses dan sumber daya, akuntabilitas terhadap sumber daya dan dokumentasi atas system pengendalian intern.

“ Patut diingat bahwa Sistem pengendalian intern Pemerintah bukan hanya merupakan upaya untuk membentuk mekanisme administrative tetapi juga upaya melakukanperubahan sikap dan prilaku, oleh karena itu implementasi SPIP sangat memerlukan komitmen, teladan pimpinan dan niat baik seluruh pejabat dan pegawai” ujarnya.(man)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya ..........
- Rp66 Miliar Bansos dan Dana Hibah Pemkab Pelalawan Siap Dicairkan
- 439 Pelamar CPNS Pemko Pekanbaru tak Daftar Ulang
- Bupati Kampar Sebut P4S Tingkatkan Ekonomi Keluarga
- Aprizal Terpilih Secara Aklamasi Nakhodai PWI Kabupaten Kampar
- Workshop Jurnalistik BOB,
Bupati Siak Minta Wartawan Ikut Majukan Daerah

- Bupati Meranti Tegaskan Pembangunan JSR Tetap Dilanjutkan
- Sidak Fasilitas Umum,
Pendidikan dan Kesehatan Jadi Sorotan Walikota Firdaus



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 50.19.169.37
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com