Untitled Document
Kamis, 3 Syawwal 1435 H |
Home > Sosial>>

Berita Terhangat...
Kamis, 31 Juli 2014 19:42
Sekal Ariyanto Terpilih Pimpin Ikatan Alumni MAN 039 Tembilahan

Kamis, 31 Juli 2014 19:40
Empat Rumah Warga Bagansiapiapi Ludes Terbakar

Kamis, 31 Juli 2014 15:11
H+4 Lebaran, Ribuan Warga Inhil Berziarah Makam Syekh Abdurrahman Al Banjari

Kamis, 31 Juli 2014 15:08
Polres Meranti Pastikan Uji Coba 4 Genset PLN Lancar

Kamis, 31 Juli 2014 15:03
Pemudik Tertib Berkontribusi pada Nihilnya Lakalantas di Bengkalis

Kamis, 31 Juli 2014 09:46
Rombongan Pemkab Inhil Hadiri Open House di Rumdin Gubri

Rabu, 30 Juli 2014 20:40
Lebaran, Warga Rohil Jadikan Jembatan Pedamaran Obyek Wisata



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 10 Januari 2012 18:53
Komisi A DPRD Riau Minta BKD Menginventarisir Pegawai Honorer

Komisi A DPRD Riau meminta BKD untuk segera menginventarisir pegawai honorer yang ada di daerah itu. Ini terkait ada kebijakan monitoring penerimaan PNS.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi A DPRD Riau melakukan dengar pendapat atau hearing dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau menyangkut adanya kebijakan pemerintah monitoring penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

Hearing itu dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso dan dihadiri Asisten III Setdaprov Riau, Joni Irwan, Kepala Biro Hukum Kasiarudin, Kepala BKD Riau Said Saqlul Amri dan sejumlah anggota Komisi A lainnya, seperti Zukri, Jabarullah dan anggota dewan lainnya.

Bagus Santoso dalam pertemuan itu menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah kabupaten/kota yang lainnya sudah terlanjur mengeluarkan SK pengangkatannya pegawai honorer, tenaga kontrak dan pegawai tidak tetap. Makanya, tenaga honorer ini terutama guru honor dan guru tidak tetap untuk tetap dipertahankan.

“Kita ketahui di Provinsi Riau saat ini terhadap sekitar 6.600 guru honor, guru tidak tetap dan guru bantu. Bayangkan saja, mereka tidak lagi dipertahankan, sudah didapat dipastikan dunia pendidikan Riau akan menjadi chaos,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Komisi A DPRD Riau meminta BKD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Riau untuk segera menginventarisir permasalahan menyangkut pegawai honorer ini. Sehingga nanti akan diperoleh solusi untuk anggaran untuk gaji atau honor mereka.*** (son)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya ..........
- Sekal Ariyanto Terpilih Pimpin Ikatan Alumni MAN 039 Tembilahan
- H+4 Lebaran, Ribuan Warga Inhil Berziarah Makam Syekh Abdurrahman Al Banjari
- Polres Meranti Pastikan Uji Coba 4 Genset PLN Lancar
- Rombongan Pemkab Inhil Hadiri Open House di Rumdin Gubri
- Lebaran, Warga Rohil Jadikan Jembatan Pedamaran Obyek Wisata
- Bupati Meranti Bawa Rombongan Berlebaran ke Rumdis Gubri
- Pemkab Inhil Rencana Bentuk Relawan Peduli Kebersihan dari Kalangan Pelajar


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.227.56.174
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com