Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Kamis, 19 Oktober 2017 22:10
Tersulut Api Pembakaran Arang,
Tubuh Karyawati Salon di Labuh Baru Barat Pekanbaru Hangus Terbakar


Kamis, 19 Oktober 2017 20:38
Tolak PHK Buruh HTI, K-SPSI Riau Rencanakan Demo Pekan Depan

Kamis, 19 Oktober 2017 20:27
Jaksa Langsung Banding,
Tiga Oknum Lurah Pemalsu Surat Tanah Divonis 10 Bulan Penjara


Kamis, 19 Oktober 2017 19:49
Nursyafry Tanjung Pimpin REI Riau Periode 2017-2020

Kamis, 19 Oktober 2017 19:42
Berangkat Desember 2017,
Bripka Totok Terima Hadiah Umroh dari Kapolda Riau


Kamis, 19 Oktober 2017 19:38
Hanya Membayar Iuran Rp12.500 Perbulan,
Seluruh Kades dan Perangkat Desa se Kuansing Dijamin Kesehatannya


Kamis, 19 Oktober 2017 19:35
Limbah Cemari Sungai,
Pemkab Rohul Tutup Sementara Operasional PKS PT EMA‎ di Kepenuhan


Kamis, 19 Oktober 2017 19:31
Razia di Rumbai,
Puluhan Kendaraan Berknalpot Racing dan Berlampu Strobo Ditilang


Kamis, 19 Oktober 2017 17:28
‎Sekda Rohul Lantik 183 Pejabat Eselon II, III dan IV

Kamis, 19 Oktober 2017 17:25
Terjerat Perkara Korupsi,
Plt Kadishub Dumai Prihatin Terkait Kasus Anggotanya


loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Senin, 15 April 2013 07:42
Dianggap Persulit Situasi,
Kemendagri Kembali Desak Gubri Tetapkan Plt Sekdaprov


Gubernur Riau M Rusli Zainal dianggap persulit situasi terkait kekosongan jabatan Sekdaprov. Kemendagri kembali mendesak ditunjuk pelaksana tugas atau Plt.

Riauterkini-JAKARTA– Kementerian Dalam Negeri Kembali minta Gubernur Riau mengangkat Pelaksana tugas (Plt) Sekda Riau yang sampai saat ini masih kosong pasca ditinggalkan Wan Syamsir Yus. Kemendagri menilai Gubernur Riau tak perlu khawatir tentang status hukum Plt, sebab Gubri bisa memberikan payung hukum dalam bentuk kuasa pengguna anggaran.

Kepastian ini diungkapkan Staf Ahli Mendagri bidang Hukum, Politik dan Hubungan Antar Lembaga yang juga pelaksana tugas Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen), Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek di Jakarta, Ahad (14/4/13) menanggapi adanya kekhawatiran Gubernur Riau HM Rusli Zainal administrasi pemerintahan tak berjalan karena kekosongan Sekdaprov Riau.

"Tak ada yang sulit, kecuali dipersulit. Penggunaan anggaran juga bisa dikuasakan kepada SKPD yang lain sesuai kebutuhannya. Jadi, tak ada yang perlu dikhawatirkan bahwa administrasi pemerintahan tak berjalan, PNS tak terima gaji dan sebagainya,” kata Dony.

Donny mengatakan Plt Sekda Riau yang ditetapkan oleh Gubernur Riau tetap memiliki kekuatan hukum, termasuk dalam hal kekuasaan pengguna anggaran. Karena itu, tidak ada alasan bagi Gubernur Riau Rusli Zainal untuk tidak menetapkan seorang Plt pengganti Wan Yus Syamsir.

"Kita minta agar Gubernur Riau segera menunjuk Pelaksana tugas Sekda Riau. Tidak ada alasan administrasi pemerintahan tak bisa dijalankan oleh seorang Pelaksana tugas. Dia bisa diberi payung hukum oleh Gubernur untuk menggunakan anggaran negara," tegasnya.

Tambah Dony, berdasarkan Pasal 121 ayat (4) Undang-undang No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, apabila Sekda berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekda dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah. Itu artinya, sebut Dony, seorang Plt Sekda memiliki kekuatan hukum.

Soal Sekda definitif pengganti Wan Syamsir Yus, Donny menyebut hal itu merupakan kewenangan pemerintah pusat untuk menentukannya. Saat ini masih dalam proses dan memerlukan waktu. "Banyak hal yang perlu dikaji lebih lanjut sehingga seorang Sekretaris Daerah definitive betul-betul orang yang tepat," ungkapnya.

Setelah Wan Syamsir Yus pensiun pada 1 April lalu, hingga kini jabatan Sekda dibiarkan kosong oleh Gubernur Riau. Pemerintah Pusat sendiri, belum menentukan siapa salah satu dari tiga pejabat yang diajukan Gubernur Riau untuk menjadi Sekda Riau mendatang. Di antanya, Kepala Inspektorat Riau Syamsurizal, Kepala Bappeda Riau Ramli Wahid dan Kepala BKD Riau Zaini Ismail itu tuntas dan ditetapkan Sekda definitif.

"Mereka yang sudah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan itu, kemudian akan diproses lagi di Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin oleh Wakil Presiden dan baru kemudian diajukan kepada Presiden untuk diterbitkan Keppres," sebutnya.***(jor)



loading...

Berita Sosial lainnya..........
- Berangkat Desember 2017,
Bripka Totok Terima Hadiah Umroh dari Kapolda Riau

- ‎Sekda Rohul Lantik 183 Pejabat Eselon II, III dan IV
- Terjerat Perkara Korupsi,
Plt Kadishub Dumai Prihatin Terkait Kasus Anggotanya

- Gubri Hadiri Kenduri Melayu 2017 di Bengkalis
- Waktu Mempet, Proyek Overlay Sultan Syarif Kasim Dumai Belum Jelas
- Bupati Minta Pemuda Bengkalis Tidak Malu Berprofesi Petani
- KLHK Cabut Izin RAPP, Gelombang PHK 16.000 Hantui Riau


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.162.105.241
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com