Untitled Document
Senin, 6 Sya'ban 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Senin, 25 Mei 2015 16:16
Dirut Banyak Tak Hadir, Wakil Rakyat Sebut Paripurna DPRD Riau Lucu

Senin, 25 Mei 2015 16:13
Kadisdik Rohil Hadiri Wisuda 100 Sarjana STIT Dar Aswaja

Senin, 25 Mei 2015 15:59
3 Kapolres di Riau Diganti

Senin, 25 Mei 2015 15:56
Bupati Rohul Bagi Lima Tips Mudah Rezeki kepada Pegawai

Senin, 25 Mei 2015 15:53
Jalani Pemeriksaan Psikologis, St Si Bandar Besar Ekstasi Dipulangkan

Senin, 25 Mei 2015 15:19
Kuansing Diperkirakan Miliki Asset Senilai Rp4,5 Triliun

Senin, 25 Mei 2015 15:14
‎Persiapan MTQ Kabupaten Bengkalis 2015 Terus Digesa



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 13 Maret 2012 08:05
2012, Pemkab Bengkalis Hapuskan Bantuan Sosial

Kabar buruk bagi masyraakat Bengkalis yang mengharapkan sokongan bantuan sosial dari Pemkab. Terhitung tahun ini alokasi untuk anggaran tersebut dihapus.

Riauterkini-BENGKALIS- Mulai tahun 2012 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis menghapus semua bentuk bantuan sosial (Bansos) umum yang biasa disalurkan melalui Sekretariat Daerah. Kebijakan tersebut, menyusul seluruh bantuan bersifat kelembagaan sudah dialokasikan secara komprehensif (menyeluruh) dalam bentuh dana hibah sebagaimana tertera di dalam anggaran APBD.

“Saya tegaskan dan sampaikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bengkalis bahwa mulai tahun 2012 ini tidak ada lagi Bansos melalui Sekretariat Daerah. Yang ada sekarang adalah dana bantuan melalui hibah yang sudah tercatat dalam buku APBD dan memiliki rekening masing-masing,” ujar Sekretaris Daerah Bengkalis, Asmaran Hasan, kepada sejumlah wartawan di Bengkalis, Senin (12/3/12).

Dijelaskan mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (POL PP) Provinsi Riau ini, tahun anggaran (TA) 2012 khusus bantuan dana hibah nilainya mencapai Rp 229 miliar. Dicontohkan Asmaran, bantuan dana hibah tersebut seperti untuk KONI, MUI, KNPI, KORPRI serta organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta organisasi kemasyarakatan maupun keagamaan.

Lebih lanjut dijelaskan Asmaran, lembaga yang ingin mendapatkan bantuan dana hibah dari pemerintah, harus memasukkan usulan berupa proposal ke Pemkab Bengkalis dan sebelum dilakukan pembahasan RAPBD, melalui Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah. Kemudian proposal tersebut diteruskan ke SKPD yang bersangkutan sesuai usulan kegiatan yang diajukan.

“Contohnya, lembaga mengusulkan kegiatan seni dan budaya sepanjang tahun anggaran 2013. Usulan dimasukkan terlebih dahulu ke Bupati, Wabup atau Sekda. Apabila dinilai layak, kemudian akan diturunkan ke SKPD terkait yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang menyetujui atau tidak usulan kegiatan tersebut,” terang Asmaran.

Kemudian dibagian yang lain, Asmaran juga menontohkan masalah kesehatan. Dalam hal ini Pemkab Bengkalis sudah mengalokasikan anggaran melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda). Artinya, katanya, warga tidak perlu lagi mengajukan usulan bantuan berobat ke Pemkab, karena sudah program tersebut.

“Nah, khusus bantuan untuk rumah ibadah, juga harus diusulkan terlebih dahulu. Sehingga anggarannya dapat dituangkan dalam APBD. Sedangkan bantuan untuk alat kesenian seperti kompang, seharusnya tidak harus melalui usulan lagi, karena kita sudah mengalokasikan anggaran melalui Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 1 miliar perdesa dan Rp 3 miliar perkecamatan,” demikian penjelasannya.***(dik)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya..........
- Bupati Rohul Bagi Lima Tips Mudah Rezeki kepada Pegawai
- Kuansing Diperkirakan Miliki Asset Senilai Rp4,5 Triliun
- Dituding Tak Tegas,
Wako Pekanbaru Akui Banyak PNS yang Sudah Ia Pecat

- ‎40 Guru SMP di Bengkalis Ikuti Pelatihan KTI
- Warga Duri Masih Buang Sampah di Badan Jalan
- PWI Meranti Bersiap Gelar HPN untuk Kali Pertama
- RAPP Bantu Pembangunan Masjid Desa Pesajian, Kuansing


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.145.167.92
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com