Untitled Document
Rabu, 12 Syawwal 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Selasa, 28 Juli 2015 21:48
Harga TBS Sawit di Riau Turun Rp 25,82 perkilogram

Selasa, 28 Juli 2015 21:45
Pendaftarannya Ditolak KPU Kuansing,
Pasangan Imran-Mukhlisin Siap Tempuh Jalur Hukum


Selasa, 28 Juli 2015 21:33
Group APRIL Luncurkan Program Desa Bebas Api

Selasa, 28 Juli 2015 21:21
Pilkada Rohul 2015,
Tiga Pasangan Balon Bupati dan Wabup Daftar ke KPU


Selasa, 28 Juli 2015 21:11
Enam Anggota Polres Dumai Jalani Sidang Disiplin

Selasa, 28 Juli 2015 21:07
Pilkada Rohil 2015,
Herman Sani-Taim Daftar ke KPU


Selasa, 28 Juli 2015 20:59
Dugaan Korupsi Bansos, Bupati Bengkalis Kembali Diperiksa Polisi



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 10 Januari 2012 18:53
Komisi A DPRD Riau Minta BKD Menginventarisir Pegawai Honorer

Komisi A DPRD Riau meminta BKD untuk segera menginventarisir pegawai honorer yang ada di daerah itu. Ini terkait ada kebijakan monitoring penerimaan PNS.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi A DPRD Riau melakukan dengar pendapat atau hearing dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau menyangkut adanya kebijakan pemerintah monitoring penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

Hearing itu dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso dan dihadiri Asisten III Setdaprov Riau, Joni Irwan, Kepala Biro Hukum Kasiarudin, Kepala BKD Riau Said Saqlul Amri dan sejumlah anggota Komisi A lainnya, seperti Zukri, Jabarullah dan anggota dewan lainnya.

Bagus Santoso dalam pertemuan itu menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah kabupaten/kota yang lainnya sudah terlanjur mengeluarkan SK pengangkatannya pegawai honorer, tenaga kontrak dan pegawai tidak tetap. Makanya, tenaga honorer ini terutama guru honor dan guru tidak tetap untuk tetap dipertahankan.

“Kita ketahui di Provinsi Riau saat ini terhadap sekitar 6.600 guru honor, guru tidak tetap dan guru bantu. Bayangkan saja, mereka tidak lagi dipertahankan, sudah didapat dipastikan dunia pendidikan Riau akan menjadi chaos,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Komisi A DPRD Riau meminta BKD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Riau untuk segera menginventarisir permasalahan menyangkut pegawai honorer ini. Sehingga nanti akan diperoleh solusi untuk anggaran untuk gaji atau honor mereka.*** (son)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya..........
- Asian Agri Gelar Pasar Murah Minyak Goreng di Pelalawan
- PT. Nagamas Tegaskan Kebakaran Tidak Timbulkan Ledakan dan Korban Jiwa
- Dalam Rangka Pengukuhan, KBB Riau Akan Adakan "Aruh Ganal"
- Kapolres Inhil Ajak Elemen Masyarakat Jaga Toleransi Antar Umat Beragama
- Matangkan Konsep Pekansikawan, Komisi IV DPRD Kampar Datangi Komisi D DPRD Riau
- Minta Pegawai Sama-sama Merawat,
Dapat Keluhan, Bagian Umum Pemko Langsung Perbaiki Mushala Nursalim

- AC Bocor, Nyamuk Banyak,
Musolla Pemko Pekanbaru Merana Tak Terawat



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 50.19.156.19
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com