Berita Terhangat... |
Kamis, 23 Mei 2013 16:46 Dua Desa Binaan P2WKSS Rohul Siap Ikut Lomba Tingkat Kabupaten
Kamis, 23 Mei 2013 16:42 Menunggak 3 Bulan, BUMD Pelalawan Putus Listrik Pelanggan
Kamis, 23 Mei 2013 16:39 Anggaran Belum Cair, Bawaslu Riau Kelimpungan
Kamis, 23 Mei 2013 16:34 Terhadap PT.MAI dan Bupati Palas Sumut, PN Pasirpangaraian Tetapkan Layak Gugatan Class Actions SPKS Rohul
Kamis, 23 Mei 2013 16:32 Verifikasi Tahap II, KPU Riau Coret Dua Balon DPD RI
Kamis, 23 Mei 2013 15:44 Hari Lingkungan Hidup 2013, LH RI Udang Wako Dumai jadi Narasumber di Jakarta
Kamis, 23 Mei 2013 15:35 Sempena HUT Kota Pekanbaru, Pembuatan KTP dan Akte Kelahiran Gratis
|
|
|
|
Jum’at, 31 Agustus 2012 15:14 Puluhan Relawan Tagana Dumai 8 Bulan tak Berhonor
Para relawan Tagana Dinas Sosial Dumai harus terus prihatin. Sampai Agustus ini mereka belum juga menerima honor.
Riauterkini-DUMAI - Hingga akhir bulan Agustus 2012, puluhan relawan
Taruga Siaga Bencana (Tagana) Kota Dumai, belum menerima honor intensif
dari Pemerintah Kota setempat melalui Dinas Sosial. Selain belum menerima
intensif honor, fasilitas dan perlengkapan kesiapan pangan yang sudah
dikondisikan ketika terjadi insiden bencana saat ini terindikasi
disalahgunakan oleh pejabat berkompeten di Dinas Sosial Dumai.
"Saat lebaran lalu kami tidak mendapatkan juga bantuan dari Dinas Sosial,
padahal ketika terjadi bencana kami yang pertama turun ke lapangan
melakukan penyelamatan dan evakuasi di tengah masyarakat. Sedangkan Dinas
Sosial, hanya meminta data dari kami selaku yang siaga dalam musibah
bencana datang," ungkap Chaiba, seorang anggota Tagana Dumai, kepada
wartawan, Jumat (31/8/12).
Dia menjelaskan, ketika hal ini dipertanyakan kepada Kepala Dinas Sosial
setempat, para relawan Tagana tidak memperoleh jawaban yang memuaskan dan
terkesan tertutup dan melepas tanggung jawab. Akibat minimnya perhatian
pemerintah, jumlah anggota Tagana dari sekitar 80 an, kini banyak yang
berhenti dan hanya menyisakan sebanyak 26 orang. Sedangkan jumlah intensif
yang diterima anggota setiap bulannya dengan nomilal hanya Rp 75
ribu.
"Kendati tidak mengurangi semangat relawan dalam melakukan aksi kepedulian
dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang bantuan sosial, namun
intensif tersebut tetap sangat dibutuhkan untuk operasional dan
transportasi anggota. Bagaimana kami mau bekerja di lapangan, sementara
perhatian dari pemerintah sangat minim dan sepertinya tidak akan
bertanggung jawab dengan nasib para anggota," keluhnya.
Karena tidak adanya perhatian Dinas Sosial, Tagana bermaksud ingin beralih
koordinasi di bawah instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kota Dumai yang lebih fokus bekerja di bidang bencana. Tidak itu saja,
dirinya juga menyesalkan sikap kepala Disos Dumai, yang merekrut anggota
Tagana dari tenaga honor tanpa melalui mekanisme perekrutan sebagaimana
mestinya.
"Kami jelas kecewa dengan sikap yang dilakukan oleh Kadisos Dumai tentang
perekrutan tenaga di Tagana. Padahal sesuai mekanismenya setiap perekrutan
anggota itu melalui jalur yang sudah ditentukan. Maka dari itu, mengenai
persoalan ini akan terus kami pertanyakan hingga selesai dan jelas,"
tegasnya.
secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Dumai Zainal Abidin menyatakan
pimpinan satker terkait terbukti tidak mampu mengaplikasikan undang-undang
ketenagakerjaan dan menzalimi bawahan yang berhak atas insentif.
Menurutnya, Dinas Tenaga Kerja disamping mengawasi perusahaan swasta, juga
mesti mengawasi pelaksanaan pembayaran upah di lingkungan pemerintah karena
banyak terjadi penyimpangan dan penzaliman.
"Kepala dinasnya mesti membayarkan hak para anggota Tagana yang belum
menerima insentif hingga kini karena itu merupakan kewajiban pemerintah.
Kepala daerah mesti meninjau ulang kinerja pejabat yang tidak memperdulikan
nasib bawahan," tegas Zainal Abidin SH, yang juga ketua DPD PAN ini.***(had)
Beri
tanggapan | Baca
tanggapan |
| |
|
|
|