Untitled Document
Ahad, 8 Jumadil Akhir 1436 H |
Home > Sosial>>

Berita Terhangat...
Ahad, 29 Maret 2015 19:24
Kemenag Dumai Nyatakan Pesisir Riau Bebas dari ISIS

Ahad, 29 Maret 2015 19:20
Pilkada Kuansing 2015,
PKB Usulkan Tiga Pasangan Calon Bupati ke DPP


Ahad, 29 Maret 2015 19:12
PNS Bengkalis Diminta Biasakan Budaya Malu

Ahad, 29 Maret 2015 19:07
Bupati Bengkalis Hadiri Pertemuan ADPM di Jakarta

Ahad, 29 Maret 2015 19:01
Cegah ISIS, Imigrasi Dumai Perketat Pembuatan Paspor

Ahad, 29 Maret 2015 18:17
Muncul Larangan, Omset Pedagang Pakaian Bekas Impor Menurun

Ahad, 29 Maret 2015 18:13
IPMR Adakan Festival Lagu Minang Sempena HUT Dumai



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 13 Maret 2012 08:05
2012, Pemkab Bengkalis Hapuskan Bantuan Sosial

Kabar buruk bagi masyraakat Bengkalis yang mengharapkan sokongan bantuan sosial dari Pemkab. Terhitung tahun ini alokasi untuk anggaran tersebut dihapus.

Riauterkini-BENGKALIS- Mulai tahun 2012 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis menghapus semua bentuk bantuan sosial (Bansos) umum yang biasa disalurkan melalui Sekretariat Daerah. Kebijakan tersebut, menyusul seluruh bantuan bersifat kelembagaan sudah dialokasikan secara komprehensif (menyeluruh) dalam bentuh dana hibah sebagaimana tertera di dalam anggaran APBD.

“Saya tegaskan dan sampaikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bengkalis bahwa mulai tahun 2012 ini tidak ada lagi Bansos melalui Sekretariat Daerah. Yang ada sekarang adalah dana bantuan melalui hibah yang sudah tercatat dalam buku APBD dan memiliki rekening masing-masing,” ujar Sekretaris Daerah Bengkalis, Asmaran Hasan, kepada sejumlah wartawan di Bengkalis, Senin (12/3/12).

Dijelaskan mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (POL PP) Provinsi Riau ini, tahun anggaran (TA) 2012 khusus bantuan dana hibah nilainya mencapai Rp 229 miliar. Dicontohkan Asmaran, bantuan dana hibah tersebut seperti untuk KONI, MUI, KNPI, KORPRI serta organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta organisasi kemasyarakatan maupun keagamaan.

Lebih lanjut dijelaskan Asmaran, lembaga yang ingin mendapatkan bantuan dana hibah dari pemerintah, harus memasukkan usulan berupa proposal ke Pemkab Bengkalis dan sebelum dilakukan pembahasan RAPBD, melalui Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah. Kemudian proposal tersebut diteruskan ke SKPD yang bersangkutan sesuai usulan kegiatan yang diajukan.

“Contohnya, lembaga mengusulkan kegiatan seni dan budaya sepanjang tahun anggaran 2013. Usulan dimasukkan terlebih dahulu ke Bupati, Wabup atau Sekda. Apabila dinilai layak, kemudian akan diturunkan ke SKPD terkait yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang menyetujui atau tidak usulan kegiatan tersebut,” terang Asmaran.

Kemudian dibagian yang lain, Asmaran juga menontohkan masalah kesehatan. Dalam hal ini Pemkab Bengkalis sudah mengalokasikan anggaran melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda). Artinya, katanya, warga tidak perlu lagi mengajukan usulan bantuan berobat ke Pemkab, karena sudah program tersebut.

“Nah, khusus bantuan untuk rumah ibadah, juga harus diusulkan terlebih dahulu. Sehingga anggarannya dapat dituangkan dalam APBD. Sedangkan bantuan untuk alat kesenian seperti kompang, seharusnya tidak harus melalui usulan lagi, karena kita sudah mengalokasikan anggaran melalui Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 1 miliar perdesa dan Rp 3 miliar perkecamatan,” demikian penjelasannya.***(dik)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya ..........
- Kemenag Dumai Nyatakan Pesisir Riau Bebas dari ISIS
- PNS Bengkalis Diminta Biasakan Budaya Malu
- Cegah ISIS, Imigrasi Dumai Perketat Pembuatan Paspor
- IPMR Adakan Festival Lagu Minang Sempena HUT Dumai
- Pemotongan DBH Tak Berdampak pada Tunjangan PNS
- Pengurus IPMAROHU Sumut 2015-2016 Dilantik Kadisdikpora Rohul
- Jaka Saputra dan Tengku Ryan Nahkodai IPM Pangkalan Kuras, Pelalawan


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.166.33.25
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com