Untitled Document
Jumat, 5 Safar 1436 H |
Home > Sosial>>

Berita Terhangat...
Jum’at, 28 Nopember 2014 20:50
Pekan Budaya PT. RAPP 2014,
Jadikan Budaya Sebagai Perekat Persatuan dan Harta Karun Bangsa


Jum’at, 28 Nopember 2014 19:53
DPRD Rohil Tetapkan Alat Kelengkapan Dewan

Jum’at, 28 Nopember 2014 19:50
Kompol DM akan Diperiksa,
Propam Periksa Lima Polisi yang Pukul Mahasiswa


Jum’at, 28 Nopember 2014 19:25
37 Mahasiswa Korban Pemukulan Melapor ke Mapolda Riau

Jum’at, 28 Nopember 2014 18:59
BK Group Taja Futsal Championship I 2014 se-Pelalawan

Jum’at, 28 Nopember 2014 18:56
Bupati Siak Letak Batu Pertama Pembangunan Masjid Subulussalam Sabak Auh

Jum’at, 28 Nopember 2014 18:47
Banyak Ikan Dijual ke LN,
DPRD Riau Segera Kunjungi Perairan Rohil




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 10 Januari 2012 18:53
Komisi A DPRD Riau Minta BKD Menginventarisir Pegawai Honorer

Komisi A DPRD Riau meminta BKD untuk segera menginventarisir pegawai honorer yang ada di daerah itu. Ini terkait ada kebijakan monitoring penerimaan PNS.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi A DPRD Riau melakukan dengar pendapat atau hearing dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau menyangkut adanya kebijakan pemerintah monitoring penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

Hearing itu dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso dan dihadiri Asisten III Setdaprov Riau, Joni Irwan, Kepala Biro Hukum Kasiarudin, Kepala BKD Riau Said Saqlul Amri dan sejumlah anggota Komisi A lainnya, seperti Zukri, Jabarullah dan anggota dewan lainnya.

Bagus Santoso dalam pertemuan itu menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah kabupaten/kota yang lainnya sudah terlanjur mengeluarkan SK pengangkatannya pegawai honorer, tenaga kontrak dan pegawai tidak tetap. Makanya, tenaga honorer ini terutama guru honor dan guru tidak tetap untuk tetap dipertahankan.

“Kita ketahui di Provinsi Riau saat ini terhadap sekitar 6.600 guru honor, guru tidak tetap dan guru bantu. Bayangkan saja, mereka tidak lagi dipertahankan, sudah didapat dipastikan dunia pendidikan Riau akan menjadi chaos,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Komisi A DPRD Riau meminta BKD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Riau untuk segera menginventarisir permasalahan menyangkut pegawai honorer ini. Sehingga nanti akan diperoleh solusi untuk anggaran untuk gaji atau honor mereka.*** (son)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya ..........
- Kontraktor Resah, Material Bangunan Mulai ‘Putus’ di Bengkalis
- 10 Tahun Lagi, Riau Baru Bisa Jadi Embarkasi Haji
- Bakti Sosial IDI dan PDGI Rohul di Rambah Utama Berjalan Sukses
- Menara Bank Riau-Kepri Baru Bisa Ditempati Maret Mendatang
- Pembentukan 27 Desa di Rohul Diharapkan Jadi Magnet Pariwisata
- BPTP2M Rohul Segera Pindah Kantor ke Gedung Daerah Pasirpangaraian
- Wawako Pekanbaru Ajak Keluarga Pagari Generasi Muda dari HIV/Aids


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.166.101.170
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com