Untitled Document
Rabu, 7 Rabiul Akhir 1436 H |
Home > Sosial>>

Berita Terhangat...
Rabu, 28 Januari 2015 13:24
Tunggu Juklak DPP, DPC Gerindra Meranti Belum Jaring Balonbup

Rabu, 28 Januari 2015 12:46
Selewengkan Dana Bantuan Masyarakat, Ketua UPK di Rohul Segera Diadili

Rabu, 28 Januari 2015 12:38
Tubuh Dicat Merah,
Aktivis FSM Desak PT IKS Kembalikan Lahan Warga yang Diserobot


Rabu, 28 Januari 2015 11:42
Suap Pembahasan RAPBD Riau Tahun 2015,
Sekdaprov Riau Diperiksa Untuk Tersangka Gubri Nonaktif Annas Maamun


Rabu, 28 Januari 2015 11:38
Dewan Dikagetkan Ada Karaoke di Pasar Kodim Pekanbaru

Rabu, 28 Januari 2015 11:20
Bupati Kepulauan Meranti Tutup STQ Desa Banglas 2015

Rabu, 28 Januari 2015 11:14
Marak Terjadi Ilog,
DPRD Meranti Harap Hasil Hutan Bisa Jadi Pendapatan Daerah




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 28 Nopember 2012 07:40
Permendagri Persulit Syarat Penyaluran Dana Hibah dan Bansos

Kini tidak mudah mendapatkan dana hibah ataupun Bansos dari Pemprov Riau. Pasalnya, regulasi Mendagri memuat sejumlah syarat yang sulit dipenuhi.

Riauterkini-PEKANBARU- Seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana hibah dan Bansos yang berasal dari APBD cukup menyulitkan bagi yang ingin mendapatkan dan Hibah. Hal ini diakui Kepala Biro Kesra Setdaprov Riau Edi Satri, dimana harus memenuhi sejumlah syarat sehingga yang mengajukan Hibah merasa kesulitan.

"Kita akui syarat pemberian dana hibah ini sangat sulit berdasarkan laporan dari yang mengajukan dana Hibah," kata Edi Satri kepada riauterkini, Selasa (27/11/12) di Kantor Gubernur Riau.

Dia mengakui, persyaratan ini mulai berlaku tahun 2012 ini. Katanya, kalau sebelumnya pencairan dana Hibah itu cukup mudah, tapi dengan berlakunya Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bansos yang berasal dari APBD cukup menyulitkan bagi yang mengajukan dana Hibah.

"Dan salah satu yang menjadi masalah adalah ketika si penerima dana Hibah berdomisili di daerah terpencil, mereka harus diharuskan membuka rekening rumah ibadah tersebut. Dan bukan itu saja, para ketua dan sekretaris pengurus rumah ibadah karus menanda tangai kwitansi dana Hibah yang akan dicairkan ke sini," sebutnya.

Edi Satria menambahkan, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menerima dana Hibah di Biro Kesra Setdaprov Riau yang nilai nominalnya di bawah Rp 100 juta. Di antaranya, mengajukan propasol pencairan dana yang ditanda tangani ketua, sekeretsi pengurus rumah ibadah, diketahui paling tidak RT setempat, Susunan pengurus dalam proposal, foto kopi KTP ketua, bendahara dan sekretaris pengurus, surat tanah, renening Bank.

"Disampaing itu ada syarat lain dari Pemprov Riau, seperti ; Surat pernyataan tanggung jawab penerima Hibah, surat tanggung jawab penggunaan dana, menyampaikan laporan tidak ada konflik kepengurusan, fakta integritas penerima Hibah, surat pernyataan kelengkapan dokumen, dan perjanjian belanja Hibah antara pemerintah dengan ketua rumah ibadah," terangnya.

Lebih lanjut Edi Satri menyebutkan, selama ini pihaknya tidak pernah mempersulit pengajuan dan pencairan dana Hibah. Hanya saja pemprov harus mematuhi aturan hukum dan sistem yang berlaku di dalam peratutan perundang-undangan.

"Jadi selama ini kita bukan mempersulit pengajuan dan pencairan dana Hibah, tapi syarat dan ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan seperti itu," ungkapnya.***(jor)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
mahasiswa inhu di jogja
saya tidak tau rinci masalah itu,tetapi memang berita yang saya dengar dari pemerintahan riau dan inhu memang seperti itu adanya. Mulai dari kasus PON, korupsi korupsi berjamaah, dll. Masih banyak yang tidak sekolah,butuh dana usaha,butuh dana pengob


Berita Sosial lainnya ..........
- Bupati Kepulauan Meranti Tutup STQ Desa Banglas 2015
- Bupati Meranti Ajak Umat Kristiani Jaga Kerukunan Beragama
- BNK Dumai Sidak Narkoba ke PT SDS
- Tuntaskan Tanah Konsesi,
TPTM B2T Dumai Temui Komisi III DPR RI

- Kemenpan-RB Janji Carikan Solusi untuk Honorer K2 yang Gagal Tes
- Bupati Meranti Berharap Bidan Semakin Profesional Melayani Masyarakat
- Peredaran Apel AS ,
Disperindag Pekanbaru Belum Turunkan Tim ke Kelapangan



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.211.76.100
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com