Untitled Document
Kamis, 9 Sya'ban 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Kamis, 28 Mei 2015 22:22
Alfamart Gencarkan Aksi Kemanusiaan Donor Darah

Kamis, 28 Mei 2015 22:15
Kasus Pemenggalan IRT di Tualang,
Sebelum Dibunuh Korban Diperkosa Dua Tersangka


Kamis, 28 Mei 2015 22:02
Orang Tua Dipecat dan Diusir Perusahaan,
Anak Buruh PT Palma Satu Dilarang Sekolah


Kamis, 28 Mei 2015 21:44
Hadiri Rapat Paripurna LKPj,
Bupati Wardan Sebut Rekomendasi Dewan Masukan untuk Menyusun Program


Kamis, 28 Mei 2015 21:38
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Embarkasi Haji,
Kejati Riau Tetapkan Mantan Kabag Tapem Setdaprov Tersangka


Kamis, 28 Mei 2015 21:29
Pelantikan DPD KNPI Kampar,
Panitia Gelar Gerak Jalan Santai, MTB dan Fun Bike


Kamis, 28 Mei 2015 20:44
Kasus TPPU Migas Batam,
Terdakwa Mengaku Dituduh Tapi Tak Terbukti




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 10 April 2013 09:47
FMRB Desak DPRD Riau Lahirkan Perda Inisiatif

FMRB mendesak DPRD Kabupaten/Kota melahirkan Perda Inisiatif yang mampu menjembatani antara kebutuhan masyarakat dengan program-program pemerintah.

Riauterkini-PEKANBARU-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Masyarakat Riau Bersatu (FMRB) mendesak DPRD Kabupaten/Kota untuk melahirkan Peraturan Daerah (Perda) Inisiatif yang mampu menjembatani antara program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat.

Pendapat itu dikemukakan Ketua Umum DPP FMRB Susilowadi SE, SH, MH dalam perbincangan dengan riauterkinicom, di kantornya di Jalan Imam Munandar Pekanbaru.

Menurut pria yang akrab disapa Bang Ilo, Perda Inisiatif itu tentu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.

Perda Inisiatif ini berangkat dari kondisi apa yang diinginkan masyarakat tidak sejalan dengan program pemerintah.

''Masyarakat saat ini membutuhkan peraturan-peraturan yang lebih berpihak kepada mereka dan mereka jelas menggantungkan harapan ini kepada wakil mereka yang ada di DPRD," ucapnya.

Bang Ilo mencontohkan untuk Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Banyak hal yang perlu diusulkan menjadi sebuah Perda Inisiatif seperti bidang pendidikan, perkebunan, pertambangan dan pertanahan.

Lebih jauh dikatakan Susilowadi, tentu saja usulan Perda Inisiatif ini harus tetap berpedoman kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah, seperti Undang-undang Perseroan Terbatas Nomo 47 Tahun 2007 dan Undang-undang Perkebunan Nomor 18 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007, tentang izin usaha perkebunan.

''Jika ini diaplikasikan dengan usulan dari Perda Inisiatif, tentang penetapan 20 persen dana kepedulian sosial perusajaan atau CSR, jelas berdampak pada peningkatan PAD Inhu. Kondisi ini tidak akan jauh berbeda dengan kabupaten yang lainnya, yang memiliki area perkebunan kelapa sawit yang sangat luas,'' terangnya.

Dalam kaitan ini, imbuh Bang Ilo, FMRB siap menjadi pelopor dan pengawal lahirnya Perda-perda inisiatif ini.

Untuk kepentingan ini, DPP FMRB telah memberikan mandat kepada Henda Saputra, untuk membentuk kepengurusan DPD FMRN Inhu.

''Kita berharap ditangan kepengurusan DPD FMRB Indragiri Hulu, akan lahir kebijakan-kebijakan dan peraturan yang lebih pro rakyat. Termasuk menghidupkan Koperasi Simpan Pinjam,'' sebutnya.

Hendra Saputra, yang dijumpai terpisah mengatakan akan mendorong DPRD Inhu untuk melahirkan Perda Inisiatif seperti yang diharapkan Ketua Umum DPP FMRB.***(son)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya..........
- Orang Tua Dipecat dan Diusir Perusahaan,
Anak Buruh PT Palma Satu Dilarang Sekolah

- Pelantikan DPD KNPI Kampar,
Panitia Gelar Gerak Jalan Santai, MTB dan Fun Bike

- KPU Bengkalis Sosialisasikan Tahapan Pilkada 2015
- TP PKK Kampar Gerlar Seminar Sehari
- RSPD Kampar Urus Izin Siaran
- Warga Pertanyakan Pembangunan Lapangan Bola Kaki di Tambusai Barat, Rohul
- Oktober, Presiden Letakkan Batu Pertama Tol Pekanbaru-Dumai


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.145.173.36
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com