Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Rabu, 28 Juni 2017 19:50
Pengunjung Membludak,
Sabhara Polresta Pekanbaru Amankan Suasana Kunjungan Lebaran di Lapas


Rabu, 28 Juni 2017 19:47
Puncak Arus Mudik Besok Malam,
9 Tewas di Jaan Raya Riau Selama Operasi Ramadniya 2017


Rabu, 28 Juni 2017 17:47
Halal Bihalal di Rumah Bakal Gubri Riau Achmad Penuh Sesak

Rabu, 28 Juni 2017 14:57
Libur Idul Fitri 1438H, Wisatawan di Siak Dihibur Air Mancur "Joget"

Rabu, 28 Juni 2017 14:47
Ozcar Riau Ramaikan Wisata Kuliner di Pekanbaru

Rabu, 28 Juni 2017 14:43
Polda Riau Cek Jalan Lintas Riau-Sumbar

Rabu, 28 Juni 2017 14:36
Dua Sepeda Motor Adu Kambing, Akibatkan Satu Pengendara Tewas

Rabu, 28 Juni 2017 14:32
Miliki Sabu, Pemuda Pengangguran di Duri Ditangkap Polisi

Rabu, 28 Juni 2017 08:05
Mayat Tanpa Indentitas Ditemukan di Sungai Indragiri Rengat, Inhu

Selasa, 27 Juni 2017 20:46
H+3 Lebaran, Diperkirakan 10.000 Pengunjung Padati Pantai Solop Inhil



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Selasa, 10 Januari 2012 18:53
Komisi A DPRD Riau Minta BKD Menginventarisir Pegawai Honorer

Komisi A DPRD Riau meminta BKD untuk segera menginventarisir pegawai honorer yang ada di daerah itu. Ini terkait ada kebijakan monitoring penerimaan PNS.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi A DPRD Riau melakukan dengar pendapat atau hearing dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau menyangkut adanya kebijakan pemerintah monitoring penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

Hearing itu dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso dan dihadiri Asisten III Setdaprov Riau, Joni Irwan, Kepala Biro Hukum Kasiarudin, Kepala BKD Riau Said Saqlul Amri dan sejumlah anggota Komisi A lainnya, seperti Zukri, Jabarullah dan anggota dewan lainnya.

Bagus Santoso dalam pertemuan itu menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah kabupaten/kota yang lainnya sudah terlanjur mengeluarkan SK pengangkatannya pegawai honorer, tenaga kontrak dan pegawai tidak tetap. Makanya, tenaga honorer ini terutama guru honor dan guru tidak tetap untuk tetap dipertahankan.

Kita ketahui di Provinsi Riau saat ini terhadap sekitar 6.600 guru honor, guru tidak tetap dan guru bantu. Bayangkan saja, mereka tidak lagi dipertahankan, sudah didapat dipastikan dunia pendidikan Riau akan menjadi chaos, ucapnya.

Oleh sebab itu, Komisi A DPRD Riau meminta BKD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Riau untuk segera menginventarisir permasalahan menyangkut pegawai honorer ini. Sehingga nanti akan diperoleh solusi untuk anggaran untuk gaji atau honor mereka.*** (son)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita Sosial lainnya..........
- Pengunjung Membludak,
Sabhara Polresta Pekanbaru Amankan Suasana Kunjungan Lebaran di Lapas

- Halal Bihalal di Rumah Bakal Gubri Riau Achmad Penuh Sesak
- Libur Idul Fitri 1438H, Wisatawan di Siak Dihibur Air Mancur "Joget"
- H+3 Lebaran, Diperkirakan 10.000 Pengunjung Padati Pantai Solop Inhil
- Balon Gubri Harris Buka Kejuaraan Motorcross di Tapung, Kampar
- 6 Rumah Rusak,
Longsor Kembali Terjadi di Kuala Enok, Inhil

- Mayat Tanpa Identitas di Desa Kuala Sebatu Ternyata Warga Tembilahan, Inhil


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.166.146.212
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com