Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Jum’at, 26 Agustus 2016 18:17
Bentrok Antar Warga-Polisi,
DPRD Riau Minta Komnas HAM Turun ke Meranti


Jum’at, 26 Agustus 2016 18:12
Imigrasi Dumai Segera Deportasi 61 Warga Balngladesh Ilegal

Jum’at, 26 Agustus 2016 17:39
Usai Divisum, Ribuan Warga Jemput Jenazah Adi dari RSUD Meranti

Jum’at, 26 Agustus 2016 17:36
Penerapan PP 18/2016, Pemkab Bengkalis ‘Buang’ dan Merger SKPD

Jum’at, 26 Agustus 2016 17:28
Pasca Ricuh Massal,
15 Anggota Polres Kepulauan Meranti Diperiksa Propam


Jum’at, 26 Agustus 2016 17:26
Joget di Orgen Tunggal, Pelajar di Rohul Dicekik dan Dipukul OTK

Jum’at, 26 Agustus 2016 17:21
Bentrok Antar Warga-Polisi,
Kapolri Minta Penikam Polisi di Meranti Divisum




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 10 Januari 2012 18:53
Komisi A DPRD Riau Minta BKD Menginventarisir Pegawai Honorer

Komisi A DPRD Riau meminta BKD untuk segera menginventarisir pegawai honorer yang ada di daerah itu. Ini terkait ada kebijakan monitoring penerimaan PNS.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi A DPRD Riau melakukan dengar pendapat atau hearing dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau menyangkut adanya kebijakan pemerintah monitoring penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

Hearing itu dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso dan dihadiri Asisten III Setdaprov Riau, Joni Irwan, Kepala Biro Hukum Kasiarudin, Kepala BKD Riau Said Saqlul Amri dan sejumlah anggota Komisi A lainnya, seperti Zukri, Jabarullah dan anggota dewan lainnya.

Bagus Santoso dalam pertemuan itu menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah kabupaten/kota yang lainnya sudah terlanjur mengeluarkan SK pengangkatannya pegawai honorer, tenaga kontrak dan pegawai tidak tetap. Makanya, tenaga honorer ini terutama guru honor dan guru tidak tetap untuk tetap dipertahankan.

“Kita ketahui di Provinsi Riau saat ini terhadap sekitar 6.600 guru honor, guru tidak tetap dan guru bantu. Bayangkan saja, mereka tidak lagi dipertahankan, sudah didapat dipastikan dunia pendidikan Riau akan menjadi chaos,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Komisi A DPRD Riau meminta BKD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Riau untuk segera menginventarisir permasalahan menyangkut pegawai honorer ini. Sehingga nanti akan diperoleh solusi untuk anggaran untuk gaji atau honor mereka.*** (son)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya..........
- Imigrasi Dumai Segera Deportasi 61 Warga Balngladesh Ilegal
- Usai Divisum, Ribuan Warga Jemput Jenazah Adi dari RSUD Meranti
- Pasca Ricuh Massal,
15 Anggota Polres Kepulauan Meranti Diperiksa Propam

- Joget di Orgen Tunggal, Pelajar di Rohul Dicekik dan Dipukul OTK
- Bentrok Antar Warga-Polisi,
Kapolri Minta Penikam Polisi di Meranti Divisum

- Mulai Rusak, Lapangan Pasir Andam Dewi Bengkalis Memprihatinkan
- Blokir Jalan, Masyarakat Dumai Minta PT. DPA Rutin Siram Jalan


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.80.99.237
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com