Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 21 Oktober 2017 22:47
Ratusan Guru di Bengkalis Siap-siap Dimutasi

Sabtu, 21 Oktober 2017 22:09
Leher Terlilit Lakban,
Mayat Pria di Parkiran Bandara SSK II Dipastikan Dibunuh


Sabtu, 21 Oktober 2017 21:36
30 Personel Polres Rohil Padamkan Karlahut di Rimba Melintang

Sabtu, 21 Oktober 2017 21:32
Resmi Ditutup,
Kafillah Kuantan Tengah Raih Juara Umum MTQ ke-16 Kuansing


Sabtu, 21 Oktober 2017 21:29
213 Calon Anggota PPK Pilgubri 2018 Bengkalis Lulus Administrasi

Sabtu, 21 Oktober 2017 17:51
RAPP Bantu Perbaiki Jalan Rusak di Teluk Meranti

Sabtu, 21 Oktober 2017 15:14
Waspada akan Diabetes Mellitus, Prodia Gelar Seminar Dokter

Sabtu, 21 Oktober 2017 14:42
5 Bulan Tak Terima Gaji, Honorer di Duri Mulai Galau

Sabtu, 21 Oktober 2017 13:48
Liga Dangdut Indonesia, 5 Remaja Riau Berlaga di Kancah Nasional

Sabtu, 21 Oktober 2017 13:20
Warga Kopah, Kuansing Nyaris Tewas Ditembak Maling Kerbau

loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Senin, 16 April 2012 08:05
Tolak Jonson Silitonga,
Faisal Aswan Dianggap Masih Ketua Sah KNPI Riau


Sekjen KNPI pusat Bintang Prabowo menunjuk Jonson Silitonga sebagai pengisi kekosongan Ketua KNPI Riau menyusul Faisal Aswan ditangkap KPK, namun keputusan tersebut ditolak.

Riauterkini - PEKANBARU - Pasca ditetapkanya ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, Faisal Aswan sebagai tersangka. Dalam kasus dugaan suap atas revisi Perda nomor 6 tahun 2010 tentang lapangan tembak venue PON. Menurut ketentuan, Faisal Aswan tetap menjadi ketua KNPI Riau yang sah sebelum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Hal ini diungkapkan ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim dan koordinator wilayah Provinsi Riau, Benardi kepada wartawan, Ahad (15/4) di kantor KNPI Riau. Katanya, sebagai perpanjangan tangan dewan pimpinan pusat, menyikapi adanya kasus hukum terhadap ketua DPD KNPI Riau, Faisal Aswan. DPP KNPI sampai saat ini masih tetap mengangap Faisal Aswan sebagai ketua yang sah, sebelum ada kekuatan hukum yang tetap.

Penjelasan Bernadi tersebut bertentangan dengan keterangan yang disampaikan Sekjen DPP KNPI Bintang Prabowo di Jakarta. Kepada wartawan Bintang Prabowo menyebut kalau DPP KNPI telah menunjuk Jonson Silitonga sebagai pengisi sementara kekosongan kursi Ketua DPD KNPI Riau.

"Sesuai dengan AD/ART dan kepengurusanya KNPI Riau sampai 2014 dengan nomor 03/DPP KNPI/II/2012 tentang surat komposisi dan personalian DPD KNPI Riau tahun 2011-2014. Dimana sampai saat ini belum pernah dilakukan musda KNPI Riau sebagai pemegang kekuasan di tingkat Provinsi sesuai dengan pasal 15 ayat 1 samapi 5 AD/ART. Artinya, Faisal Aswan tetap sah menjadi ketua KNPI Riau," katanya.

Benardi menjelaskan, dalam pasal 15 tersebut mengatakan, musda KNPI Provinsi adalah pemegang kekuasaan KNPI ditingkat Provinsi dan diadakan sekali dalam 3 tahun, dengan wewenang ; menilai laporan pertanggungjawaban dewan pengurus daerah KNPI Provinsi dan Majelis Pemuda Indonesia Provinsi. Dan katanya, berdasarkan pasal 16 AD/ART musyawarah daerah luar biasa KNPI Provinsi dapat diadakan apabila ketua DPD KNPI Provinsi melanggar AD/ART KNPI.

"Musyawarah daerah luar biasa KNPI Provinsi diadakan atas permintaan tertulis dari, lebih dari setengah jumlah organisasi kemasyarakatan pemuda tingkat Provinsi yang berhimpun, lebih dari setengah jumlah dewan pengurus daerah KNPI Kabupaten-Kota dengan pelaksanaan Musdalub KNPI Provinsi dikonsultasikan kepada DPP KNPI. Dan kalau syarat ini terpenuhi baru penetapan dan pemilihan ketua KNPI periode berjalan bisa dilakukan," katanya.

Lebih lanjut Benardi memaparkan, terkait kedudukan Toni Werdiansyah yang ditunjuk Faisal Aswan sebagai pelaksana selama Faisal Aswan dalam proses hukum, statusnya adalah atas nama Faisal Aswan. Artinya segala perbuatan hukum tidak bisa ditentukan Toni sebelum ada persetujuan dari ketua KNPI Provinsi, walaupun Faisal statusnya sebagai tersangka.

"Dan ini sesuai dengan pasal 30 AD/ART tentang pendelegasian wewenang. Dimana disebutkan ketua umum atau ketua berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya sementara waktu, maka salah seorang dari ketua atau wakil ketua yang ditunjuk oleh ketua umum atau ketua bertindak untuk dan atas nama ketua umum atau ketua dalam jangka waktu yang ditentukan," jelasnya.***(jor)



loading...

Berita Sosial lainnya..........
- RAPP Bantu Perbaiki Jalan Rusak di Teluk Meranti
- 5 Bulan Tak Terima Gaji, Honorer di Duri Mulai Galau
- Liga Dangdut Indonesia, 5 Remaja Riau Berlaga di Kancah Nasional
- Pemred Riauterkini.com Terpilih Pimpin AMSI Wilayah Riau
- Waka DPRD Riau Bantu Murid Nunggak SPP dan Dikeluarkan Sekolah
- Pemuda Ujung Batu, Rohul Taja Turnamen Futsam Peringati Sumpah Pemuda
- Ajak Kawula Muda Malming di Mesjid,
Komunitas Indonesia Tanpa Pacaran Gelar Talkshow Jodis



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.224.13.210
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com