Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 15 Desember 2017 20:14
Kades Sudah tidak Beraktivitas,
Plt Bupati Rohul Janji Selesaikan Sengketa Lima Desa


Jum’at, 15 Desember 2017 18:41
Gubri dan Kasad Hadiri Puncak Peringatan HJK TNI AD ke-72

Jum’at, 15 Desember 2017 16:58
Ahad, Ayo Makan Ikan di Lapangan Tugu Bengkalis

Jum’at, 15 Desember 2017 16:54
BC Bengkalis Naik Tingkat dari Pratama ke Madya

Jum’at, 15 Desember 2017 16:16
Idana, Penyandang Disabilitas Asal Rohul Terima Kaki Palsu di Hari Juang Kartika

Jum’at, 15 Desember 2017 16:09
Daftar XL Prioritas di Penghujung 2017, Nikmati Diskon 50 Persen SEpanjang 2018

Jum’at, 15 Desember 2017 15:55
Lakukan Perampokan dan Pencabulan, Pengangguran di Duri Ini Dicokok Polisi

Jum’at, 15 Desember 2017 15:49
Tanoto Foundation dan RAPP Gelar Kampanye Membaca di Dua Kabupaten

Jum’at, 15 Desember 2017 15:14
Legislator DPRD Riau Ini Mediasi Warga Tapung Pencela Ustadz Abdul Somad

Jum’at, 15 Desember 2017 13:56
Terdakwa Korupsi Dana Anggaran Bappeda Rohil Minta Keringanan Hukuman, JPU Tetap Pada Dakwaan

loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Jum’at, 22 Maret 2013 08:10
Jaga Netralitas PNS di Pilkada,
Mendagri Larang Gubri Lakukan Mutasi Pejabat


Gubenur Riau M Rusli Zainal sudah tidak boleh lagi melakukan mutasi pejabat. Aturan membatasi mutasi bisa dilakukan maksimal 6 bulan sebelum pelaksanaan Pilkada.

Riauterkini-JAKARTA– Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Provinsi Riau yang tinggal enam bulan lagi. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan, agar gubernur, bupati maupun walikota tidak melakukan mutasi untuk pejabat stuktural menjelang penyelenggaraan pemilihan gubernur Riau.

Pegasan ini disampaikan Staf Ahli Mendagri Bidang Politik, Hukum dan Hubungan Antar Kelembagaan, Kemendagri Raydonnyzar Moenek di Jakarta, Kamis (21/3/13) menanggapi adanya wacana bergulirnya mutasi para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

"Untuk menjaga netralitas, profesionalisme, kelangsungan karier bagi para pejabat di daerah, gubernur, bupati dan walikota tidak diperkenankan melakukan mutasi jabatan bagi para pejabat enam bulan sebelum Pilkada," kata Dony.

Dijelaskan Dony, enam bulan yang dimaksud itu bukan terhitung sebelum berakhirnya jabatan kepala daerah, tetapi menjelang penyelenggaraan Pemilukada. Dony mencontohkan, jika Pemilukada Riau berlangsung 4 September mendatang, maka Gubernur Riau tidak diperkenankan lagi melakukan mutasi pejabat struktural, sebab waktunya kurang dari enam bulan.

"Jadi enam bulan yang dimaksud itu bukan terhitung sebelum berakhirnya jabatan kepala daerah, tetapi menjelang penyelenggaraan Pemilukada. Kecuali mutasi yang dilakukan untuk mengisi jabatan yang kosong, maka gubernur diperbolehkan. Misalnya pejabat yang memasuki masa pensiun, meninggal dunia, dan pejabat yang sedang tersangkut masalah pidana korupsi yang berhubungan dengan jabatan," sebut Donny.

Larangan tersersebut menurut Donny, telah tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 800/5335/SJ tertanggal 27 Desember 2012 tentang Larangan Mutasi Menjelang Pemilukada yang langsung ditandatangani Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Lebih jauh kata Dony, Surat Edaran tersebut, tidak muncul begitu saja tanpa ada pertimbangan dan landasan hukumnya. Tetapi merupakan turunan, merujuk pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP). Seperti UU No 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawain atas perubahan UU No 8 tahun 1974, dan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Kemudian tambahnya, PP No 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, dan PP Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. "Jadi inti dari maksud dan tujuan Surat Edaran itu, adalah bagian yang tidak terpisahakan dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas," ungkap Donny.***(jor)



Berita Sosial lainnya..........
- Kades Sudah tidak Beraktivitas,
Plt Bupati Rohul Janji Selesaikan Sengketa Lima Desa

- Gubri dan Kasad Hadiri Puncak Peringatan HJK TNI AD ke-72
- Ahad, Ayo Makan Ikan di Lapangan Tugu Bengkalis
- BC Bengkalis Naik Tingkat dari Pratama ke Madya
- Idana, Penyandang Disabilitas Asal Rohul Terima Kaki Palsu di Hari Juang Kartika
- Innalillahi Wainnalillahi Rojiun, Ayah Bupati Rohul Suparman Wafat
- Dugaan Korupsi Dermaga Sungai Tohor Barat,
Mangkir, Kejari Bakal Ajukan Surat Pencekalan Mantan Kadishub Meranti

- Jadi 'Sarang Hantu', Dewan Datangi Ambulan Tua Milik Pemkab Bengkalis di Duri
- Waka DPRD Dumai Masih Komit Bangun Lingkungan Dapilnya
- Upaya Meningkatkan PAD, Bapenda Rohul Mutakhirkan NJOP
- Berkunjung ke RAPP, Duta Besar Kanada Borong Kerajinan Tenun dan Batik Riau
- BPBP Siapkan Rp 400 Miliar untuk Replanting Sawit
- Sambut Hari Ibu, IWARA RAPP Adakan Seminar KDRT
- Evaluasi Akreditasi, Dirjen Badilum MA RI Tinjau PN Bengkalis
- Wakil Bupati Kuansing 'Sentil' Dinas Pertanian dan Pariwisata
- Percepatan Menuju Smart City Madani,
Walikota Pekanbaru Evaluasi Seluruh OPD

- Dukung Dakwah Fitrah Madani,
PKK dan BKMT Meranti Serahkan Bantuan untuk Kaum Du'afa dan Mu'alaf

- Beri Pengobatan Gratis,
Wabup Meranti dan Tim Dokter Spesialis Sambangi Rumah Pasien

- Batal Tampil di Kuansing,
Gubri Undang Penari SMPN 4 Kuantan Mudik ke Pekanbaru Isi Acara Malam Tahun Baru

- Diserahkan MenPAN RB,
Polresta Pekanbaru Dapat Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.147.40.153
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com