Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Selasa, 17 Oktober 2017 23:15
Perkenalkan Mata Uang Digital,
Bitconnect Berikan Seminar Edukasi Gratis di Pekanbaru


Selasa, 17 Oktober 2017 22:10
Hentikan Operasi Pabrik Batu Bata,
Dewan Minta Camat Bantan Kaji Ulang Kebijakannya


Selasa, 17 Oktober 2017 21:22
Satpol PP Pekanbaru Tertibkan Reklame Ilegal di Jalan Soekarno Hatta

Selasa, 17 Oktober 2017 20:38
Permintaan CPO Naik,  Harga TBS di Riau Pekan Ini Ikut Naik

Selasa, 17 Oktober 2017 20:37
Penyebab Proyek PL di PUPR Kuansing Batal Dilaksanakan

Selasa, 17 Oktober 2017 19:58
Buka MTQ XVI Tingkat Kabupaten,
Bupati Kuansing Ajak Warga Hidupkan Magrib Mengaji


Selasa, 17 Oktober 2017 19:52
Menuju Porprov Riau 2017, Kontingen Meranti Berangkat Naik KM Jelatik

Selasa, 17 Oktober 2017 19:17
Bahas Perdagangan Lintas Batas, Bupati Meranti Rapat Bersama DPD RI

Selasa, 17 Oktober 2017 19:07
Kapolresta Pekanbaru Periksa Puluhan Senpi Laras Panjang Sabhara

Selasa, 17 Oktober 2017 19:03
Sidang KKEP Polri, Tiga Personil Polres Meranti di Pecat Tidak Dengan Hormat

loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Selasa, 10 Januari 2012 18:53
Komisi A DPRD Riau Minta BKD Menginventarisir Pegawai Honorer

Komisi A DPRD Riau meminta BKD untuk segera menginventarisir pegawai honorer yang ada di daerah itu. Ini terkait ada kebijakan monitoring penerimaan PNS.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi A DPRD Riau melakukan dengar pendapat atau hearing dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau menyangkut adanya kebijakan pemerintah monitoring penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

Hearing itu dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso dan dihadiri Asisten III Setdaprov Riau, Joni Irwan, Kepala Biro Hukum Kasiarudin, Kepala BKD Riau Said Saqlul Amri dan sejumlah anggota Komisi A lainnya, seperti Zukri, Jabarullah dan anggota dewan lainnya.

Bagus Santoso dalam pertemuan itu menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah kabupaten/kota yang lainnya sudah terlanjur mengeluarkan SK pengangkatannya pegawai honorer, tenaga kontrak dan pegawai tidak tetap. Makanya, tenaga honorer ini terutama guru honor dan guru tidak tetap untuk tetap dipertahankan.

“Kita ketahui di Provinsi Riau saat ini terhadap sekitar 6.600 guru honor, guru tidak tetap dan guru bantu. Bayangkan saja, mereka tidak lagi dipertahankan, sudah didapat dipastikan dunia pendidikan Riau akan menjadi chaos,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Komisi A DPRD Riau meminta BKD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Riau untuk segera menginventarisir permasalahan menyangkut pegawai honorer ini. Sehingga nanti akan diperoleh solusi untuk anggaran untuk gaji atau honor mereka.*** (son)



loading...

Berita Sosial lainnya..........
- Satpol PP Pekanbaru Tertibkan Reklame Ilegal di Jalan Soekarno Hatta
- Penyebab Proyek PL di PUPR Kuansing Batal Dilaksanakan
- Menuju Porprov Riau 2017, Kontingen Meranti Berangkat Naik KM Jelatik
- Sidang KKEP Polri, Tiga Personil Polres Meranti di Pecat Tidak Dengan Hormat
- Kegiatan Kenal Pamit Kejari Bengkalis Dilakukan Tertutup
- Hasilkan Anggota Polri Terbaik, Polres Inhil dan Pemkab Inhil Teken MoU
- Letkol Pnb Jajang Setiawan Jabat Kadisops Lanud RSN Pekanbaru


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 107.22.126.144
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com