Untitled Document
Ahad, 30 Muharram 1436 H |
Home > Sosial>>

Berita Terhangat...
Ahad, 23 Nopember 2014 06:38
Warga Bagansiapiapi Tewas tak Wajar di PanipahanS

Ahad, 23 Nopember 2014 06:34
Puluhan Anak Bengkalis Bermasalah Dibekali Penyuluhan Bahaya HIV/AIDS

Sabtu, 22 Nopember 2014 19:31
Presiden Jokowi akan Blusukan ke Pasar Bawah Pekan Depan

Sabtu, 22 Nopember 2014 17:45
Pemkab Rohul Bakal Relokasi Korban Langganan Banjir di Bonai

Sabtu, 22 Nopember 2014 17:42
Interfood Indonesia 2014 di Jakarta, Meranti Sabet Unique Stand Award

Sabtu, 22 Nopember 2014 17:31
Ada Rencana Presiden Jokowi ke Meranti Pekan Depan

Sabtu, 22 Nopember 2014 17:29
5.120 Murid PAUD Rohul Cetak Rekor MURI Sholat Dhuha Usia Dini



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 10 Januari 2012 18:53
Komisi A DPRD Riau Minta BKD Menginventarisir Pegawai Honorer

Komisi A DPRD Riau meminta BKD untuk segera menginventarisir pegawai honorer yang ada di daerah itu. Ini terkait ada kebijakan monitoring penerimaan PNS.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi A DPRD Riau melakukan dengar pendapat atau hearing dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau menyangkut adanya kebijakan pemerintah monitoring penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

Hearing itu dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso dan dihadiri Asisten III Setdaprov Riau, Joni Irwan, Kepala Biro Hukum Kasiarudin, Kepala BKD Riau Said Saqlul Amri dan sejumlah anggota Komisi A lainnya, seperti Zukri, Jabarullah dan anggota dewan lainnya.

Bagus Santoso dalam pertemuan itu menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah kabupaten/kota yang lainnya sudah terlanjur mengeluarkan SK pengangkatannya pegawai honorer, tenaga kontrak dan pegawai tidak tetap. Makanya, tenaga honorer ini terutama guru honor dan guru tidak tetap untuk tetap dipertahankan.

“Kita ketahui di Provinsi Riau saat ini terhadap sekitar 6.600 guru honor, guru tidak tetap dan guru bantu. Bayangkan saja, mereka tidak lagi dipertahankan, sudah didapat dipastikan dunia pendidikan Riau akan menjadi chaos,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Komisi A DPRD Riau meminta BKD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Riau untuk segera menginventarisir permasalahan menyangkut pegawai honorer ini. Sehingga nanti akan diperoleh solusi untuk anggaran untuk gaji atau honor mereka.*** (son)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya ..........
- Puluhan Anak Bengkalis Bermasalah Dibekali Penyuluhan Bahaya HIV/AIDS
- Presiden Jokowi akan Blusukan ke Pasar Bawah Pekan Depan
- Ada Rencana Presiden Jokowi ke Meranti Pekan Depan
- 5.120 Murid PAUD Rohul Cetak Rekor MURI Sholat Dhuha Usia Dini
- Dianggap Gertak Sambal,
Dispas Bengkalis Kembali Pertimbangkan Usulan PKL di Duri

- Plt Sekda Rohil Lantik Hasym Jadi Camat Tanjung Medan
- Bekas Rumah Presiden RI Kedua Syafruddin Prawiranegara di Rohul Lapuk Tak Terurus


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.205.122.62
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com