Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Kamis, 19 Oktober 2017 22:10
Tersulut Api Pembakaran Arang,
Tubuh Karyawati Salon di Labuh Baru Barat Pekanbaru Hangus Terbakar


Kamis, 19 Oktober 2017 20:38
Tolak PHK Buruh HTI, K-SPSI Riau Rencanakan Demo Pekan Depan

Kamis, 19 Oktober 2017 20:27
Jaksa Langsung Banding,
Tiga Oknum Lurah Pemalsu Surat Tanah Divonis 10 Bulan Penjara


Kamis, 19 Oktober 2017 19:49
Nursyafry Tanjung Pimpin REI Riau Periode 2017-2020

Kamis, 19 Oktober 2017 19:42
Berangkat Desember 2017,
Bripka Totok Terima Hadiah Umroh dari Kapolda Riau


Kamis, 19 Oktober 2017 19:38
Hanya Membayar Iuran Rp12.500 Perbulan,
Seluruh Kades dan Perangkat Desa se Kuansing Dijamin Kesehatannya


Kamis, 19 Oktober 2017 19:35
Limbah Cemari Sungai,
Pemkab Rohul Tutup Sementara Operasional PKS PT EMA‎ di Kepenuhan


Kamis, 19 Oktober 2017 19:31
Razia di Rumbai,
Puluhan Kendaraan Berknalpot Racing dan Berlampu Strobo Ditilang


Kamis, 19 Oktober 2017 17:28
‎Sekda Rohul Lantik 183 Pejabat Eselon II, III dan IV

Kamis, 19 Oktober 2017 17:25
Terjerat Perkara Korupsi,
Plt Kadishub Dumai Prihatin Terkait Kasus Anggotanya


loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Jum’at, 22 Maret 2013 08:10
Jaga Netralitas PNS di Pilkada,
Mendagri Larang Gubri Lakukan Mutasi Pejabat


Gubenur Riau M Rusli Zainal sudah tidak boleh lagi melakukan mutasi pejabat. Aturan membatasi mutasi bisa dilakukan maksimal 6 bulan sebelum pelaksanaan Pilkada.

Riauterkini-JAKARTA– Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Provinsi Riau yang tinggal enam bulan lagi. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan, agar gubernur, bupati maupun walikota tidak melakukan mutasi untuk pejabat stuktural menjelang penyelenggaraan pemilihan gubernur Riau.

Pegasan ini disampaikan Staf Ahli Mendagri Bidang Politik, Hukum dan Hubungan Antar Kelembagaan, Kemendagri Raydonnyzar Moenek di Jakarta, Kamis (21/3/13) menanggapi adanya wacana bergulirnya mutasi para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

"Untuk menjaga netralitas, profesionalisme, kelangsungan karier bagi para pejabat di daerah, gubernur, bupati dan walikota tidak diperkenankan melakukan mutasi jabatan bagi para pejabat enam bulan sebelum Pilkada," kata Dony.

Dijelaskan Dony, enam bulan yang dimaksud itu bukan terhitung sebelum berakhirnya jabatan kepala daerah, tetapi menjelang penyelenggaraan Pemilukada. Dony mencontohkan, jika Pemilukada Riau berlangsung 4 September mendatang, maka Gubernur Riau tidak diperkenankan lagi melakukan mutasi pejabat struktural, sebab waktunya kurang dari enam bulan.

"Jadi enam bulan yang dimaksud itu bukan terhitung sebelum berakhirnya jabatan kepala daerah, tetapi menjelang penyelenggaraan Pemilukada. Kecuali mutasi yang dilakukan untuk mengisi jabatan yang kosong, maka gubernur diperbolehkan. Misalnya pejabat yang memasuki masa pensiun, meninggal dunia, dan pejabat yang sedang tersangkut masalah pidana korupsi yang berhubungan dengan jabatan," sebut Donny.

Larangan tersersebut menurut Donny, telah tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 800/5335/SJ tertanggal 27 Desember 2012 tentang Larangan Mutasi Menjelang Pemilukada yang langsung ditandatangani Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Lebih jauh kata Dony, Surat Edaran tersebut, tidak muncul begitu saja tanpa ada pertimbangan dan landasan hukumnya. Tetapi merupakan turunan, merujuk pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP). Seperti UU No 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawain atas perubahan UU No 8 tahun 1974, dan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Kemudian tambahnya, PP No 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, dan PP Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. "Jadi inti dari maksud dan tujuan Surat Edaran itu, adalah bagian yang tidak terpisahakan dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas," ungkap Donny.***(jor)



loading...

Berita Sosial lainnya..........
- Berangkat Desember 2017,
Bripka Totok Terima Hadiah Umroh dari Kapolda Riau

- ‎Sekda Rohul Lantik 183 Pejabat Eselon II, III dan IV
- Terjerat Perkara Korupsi,
Plt Kadishub Dumai Prihatin Terkait Kasus Anggotanya

- Gubri Hadiri Kenduri Melayu 2017 di Bengkalis
- Waktu Mempet, Proyek Overlay Sultan Syarif Kasim Dumai Belum Jelas
- Bupati Minta Pemuda Bengkalis Tidak Malu Berprofesi Petani
- KLHK Cabut Izin RAPP, Gelombang PHK 16.000 Hantui Riau


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.162.105.241
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com