Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Rabu, 26 April 2017 22:29
Ditabrak Bus Medan Jaya, Rumah dan Mobil Warga Kuansing Rusak

Rabu, 26 April 2017 21:27
Jufri Nahkodai DPK HKTI Pelalawan Periode 2017-2022

Rabu, 26 April 2017 19:49
Gubri Kenalkan Istrinya Ditengah Masyarakat Transmigrasi di Kampar

Rabu, 26 April 2017 19:13
Gubri Tanam Jagung di Bina Baru, Kampar

Rabu, 26 April 2017 19:09
Terpilih Sebagai Wagubri,
Wan Thamrin Hasyim Diharapkan Bisa Atasi Sering Diundurnya Paripurna


Rabu, 26 April 2017 19:05
Wawako Dumai Hadiri Musrenbangnas 2017 di Jakarta

Rabu, 26 April 2017 18:58
Angkut Kayu Ilegal, Dua Pemilik Kayu Divonis Separo Tuntutan Jaksa

Rabu, 26 April 2017 18:56
ARDB Tolak Proyek Pipa Gas PGN di Dumai

Rabu, 26 April 2017 18:25
PLN akan Ganti Rugi Konsinyasi 24 Titik Tapak Tower di Dumai dan Rohil

Rabu, 26 April 2017 18:21
Tak Dihadiri PT Safari Riau,
Mediasi Warga Terantang Tuntut Haknya Belum Berhasil




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 10 Januari 2012 18:53
Komisi A DPRD Riau Minta BKD Menginventarisir Pegawai Honorer

Komisi A DPRD Riau meminta BKD untuk segera menginventarisir pegawai honorer yang ada di daerah itu. Ini terkait ada kebijakan monitoring penerimaan PNS.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi A DPRD Riau melakukan dengar pendapat atau hearing dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau menyangkut adanya kebijakan pemerintah monitoring penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

Hearing itu dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso dan dihadiri Asisten III Setdaprov Riau, Joni Irwan, Kepala Biro Hukum Kasiarudin, Kepala BKD Riau Said Saqlul Amri dan sejumlah anggota Komisi A lainnya, seperti Zukri, Jabarullah dan anggota dewan lainnya.

Bagus Santoso dalam pertemuan itu menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah kabupaten/kota yang lainnya sudah terlanjur mengeluarkan SK pengangkatannya pegawai honorer, tenaga kontrak dan pegawai tidak tetap. Makanya, tenaga honorer ini terutama guru honor dan guru tidak tetap untuk tetap dipertahankan.

“Kita ketahui di Provinsi Riau saat ini terhadap sekitar 6.600 guru honor, guru tidak tetap dan guru bantu. Bayangkan saja, mereka tidak lagi dipertahankan, sudah didapat dipastikan dunia pendidikan Riau akan menjadi chaos,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Komisi A DPRD Riau meminta BKD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Riau untuk segera menginventarisir permasalahan menyangkut pegawai honorer ini. Sehingga nanti akan diperoleh solusi untuk anggaran untuk gaji atau honor mereka.*** (son)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya..........
- Jufri Nahkodai DPK HKTI Pelalawan Periode 2017-2022
- Gubri Kenalkan Istrinya Ditengah Masyarakat Transmigrasi di Kampar
- Gubri Tanam Jagung di Bina Baru, Kampar
- Wawako Dumai Hadiri Musrenbangnas 2017 di Jakarta
- ARDB Tolak Proyek Pipa Gas PGN di Dumai
- PLN akan Ganti Rugi Konsinyasi 24 Titik Tapak Tower di Dumai dan Rohil
- Tak Dihadiri PT Safari Riau,
Mediasi Warga Terantang Tuntut Haknya Belum Berhasil



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.80.54.2
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com