Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 29 Juni 2016 10:35
Duaan Korupsi Pengadaan Buku, Kepala PADE Dumai Diperiksa Jaksa

Rabu, 29 Juni 2016 10:27
Wako Firdaus Pimpin Rapat Forkompinda Bahas Persiapan Lebaran

Rabu, 29 Juni 2016 10:07
Kajati Riau Prioritaskan Tutaskan Tunggakan Kasus di 100 Hari Kemimpinan

Rabu, 29 Juni 2016 10:05
Lama Kosong, Gedung eks SMAN 1 Tembilahan Terbakar

Rabu, 29 Juni 2016 10:01
HMI dan KAHMI Rohul Jalin Silaturahmi dengan Buka Puasa Bersama

Rabu, 29 Juni 2016 07:47
Sepekan Ditahan Malaysia,
HNSI Tuding Pemerintah Abaikan Nasib 19 Nelayan Rohil


Rabu, 29 Juni 2016 07:39
Dirikan 4 Pos Terapung, Polres Inhil Kerahkan 258 Personil Amankan Mudik Lebaran 2016



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 10 Januari 2012 18:53
Komisi A DPRD Riau Minta BKD Menginventarisir Pegawai Honorer

Komisi A DPRD Riau meminta BKD untuk segera menginventarisir pegawai honorer yang ada di daerah itu. Ini terkait ada kebijakan monitoring penerimaan PNS.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi A DPRD Riau melakukan dengar pendapat atau hearing dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau menyangkut adanya kebijakan pemerintah monitoring penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

Hearing itu dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso dan dihadiri Asisten III Setdaprov Riau, Joni Irwan, Kepala Biro Hukum Kasiarudin, Kepala BKD Riau Said Saqlul Amri dan sejumlah anggota Komisi A lainnya, seperti Zukri, Jabarullah dan anggota dewan lainnya.

Bagus Santoso dalam pertemuan itu menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah kabupaten/kota yang lainnya sudah terlanjur mengeluarkan SK pengangkatannya pegawai honorer, tenaga kontrak dan pegawai tidak tetap. Makanya, tenaga honorer ini terutama guru honor dan guru tidak tetap untuk tetap dipertahankan.

“Kita ketahui di Provinsi Riau saat ini terhadap sekitar 6.600 guru honor, guru tidak tetap dan guru bantu. Bayangkan saja, mereka tidak lagi dipertahankan, sudah didapat dipastikan dunia pendidikan Riau akan menjadi chaos,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Komisi A DPRD Riau meminta BKD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Riau untuk segera menginventarisir permasalahan menyangkut pegawai honorer ini. Sehingga nanti akan diperoleh solusi untuk anggaran untuk gaji atau honor mereka.*** (son)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya..........
- Wako Firdaus Pimpin Rapat Forkompinda Bahas Persiapan Lebaran
- HMI dan KAHMI Rohul Jalin Silaturahmi dengan Buka Puasa Bersama
- Jalin Silaturahmi, Mahasiswa Selatpanjang Buka Puasa Bersama Anak Yatim
- Polres Inhil Gelar Buka Puasa Bersama Wartawan
- Gaji ke-13 Cair Jelang Lebaran,
Hari Ini, 6.617 ASN Inhu Terima Gaji ke-14

- ‎Bupati Bengkalis "Jual" 850 Paket Sembako Subsidi di Bantan
- Enggan Cairkan Dana Rp800 Juta di Pemko Pekanbaru,
PT MIG Curigai Ada Denda yang Tidak Logis



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.81.237.136
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com