Untitled Document
Sabtu, 27 Safar 1436 H |
Home > Sosial>>

Berita Terhangat...
Sabtu, 20 Desember 2014 20:16
Tunggu Rekomendasi Pusjatan,
Jembatan Siak III Dibuka untuk Umum Minggu Depan


Sabtu, 20 Desember 2014 18:44
590 Peserta Meriahkan Tapak Tilas HKSN di Bengkalis

Sabtu, 20 Desember 2014 17:54
Tokoh Inovatif dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,
Walikota Pekanbaru Terima Anugrah Satya Lencana dari Presiden RI


Sabtu, 20 Desember 2014 17:47
Pertamina Dumai Dinilai Mulai Usik Ketenangan Warga Bunga Tanjung

Sabtu, 20 Desember 2014 17:44
Paling Banyak Pakai Produk Toyota, 4 Perusahaan Dapat Reward Platinum

Sabtu, 20 Desember 2014 16:33
‎Bupati Bengkalis Serahkan 1.400 Ha Lahan HTR ke Petani Siakkecil

Sabtu, 20 Desember 2014 15:31
Kerja Sama PWI dan PT CPI,
20 Wartawan Rohil Ikuti Semarak Pers di Dumai




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 10 Januari 2012 18:53
Komisi A DPRD Riau Minta BKD Menginventarisir Pegawai Honorer

Komisi A DPRD Riau meminta BKD untuk segera menginventarisir pegawai honorer yang ada di daerah itu. Ini terkait ada kebijakan monitoring penerimaan PNS.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi A DPRD Riau melakukan dengar pendapat atau hearing dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau menyangkut adanya kebijakan pemerintah monitoring penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

Hearing itu dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso dan dihadiri Asisten III Setdaprov Riau, Joni Irwan, Kepala Biro Hukum Kasiarudin, Kepala BKD Riau Said Saqlul Amri dan sejumlah anggota Komisi A lainnya, seperti Zukri, Jabarullah dan anggota dewan lainnya.

Bagus Santoso dalam pertemuan itu menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah kabupaten/kota yang lainnya sudah terlanjur mengeluarkan SK pengangkatannya pegawai honorer, tenaga kontrak dan pegawai tidak tetap. Makanya, tenaga honorer ini terutama guru honor dan guru tidak tetap untuk tetap dipertahankan.

“Kita ketahui di Provinsi Riau saat ini terhadap sekitar 6.600 guru honor, guru tidak tetap dan guru bantu. Bayangkan saja, mereka tidak lagi dipertahankan, sudah didapat dipastikan dunia pendidikan Riau akan menjadi chaos,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Komisi A DPRD Riau meminta BKD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Riau untuk segera menginventarisir permasalahan menyangkut pegawai honorer ini. Sehingga nanti akan diperoleh solusi untuk anggaran untuk gaji atau honor mereka.*** (son)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya ..........
- Tunggu Rekomendasi Pusjatan,
Jembatan Siak III Dibuka untuk Umum Minggu Depan

- 590 Peserta Meriahkan Tapak Tilas HKSN di Bengkalis
- Tokoh Inovatif dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,
Walikota Pekanbaru Terima Anugrah Satya Lencana dari Presiden RI

- Pertamina Dumai Dinilai Mulai Usik Ketenangan Warga Bunga Tanjung
- ‎Bupati Bengkalis Serahkan 1.400 Ha Lahan HTR ke Petani Siakkecil
- Kerja Sama PWI dan PT CPI,
20 Wartawan Rohil Ikuti Semarak Pers di Dumai

- Pengurus CFCD Chapter Riau Dikukuhkan


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.197.110.151
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com