Untitled Document
Selasa, 12 Jumadil Awwal 1436 H |
Home > Sosial>>

Berita Terhangat...
Selasa, 3 Maret 2015 18:03
Kantin Terminal Barang Dishub Dumai "Mati Suri"

Selasa, 3 Maret 2015 17:50
Pilkada Dumai 2015,
Calon Independen Galang Dukungan dengan Hadiah Sepeda Motor


Selasa, 3 Maret 2015 17:46
Maret-April, Satlantas Pekanbaru Tindak Pengendara Melawan Arus Lalin

Selasa, 3 Maret 2015 17:42
Pilkada Dumai, Gerindra Utamakan Kader Sendiri

Selasa, 3 Maret 2015 17:17
Buka Rapat Forum SKPD, Wabup Inhil Minta Pelayanan Publik Ditingkatkan

Selasa, 3 Maret 2015 17:17
BPKP Nilai Ada Pelanggaran di Pelantikan Lebih Seribu Pejabat Pemprov Riau

Selasa, 3 Maret 2015 17:12
Pengusaha Halim alias Aliang Siap Maju Pilkada Kuansing 2015.



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 10 Januari 2012 18:53
Komisi A DPRD Riau Minta BKD Menginventarisir Pegawai Honorer

Komisi A DPRD Riau meminta BKD untuk segera menginventarisir pegawai honorer yang ada di daerah itu. Ini terkait ada kebijakan monitoring penerimaan PNS.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi A DPRD Riau melakukan dengar pendapat atau hearing dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau menyangkut adanya kebijakan pemerintah monitoring penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

Hearing itu dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso dan dihadiri Asisten III Setdaprov Riau, Joni Irwan, Kepala Biro Hukum Kasiarudin, Kepala BKD Riau Said Saqlul Amri dan sejumlah anggota Komisi A lainnya, seperti Zukri, Jabarullah dan anggota dewan lainnya.

Bagus Santoso dalam pertemuan itu menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah kabupaten/kota yang lainnya sudah terlanjur mengeluarkan SK pengangkatannya pegawai honorer, tenaga kontrak dan pegawai tidak tetap. Makanya, tenaga honorer ini terutama guru honor dan guru tidak tetap untuk tetap dipertahankan.

“Kita ketahui di Provinsi Riau saat ini terhadap sekitar 6.600 guru honor, guru tidak tetap dan guru bantu. Bayangkan saja, mereka tidak lagi dipertahankan, sudah didapat dipastikan dunia pendidikan Riau akan menjadi chaos,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Komisi A DPRD Riau meminta BKD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Riau untuk segera menginventarisir permasalahan menyangkut pegawai honorer ini. Sehingga nanti akan diperoleh solusi untuk anggaran untuk gaji atau honor mereka.*** (son)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya ..........
- BPKP Nilai Ada Pelanggaran di Pelantikan Lebih Seribu Pejabat Pemprov Riau
- Musda KNPI Bengkalis Diharapkan Kembalikan "Ruh" Semangat Pemuda 1980
- Infrastruktur Bidang Perkebunan di Riau Masih Memprihatinkan
- ‎Plt Gubri Sebut Riau Sudah Jadi Player di ASEAN
- Perampok Gagal Bongkar ATM BRI dan BCA di Dua Lokasi Pekanbaru
- Menteri LHK Apresiasi Koorporasi di Riau Aktif Cegah Karhutla
- Maret Ini, Pemko Pekanbaru Gelar Akik Expo 2015


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.205.68.5
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com