Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Selasa, 17 Januari 2017 22:52
Jarang Hadir Rapat, Jabatan Eva Yuliana sebagai Anggota DPRD Riau Terancam

Selasa, 17 Januari 2017 22:49
Menpan-RB Sebut Pembentukan Satgas Jual-Beli Jabatan Belum Perlu

Selasa, 17 Januari 2017 21:32
Kalangan di Bengkalis Nilai Integrasi Jamkesmasda ke JKN Harus Jelas

Selasa, 17 Januari 2017 21:30
Razia, Satpol PP Kota Pekanbaru Jaring Sembilan Gepeng

Selasa, 17 Januari 2017 21:24
Polres Bengkalis Terima 18 Unit kendaraan Operasional Baru

Selasa, 17 Januari 2017 20:32
98 TKA di Proyek PLN Tenayan Dipastikan Ilegal

Selasa, 17 Januari 2017 19:55
Difasilitasi Anggota DPRD Riau,
Pertamina Bant Dua Pasien Anak di RSUD Arifin Ahmad


Selasa, 17 Januari 2017 19:25
Pesta Sabu di Rumah Kos,
5 Pria dan 2 Wanita Diamankan Polsek Siak Hulu Kampar


Selasa, 17 Januari 2017 18:42
PLN Pastikan Tenaga Kerja China di PLTU Tenayan Legal

Selasa, 17 Januari 2017 18:41
Singgung TKA China,
Demonstran Kritisi Pemerintahan Jokowi Soal Kenaikan Pajak




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 10 Januari 2012 18:53
Komisi A DPRD Riau Minta BKD Menginventarisir Pegawai Honorer

Komisi A DPRD Riau meminta BKD untuk segera menginventarisir pegawai honorer yang ada di daerah itu. Ini terkait ada kebijakan monitoring penerimaan PNS.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi A DPRD Riau melakukan dengar pendapat atau hearing dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau menyangkut adanya kebijakan pemerintah monitoring penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

Hearing itu dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso dan dihadiri Asisten III Setdaprov Riau, Joni Irwan, Kepala Biro Hukum Kasiarudin, Kepala BKD Riau Said Saqlul Amri dan sejumlah anggota Komisi A lainnya, seperti Zukri, Jabarullah dan anggota dewan lainnya.

Bagus Santoso dalam pertemuan itu menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah kabupaten/kota yang lainnya sudah terlanjur mengeluarkan SK pengangkatannya pegawai honorer, tenaga kontrak dan pegawai tidak tetap. Makanya, tenaga honorer ini terutama guru honor dan guru tidak tetap untuk tetap dipertahankan.

“Kita ketahui di Provinsi Riau saat ini terhadap sekitar 6.600 guru honor, guru tidak tetap dan guru bantu. Bayangkan saja, mereka tidak lagi dipertahankan, sudah didapat dipastikan dunia pendidikan Riau akan menjadi chaos,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Komisi A DPRD Riau meminta BKD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Riau untuk segera menginventarisir permasalahan menyangkut pegawai honorer ini. Sehingga nanti akan diperoleh solusi untuk anggaran untuk gaji atau honor mereka.*** (son)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya..........
- Kalangan di Bengkalis Nilai Integrasi Jamkesmasda ke JKN Harus Jelas
- Polres Bengkalis Terima 18 Unit kendaraan Operasional Baru
- Difasilitasi Anggota DPRD Riau,
Pertamina Bant Dua Pasien Anak di RSUD Arifin Ahmad

- Dituding Jual Beli Jabatan,
Kepala BKD Sebut Tuduhan Dewan Hanya Isapan Jempol

- Penipuan CPNS Marak, Kemenpan-RB Imbau Masyarakat Terus Waspada
- Raih Dana APBN 120 Miliar, Wabup Ikuti Rakor di Jakarta
- Cegah Karhutla, PT RAPP Gelar Pertemuan dengan Pemkab Meranti


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.204.138.206
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com