Untitled Document
Kamis, 8 Rabiul Akhir 1436 H |
Home > Sosial>>

Berita Terhangat...
Rabu, 28 Januari 2015 23:27
Penertiban Tematik Marka Jalan,
Polres Rokan Hilir Catat 260 Pelanggaran Lalin


Rabu, 28 Januari 2015 23:21
Satu CPNS Pemprov Riau Belum Lakukan Daftar Ulang

Rabu, 28 Januari 2015 23:18
Komisi C DPRD Rohil Minta Masyarakat Laporkan Proyek Tak Sesuai Bestek

Rabu, 28 Januari 2015 23:14
Pemkab Inhu Bayar Premi BPJS PNS Rp.105 Juta Tiap Bulan

Rabu, 28 Januari 2015 21:04
Kejari Siak Targetkan Selesaikan 8 Perkara dengan 7 Tersangka di 2015

Rabu, 28 Januari 2015 20:57


Rabu, 28 Januari 2015 20:38
Pedagang Buah di Rohul Belum Tahu Ada Apel Mengandung Bakteri



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 10 Januari 2012 18:53
Komisi A DPRD Riau Minta BKD Menginventarisir Pegawai Honorer

Komisi A DPRD Riau meminta BKD untuk segera menginventarisir pegawai honorer yang ada di daerah itu. Ini terkait ada kebijakan monitoring penerimaan PNS.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi A DPRD Riau melakukan dengar pendapat atau hearing dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau menyangkut adanya kebijakan pemerintah monitoring penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

Hearing itu dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso dan dihadiri Asisten III Setdaprov Riau, Joni Irwan, Kepala Biro Hukum Kasiarudin, Kepala BKD Riau Said Saqlul Amri dan sejumlah anggota Komisi A lainnya, seperti Zukri, Jabarullah dan anggota dewan lainnya.

Bagus Santoso dalam pertemuan itu menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah kabupaten/kota yang lainnya sudah terlanjur mengeluarkan SK pengangkatannya pegawai honorer, tenaga kontrak dan pegawai tidak tetap. Makanya, tenaga honorer ini terutama guru honor dan guru tidak tetap untuk tetap dipertahankan.

“Kita ketahui di Provinsi Riau saat ini terhadap sekitar 6.600 guru honor, guru tidak tetap dan guru bantu. Bayangkan saja, mereka tidak lagi dipertahankan, sudah didapat dipastikan dunia pendidikan Riau akan menjadi chaos,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Komisi A DPRD Riau meminta BKD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Riau untuk segera menginventarisir permasalahan menyangkut pegawai honorer ini. Sehingga nanti akan diperoleh solusi untuk anggaran untuk gaji atau honor mereka.*** (son)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya ..........
- Satu CPNS Pemprov Riau Belum Lakukan Daftar Ulang
- Bentuk Tim,
Pemkab Rohul Tarik Peredaran Apel Amerika Bervirus

- 2015, Diskop dan UMKM Pekanbaru Optimalkan Program Kopsis
- Camat Jadi Ketua Dewan Penasehat FKUB Palika, Rohil
- Terlibat Kasus Narkoba,
BKD Dumai Belum Terima Laporan Tertulis Oknum Tiga PNS

- Walikota Kukuhkan 1200 Relawan Peduli Lingkungan di Tenayan Raya
- Bagian Tapem Setdakab Rohul Inventarisir 15 Titik Konflik Lahan


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.163.179.108
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com