Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 24 Agustus 2016 06:52
Delapan Fitur Handal yang Bikin Suzuki SX4 Cross Memang Istimewa

Rabu, 24 Agustus 2016 06:49
Plt Bupati Rohul dan Dandim 0313/KPR Tinjau Pemadaman Karlahut di Bonai Darussalam

Rabu, 24 Agustus 2016 06:48
Dewan Minta Bupati Mursini Bertindak Tegas pada Kegiatan PETI

Selasa, 23 Agustus 2016 20:54
Sempena Hari Koperasi,
‎Pameran Produk UKM di Bengkalis Sepi Pengunjung


Selasa, 23 Agustus 2016 20:43
Pratu Wahyudi Dikebumikan di Magetan, Jawa Timur

Selasa, 23 Agustus 2016 20:37
"Gondola" Putus, Tiga Pekerja Pembangunan PLTUSungai Beringin, Inhil Luka-Luka

Selasa, 23 Agustus 2016 20:01
Launching SX4 S-Cross,
SBT Targetkan 50 Unit Terjual Selama Perkenalan




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 10 April 2013 09:47
FMRB Desak DPRD Riau Lahirkan Perda Inisiatif

FMRB mendesak DPRD Kabupaten/Kota melahirkan Perda Inisiatif yang mampu menjembatani antara kebutuhan masyarakat dengan program-program pemerintah.

Riauterkini-PEKANBARU-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Masyarakat Riau Bersatu (FMRB) mendesak DPRD Kabupaten/Kota untuk melahirkan Peraturan Daerah (Perda) Inisiatif yang mampu menjembatani antara program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat.

Pendapat itu dikemukakan Ketua Umum DPP FMRB Susilowadi SE, SH, MH dalam perbincangan dengan riauterkinicom, di kantornya di Jalan Imam Munandar Pekanbaru.

Menurut pria yang akrab disapa Bang Ilo, Perda Inisiatif itu tentu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.

Perda Inisiatif ini berangkat dari kondisi apa yang diinginkan masyarakat tidak sejalan dengan program pemerintah.

''Masyarakat saat ini membutuhkan peraturan-peraturan yang lebih berpihak kepada mereka dan mereka jelas menggantungkan harapan ini kepada wakil mereka yang ada di DPRD," ucapnya.

Bang Ilo mencontohkan untuk Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Banyak hal yang perlu diusulkan menjadi sebuah Perda Inisiatif seperti bidang pendidikan, perkebunan, pertambangan dan pertanahan.

Lebih jauh dikatakan Susilowadi, tentu saja usulan Perda Inisiatif ini harus tetap berpedoman kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah, seperti Undang-undang Perseroan Terbatas Nomo 47 Tahun 2007 dan Undang-undang Perkebunan Nomor 18 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007, tentang izin usaha perkebunan.

''Jika ini diaplikasikan dengan usulan dari Perda Inisiatif, tentang penetapan 20 persen dana kepedulian sosial perusajaan atau CSR, jelas berdampak pada peningkatan PAD Inhu. Kondisi ini tidak akan jauh berbeda dengan kabupaten yang lainnya, yang memiliki area perkebunan kelapa sawit yang sangat luas,'' terangnya.

Dalam kaitan ini, imbuh Bang Ilo, FMRB siap menjadi pelopor dan pengawal lahirnya Perda-perda inisiatif ini.

Untuk kepentingan ini, DPP FMRB telah memberikan mandat kepada Henda Saputra, untuk membentuk kepengurusan DPD FMRN Inhu.

''Kita berharap ditangan kepengurusan DPD FMRB Indragiri Hulu, akan lahir kebijakan-kebijakan dan peraturan yang lebih pro rakyat. Termasuk menghidupkan Koperasi Simpan Pinjam,'' sebutnya.

Hendra Saputra, yang dijumpai terpisah mengatakan akan mendorong DPRD Inhu untuk melahirkan Perda Inisiatif seperti yang diharapkan Ketua Umum DPP FMRB.***(son)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya..........
- Sempena Hari Koperasi,
‎Pameran Produk UKM di Bengkalis Sepi Pengunjung

- Pratu Wahyudi Dikebumikan di Magetan, Jawa Timur
- "Gondola" Putus, Tiga Pekerja Pembangunan PLTUSungai Beringin, Inhil Luka-Luka
- Walikota: Panwas Kecamatan diminta Netral Kawal Pilwako Pekanbaru 2017
- Menyesuaikan Jadwal MTQ Kabupaten,
PORKAB II Pelalawan Ditunda 15 September

- Perekaman e-KTP Pekanbaru,
Tak Punya KK, Harus Ada Pengantar RT/RW dan Kelurahan

- Danrem 031/WB Beri Penghormatan Kepada Jasad Pratu Wahyudi


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.144.44.9
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com