Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 16 Desember 2017 05:40
Ratusan Triliun Disumbangkan ke Negara, Apkasindo Dorong Riau Rebut DBH CPO

Jum’at, 15 Desember 2017 20:14
Kades Sudah tidak Beraktivitas,
Plt Bupati Rohul Janji Selesaikan Sengketa Lima Desa


Jum’at, 15 Desember 2017 18:41
Gubri dan Kasad Hadiri Puncak Peringatan HJK TNI AD ke-72

Jum’at, 15 Desember 2017 16:58
Ahad, Ayo Makan Ikan di Lapangan Tugu Bengkalis

Jum’at, 15 Desember 2017 16:54
BC Bengkalis Naik Tingkat dari Pratama ke Madya

Jum’at, 15 Desember 2017 16:16
Idana, Penyandang Disabilitas Asal Rohul Terima Kaki Palsu di Hari Juang Kartika

Jum’at, 15 Desember 2017 16:09
Daftar XL Prioritas di Penghujung 2017, Nikmati Diskon 50 Persen SEpanjang 2018

Jum’at, 15 Desember 2017 15:55
Lakukan Perampokan dan Pencabulan, Pengangguran di Duri Ini Dicokok Polisi

Jum’at, 15 Desember 2017 15:49
Tanoto Foundation dan RAPP Gelar Kampanye Membaca di Dua Kabupaten

Jum’at, 15 Desember 2017 15:14
Legislator DPRD Riau Ini Mediasi Warga Tapung Pencela Ustadz Abdul Somad

loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Senin, 15 April 2013 07:42
Dianggap Persulit Situasi,
Kemendagri Kembali Desak Gubri Tetapkan Plt Sekdaprov


Gubernur Riau M Rusli Zainal dianggap persulit situasi terkait kekosongan jabatan Sekdaprov. Kemendagri kembali mendesak ditunjuk pelaksana tugas atau Plt.

Riauterkini-JAKARTA– Kementerian Dalam Negeri Kembali minta Gubernur Riau mengangkat Pelaksana tugas (Plt) Sekda Riau yang sampai saat ini masih kosong pasca ditinggalkan Wan Syamsir Yus. Kemendagri menilai Gubernur Riau tak perlu khawatir tentang status hukum Plt, sebab Gubri bisa memberikan payung hukum dalam bentuk kuasa pengguna anggaran.

Kepastian ini diungkapkan Staf Ahli Mendagri bidang Hukum, Politik dan Hubungan Antar Lembaga yang juga pelaksana tugas Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen), Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek di Jakarta, Ahad (14/4/13) menanggapi adanya kekhawatiran Gubernur Riau HM Rusli Zainal administrasi pemerintahan tak berjalan karena kekosongan Sekdaprov Riau.

"Tak ada yang sulit, kecuali dipersulit. Penggunaan anggaran juga bisa dikuasakan kepada SKPD yang lain sesuai kebutuhannya. Jadi, tak ada yang perlu dikhawatirkan bahwa administrasi pemerintahan tak berjalan, PNS tak terima gaji dan sebagainya,” kata Dony.

Donny mengatakan Plt Sekda Riau yang ditetapkan oleh Gubernur Riau tetap memiliki kekuatan hukum, termasuk dalam hal kekuasaan pengguna anggaran. Karena itu, tidak ada alasan bagi Gubernur Riau Rusli Zainal untuk tidak menetapkan seorang Plt pengganti Wan Yus Syamsir.

"Kita minta agar Gubernur Riau segera menunjuk Pelaksana tugas Sekda Riau. Tidak ada alasan administrasi pemerintahan tak bisa dijalankan oleh seorang Pelaksana tugas. Dia bisa diberi payung hukum oleh Gubernur untuk menggunakan anggaran negara," tegasnya.

Tambah Dony, berdasarkan Pasal 121 ayat (4) Undang-undang No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, apabila Sekda berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekda dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah. Itu artinya, sebut Dony, seorang Plt Sekda memiliki kekuatan hukum.

Soal Sekda definitif pengganti Wan Syamsir Yus, Donny menyebut hal itu merupakan kewenangan pemerintah pusat untuk menentukannya. Saat ini masih dalam proses dan memerlukan waktu. "Banyak hal yang perlu dikaji lebih lanjut sehingga seorang Sekretaris Daerah definitive betul-betul orang yang tepat," ungkapnya.

Setelah Wan Syamsir Yus pensiun pada 1 April lalu, hingga kini jabatan Sekda dibiarkan kosong oleh Gubernur Riau. Pemerintah Pusat sendiri, belum menentukan siapa salah satu dari tiga pejabat yang diajukan Gubernur Riau untuk menjadi Sekda Riau mendatang. Di antanya, Kepala Inspektorat Riau Syamsurizal, Kepala Bappeda Riau Ramli Wahid dan Kepala BKD Riau Zaini Ismail itu tuntas dan ditetapkan Sekda definitif.

"Mereka yang sudah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan itu, kemudian akan diproses lagi di Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin oleh Wakil Presiden dan baru kemudian diajukan kepada Presiden untuk diterbitkan Keppres," sebutnya.***(jor)



Berita Sosial lainnya..........
- Kades Sudah tidak Beraktivitas,
Plt Bupati Rohul Janji Selesaikan Sengketa Lima Desa

- Gubri dan Kasad Hadiri Puncak Peringatan HJK TNI AD ke-72
- Ahad, Ayo Makan Ikan di Lapangan Tugu Bengkalis
- BC Bengkalis Naik Tingkat dari Pratama ke Madya
- Idana, Penyandang Disabilitas Asal Rohul Terima Kaki Palsu di Hari Juang Kartika
- Innalillahi Wainnalillahi Rojiun, Ayah Bupati Rohul Suparman Wafat
- Dugaan Korupsi Dermaga Sungai Tohor Barat,
Mangkir, Kejari Bakal Ajukan Surat Pencekalan Mantan Kadishub Meranti

- Jadi 'Sarang Hantu', Dewan Datangi Ambulan Tua Milik Pemkab Bengkalis di Duri
- Waka DPRD Dumai Masih Komit Bangun Lingkungan Dapilnya
- Upaya Meningkatkan PAD, Bapenda Rohul Mutakhirkan NJOP
- Berkunjung ke RAPP, Duta Besar Kanada Borong Kerajinan Tenun dan Batik Riau
- BPBP Siapkan Rp 400 Miliar untuk Replanting Sawit
- Sambut Hari Ibu, IWARA RAPP Adakan Seminar KDRT
- Evaluasi Akreditasi, Dirjen Badilum MA RI Tinjau PN Bengkalis
- Wakil Bupati Kuansing 'Sentil' Dinas Pertanian dan Pariwisata
- Percepatan Menuju Smart City Madani,
Walikota Pekanbaru Evaluasi Seluruh OPD

- Dukung Dakwah Fitrah Madani,
PKK dan BKMT Meranti Serahkan Bantuan untuk Kaum Du'afa dan Mu'alaf

- Beri Pengobatan Gratis,
Wabup Meranti dan Tim Dokter Spesialis Sambangi Rumah Pasien

- Batal Tampil di Kuansing,
Gubri Undang Penari SMPN 4 Kuantan Mudik ke Pekanbaru Isi Acara Malam Tahun Baru

- Diserahkan MenPAN RB,
Polresta Pekanbaru Dapat Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.90.92.204
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com