Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Ahad, 19 Pebruari 2017 23:06
Peringati Hari K3 Nasional, PT. Pertamina EP Lirik Inhu Gelar Beragam Kegiatan

Ahad, 19 Pebruari 2017 22:16
Nyaris Terjadi Kontak Fisik,
Kuasa Hukum Kokarda dan KPN Sesalkan Sikap Polres Rohil


Ahad, 19 Pebruari 2017 22:10
Kang Andik Kagumi Keindahan Ekowisata Solop

Ahad, 19 Pebruari 2017 22:07
Budaya K3 Tingkatkan Kualitas Hidup Manusia

Ahad, 19 Pebruari 2017 19:25
Sebuah Rumah di Duri, Bengkalis Terbakar

Ahad, 19 Pebruari 2017 17:43
Kadis PMPD Rohul: Aplikasi Siskeudes Mudahkan Penyusunan Laporan Keuangan Desa

Ahad, 19 Pebruari 2017 17:38
Transparansi Pansel Anggota Dewan Pendidikan Rohul Dipertanyakan

Ahad, 19 Pebruari 2017 17:33
Tak Perlu Menunggu RTRW,
Dewan Minta Pembangunan Transmisi Listrik dan Gardu Induk Dilanjutkan


Ahad, 19 Pebruari 2017 16:32
RAPP Gelar Goro di Banjar Benai, Kuansing

Ahad, 19 Pebruari 2017 16:20
Bupati Harris Resmikan Dua Proyek Dermaga di Kuala Kampar



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 10 Januari 2012 18:53
Komisi A DPRD Riau Minta BKD Menginventarisir Pegawai Honorer

Komisi A DPRD Riau meminta BKD untuk segera menginventarisir pegawai honorer yang ada di daerah itu. Ini terkait ada kebijakan monitoring penerimaan PNS.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi A DPRD Riau melakukan dengar pendapat atau hearing dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau menyangkut adanya kebijakan pemerintah monitoring penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

Hearing itu dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso dan dihadiri Asisten III Setdaprov Riau, Joni Irwan, Kepala Biro Hukum Kasiarudin, Kepala BKD Riau Said Saqlul Amri dan sejumlah anggota Komisi A lainnya, seperti Zukri, Jabarullah dan anggota dewan lainnya.

Bagus Santoso dalam pertemuan itu menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah kabupaten/kota yang lainnya sudah terlanjur mengeluarkan SK pengangkatannya pegawai honorer, tenaga kontrak dan pegawai tidak tetap. Makanya, tenaga honorer ini terutama guru honor dan guru tidak tetap untuk tetap dipertahankan.

“Kita ketahui di Provinsi Riau saat ini terhadap sekitar 6.600 guru honor, guru tidak tetap dan guru bantu. Bayangkan saja, mereka tidak lagi dipertahankan, sudah didapat dipastikan dunia pendidikan Riau akan menjadi chaos,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Komisi A DPRD Riau meminta BKD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Riau untuk segera menginventarisir permasalahan menyangkut pegawai honorer ini. Sehingga nanti akan diperoleh solusi untuk anggaran untuk gaji atau honor mereka.*** (son)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya..........
- Peringati Hari K3 Nasional, PT. Pertamina EP Lirik Inhu Gelar Beragam Kegiatan
- Kadis PMPD Rohul: Aplikasi Siskeudes Mudahkan Penyusunan Laporan Keuangan Desa
- Transparansi Pansel Anggota Dewan Pendidikan Rohul Dipertanyakan
- Tak Perlu Menunggu RTRW,
Dewan Minta Pembangunan Transmisi Listrik dan Gardu Induk Dilanjutkan

- RAPP Gelar Goro di Banjar Benai, Kuansing
- Bupati Harris Resmikan Dua Proyek Dermaga di Kuala Kampar
- Bupati Harris Salahkan Pemborong,
Satu Paket Proyek Multy Years di Kuala Kampar Hancur



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.163.65.30
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com