Untitled Document
Rabu, 25 Ramadhan 1435 H |
Home > Sosial>>

Berita Terhangat...
Rabu, 23 Juli 2014 11:27
Dugaan Korupsi Program K2i, Tim Ahli Kejaksaan Diturunkan Usai Lebaran

Rabu, 23 Juli 2014 11:25
Pengurus IPRY Komisariat Rohul Buka Puasa di Panti Asuhan Budi Mulya

Rabu, 23 Juli 2014 11:20
Pelaku Sodomi Culik dan Mutilasi Tiga Bocah di Perawang

Rabu, 23 Juli 2014 10:24
Kejati Pelajari Penghentian Kasus Korupsi Dana Bansos Pemko Pekanbaru

Rabu, 23 Juli 2014 06:18
2014, Biaya Transportasi Lokal CJH Inhil Gratis

Rabu, 23 Juli 2014 06:12
Mobil Tagana Diskessos Pelalawan Alami Kecelakaan Tunggal

Rabu, 23 Juli 2014 06:04
Empat Pejabat Esselon IV Pemkab Rohul Dilantik



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 13 Maret 2012 08:05
2012, Pemkab Bengkalis Hapuskan Bantuan Sosial

Kabar buruk bagi masyraakat Bengkalis yang mengharapkan sokongan bantuan sosial dari Pemkab. Terhitung tahun ini alokasi untuk anggaran tersebut dihapus.

Riauterkini-BENGKALIS- Mulai tahun 2012 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis menghapus semua bentuk bantuan sosial (Bansos) umum yang biasa disalurkan melalui Sekretariat Daerah. Kebijakan tersebut, menyusul seluruh bantuan bersifat kelembagaan sudah dialokasikan secara komprehensif (menyeluruh) dalam bentuh dana hibah sebagaimana tertera di dalam anggaran APBD.

“Saya tegaskan dan sampaikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bengkalis bahwa mulai tahun 2012 ini tidak ada lagi Bansos melalui Sekretariat Daerah. Yang ada sekarang adalah dana bantuan melalui hibah yang sudah tercatat dalam buku APBD dan memiliki rekening masing-masing,” ujar Sekretaris Daerah Bengkalis, Asmaran Hasan, kepada sejumlah wartawan di Bengkalis, Senin (12/3/12).

Dijelaskan mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (POL PP) Provinsi Riau ini, tahun anggaran (TA) 2012 khusus bantuan dana hibah nilainya mencapai Rp 229 miliar. Dicontohkan Asmaran, bantuan dana hibah tersebut seperti untuk KONI, MUI, KNPI, KORPRI serta organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta organisasi kemasyarakatan maupun keagamaan.

Lebih lanjut dijelaskan Asmaran, lembaga yang ingin mendapatkan bantuan dana hibah dari pemerintah, harus memasukkan usulan berupa proposal ke Pemkab Bengkalis dan sebelum dilakukan pembahasan RAPBD, melalui Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah. Kemudian proposal tersebut diteruskan ke SKPD yang bersangkutan sesuai usulan kegiatan yang diajukan.

“Contohnya, lembaga mengusulkan kegiatan seni dan budaya sepanjang tahun anggaran 2013. Usulan dimasukkan terlebih dahulu ke Bupati, Wabup atau Sekda. Apabila dinilai layak, kemudian akan diturunkan ke SKPD terkait yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang menyetujui atau tidak usulan kegiatan tersebut,” terang Asmaran.

Kemudian dibagian yang lain, Asmaran juga menontohkan masalah kesehatan. Dalam hal ini Pemkab Bengkalis sudah mengalokasikan anggaran melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda). Artinya, katanya, warga tidak perlu lagi mengajukan usulan bantuan berobat ke Pemkab, karena sudah program tersebut.

“Nah, khusus bantuan untuk rumah ibadah, juga harus diusulkan terlebih dahulu. Sehingga anggarannya dapat dituangkan dalam APBD. Sedangkan bantuan untuk alat kesenian seperti kompang, seharusnya tidak harus melalui usulan lagi, karena kita sudah mengalokasikan anggaran melalui Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 1 miliar perdesa dan Rp 3 miliar perkecamatan,” demikian penjelasannya.***(dik)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya ..........
- Pengurus IPRY Komisariat Rohul Buka Puasa di Panti Asuhan Budi Mulya
- 2014, Biaya Transportasi Lokal CJH Inhil Gratis
- Empat Pejabat Esselon IV Pemkab Rohul Dilantik
- IKMR-KP Yogyakarta Gelar Buka Puasa Bersama Alumni
- 169 CPNS di Siak Terima SK Pegawai
- PT RAPP Buka Puasa Bersama Wartawan Kampar
- HBA ke-54, Kejari Teluk Kuantan Santuni Anak Yatim


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.197.147.90
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com