Untitled Document
Rabu, 27 Zulhijjah 1435 H |
Home > Sosial>>

Berita Terhangat...
Rabu, 22 Oktober 2014 09:35
Galeri Foto Pembukaan Porprov VIII Riau di Inhu

Rabu, 22 Oktober 2014 09:14
Pagi ini, Sejumlah Pejabat Pemprov Riau Diperiksa KPK di SPN

Rabu, 22 Oktober 2014 08:54
15 Pengusaha Berprestasi Raih UMKM Award Bank Riau Kepri 2014

Rabu, 22 Oktober 2014 08:51
Porprov VIII Riau,
Taekowndo Kembali Sumbangkan Satu Emas untuk Pekanbaru


Rabu, 22 Oktober 2014 08:46
Nasib Ria di Kabinet Jokowi,
Jangankan Dapat Menteri, Diundang di Pelantikan pun Tidak


Rabu, 22 Oktober 2014 08:23
BRK Salurkan Beasiswa Bagi 75 Mahasiswa UPP Rohul

Rabu, 22 Oktober 2014 06:43
Polisi Tangkap 2 Tersanka Pencuri Komponen Alat Berat PT IKPP



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 10 Januari 2012 18:53
Komisi A DPRD Riau Minta BKD Menginventarisir Pegawai Honorer

Komisi A DPRD Riau meminta BKD untuk segera menginventarisir pegawai honorer yang ada di daerah itu. Ini terkait ada kebijakan monitoring penerimaan PNS.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi A DPRD Riau melakukan dengar pendapat atau hearing dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau menyangkut adanya kebijakan pemerintah monitoring penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

Hearing itu dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso dan dihadiri Asisten III Setdaprov Riau, Joni Irwan, Kepala Biro Hukum Kasiarudin, Kepala BKD Riau Said Saqlul Amri dan sejumlah anggota Komisi A lainnya, seperti Zukri, Jabarullah dan anggota dewan lainnya.

Bagus Santoso dalam pertemuan itu menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah kabupaten/kota yang lainnya sudah terlanjur mengeluarkan SK pengangkatannya pegawai honorer, tenaga kontrak dan pegawai tidak tetap. Makanya, tenaga honorer ini terutama guru honor dan guru tidak tetap untuk tetap dipertahankan.

“Kita ketahui di Provinsi Riau saat ini terhadap sekitar 6.600 guru honor, guru tidak tetap dan guru bantu. Bayangkan saja, mereka tidak lagi dipertahankan, sudah didapat dipastikan dunia pendidikan Riau akan menjadi chaos,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Komisi A DPRD Riau meminta BKD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Riau untuk segera menginventarisir permasalahan menyangkut pegawai honorer ini. Sehingga nanti akan diperoleh solusi untuk anggaran untuk gaji atau honor mereka.*** (son)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya ..........
- BPBD Dumai Gelar Pelatihan Penanggulangan Korban Bencana
- Listrik di Duri Padam Akibat Gerimis dan Angin Ringan
- Hingga Akhir 2015, Penanganan Sampah di Pekanbaru Tak Akan Berubah
- Satu Meninggal di Tanah Suci,
39 JH Bagansinembah dan Simpang Kanan Rohil Disambut Isak Tangis

- Menara Bank Riaukepri Mulai Ditempati Januari 2015
- 200 Ribu Lebih Warga Pekanbaru Belum Miliki e-KTP
- Dewan Minta Hasil Perbaikan Diekspos Sebelum Uji Beban Jembatan Siak III


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.167.171.186
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com