Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 24 Nopember 2017 07:07
Dua Pembawa 40 Kg Sabu dan 15 Ribu Butir Ekstasi di Siak Dituntut Hukuman Mati

Kamis, 23 Nopember 2017 22:26
Besok, Pemkab Kuansing Serahkan KUA-PPAS RAPBD 2018 ke Dewan

Kamis, 23 Nopember 2017 22:14
Ketua DPH LAMR Pekanbaru Ditabalkan Sebagai Datuk Amanah Adat

Kamis, 23 Nopember 2017 22:07
Bawa 40 Kg Sabu dan 15.000 Ekstasi,
Dua Pemuda di Siak Dituntut Hukuman Mati


Kamis, 23 Nopember 2017 21:44
Pilkades Usai, Wabup Halim Himbau Warga Desa Bersatu Kembali

Kamis, 23 Nopember 2017 20:33
Kadisdik Dinilai Langgar Aturan ASN,
PKC PMII Riau-Kepri Kirimkan Surat ke Menteri Pendidikan RI


Kamis, 23 Nopember 2017 19:05
Fokus Antisipasi Bencana, Pemko Segera Bentuk BPBD

Kamis, 23 Nopember 2017 18:33
Gubri Buka BBGRM di Bangkinang, Kampar

Kamis, 23 Nopember 2017 18:08
Memburu Satriandi, Polresta Pekanbaru Justru Menciduk Pecatan Polisi Membawa Sabu

Kamis, 23 Nopember 2017 17:16
Jalan Rusak Parah,
Warga Rupat Sindir DPRD dan Pemkab Bengkalis dengan Pohon Pisang


loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Ahad, 30 September 2012 16:38
BMMR Tuntut Kemendagri Tambah Kuota Praja IPDN untuk Riau

Tahun ini jatah Riau untuk Praja IPDN hanya 100. Jumlah tersebut dinilai BMMR terlalu sedikit. Karena itu, Kemendagri didesak menambahnya.

Riauterkini-PEKANBARU- Barisan Muda Melayu Riau (BMMR) meminta kepada pemerintah pusat agar tahun ini bisa menambah jumlah quota bagi anak-anak Riau yang ingin melanjutkan studinya ke Ikatan Pemerintahan Dalam Negri (IPDN) yang terletak di Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

Hal ini dikatakan Syahril Abu Bakar, Ketua Dewan Penasehat BMMR ketika melakukan Konferensi PERS di Kedai Kopi Bukit Batu, Jl. Lembaga Pemasyarakatan, Pekanbaru, Ahad (30/9/12).

“Terkait penerimaan IPDN untuk Riau, tahun ini, Riau hanya mendapatkan jatah 100 orang saja. Jika dibandingkan dengan tingkat kebutuhan tenaga aparatur pemerintahan di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Riau saat ini, hal ini masih jauh dari kekurangan,” kata Syahril Abu Bakar.

Sambung Syahril Abu Bakar, “Sudahlah kita menjadi tuan rumah untuk kepentingan aparatur pemerintah di tingkat negara, masih saja quota untuk kita dibatasi oleh pusat dan sangat kita sayangkan dengan tindakan pusat yang seperti ini,” tegas Syahril Abu Bakar.

Untuk itu, kata Syahril Abu Bakar, “Kita minta keadilan ke pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri agar jumlah quota untuk Riau ditambah, minimal 50 lagi. Selain itu, kita menuntut pusat melalui Gubernur dan DPRD Riau terkait penambahan quota ini,” terang Ketua Dewan Harian Pimpinan LAM Riau Bidang Organisasi dan Kaderisasi ini.

“Ini sekaligus untuk memprediksi ketertinggalan Riau selama ini yang tidak pernah berimbang terutama dalam hal tenaga aparatur pemerintahan dan agar semua tenaga aparatur pemerintahan di Riau ini menjadi profesional di bidangnya masing-masing,” kata Syahril Abu Bakar.

Selain itu, “Kita ingin juga menempatkan orang-orang kita agar bisa duduk di Kemendagri sana, yang selama ini tidak ada dari kita. Sementara kalau dari provinsi lain, itu banyak sekali orangnya di Kemendagri sana,” terang Syahril Abu Bakar.

Diceritakan Syahril Abu Bakar, “Kalau kita mengkaji sejarah, dari awal berdirinya IPDN ini, Riau merupakan penyumbang terbanyak setiap tahunnya,” ujar alumni APDN tahun 1985 ini.

Jika quota penerimaan untuk Riau tidak ditambah pusat. “Maka kita akan segel kampus IPDN yang di Rohil itu dan kalau perlu, kita moratoritum seluruh anak Riau supaya tidak sekolah ke IPDN,” tegas Syahril Abu Bakar.

Ketika disinggung, dengan waktu yang lebih kurang tiga bulan lagi, apakah memungkinkan Kemendagri akan merespon hal ini. “Saya yakin, masih memungkinkanlah dengan waktu yang ada, apalagi kita dibantu oleh Pemrov Riau dan DPRD Riau,” ujar Syahril Abu Bakar.

“Intinya, kita mendesak pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri agar menambah jumlah quota penerimaan untuk Riau karena jumlah yang sekarang tidak berimbang dengan tingkat kebutuhan tenaga aparatur pemerintahan di Riau ini,” tutup Syahril Abu Bakar. ***(ary)



Berita Sosial lainnya..........
- Ketua DPH LAMR Pekanbaru Ditabalkan Sebagai Datuk Amanah Adat
- Kadisdik Dinilai Langgar Aturan ASN,
PKC PMII Riau-Kepri Kirimkan Surat ke Menteri Pendidikan RI

- Gubri Buka BBGRM di Bangkinang, Kampar
- Jalan Rusak Parah,
Warga Rupat Sindir DPRD dan Pemkab Bengkalis dengan Pohon Pisang

- 5 Desember 2017, PWI Dumai Gelar Konferkot
- Lawan Pungli di Sekolah, Repdem Riau Siapkan Konsolidasi dengan Masyarakat
- Salak Pusaka, Penemuan Tanaman Unggul Warga Rohul
- Kapolres Inhil Pesankan HMCI Jadi Pelopor Keselamatan di Jalan Raya
- Layani Masyarakat Pelosok, Bengkaiis Harus Miliki Mobil Samsat Keliling
- Pemko Segera Lakukan Lelang Jabatan Bulan Ini
- HUT PGRI ke-72, Gubernur Riau Minta Guru tak Terlibat Politik
- Rumdis Kepala Seksi Pidum Kejari Bengkalis Diteror Ayam Hitam Bertabur Kembang
- Disbud Riau Taja Sosialisasi Tunjuk Ajar Melayu Gelombang Dua
- Ribuan Travel Ilegal Menjamur di Pekanbaru
- Sukses Kembangkan PAUD, Bupati Inhil Terima Penghargaan Tingkat Nasional
- Bupati dan Forkopimda Kampar Tuntaskan Sengketa Ciliandra-Masyarakat
- Kadis Kebudayaan Sebut Batik Riau Sudah Ada Sejak Abad ke 18
- Sebulan Buron, Seorang Maling Motor di Pekanbaru Akhirnya Terciduk
- Ratusan Warga Desa Sako, Kuansing Teken Tidak Percaya Kineja Kades
- Kafilah Pelalawan Bidik Posisi Lima Besar di MTQ Riau 2017


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.225.16.10
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com