Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Sabtu, 13 Pebruari 2016 20:35
‎Peduli Korban Kebakaran di Jalan Karet,
Walikota Pekanbaru Lakukan Peninjauan dan Beri Bantuan


Sabtu, 13 Pebruari 2016 20:25
Pemkab Meranti Larang Pelajar Rayakan Valentine Day

Sabtu, 13 Pebruari 2016 20:02
Bupati Rohil Tutup Pembaretan Praja IPDN

Sabtu, 13 Pebruari 2016 19:16
Peringatan Bulan Keselamatan dan K3 RAPP,
Tingkatkan Keselamatan, Dorong Daya Saing


Sabtu, 13 Pebruari 2016 18:15
Meninggal Akibat Banjir Kampar,
Keluarga Korban Bakal Dapatkan Bantuan Rp15 Juta


Sabtu, 13 Pebruari 2016 18:10
Masyarakat Rohul Dilarang Rayakan Valentine Day

Sabtu, 13 Pebruari 2016 18:07
Bupati dan Ketua DPRD Rohil Silaturahmi dengan Masyarakat Rimba Melintang



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 10 Januari 2012 18:53
Komisi A DPRD Riau Minta BKD Menginventarisir Pegawai Honorer

Komisi A DPRD Riau meminta BKD untuk segera menginventarisir pegawai honorer yang ada di daerah itu. Ini terkait ada kebijakan monitoring penerimaan PNS.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi A DPRD Riau melakukan dengar pendapat atau hearing dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau menyangkut adanya kebijakan pemerintah monitoring penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

Hearing itu dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso dan dihadiri Asisten III Setdaprov Riau, Joni Irwan, Kepala Biro Hukum Kasiarudin, Kepala BKD Riau Said Saqlul Amri dan sejumlah anggota Komisi A lainnya, seperti Zukri, Jabarullah dan anggota dewan lainnya.

Bagus Santoso dalam pertemuan itu menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah kabupaten/kota yang lainnya sudah terlanjur mengeluarkan SK pengangkatannya pegawai honorer, tenaga kontrak dan pegawai tidak tetap. Makanya, tenaga honorer ini terutama guru honor dan guru tidak tetap untuk tetap dipertahankan.

“Kita ketahui di Provinsi Riau saat ini terhadap sekitar 6.600 guru honor, guru tidak tetap dan guru bantu. Bayangkan saja, mereka tidak lagi dipertahankan, sudah didapat dipastikan dunia pendidikan Riau akan menjadi chaos,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Komisi A DPRD Riau meminta BKD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Riau untuk segera menginventarisir permasalahan menyangkut pegawai honorer ini. Sehingga nanti akan diperoleh solusi untuk anggaran untuk gaji atau honor mereka.*** (son)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya..........
- Pemkab Meranti Larang Pelajar Rayakan Valentine Day
- Meninggal Akibat Banjir Kampar,
Keluarga Korban Bakal Dapatkan Bantuan Rp15 Juta

- Masyarakat Rohul Dilarang Rayakan Valentine Day
- Mulai Surut, Mensos Bantu Korban Banjir di Kampar
- Plt Gubri Nilai Pelantikan Sekda Inhu Tak Salah
- Sudah Menyerang 514 Warga, Riau Belum KLB Deman Berdarah
- Buka Konwil IV Muslimat NU Riau, Mensos Janjikan 8,2 Juta Keluarga Nikmati KKS


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.91.120.114
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com