Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Jum’at, 4 September 2015 21:27


Jum’at, 4 September 2015 20:42
Danramil Kecamatan Pangkalan Kuras, Pelalawan Pimpin Padamkan Karhutlah

Jum’at, 4 September 2015 19:04
Dewan Sebut Karhutlah di Riau Banyak Dilakukan Orang Luar

Jum’at, 4 September 2015 18:48
Pilkada Rohul, Panwas Mulai Menertibkan APK Tiga Paslon

Jum’at, 4 September 2015 18:44
RAPP Bagikan 2.000 Masker di Pulau Padang

Jum’at, 4 September 2015 18:19
Cabuli IRT, Karyawan PT. KUS Rohul Dilaporkan ke Polisi

Jum’at, 4 September 2015 17:29
Karhutla Makin Parah, Presiden Joko Widodo Berencana Datang di Riau



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 20 Desember 2012 19:35
Akhirnya, 2 Kecamatan dan 38 Desa Rohil Masuk Kode Wilayah Adminitrasi Pemerintah

Setelah sempat marak menjadi pemberitaan media massa, akhirnya 2 kecamatan dan 38 desa di Rokan Hilir masuk kode wilayah administrasi pemerintah.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Karena diberitakan media massa, semua kecamatan dan kepenghuluan di Rohil akhirnya masuk Kode dan Wilayah Administrasi Pemerintah di Kemendagri. Sebelumnya, dua kecamatan (Pekaitan dan Kubu Babussalam, red) dan 38 kepenghuluan tidak termasuk.

Tidak masuknya dalam data rekap dua kecamatan dan 38 kepenghuluan tersebut pada awalnya sempat membuat pihak KPU Rohil gelisah, karena imbas dari tidak masuknya kecamatan dan kepenghuluan itu akan mengganggu proses pemilu disana.

Karena KPU Pusat mengambil data berdasarkan Permendagri Nomor 66 Tahun 2011 tentang Kode dan Wilayah Administrasi Pemerintah, dan dari dasar itu, hanya 13 kecamatan dan 144 desa/kelurahan yang terdata, sedangkan saat ini kecamatan yang ada di Rohil 15 kecamatan, dan desa/kelurahan 182

“Alhamdulillah, kemaren berkat mas media jugalah ya, media-media masa. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih ya, karena isu ini diangkat, berita ini diangkat, akhirnya memang, waktu itu langsung ditangani Asisten I,” kata Agus Salim Ketua Pokja Verifikasi KPU Rohil Rabu (19/12/12) sore dikantornya.

Karena pemberitaan tersebut, Asisten I Wan Rusli memintanya untuk hadir ke kantor bupati menerangkan kondisi sebenarnya. “Pak Wan Rusli, saya diminta hadir, ke kantor bupati menerangkan segala macam, akhirnya saya jelaskan, dia berangkat ke pusat untuk perbaiki itu. Alhamdulillah sekarang, sudah bagus,” katanya bersyukur.

Sehingga partai politik dimintanya tidak cemas lagi. “Ndak perlu cemas, terutama kita, kalau partai masih-masih apa, kita, banyak hal menyangkut kesitu, termasuk juga tentang penyelenggara, anggaran segala macam, yang menyangkut kepada itu kan,” ulasnya.

Bahkan jika tidak diselesaikan, verifikasi yang dilakukan KPU Rohil katanya juga akan terkendala. “Misalkan tidak diselesaikan dengan baik, banyak fakor, termasuk juga verifikasi, verifikasi ini akan jadi sebuah kendala, misalkan itu tidak disahkan secara resmi,” tambahnya.

Pihaknya mendengar, akan keluar regulasi resmi untuk memperbaiki itu. “Kalau saya dengar dari Dinas Kependudukan dan Kesbangpol, akan keluar semacam yang resmi betullah,” katanya.

Persoalan itu katanya tidak menimpa Rohil saja, tetapi juga dialami sejumlah kabupaten/kota di Indoenesia. “Mendagri sudah tahu persoalannnya, KPU Pusat sudah tahu persoalannya, saya kira mereka akan menyelesaikan dengan baik, karena itu memang menyangkut banyak hal, anggaran pusat segala macam kan,” katanya.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya..........
- Danramil Kecamatan Pangkalan Kuras, Pelalawan Pimpin Padamkan Karhutlah
- RAPP Bagikan 2.000 Masker di Pulau Padang
- Karhutla Makin Parah, Presiden Joko Widodo Berencana Datang di Riau
- Hanya 50 Persen Terdaftar JKN,
BPJS Kesehatan Imbau PPNPN di Riau Mendaftar

- ‎1.300 TKA Cina Akan Eksodus ke Bengkalis?
- ‎Mundur, Direktur RSUD Bengkalis Dijabat Plt
- Riau Masih "PD" dengan Status Siaga Darurat


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.196.247.143
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com