Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Ahad, 27 Mei 2018 22:29
Prosesi Pelantikan Hingga Sahur,
Yayasan Matankari Fokus Percepatan Pembangunan Balai Adat Andiko dan Museum


Ahad, 27 Mei 2018 22:19
Terpilih Defenitif, Rinaldi Resmi Pimpin Kepengurusan DPW PSI Riau

Ahad, 27 Mei 2018 22:11
Safari Ramadhan,
Legislator Pekanbaru Ini Gelar Bukber dengan Jamaah Masjid Al Hasan, Tampan


Ahad, 27 Mei 2018 21:36
Buka Puasa Bersama LBDH,
Warga Parit 13: Wardan Sangat Responsif dengan Aspirasi Kami


Ahad, 27 Mei 2018 21:32
T Zulmizan: Masyarakat 11 Kabupaten/Kota di Riau Iri dengan Siak

Ahad, 27 Mei 2018 21:25
Gelar Baksos, IKA SMP GB 95 Duri Berbagi Takjil ke Warga dan Panti Asuhan

Ahad, 27 Mei 2018 20:58
Gerebek Warung di Surau Gading,
5 Penjudi Song di Rambah Samo Diciduk Tim Buser Polres Rohul


Ahad, 27 Mei 2018 20:43
Survei Firdaus-Rusli Teratas,
Azis Zaenal Minta Kader PPP Kawal Hingga Hari Pencoblosan


Ahad, 27 Mei 2018 20:34
5000-an Buruh Ivo Mas Tunggal di Kandis Siap Menangkan Cagubri Syam-Edy

Ahad, 27 Mei 2018 20:30
Dukungan Terhadap Firdaus-Rusli Menguat di Rohul

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 15 April 2013 07:42
Dianggap Persulit Situasi,
Kemendagri Kembali Desak Gubri Tetapkan Plt Sekdaprov


Gubernur Riau M Rusli Zainal dianggap persulit situasi terkait kekosongan jabatan Sekdaprov. Kemendagri kembali mendesak ditunjuk pelaksana tugas atau Plt.

Riauterkini-JAKARTA– Kementerian Dalam Negeri Kembali minta Gubernur Riau mengangkat Pelaksana tugas (Plt) Sekda Riau yang sampai saat ini masih kosong pasca ditinggalkan Wan Syamsir Yus. Kemendagri menilai Gubernur Riau tak perlu khawatir tentang status hukum Plt, sebab Gubri bisa memberikan payung hukum dalam bentuk kuasa pengguna anggaran.

Kepastian ini diungkapkan Staf Ahli Mendagri bidang Hukum, Politik dan Hubungan Antar Lembaga yang juga pelaksana tugas Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen), Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek di Jakarta, Ahad (14/4/13) menanggapi adanya kekhawatiran Gubernur Riau HM Rusli Zainal administrasi pemerintahan tak berjalan karena kekosongan Sekdaprov Riau.

"Tak ada yang sulit, kecuali dipersulit. Penggunaan anggaran juga bisa dikuasakan kepada SKPD yang lain sesuai kebutuhannya. Jadi, tak ada yang perlu dikhawatirkan bahwa administrasi pemerintahan tak berjalan, PNS tak terima gaji dan sebagainya,” kata Dony.

Donny mengatakan Plt Sekda Riau yang ditetapkan oleh Gubernur Riau tetap memiliki kekuatan hukum, termasuk dalam hal kekuasaan pengguna anggaran. Karena itu, tidak ada alasan bagi Gubernur Riau Rusli Zainal untuk tidak menetapkan seorang Plt pengganti Wan Yus Syamsir.

"Kita minta agar Gubernur Riau segera menunjuk Pelaksana tugas Sekda Riau. Tidak ada alasan administrasi pemerintahan tak bisa dijalankan oleh seorang Pelaksana tugas. Dia bisa diberi payung hukum oleh Gubernur untuk menggunakan anggaran negara," tegasnya.

Tambah Dony, berdasarkan Pasal 121 ayat (4) Undang-undang No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, apabila Sekda berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekda dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah. Itu artinya, sebut Dony, seorang Plt Sekda memiliki kekuatan hukum.

Soal Sekda definitif pengganti Wan Syamsir Yus, Donny menyebut hal itu merupakan kewenangan pemerintah pusat untuk menentukannya. Saat ini masih dalam proses dan memerlukan waktu. "Banyak hal yang perlu dikaji lebih lanjut sehingga seorang Sekretaris Daerah definitive betul-betul orang yang tepat," ungkapnya.

Setelah Wan Syamsir Yus pensiun pada 1 April lalu, hingga kini jabatan Sekda dibiarkan kosong oleh Gubernur Riau. Pemerintah Pusat sendiri, belum menentukan siapa salah satu dari tiga pejabat yang diajukan Gubernur Riau untuk menjadi Sekda Riau mendatang. Di antanya, Kepala Inspektorat Riau Syamsurizal, Kepala Bappeda Riau Ramli Wahid dan Kepala BKD Riau Zaini Ismail itu tuntas dan ditetapkan Sekda definitif.

"Mereka yang sudah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan itu, kemudian akan diproses lagi di Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin oleh Wakil Presiden dan baru kemudian diajukan kepada Presiden untuk diterbitkan Keppres," sebutnya.***(jor)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Prosesi Pelantikan Hingga Sahur,
Yayasan Matankari Fokus Percepatan Pembangunan Balai Adat Andiko dan Museum

- Safari Ramadhan,
Legislator Pekanbaru Ini Gelar Bukber dengan Jamaah Masjid Al Hasan, Tampan

- Gelar Baksos, IKA SMP GB 95 Duri Berbagi Takjil ke Warga dan Panti Asuhan
- Bersama Kadis PUPR, Direktur PDAM Dumai Tinjau PDAM Bengkalis
- Besok Plt Gubri Umumkan Perpanjangan Status Siaga Darurat Karhutla
- Jawaban PT CPI Terkait Ledakan Pipa Minyak di Duri
- MPC dan DPC Srikandi PP Pelalawan Berbagi di Bulan Penuh Berkah
- Berkeliaran di Bulan Ramadan, Komisi I DPRD Riau Minta Satpol PPTertibkan Gepeng
- Tim ESDM Riau Kaji Eksplorasi Pertambangan Pasir Rakyat di Pulau Rupat
- BAZNas Rohul Banyak Salurkan Bantuan Selama Bulan Suci Ramadhan
- Penurunan Harga Pertalite Masih Harmonisasi di DPRD Riau
- Dekranasda Kampar Ingin Kembangkan Batik Riau
- 85 Persen Penduduk Pekanbaru Sudah Miliki Akte Kelahiran
- RT, RW dan Kader Posyandu di Bengkalis Terima Honor
- Jelang Perpanjangan Status, Satgas Karhutla Riau Gelar Rapat Evaluasi
- IMA Chapter Pekanbaru Gelar Goes to Campus di FEB Unri
- Kadin Riau Ingatkan BUMN Tak Ikut Proyek di bawah Rp 100 miliar
- Sosok Mayat Mr. X Mengapung di Sungai Rokan Desa Muara Dilam, Rohul
- ‎Bank Riau Kepri Pasirpangaraian Salurkan Bantuan Banjir di Rambah Samo
- Ngaku Diusir Kasi Intel, MPR Demo Kantor Kejari Rohul dan Minta MA Ganti Kajari


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com