Untitled Document
Ahad, 2 Muharram 1436 H |
Home > Sosial>>

Berita Terhangat...
Sabtu, 25 Oktober 2014 22:03
Pemkab Rohul Gelar Tabligh Akbar 1 Muharram di Masjid Agung Madani

Sabtu, 25 Oktober 2014 21:05
Porprov VIII Riau Berakhir,
Rohul Dapat Tambahan Satu Emas dari Silat, Geser Dumai di Posisi 8


Sabtu, 25 Oktober 2014 16:45
Nurul Huda Terpilih Sebagai Ketua Umum CFCD Chapter Riau

Sabtu, 25 Oktober 2014 15:17
Merasa 'Dicurangi',
Karateka Inhil Walk Out dari Pertandingan


Sabtu, 25 Oktober 2014 15:11
Bersama Ketum KONI Inhil,
Bupati Inhil Peroleh Anugerah dari Kesultanan Banjar


Sabtu, 25 Oktober 2014 15:06
Tim Basket Kuansing Dikalahkan Pekanbaru

Sabtu, 25 Oktober 2014 15:04
Belasan Ribu Warga Duri Tumpah de Jalan Sambut Tahun Baru Islam



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 10 Januari 2012 18:53
Komisi A DPRD Riau Minta BKD Menginventarisir Pegawai Honorer

Komisi A DPRD Riau meminta BKD untuk segera menginventarisir pegawai honorer yang ada di daerah itu. Ini terkait ada kebijakan monitoring penerimaan PNS.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi A DPRD Riau melakukan dengar pendapat atau hearing dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau menyangkut adanya kebijakan pemerintah monitoring penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

Hearing itu dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso dan dihadiri Asisten III Setdaprov Riau, Joni Irwan, Kepala Biro Hukum Kasiarudin, Kepala BKD Riau Said Saqlul Amri dan sejumlah anggota Komisi A lainnya, seperti Zukri, Jabarullah dan anggota dewan lainnya.

Bagus Santoso dalam pertemuan itu menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah kabupaten/kota yang lainnya sudah terlanjur mengeluarkan SK pengangkatannya pegawai honorer, tenaga kontrak dan pegawai tidak tetap. Makanya, tenaga honorer ini terutama guru honor dan guru tidak tetap untuk tetap dipertahankan.

“Kita ketahui di Provinsi Riau saat ini terhadap sekitar 6.600 guru honor, guru tidak tetap dan guru bantu. Bayangkan saja, mereka tidak lagi dipertahankan, sudah didapat dipastikan dunia pendidikan Riau akan menjadi chaos,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Komisi A DPRD Riau meminta BKD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Riau untuk segera menginventarisir permasalahan menyangkut pegawai honorer ini. Sehingga nanti akan diperoleh solusi untuk anggaran untuk gaji atau honor mereka.*** (son)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya ..........
- Nurul Huda Terpilih Sebagai Ketua Umum CFCD Chapter Riau
- Belasan Ribu Warga Duri Tumpah de Jalan Sambut Tahun Baru Islam
- Listrik Padam 2 Menit,
Artis Novi Ayla Isi Acara Nada dan Dakwah 1 Muharram di Rohul

- Peringati 1 Muharram,
Warga Rengat Lakukan Tradisi Bagikan Telur Merah

- Bupati Kampar Kumpulkan SKPD Evaluasi Beberapa Program
- Tahun Baru 1436 Hijriah,
TP-PKK Kampar Taja Tabligh Akbar dari Siang hingga Malam

- Ucapkan Selamat riauterkini.com ke-11 Datang dari Dumai


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.196.168.236
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com