Untitled Document
Kamis, 7 Zulhijjah 1435 H |
Home > Sosial>>

Berita Terhangat...
Kamis, 2 Oktober 2014 19:08
Anggota DPRD Riau Mengeluh Belum Dapat Safari dan Mobdin

Kamis, 2 Oktober 2014 17:28
Dinkes Rohul Larang Puskesmas Asal Rujuk Pasien

Kamis, 2 Oktober 2014 17:01
Korban Tabrak Lari, Staf TU SMPN 6 Mandau Tewas Mengenaskan

Kamis, 2 Oktober 2014 16:58
Dosennya Tersandung Kasus Korupsi,
UR Menunggu Perkembangan Hukumnya


Kamis, 2 Oktober 2014 16:54
AKBP Pitoyo Komit Berantas Korupsi di Kabupten Rohul

Kamis, 2 Oktober 2014 16:53
Diperketat, Program PPIDK Pelalawan Belum Berjalan

Kamis, 2 Oktober 2014 16:50
Masyarakat Desak Poda Riau Tuntaskan Dugaan Korupsi Bansos di Bengkalis



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 22 Maret 2013 08:10
Jaga Netralitas PNS di Pilkada,
Mendagri Larang Gubri Lakukan Mutasi Pejabat


Gubenur Riau M Rusli Zainal sudah tidak boleh lagi melakukan mutasi pejabat. Aturan membatasi mutasi bisa dilakukan maksimal 6 bulan sebelum pelaksanaan Pilkada.

Riauterkini-JAKARTA– Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Provinsi Riau yang tinggal enam bulan lagi. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan, agar gubernur, bupati maupun walikota tidak melakukan mutasi untuk pejabat stuktural menjelang penyelenggaraan pemilihan gubernur Riau.

Pegasan ini disampaikan Staf Ahli Mendagri Bidang Politik, Hukum dan Hubungan Antar Kelembagaan, Kemendagri Raydonnyzar Moenek di Jakarta, Kamis (21/3/13) menanggapi adanya wacana bergulirnya mutasi para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

"Untuk menjaga netralitas, profesionalisme, kelangsungan karier bagi para pejabat di daerah, gubernur, bupati dan walikota tidak diperkenankan melakukan mutasi jabatan bagi para pejabat enam bulan sebelum Pilkada," kata Dony.

Dijelaskan Dony, enam bulan yang dimaksud itu bukan terhitung sebelum berakhirnya jabatan kepala daerah, tetapi menjelang penyelenggaraan Pemilukada. Dony mencontohkan, jika Pemilukada Riau berlangsung 4 September mendatang, maka Gubernur Riau tidak diperkenankan lagi melakukan mutasi pejabat struktural, sebab waktunya kurang dari enam bulan.

"Jadi enam bulan yang dimaksud itu bukan terhitung sebelum berakhirnya jabatan kepala daerah, tetapi menjelang penyelenggaraan Pemilukada. Kecuali mutasi yang dilakukan untuk mengisi jabatan yang kosong, maka gubernur diperbolehkan. Misalnya pejabat yang memasuki masa pensiun, meninggal dunia, dan pejabat yang sedang tersangkut masalah pidana korupsi yang berhubungan dengan jabatan," sebut Donny.

Larangan tersersebut menurut Donny, telah tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 800/5335/SJ tertanggal 27 Desember 2012 tentang Larangan Mutasi Menjelang Pemilukada yang langsung ditandatangani Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Lebih jauh kata Dony, Surat Edaran tersebut, tidak muncul begitu saja tanpa ada pertimbangan dan landasan hukumnya. Tetapi merupakan turunan, merujuk pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP). Seperti UU No 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawain atas perubahan UU No 8 tahun 1974, dan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Kemudian tambahnya, PP No 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, dan PP Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. "Jadi inti dari maksud dan tujuan Surat Edaran itu, adalah bagian yang tidak terpisahakan dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas," ungkap Donny.***(jor)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Raja Zalim
Banyak betulah ota kalian apa tak sadar kalian sudah pusing kepalaku memikirkan ulah si syarifah itu membuat rumah mewah sebanyaknya??? Untung bini tuo den bongak indak mintaq carai jo den!

Bang Jhoni
Siapa bilang istri raja zalim cuma dua org? Lihat saja sebentar lagi akan terkuak, sampai persoalan dia seluingkuh dengan oknum pengacara! Tunggu tanggal mainnya masyarakat riau akan mengetahui sepak terjang kezaliman manusia munafik yang suaranya se

Dirjen Perhubungan
Lantak ajolah.... Bengak ajonyo tu, apo pulak halnyo diributkan!!! Jaman sekarang mano ado kendaraan betimbang2 lagi? Seharusnyo jalan dan jembatan yg diperkuat jangan sebaliknyo pulak, dasar aktivis b.ebal

aktivis
kalau seluruh perangkat uptd timbangan itu perlu di ganti bos...baca perda 07 thn 2005 dan SE dirjen perhubungan no 01

aida RZ
bang aku dah ga tahan kau gadaikan aku dengan BS....sudahlah bang septina kau biarkan berkeliaran sedangkan aku kau jual....


Berita Sosial lainnya ..........
- Diperketat, Program PPIDK Pelalawan Belum Berjalan
- Progres Kerja Minus,
Disparpora Siak Surati Kontraktor Pembangunan Taman Burung

- Idul Adha, 244 Tempat di Pekanbaru Digunakan untuk Salat Id
- Didukung Pemkab, Inhil Akan Jadi Tuan Rumah Peringatan HPN 2015
- Jelang HUT ke-15 Rohul, Pegawai Wajib Pakai Busana Melayu
- Jika Temukan Raskin Berkutu, Warga Pekanbaru Diminta Melapor
- Asisten III Rohil Buka Sosialisasi PTP2A


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 23.20.28.193
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com