Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Rabu, 26 Juli 2017 22:40
Hot Spot Terus Meningkat, Riau dan Empat Provinsi Tetapkan Siaga Darurat Karhutla

Rabu, 26 Juli 2017 22:32
Bupati Buka Jambore Kader PKK 2017

Rabu, 26 Juli 2017 21:21
Program Lentera Solusi Atasi Kekurangan Listrik di Siak

Rabu, 26 Juli 2017 20:49
Imigrasi Dumai Sebut Penyelundupan Warga Asing Terus Meningkat

Rabu, 26 Juli 2017 20:40
Polres Inhil Gelar Raker Analisa dan Evaluasi Semester I 2017

Rabu, 26 Juli 2017 19:55
Januari-Juli, 548 Ha Lahan di Riau Terbakar

Rabu, 26 Juli 2017 19:54
Cabuli Gadis Remaja, Seorang Wanita Lesbian di Pekanbaru Diciduk Polisi

Rabu, 26 Juli 2017 19:49
Peringatan HAN 2017,
Mahasiswa Riau dan Puskesmas Ajarkan Cara Sikat Gigi‎ ke Murid SD di Rohul


Rabu, 26 Juli 2017 19:45
Tersangka Kasus Penggelapan,
Pelantikan Syahrani Andrian sebagai Direktur BUMD di Dumai Dinilai Tak Etis


Rabu, 26 Juli 2017 19:36
Dirampok dan Ditusuk, Warga Rohul Kehilangan Uang Rp16 Juta



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Ahad, 30 September 2012 16:38
BMMR Tuntut Kemendagri Tambah Kuota Praja IPDN untuk Riau

Tahun ini jatah Riau untuk Praja IPDN hanya 100. Jumlah tersebut dinilai BMMR terlalu sedikit. Karena itu, Kemendagri didesak menambahnya.

Riauterkini-PEKANBARU- Barisan Muda Melayu Riau (BMMR) meminta kepada pemerintah pusat agar tahun ini bisa menambah jumlah quota bagi anak-anak Riau yang ingin melanjutkan studinya ke Ikatan Pemerintahan Dalam Negri (IPDN) yang terletak di Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

Hal ini dikatakan Syahril Abu Bakar, Ketua Dewan Penasehat BMMR ketika melakukan Konferensi PERS di Kedai Kopi Bukit Batu, Jl. Lembaga Pemasyarakatan, Pekanbaru, Ahad (30/9/12).

“Terkait penerimaan IPDN untuk Riau, tahun ini, Riau hanya mendapatkan jatah 100 orang saja. Jika dibandingkan dengan tingkat kebutuhan tenaga aparatur pemerintahan di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Riau saat ini, hal ini masih jauh dari kekurangan,” kata Syahril Abu Bakar.

Sambung Syahril Abu Bakar, “Sudahlah kita menjadi tuan rumah untuk kepentingan aparatur pemerintah di tingkat negara, masih saja quota untuk kita dibatasi oleh pusat dan sangat kita sayangkan dengan tindakan pusat yang seperti ini,” tegas Syahril Abu Bakar.

Untuk itu, kata Syahril Abu Bakar, “Kita minta keadilan ke pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri agar jumlah quota untuk Riau ditambah, minimal 50 lagi. Selain itu, kita menuntut pusat melalui Gubernur dan DPRD Riau terkait penambahan quota ini,” terang Ketua Dewan Harian Pimpinan LAM Riau Bidang Organisasi dan Kaderisasi ini.

“Ini sekaligus untuk memprediksi ketertinggalan Riau selama ini yang tidak pernah berimbang terutama dalam hal tenaga aparatur pemerintahan dan agar semua tenaga aparatur pemerintahan di Riau ini menjadi profesional di bidangnya masing-masing,” kata Syahril Abu Bakar.

Selain itu, “Kita ingin juga menempatkan orang-orang kita agar bisa duduk di Kemendagri sana, yang selama ini tidak ada dari kita. Sementara kalau dari provinsi lain, itu banyak sekali orangnya di Kemendagri sana,” terang Syahril Abu Bakar.

Diceritakan Syahril Abu Bakar, “Kalau kita mengkaji sejarah, dari awal berdirinya IPDN ini, Riau merupakan penyumbang terbanyak setiap tahunnya,” ujar alumni APDN tahun 1985 ini.

Jika quota penerimaan untuk Riau tidak ditambah pusat. “Maka kita akan segel kampus IPDN yang di Rohil itu dan kalau perlu, kita moratoritum seluruh anak Riau supaya tidak sekolah ke IPDN,” tegas Syahril Abu Bakar.

Ketika disinggung, dengan waktu yang lebih kurang tiga bulan lagi, apakah memungkinkan Kemendagri akan merespon hal ini. “Saya yakin, masih memungkinkanlah dengan waktu yang ada, apalagi kita dibantu oleh Pemrov Riau dan DPRD Riau,” ujar Syahril Abu Bakar.

“Intinya, kita mendesak pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri agar menambah jumlah quota penerimaan untuk Riau karena jumlah yang sekarang tidak berimbang dengan tingkat kebutuhan tenaga aparatur pemerintahan di Riau ini,” tutup Syahril Abu Bakar. ***(ary)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
moh.taufan sulawesi tengah kab.morowali
Mohon di pertimbangkan pelajaran yang di daerah perkota, an dan pelajaran kami di daerah tetpencil jauh dari kota.

ucok siantar
maju terus bang syahril.kami aja dari siantar dukung abang syaril.hidup SPSI.

Sitompul yang Tumpul
Redaksi : Nampaknya wartawan anda minim kali wawasannya, IPDN (menurut wartawan anda adalah Ikatan Pemerintahan Dalam Negeri. Tak nyaman bacanya. Saran : Tingkatkan wawasan wartawan awak tu yo...

putra %@!*
maju terus pak syahril..kami mendukungmu, jgn pedulikan yg ngaku PMR diatas..yg jelas dia (PMR) selalu jadi pengacau di riau ini..baik melalui media maupun dikehidupan nyata.. PMR..meramboslah kau dari muka bumi riau ini...benalu..penjilat..

praja
IPDN : Intitut Perampok Dana Negara jika isi praja IPDN adalah titipan pejabat tidak heranlah kita begitu berkuasa kerjanya identik sama orang tuanya. susah sekali memberantas korupsi karena di dalam saja sudah diajar bagaimana membuat birokrasi y

buat sdr pmr
maju terus sdr syaril abu bakar. buat sdr pmr ug namanya putra rroau pastilah banyak saudaranya diriau.

kocik
IPDN jatah untuk para pejabat jadi tak akan dapat do jatah buat yg lain. %@!* pun budak tu kalo dah pake memo selesai lah semua. kalo tak riau ini tak akan masuk 10 besar daerah terkorup. ini beritanya: JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi

tuah perawang
dari dua komentar teman**benar semua ,tapi perlu igat yg terpenting saat penerimaan siswa barunya harus transparan hingga masyarakat kelas bawah pun tahu karna IPDN ini bukan sekolah anak pejabat tapi melainkan sekolah anak**yang berkwalitas IGAT IT

pagi
merdeka!!

Pendukung Marwah Riau
Benar itu Bung Syahril. Selama ini, Riau terlalu lembek dalam memperjuangkan hak-haknya. Selama ini, pekerjaan kita ada hanya membuat orang lain senang saja. Kita bangun kampus IPDN dengan APBD Riau dan APBD Rokan Hilir. Seharusnya uang itu bisa digu

stuju
memang selama ini kita merasa tidak cukup dengan kuota tsb.... sepakat kita rakyat riau minta ke pemerintah pusat agar di tambahnya kuota siswa IPDN agar orang riau lebih banyak dipemerintahan daerah nya yg mengerti ilmu pemerintahan....

Peduli Pendidikan
kalau bisa pak untuk masuk I P D N ciptakan kuota utk org miskin Pak,...kalau masalah Jatah 100 itu memang sedikit, biasanya masuk seratus keluarnya lebih kurang segitu juga,...saran kami sebaiknya penerimaan perlu dikaji ulang sebab saat ini di per


loading...

Berita Sosial lainnya..........
- Polres Inhil Gelar Raker Analisa dan Evaluasi Semester I 2017
- Kejari Kampar Mediasi Pembebasan Lahan Tol Listrik Sumatera
- Said Zulkifli dan Agi Triyani Putri Bujang Dara Inhu 2017
- Jual Miras, Warung di Desa Aliantan Ditutup Warga Rohul
- Berjudi dan Narkoba, Iima Siswa di Pekanbaru Diamankan Satpol PP
- MUI Bengkalis Gelar Pelatihan Jaminan Sertifikat Halal
- Pasca Insiden Keracunan,
Pemo Pekanbaru Lakukan Pembinaan Karyawan Kimteng di Jalan Senapelan



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.224.109.48
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com