Untitled Document
Kamis, 23 Jumadil Akhir 1435 H |
Home > Sosial>>

Berita Terhangat...
Kamis, 24 April 2014 06:30
Motor Dilarikan Kawan, Lapor ke Polsek Tenayan Raya Malah Dibentak-bentak

Kamis, 24 April 2014 06:22
Nestapa Keluarga Petani Tersangka Karhutla,
Salma Kini Harus Merawat Dua Anak dan Kebun Ubi


Rabu, 23 April 2014 22:37
Dan Apel Puncak Harkitnas
Pemkab Meranti Siapkan Jambore Pendidikan di Mengkikip


Rabu, 23 April 2014 22:19
Bengkalis Minta Cabor Renang Dipertandingkan di Porprov Inhu

Rabu, 23 April 2014 22:02
Sejumlah Kegiatan Bakal Semarakkan HPN Riau ke-68 di Bengkalis

Rabu, 23 April 2014 21:34
Panwaslu Inhu Didesak Lanjutkan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara di PPK Pasirpenyu

Rabu, 23 April 2014 21:15
Dilantik Sekjend Kemendagri, Rizka Utama Jadi Dirut IPDN



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 10 Januari 2012 18:53
Komisi A DPRD Riau Minta BKD Menginventarisir Pegawai Honorer

Komisi A DPRD Riau meminta BKD untuk segera menginventarisir pegawai honorer yang ada di daerah itu. Ini terkait ada kebijakan monitoring penerimaan PNS.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi A DPRD Riau melakukan dengar pendapat atau hearing dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau menyangkut adanya kebijakan pemerintah monitoring penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

Hearing itu dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso dan dihadiri Asisten III Setdaprov Riau, Joni Irwan, Kepala Biro Hukum Kasiarudin, Kepala BKD Riau Said Saqlul Amri dan sejumlah anggota Komisi A lainnya, seperti Zukri, Jabarullah dan anggota dewan lainnya.

Bagus Santoso dalam pertemuan itu menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah kabupaten/kota yang lainnya sudah terlanjur mengeluarkan SK pengangkatannya pegawai honorer, tenaga kontrak dan pegawai tidak tetap. Makanya, tenaga honorer ini terutama guru honor dan guru tidak tetap untuk tetap dipertahankan.

“Kita ketahui di Provinsi Riau saat ini terhadap sekitar 6.600 guru honor, guru tidak tetap dan guru bantu. Bayangkan saja, mereka tidak lagi dipertahankan, sudah didapat dipastikan dunia pendidikan Riau akan menjadi chaos,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Komisi A DPRD Riau meminta BKD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Riau untuk segera menginventarisir permasalahan menyangkut pegawai honorer ini. Sehingga nanti akan diperoleh solusi untuk anggaran untuk gaji atau honor mereka.*** (son)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya ..........
- Dan Apel Puncak Harkitnas
Pemkab Meranti Siapkan Jambore Pendidikan di Mengkikip

- Sejumlah Kegiatan Bakal Semarakkan HPN Riau ke-68 di Bengkalis
- Dilantik Sekjend Kemendagri, Rizka Utama Jadi Dirut IPDN
- Besok, 108 Pejabat Pemkab Kuansing Dimutasi
- Sangat Diminati, Seribu Jatah Prona Rohul Sudah Habis
- Dinilai Masih Wajar,
Mendagri Minta DPRD Awasi Dugaan Politik Dinasti Gubri

- Seorang Gugur, 168 Honor K2 Rohil Lolos Seleksi Lanjutan


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.205.236.46
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com