Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Jum’at, 28 Agustus 2015 19:26
Pembayaran PBB-P2 di Inhil Dapat Dilakukan di Kantor dan Agen Pos

Jum’at, 28 Agustus 2015 19:19
Bulog Segera Bangun Gudang di Meranti

Jum’at, 28 Agustus 2015 17:51
Kelmi Amri Ditunjuk sebagai Ketua Korwil ADKASI Riau

Jum’at, 28 Agustus 2015 17:47
Aksi Damai BEM SRI,
Tiga Paslon Bupati dan Wabup Rohul Siap Teken Kontrak Rakyat


Jum’at, 28 Agustus 2015 17:27
Pedagang Ikan Asin di Duri Terkapar Dibacok Rekan Sendiri

Jum’at, 28 Agustus 2015 16:33
49 Instansi di Kabupaten Rohul Nunggak Listrik

Jum’at, 28 Agustus 2015 16:30
Refleksi HUT RI ke-70, Elemen Masyarakat Bengkalis Diajak Perkokoh Wawasan



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 10 April 2013 09:47
FMRB Desak DPRD Riau Lahirkan Perda Inisiatif

FMRB mendesak DPRD Kabupaten/Kota melahirkan Perda Inisiatif yang mampu menjembatani antara kebutuhan masyarakat dengan program-program pemerintah.

Riauterkini-PEKANBARU-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Masyarakat Riau Bersatu (FMRB) mendesak DPRD Kabupaten/Kota untuk melahirkan Peraturan Daerah (Perda) Inisiatif yang mampu menjembatani antara program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat.

Pendapat itu dikemukakan Ketua Umum DPP FMRB Susilowadi SE, SH, MH dalam perbincangan dengan riauterkinicom, di kantornya di Jalan Imam Munandar Pekanbaru.

Menurut pria yang akrab disapa Bang Ilo, Perda Inisiatif itu tentu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.

Perda Inisiatif ini berangkat dari kondisi apa yang diinginkan masyarakat tidak sejalan dengan program pemerintah.

''Masyarakat saat ini membutuhkan peraturan-peraturan yang lebih berpihak kepada mereka dan mereka jelas menggantungkan harapan ini kepada wakil mereka yang ada di DPRD," ucapnya.

Bang Ilo mencontohkan untuk Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Banyak hal yang perlu diusulkan menjadi sebuah Perda Inisiatif seperti bidang pendidikan, perkebunan, pertambangan dan pertanahan.

Lebih jauh dikatakan Susilowadi, tentu saja usulan Perda Inisiatif ini harus tetap berpedoman kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah, seperti Undang-undang Perseroan Terbatas Nomo 47 Tahun 2007 dan Undang-undang Perkebunan Nomor 18 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007, tentang izin usaha perkebunan.

''Jika ini diaplikasikan dengan usulan dari Perda Inisiatif, tentang penetapan 20 persen dana kepedulian sosial perusajaan atau CSR, jelas berdampak pada peningkatan PAD Inhu. Kondisi ini tidak akan jauh berbeda dengan kabupaten yang lainnya, yang memiliki area perkebunan kelapa sawit yang sangat luas,'' terangnya.

Dalam kaitan ini, imbuh Bang Ilo, FMRB siap menjadi pelopor dan pengawal lahirnya Perda-perda inisiatif ini.

Untuk kepentingan ini, DPP FMRB telah memberikan mandat kepada Henda Saputra, untuk membentuk kepengurusan DPD FMRN Inhu.

''Kita berharap ditangan kepengurusan DPD FMRB Indragiri Hulu, akan lahir kebijakan-kebijakan dan peraturan yang lebih pro rakyat. Termasuk menghidupkan Koperasi Simpan Pinjam,'' sebutnya.

Hendra Saputra, yang dijumpai terpisah mengatakan akan mendorong DPRD Inhu untuk melahirkan Perda Inisiatif seperti yang diharapkan Ketua Umum DPP FMRB.***(son)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya..........
- Pembayaran PBB-P2 di Inhil Dapat Dilakukan di Kantor dan Agen Pos
- Bulog Segera Bangun Gudang di Meranti
- Kelmi Amri Ditunjuk sebagai Ketua Korwil ADKASI Riau
- 49 Instansi di Kabupaten Rohul Nunggak Listrik
- Banyak Praktek Bidan Ilegal, BPMP2T Mandau Terkeasan Lepas Tangan
- Gardu Induk di Rohul Belum Difungsikan, Ini Kendalanya
- Peresmian Menara BRK Terganjal Jadwal Plt Gubri


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.226.25.231
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com