Untitled Document
Kamis, 28 Zulhijjah 1435 H |
Home > Sosial>>

Berita Terhangat...
Kamis, 23 Oktober 2014 21:52
Penuhi Panggilan KPK,
Zulkifli Yusuf: Siapa Bilang Saya Mangkir


Kamis, 23 Oktober 2014 21:47
Wisuda Perdana,
Universitas Islam Kuansing Tamatkan 422 Sarjana


Kamis, 23 Oktober 2014 21:40
Program Tak Terlaksana,
Dewan Minta Kepala BPM Bangdes Mundur


Kamis, 23 Oktober 2014 21:32
Pimpinan Defenitif DPRD Meranti Resmi Dilantik

Kamis, 23 Oktober 2014 21:26
Pembangunan Gedung Baru Diskes Riau Semakin Tak Jelas

Kamis, 23 Oktober 2014 21:19
Diskes Bengkalis Sosialisasi TBC di Duri

Kamis, 23 Oktober 2014 21:09
Korupsi Proyek Jalan Desa di Bengkalis,
Turun di PT Riau, Kasasi Wan Yulimizani Melambung di MA




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 10 Januari 2012 18:53
Komisi A DPRD Riau Minta BKD Menginventarisir Pegawai Honorer

Komisi A DPRD Riau meminta BKD untuk segera menginventarisir pegawai honorer yang ada di daerah itu. Ini terkait ada kebijakan monitoring penerimaan PNS.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi A DPRD Riau melakukan dengar pendapat atau hearing dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau menyangkut adanya kebijakan pemerintah monitoring penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

Hearing itu dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso dan dihadiri Asisten III Setdaprov Riau, Joni Irwan, Kepala Biro Hukum Kasiarudin, Kepala BKD Riau Said Saqlul Amri dan sejumlah anggota Komisi A lainnya, seperti Zukri, Jabarullah dan anggota dewan lainnya.

Bagus Santoso dalam pertemuan itu menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah kabupaten/kota yang lainnya sudah terlanjur mengeluarkan SK pengangkatannya pegawai honorer, tenaga kontrak dan pegawai tidak tetap. Makanya, tenaga honorer ini terutama guru honor dan guru tidak tetap untuk tetap dipertahankan.

“Kita ketahui di Provinsi Riau saat ini terhadap sekitar 6.600 guru honor, guru tidak tetap dan guru bantu. Bayangkan saja, mereka tidak lagi dipertahankan, sudah didapat dipastikan dunia pendidikan Riau akan menjadi chaos,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Komisi A DPRD Riau meminta BKD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Riau untuk segera menginventarisir permasalahan menyangkut pegawai honorer ini. Sehingga nanti akan diperoleh solusi untuk anggaran untuk gaji atau honor mereka.*** (son)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya ..........
- Diskes Bengkalis Sosialisasi TBC di Duri
- RSUD Arifin Achmad Pekanbaru Gagal Realisasikan Pengadaan Obat Paten
- ‎Bupati Inhu Teruskan Usulan Penetapan Pimpinan DPRD Definitif
- Rumah Dinas Kadiskes Riau Ternyata Dihuni Kolega Annas Maamun
- Wawako Pekanbaru Pimpin Peringatan Hari BBGRM ke-XI dan HKG-PKK ke-42
- Jelang Ujian, Pemko Pekanbaru Ingatkan CPNS tak Percaya Calo
- Sharing Aspirasi Dua Dewan,
SMPN 5 Kuala Merbau Dapat Ratusan Set Mobiler Mewah



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.161.235.83
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com