Untitled Document
Kamis, 24 Syawwal 1435 H |
Home > Sosial>>

Berita Terhangat...
Kamis, 21 Agustus 2014 21:48
Kapolda Riau Akui Terima Dua Laporan Pidana Terkait Gubri

Kamis, 21 Agustus 2014 21:46
Sebelum Fit and Propertest, OJK Tunggu RUPS-LB BRK

Kamis, 21 Agustus 2014 21:43
Datang Kemalaman, Tahanan Tipikor Ditolak Rutan

Kamis, 21 Agustus 2014 21:38
Paripurna Ranperda Perubahan APBD 2014,
Sekko Dumai Tanggapi Pandangan Umum Fraksi DPRD


Kamis, 21 Agustus 2014 21:28
LAM Riau nilai Kades Pungkat Tidak Peka dengan Permasalahan Warganya

Kamis, 21 Agustus 2014 21:27
Untuk Stiker Tour de Siak,
Pejabat Rogoh Kantong Pribadi Rp2,7 juta


Kamis, 21 Agustus 2014 21:17
Kasus Lakakerja Belum Tuntas,
Disnakertrans Dumai Keluarkan Nota Pemeriksaan PT PKP




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 10 Januari 2012 18:53
Komisi A DPRD Riau Minta BKD Menginventarisir Pegawai Honorer

Komisi A DPRD Riau meminta BKD untuk segera menginventarisir pegawai honorer yang ada di daerah itu. Ini terkait ada kebijakan monitoring penerimaan PNS.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi A DPRD Riau melakukan dengar pendapat atau hearing dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau menyangkut adanya kebijakan pemerintah monitoring penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

Hearing itu dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso dan dihadiri Asisten III Setdaprov Riau, Joni Irwan, Kepala Biro Hukum Kasiarudin, Kepala BKD Riau Said Saqlul Amri dan sejumlah anggota Komisi A lainnya, seperti Zukri, Jabarullah dan anggota dewan lainnya.

Bagus Santoso dalam pertemuan itu menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah kabupaten/kota yang lainnya sudah terlanjur mengeluarkan SK pengangkatannya pegawai honorer, tenaga kontrak dan pegawai tidak tetap. Makanya, tenaga honorer ini terutama guru honor dan guru tidak tetap untuk tetap dipertahankan.

“Kita ketahui di Provinsi Riau saat ini terhadap sekitar 6.600 guru honor, guru tidak tetap dan guru bantu. Bayangkan saja, mereka tidak lagi dipertahankan, sudah didapat dipastikan dunia pendidikan Riau akan menjadi chaos,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Komisi A DPRD Riau meminta BKD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Riau untuk segera menginventarisir permasalahan menyangkut pegawai honorer ini. Sehingga nanti akan diperoleh solusi untuk anggaran untuk gaji atau honor mereka.*** (son)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya ..........
- Paripurna Ranperda Perubahan APBD 2014,
Sekko Dumai Tanggapi Pandangan Umum Fraksi DPRD

- LAM Riau nilai Kades Pungkat Tidak Peka dengan Permasalahan Warganya
- Untuk Stiker Tour de Siak,
Pejabat Rogoh Kantong Pribadi Rp2,7 juta

- Kasus Lakakerja Belum Tuntas,
Disnakertrans Dumai Keluarkan Nota Pemeriksaan PT PKP

- Pemkab Inhu Kembali Raih Predikat WDP
- DPRD Riau Anggarkan Mobdin Anggota Dewan Baru
- Karyawan Pertamina Dumai Tak Terima Dipindahkan ke Cilacap


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.83.229.255
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com