Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 24 Agustus 2016 09:30
Gubri Jemput dan Lepas Keberangkatan Jenazah Pratu Wahyudi

Rabu, 24 Agustus 2016 06:52
Delapan Fitur Handal yang Bikin Suzuki SX4 Cross Memang Istimewa

Rabu, 24 Agustus 2016 06:49
Plt Bupati Rohul dan Dandim 0313/KPR Tinjau Pemadaman Karlahut di Bonai Darussalam

Rabu, 24 Agustus 2016 06:48
Dewan Minta Bupati Mursini Bertindak Tegas pada Kegiatan PETI

Selasa, 23 Agustus 2016 20:54
Sempena Hari Koperasi,
‎Pameran Produk UKM di Bengkalis Sepi Pengunjung


Selasa, 23 Agustus 2016 20:43
Pratu Wahyudi Dikebumikan di Magetan, Jawa Timur

Selasa, 23 Agustus 2016 20:37
"Gondola" Putus, Tiga Pekerja Pembangunan PLTUSungai Beringin, Inhil Luka-Luka



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 28 Nopember 2012 07:40
Permendagri Persulit Syarat Penyaluran Dana Hibah dan Bansos

Kini tidak mudah mendapatkan dana hibah ataupun Bansos dari Pemprov Riau. Pasalnya, regulasi Mendagri memuat sejumlah syarat yang sulit dipenuhi.

Riauterkini-PEKANBARU- Seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana hibah dan Bansos yang berasal dari APBD cukup menyulitkan bagi yang ingin mendapatkan dan Hibah. Hal ini diakui Kepala Biro Kesra Setdaprov Riau Edi Satri, dimana harus memenuhi sejumlah syarat sehingga yang mengajukan Hibah merasa kesulitan.

"Kita akui syarat pemberian dana hibah ini sangat sulit berdasarkan laporan dari yang mengajukan dana Hibah," kata Edi Satri kepada riauterkini, Selasa (27/11/12) di Kantor Gubernur Riau.

Dia mengakui, persyaratan ini mulai berlaku tahun 2012 ini. Katanya, kalau sebelumnya pencairan dana Hibah itu cukup mudah, tapi dengan berlakunya Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bansos yang berasal dari APBD cukup menyulitkan bagi yang mengajukan dana Hibah.

"Dan salah satu yang menjadi masalah adalah ketika si penerima dana Hibah berdomisili di daerah terpencil, mereka harus diharuskan membuka rekening rumah ibadah tersebut. Dan bukan itu saja, para ketua dan sekretaris pengurus rumah ibadah karus menanda tangai kwitansi dana Hibah yang akan dicairkan ke sini," sebutnya.

Edi Satria menambahkan, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menerima dana Hibah di Biro Kesra Setdaprov Riau yang nilai nominalnya di bawah Rp 100 juta. Di antaranya, mengajukan propasol pencairan dana yang ditanda tangani ketua, sekeretsi pengurus rumah ibadah, diketahui paling tidak RT setempat, Susunan pengurus dalam proposal, foto kopi KTP ketua, bendahara dan sekretaris pengurus, surat tanah, renening Bank.

"Disampaing itu ada syarat lain dari Pemprov Riau, seperti ; Surat pernyataan tanggung jawab penerima Hibah, surat tanggung jawab penggunaan dana, menyampaikan laporan tidak ada konflik kepengurusan, fakta integritas penerima Hibah, surat pernyataan kelengkapan dokumen, dan perjanjian belanja Hibah antara pemerintah dengan ketua rumah ibadah," terangnya.

Lebih lanjut Edi Satri menyebutkan, selama ini pihaknya tidak pernah mempersulit pengajuan dan pencairan dana Hibah. Hanya saja pemprov harus mematuhi aturan hukum dan sistem yang berlaku di dalam peratutan perundang-undangan.

"Jadi selama ini kita bukan mempersulit pengajuan dan pencairan dana Hibah, tapi syarat dan ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan seperti itu," ungkapnya.***(jor)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
mahasiswa inhu di jogja
saya tidak tau rinci masalah itu,tetapi memang berita yang saya dengar dari pemerintahan riau dan inhu memang seperti itu adanya. Mulai dari kasus PON, korupsi korupsi berjamaah, dll. Masih banyak yang tidak sekolah,butuh dana usaha,butuh dana pengob


Berita Sosial lainnya..........
- Gubri Jemput dan Lepas Keberangkatan Jenazah Pratu Wahyudi
- Sempena Hari Koperasi,
‎Pameran Produk UKM di Bengkalis Sepi Pengunjung

- Pratu Wahyudi Dikebumikan di Magetan, Jawa Timur
- "Gondola" Putus, Tiga Pekerja Pembangunan PLTUSungai Beringin, Inhil Luka-Luka
- Walikota: Panwas Kecamatan diminta Netral Kawal Pilwako Pekanbaru 2017
- Menyesuaikan Jadwal MTQ Kabupaten,
PORKAB II Pelalawan Ditunda 15 September

- Perekaman e-KTP Pekanbaru,
Tak Punya KK, Harus Ada Pengantar RT/RW dan Kelurahan



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 23.20.12.34
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com