Untitled Document
Senin, 19 Ramadhan 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Senin, 6 Juli 2015 14:07
Warga Pasangi Polisi Tidur,
4 Perusahaan di Rohul Tak Serius Siram Jalan Desa Dayo


Senin, 6 Juli 2015 14:04
Pengamat: Pengunduran Kader Golkar Pelalawan Tak di Saat yang Tepat

Senin, 6 Juli 2015 14:00
Usai Liburan, Kepala UPT Disdik Mandau Lakukan Monitoring Sekolah

Senin, 6 Juli 2015 13:56
Sekretaris DPD II Golkar Pelalawan: Pengunduran Diri Wasekret Atas Keinginan Sendiri

Senin, 6 Juli 2015 13:52
Sampah di Jalan Sejahtera Duri Dibiarkan Menumpuk

Senin, 6 Juli 2015 13:48
Ikuti Jejak Ketua PK Kerumutan,
Wakil Sekretaris DPD II Golkar Pelalawan Mengundurkan Diri


Senin, 6 Juli 2015 13:41
Wabup Rosman Gelar Buka Bersama Masyarakat di Kediaman Pribadi



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 10 Januari 2012 18:53
Komisi A DPRD Riau Minta BKD Menginventarisir Pegawai Honorer

Komisi A DPRD Riau meminta BKD untuk segera menginventarisir pegawai honorer yang ada di daerah itu. Ini terkait ada kebijakan monitoring penerimaan PNS.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi A DPRD Riau melakukan dengar pendapat atau hearing dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau menyangkut adanya kebijakan pemerintah monitoring penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

Hearing itu dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso dan dihadiri Asisten III Setdaprov Riau, Joni Irwan, Kepala Biro Hukum Kasiarudin, Kepala BKD Riau Said Saqlul Amri dan sejumlah anggota Komisi A lainnya, seperti Zukri, Jabarullah dan anggota dewan lainnya.

Bagus Santoso dalam pertemuan itu menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah kabupaten/kota yang lainnya sudah terlanjur mengeluarkan SK pengangkatannya pegawai honorer, tenaga kontrak dan pegawai tidak tetap. Makanya, tenaga honorer ini terutama guru honor dan guru tidak tetap untuk tetap dipertahankan.

“Kita ketahui di Provinsi Riau saat ini terhadap sekitar 6.600 guru honor, guru tidak tetap dan guru bantu. Bayangkan saja, mereka tidak lagi dipertahankan, sudah didapat dipastikan dunia pendidikan Riau akan menjadi chaos,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Komisi A DPRD Riau meminta BKD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Riau untuk segera menginventarisir permasalahan menyangkut pegawai honorer ini. Sehingga nanti akan diperoleh solusi untuk anggaran untuk gaji atau honor mereka.*** (son)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya..........
- Warga Pasangi Polisi Tidur,
4 Perusahaan di Rohul Tak Serius Siram Jalan Desa Dayo

- Sampah di Jalan Sejahtera Duri Dibiarkan Menumpuk
- ‎Apel Siaga Dipercepat, Dishub Riau Mulai Tempati Posko Induk‎ Lebaran
- Klaraifikasi Dirut IPDN, Bukan Pemerkosaan tapi Pelanggaran Moral
- MTQ ke- VI Meranti Digelar Sebelum Berakhir Jabatan Irwan-Masrul
- 'Kuansing TAAT', Program Relegius Polres Kuansing Selama Ramadhan
- Respon Laporan Ahli Waris Pekerja Tewas,
Disnakertrans Dumai Surati PT SMAP-Indopalm dan PBJS Naker



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.166.227.36
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com