Untitled Document
Kamis, 23 Zulqaidah 1435 H |
Home > Sosial>>

Berita Terhangat...
Kamis, 18 September 2014 00:16
Meski Bebas Hot Spot, Rohil Tetap Diselimuti Asap

Kamis, 18 September 2014 00:10
SK sudah Diteken Gubri,
Besok, 4 Pimpinan DPRD Rohul Definitif Dilantik


Kamis, 18 September 2014 00:08
Kasus DBD Sempat Turun,
Petugas Diskes Bengkalis Tetap Maksimalkan Pencegahan


Kamis, 18 September 2014 00:06
Menhut Berharap Gambut Semanjung Kampar Jangan Tinggal Kenangan

Kamis, 18 September 2014 00:03
Juara Grup Liganus Putaran II, Persikalis Melaju ke Semifinal

Rabu, 17 September 2014 23:59
Jika UU Pemda Disahkan,
Kepala Daerah Rangkap Ketua Parpol Terancam Diberhentikan


Rabu, 17 September 2014 23:16
Tanpa Demokrat, Pimpinan Defenitif DPRD Riau Diumumkan



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 10 Januari 2012 18:53
Komisi A DPRD Riau Minta BKD Menginventarisir Pegawai Honorer

Komisi A DPRD Riau meminta BKD untuk segera menginventarisir pegawai honorer yang ada di daerah itu. Ini terkait ada kebijakan monitoring penerimaan PNS.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi A DPRD Riau melakukan dengar pendapat atau hearing dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau menyangkut adanya kebijakan pemerintah monitoring penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

Hearing itu dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso dan dihadiri Asisten III Setdaprov Riau, Joni Irwan, Kepala Biro Hukum Kasiarudin, Kepala BKD Riau Said Saqlul Amri dan sejumlah anggota Komisi A lainnya, seperti Zukri, Jabarullah dan anggota dewan lainnya.

Bagus Santoso dalam pertemuan itu menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah kabupaten/kota yang lainnya sudah terlanjur mengeluarkan SK pengangkatannya pegawai honorer, tenaga kontrak dan pegawai tidak tetap. Makanya, tenaga honorer ini terutama guru honor dan guru tidak tetap untuk tetap dipertahankan.

“Kita ketahui di Provinsi Riau saat ini terhadap sekitar 6.600 guru honor, guru tidak tetap dan guru bantu. Bayangkan saja, mereka tidak lagi dipertahankan, sudah didapat dipastikan dunia pendidikan Riau akan menjadi chaos,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Komisi A DPRD Riau meminta BKD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Riau untuk segera menginventarisir permasalahan menyangkut pegawai honorer ini. Sehingga nanti akan diperoleh solusi untuk anggaran untuk gaji atau honor mereka.*** (son)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya ..........
- 26 Petugas Kesehatan di Bengkalis Dilatih Mutakhirkan Data Terkini
- Wawako Dumai Pimpin Upacara Lima Momen Sekaligus
- Kenaikan Tarif Listrik Berlaku Buat yang Non Subsidi
- Tingkatkan Pelayanan Masyarakat,
Camat Bukit Raya, Pekanbaru Gunakan Sistem Berbasis IT

- 2015, Pemkab Siak Bangun Pasar Senilai Rp2 M di Bunut
- Pondok Oleh-oleh Duri Diresmikan Besok
- Alami Luka Bakar Serius,
Sepasang Kekasih Jadi Korban Kebakaran di Pujasera Meranti



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.205.254.108
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com