Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 25 Mei 2016 15:25
Korupsi Dana Penelitian LPPM, Dosen Unilak Dituntut 2 Tahun Penjara

Rabu, 25 Mei 2016 15:20
Menuju Pekanbaru 1,
PKS Lirik Amijaya Pramudya


Rabu, 25 Mei 2016 14:49
Pemkab Inhil Akan Aktifkan Kembali GTv

Rabu, 25 Mei 2016 14:48
Jelang Pelantikan Gubri Definitif, Andi Rachman Ikuti Gladi Resik

Rabu, 25 Mei 2016 14:44
Asisten lll Rohil Hadiri Sosialisasi dan Silaturahmi DMI

Rabu, 25 Mei 2016 14:40
101 Pelajar dan Ofisial Pelalawan Dikirim ke Popda Riau

Rabu, 25 Mei 2016 14:36
NasDem Dikabarkan PAW-kan Anggota DPRD Pekanbaru Fikri Wahyudi



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 10 Januari 2012 18:53
Komisi A DPRD Riau Minta BKD Menginventarisir Pegawai Honorer

Komisi A DPRD Riau meminta BKD untuk segera menginventarisir pegawai honorer yang ada di daerah itu. Ini terkait ada kebijakan monitoring penerimaan PNS.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi A DPRD Riau melakukan dengar pendapat atau hearing dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau menyangkut adanya kebijakan pemerintah monitoring penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

Hearing itu dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso dan dihadiri Asisten III Setdaprov Riau, Joni Irwan, Kepala Biro Hukum Kasiarudin, Kepala BKD Riau Said Saqlul Amri dan sejumlah anggota Komisi A lainnya, seperti Zukri, Jabarullah dan anggota dewan lainnya.

Bagus Santoso dalam pertemuan itu menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah kabupaten/kota yang lainnya sudah terlanjur mengeluarkan SK pengangkatannya pegawai honorer, tenaga kontrak dan pegawai tidak tetap. Makanya, tenaga honorer ini terutama guru honor dan guru tidak tetap untuk tetap dipertahankan.

“Kita ketahui di Provinsi Riau saat ini terhadap sekitar 6.600 guru honor, guru tidak tetap dan guru bantu. Bayangkan saja, mereka tidak lagi dipertahankan, sudah didapat dipastikan dunia pendidikan Riau akan menjadi chaos,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Komisi A DPRD Riau meminta BKD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Riau untuk segera menginventarisir permasalahan menyangkut pegawai honorer ini. Sehingga nanti akan diperoleh solusi untuk anggaran untuk gaji atau honor mereka.*** (son)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya..........
- Asisten lll Rohil Hadiri Sosialisasi dan Silaturahmi DMI
- Dua Juta Hektar Lahan Diduga Ilegal,
Wakil Rakyat: Saya Tidak Kaget, Memang Mafia Lahan Banyak di Riau

- Beralih Fungsi, Pedestrian Jalan Bernilai Milliaran di Duri Terancam Mubazir
- APBD 2016 Belum Bisa Digunakan, Pegawai Pemkab Rohul Andalkan Pegadaian
- Peresmian Kantor Lurah Balik Alam di Mandau Tanpa Camat dan Bupati
- Dimulai Penjaringan Calon Ketua KONI Rohul Sambil Tunggu Jadwal Musorkab
- Personil Polres Kampar Peringati Isra' Miraj Nabi Muhammad SAW


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.159.89.7
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com