Untitled Document
Jumat, 27 Ramadhan 1435 H |
Home > Sosial>>

Berita Terhangat...
Kamis, 24 Juli 2014 23:05
Jelang Lebaran,
Bupati Bengkalis Blusukan ke Tujuh Titik Pusat Layanan Publik


Kamis, 24 Juli 2014 23:01
Usai Sidang,
Tahanan Narkoba Kejari Pekanbaru Kabur di PN Pekanbaru


Kamis, 24 Juli 2014 22:49
Kapolres Kampar Berikan Kiat Aman untuk Mudik

Kamis, 24 Juli 2014 22:42
Polres Rohil Tangkap Kontainer Bermuatan Kayu Pakai Dokumen Palsu

Kamis, 24 Juli 2014 21:00
Puluhan Pasangan Haram Terjaring Razia Yustisi di Duri

Kamis, 24 Juli 2014 20:16
Jelang Lebaran, Gubri Tarik Ratusan Mobnas

Kamis, 24 Juli 2014 19:48
Usai Sidang di PN Pekanbaru, Tahanan Narkoba Kejari Melarikan Diri



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 10 Januari 2012 18:53
Komisi A DPRD Riau Minta BKD Menginventarisir Pegawai Honorer

Komisi A DPRD Riau meminta BKD untuk segera menginventarisir pegawai honorer yang ada di daerah itu. Ini terkait ada kebijakan monitoring penerimaan PNS.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi A DPRD Riau melakukan dengar pendapat atau hearing dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau menyangkut adanya kebijakan pemerintah monitoring penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

Hearing itu dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso dan dihadiri Asisten III Setdaprov Riau, Joni Irwan, Kepala Biro Hukum Kasiarudin, Kepala BKD Riau Said Saqlul Amri dan sejumlah anggota Komisi A lainnya, seperti Zukri, Jabarullah dan anggota dewan lainnya.

Bagus Santoso dalam pertemuan itu menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah kabupaten/kota yang lainnya sudah terlanjur mengeluarkan SK pengangkatannya pegawai honorer, tenaga kontrak dan pegawai tidak tetap. Makanya, tenaga honorer ini terutama guru honor dan guru tidak tetap untuk tetap dipertahankan.

“Kita ketahui di Provinsi Riau saat ini terhadap sekitar 6.600 guru honor, guru tidak tetap dan guru bantu. Bayangkan saja, mereka tidak lagi dipertahankan, sudah didapat dipastikan dunia pendidikan Riau akan menjadi chaos,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Komisi A DPRD Riau meminta BKD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Riau untuk segera menginventarisir permasalahan menyangkut pegawai honorer ini. Sehingga nanti akan diperoleh solusi untuk anggaran untuk gaji atau honor mereka.*** (son)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya ..........
- Kapolres Kampar Berikan Kiat Aman untuk Mudik
- Jelang Lebaran, Gubri Tarik Ratusan Mobnas
- Perda LH Riau Pertama di Sumatera
- PWI Rohul Berbagi dengan Anak Yatim dan Kurang Mampu
- THR Belum Dibayar, 12 Buruh PT WI Datangi Disnakertranduk Riau
- Jelang Lebaran,
Arus Penyeberangan Kempang Mekong-Semukut, Meranti Diperketat

- Gubri tak Besafari Ramadhan, tapi Gelar Open House Idul Fitri


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.196.167.69
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com