Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Rabu, 18 Oktober 2017 10:47
Sakit, Dua JH Asal Bengkalis Masih di Mekkah

Rabu, 18 Oktober 2017 10:12
18 Parpol Daftar Ikut Pemilu 2019, Partai Idaman Ditolak KPU Bengkalis

Rabu, 18 Oktober 2017 10:05
Polisi Pelabuhan Pekanbaru Gerebek Seorang Pengedar Sabu di Kos-kosan

Rabu, 18 Oktober 2017 09:55
Beredar Surat DPP PDIP, Usung Harris-Yopi di Pilgubri 2018

Rabu, 18 Oktober 2017 07:58
Daftar Ikut Pemilu 2019, KPU Riau Nyatakan Berkas 11 Parpol Lengkap

Rabu, 18 Oktober 2017 06:35
Bawa Sabu Senilai Rp85 Juta, Warga Sumut Ditangkap Polisi di Duri

Selasa, 17 Oktober 2017 23:15
Perkenalkan Mata Uang Digital,
Bitconnect Berikan Seminar Edukasi Gratis di Pekanbaru


Selasa, 17 Oktober 2017 22:10
Hentikan Operasi Pabrik Batu Bata,
Dewan Minta Camat Bantan Kaji Ulang Kebijakannya


Selasa, 17 Oktober 2017 21:22
Satpol PP Pekanbaru Tertibkan Reklame Ilegal di Jalan Soekarno Hatta

Selasa, 17 Oktober 2017 20:38
Permintaan CPO Naik,  Harga TBS di Riau Pekan Ini Ikut Naik

loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Selasa, 2 April 2013 06:44
Kemendagri Minta Pejabat Riau yang Dirugikan Mutasi Melapor

Kemendagri mencermati mutasi 304 pejabat di lingkungan Pemprov Riau. Jika ada yang merasa dirugikan, dipersilahkan melapor.

Riauterkini-JAKARTA- Terjadinya mutasi besar-besaran yang dilakukan Gubernur Riau HM Rusli Zainal menjelang akhir masa jabatannya, menuai pro dan kontra karena dinilai syarat dengan kepentingan. Namun, Kementerian Dalam Negeri mengingatkan Gubernur agar tak melakukan mutasi terhadap pejabat struktural menjadi fungsional atau menonjobkan seorang pejabat fungsional karena itu tidak diperbolehkan.

Kepastian ini ditegaskan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Politik, Hukum dan Hubungan antar Kelembagaan Kemendagri Raydonnyzar Moenek kepada riauterkini, Kamis (1/4/13) di Jakarta menanggapi adanya mutasi besar-besaran yang dilakukan Gubernur Riau HM Rusli Zainal terhadap pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemprov Riau.

"Melakukan mutasi sepanjang mengisi kekosongan, pensiun atau meninggal dunia itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan membuat seorang pejabat struktural menjadi pejabat fungsional atau menonjobkan seorang pejabat," kata Dony.

Dony mengatakan, bagi seorang pejabat struktural yang di mutasi menjadi pejabat fungsional. Kata Dony, pejabat yang bersangkutan bisa melakukan keberatan, karena hal tersebut tidak diperbolehkan dalam aturan perundang-undangan dengan merugikan PNS tersebut.

"Kalau memang dalam mutasi yang dilakukan gubernur, ada pejabat struktural menjadi pejabat fungsional dan merasa dirugikan dalam mutasi tersebut silakan melaporkan hal tersebut," kata Dony.

Lebih jauh Donny mengatakan yang dilarang dalam mutasi tersebut adalah jika mutasi jabatan itu merugikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pejabat yang sedang memegang jabatan. Kalau menonjobkan PNS atau memindahkan seseorang dari jabatan struktural ke fungsional itu memang tidak boleh.

"Sekarang ada apa tidak dalam pengangkatan pejabat yang dilakukan Gubernur Riau itu ada yang dinonjobkan atau dipindahkan ke fungsional. Kalau ada itu tidak boleh karena merugikan PNS dan mereka yang merasa dirugikan itu silakan melapor," sebutnya.***(jor)



loading...

Berita Sosial lainnya..........
- Sakit, Dua JH Asal Bengkalis Masih di Mekkah
- Satpol PP Pekanbaru Tertibkan Reklame Ilegal di Jalan Soekarno Hatta
- Penyebab Proyek PL di PUPR Kuansing Batal Dilaksanakan
- Menuju Porprov Riau 2017, Kontingen Meranti Berangkat Naik KM Jelatik
- Sidang KKEP Polri, Tiga Personil Polres Meranti di Pecat Tidak Dengan Hormat
- Kegiatan Kenal Pamit Kejari Bengkalis Dilakukan Tertutup
- Hasilkan Anggota Polri Terbaik, Polres Inhil dan Pemkab Inhil Teken MoU


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.162.152.232
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com