Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 29 April 2017 07:40
Polres Kuansing Tangkap Penampung Emas Hasil Tambang Ilegal

Sabtu, 29 April 2017 07:37
Geyar Dirgantara di Lanud Roesmin Nurjadin,
Masyarakat Diajak Saksikan Beragam Atraksi dan Berkesempatan Naik Helikopter


Sabtu, 29 April 2017 07:28
DPRD Riau Telah Kirim Berkas Hasil Pemilihan Wagubri ke Mendagri

Sabtu, 29 April 2017 07:26
Sejumlah Perusahaan Asal Sumbar Rambah Hutan Lindung di Kuansing

Jum’at, 28 April 2017 21:50
Baznas Kuansing Gelar Tablik Akbar Sosialisasi Zakat

Jum’at, 28 April 2017 21:41
Kawasan Restorasi Gambut,
Dewan Minta Penentuan Lahan Diserahkan ke Pemerintah Setempat


Jum’at, 28 April 2017 21:19
APBD 2017 Kuansing Disahkan Pekan Depan

Jum’at, 28 April 2017 20:31
Stand Utama Bocor, EO Dumai Expo 2017 Disebut Lepas Tangan

Jum’at, 28 April 2017 19:27
Wabup Meranti Ikuti Diklatpim di Jakarta

Jum’at, 28 April 2017 18:55
KPU Meranti Launching Rumah Pintar Pemilu



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 2 April 2013 06:44
Kemendagri Minta Pejabat Riau yang Dirugikan Mutasi Melapor

Kemendagri mencermati mutasi 304 pejabat di lingkungan Pemprov Riau. Jika ada yang merasa dirugikan, dipersilahkan melapor.

Riauterkini-JAKARTA- Terjadinya mutasi besar-besaran yang dilakukan Gubernur Riau HM Rusli Zainal menjelang akhir masa jabatannya, menuai pro dan kontra karena dinilai syarat dengan kepentingan. Namun, Kementerian Dalam Negeri mengingatkan Gubernur agar tak melakukan mutasi terhadap pejabat struktural menjadi fungsional atau menonjobkan seorang pejabat fungsional karena itu tidak diperbolehkan.

Kepastian ini ditegaskan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Politik, Hukum dan Hubungan antar Kelembagaan Kemendagri Raydonnyzar Moenek kepada riauterkini, Kamis (1/4/13) di Jakarta menanggapi adanya mutasi besar-besaran yang dilakukan Gubernur Riau HM Rusli Zainal terhadap pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemprov Riau.

"Melakukan mutasi sepanjang mengisi kekosongan, pensiun atau meninggal dunia itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan membuat seorang pejabat struktural menjadi pejabat fungsional atau menonjobkan seorang pejabat," kata Dony.

Dony mengatakan, bagi seorang pejabat struktural yang di mutasi menjadi pejabat fungsional. Kata Dony, pejabat yang bersangkutan bisa melakukan keberatan, karena hal tersebut tidak diperbolehkan dalam aturan perundang-undangan dengan merugikan PNS tersebut.

"Kalau memang dalam mutasi yang dilakukan gubernur, ada pejabat struktural menjadi pejabat fungsional dan merasa dirugikan dalam mutasi tersebut silakan melaporkan hal tersebut," kata Dony.

Lebih jauh Donny mengatakan yang dilarang dalam mutasi tersebut adalah jika mutasi jabatan itu merugikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pejabat yang sedang memegang jabatan. Kalau menonjobkan PNS atau memindahkan seseorang dari jabatan struktural ke fungsional itu memang tidak boleh.

"Sekarang ada apa tidak dalam pengangkatan pejabat yang dilakukan Gubernur Riau itu ada yang dinonjobkan atau dipindahkan ke fungsional. Kalau ada itu tidak boleh karena merugikan PNS dan mereka yang merasa dirugikan itu silakan melapor," sebutnya.***(jor)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
adi ridho fadilah
Mutasi dalam jabatan pemprov wajar dilakukan dan itu lumrah di dunia kepegawaian,, jika dibandingkan dg kota dan beberapa kabupaten, ini jauh lebih baik,, karena menurut crita2 di warung kopi tidak ada yang non job.

adi ridho fadilah
Mutasi dalam jabatan pemprov wajar dilakukan dan itu lumrah di dunia kepegawaian,, jika dibandingkan dg kota dan beberapa kabupaten, ini jauh lebih baik,, karena menurut crita2 di warung kopi tidak ada yang non job.

Ingin Ikut aja
Non JOb!!!!!... Berlaku untuk riau aja hal tersebut Pak? daerah lain gimana??? sebab sudah menjadi rahasia umum hal itu terjadi apalagi setelah pelantikan kepala daerah....KOk disuruh melapor Pak???? apa maksudnya ya???

indak razaki
percayalah wahai para pejabat bah sekecil apapun rezeki kita itu ALLAH YANG MAHA KUASA yang mengatur jadi kalau banyak proyek yang belum terlaksanakan janganlah engkau pikirkan sebab rezeki seseorang itu tidak akan pernah tertukar dan ALLAH yang meng

Pejabat Riau
mutasi kali ini betul2 tidak ada masalah, hanya saja kok masih ada usia 58 lebih tidak dipensiunkan, tolong dilakukan mutasi sekali lagi pak gubri. kita ingin yg muda2 bisa membawa riau baru, karna kalau udah lebih 58 th itu tidak efektif dan tidak

Bagaimana membereskan benang kusut di Riau?


bujang lapok
kerang 12 ribu sekarang sekilo...kalau ndak beli, pegi lah ke pasa jondol..tpi klau pasa sail 14 ribu sekilo..

ridwan saidi
Om reymon kemendagri.kami baik2 aja tak ada masalah dg pelantikan, kami enjoy2 aja, wong ngisi yg kosong promosi saja, yg sirik tu riauterkini saja

marwah riau
seharusnya kemendagri membatalkan demi hukum mutasi yg dilakukan oleh seorang tersangka koruptor, mendagri sendiri tdk berdaya thdp sepak terjang RZ sang koruptor riau, apalagi pejabat yg dinonjobkan, apakah bisa dikembalikan jabatannya atau apakah d


Berita Sosial lainnya..........
- Geyar Dirgantara di Lanud Roesmin Nurjadin,
Masyarakat Diajak Saksikan Beragam Atraksi dan Berkesempatan Naik Helikopter

- Baznas Kuansing Gelar Tablik Akbar Sosialisasi Zakat
- Stand Utama Bocor, EO Dumai Expo 2017 Disebut Lepas Tangan
- Wabup Meranti Ikuti Diklatpim di Jakarta
- Satu Kabag dan Dua Kapolsek di Rohil Disertijab
- Bersifat Terbuka, AMSI Bukan Bagian dari AJI
- Nakhodai PGRI Rohul, Adolf Bastian Upayakan Sejahterakan Nasib Guru


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.80.54.2
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com