Untitled Document
Ahad, 29 Jumadil Akhir 1436 H |
Home > Sosial>>

Berita Terhangat...
Ahad, 19 April 2015 14:45
Imigran Gelap Kantongi KTP Pekanbaru,
Kadisdukcapil: Kami Akan Telusuri Lebih Lanjut


Ahad, 19 April 2015 14:38
Besok, Legislatif dan Eksekutif Sepakat Bahas 26 Ranperda

Ahad, 19 April 2015 11:48
Siswi SMP di Inhu Dicabuli Abang Ipar di Kamar Mandi

Ahad, 19 April 2015 10:00
Wilayahnya Teramat Luas, Sejumlah Camat di Pekanbaru Desak Pemekaran

Ahad, 19 April 2015 06:31
Ketua HNSI Riau Terpilih Kagumi Potensi Perikanan Budidaya Kampar

Ahad, 19 April 2015 06:27
Polres Dumai Ciduk Tiga Maling Kabel Wilmar Group

Sabtu, 18 April 2015 19:37
Tangkap Empat Tersangka Narkoba,
Polres Dumai Amankan 1 Kg Ganja dan Belasan Sabu Siap Edar




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 10 Januari 2012 18:53
Komisi A DPRD Riau Minta BKD Menginventarisir Pegawai Honorer

Komisi A DPRD Riau meminta BKD untuk segera menginventarisir pegawai honorer yang ada di daerah itu. Ini terkait ada kebijakan monitoring penerimaan PNS.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi A DPRD Riau melakukan dengar pendapat atau hearing dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau menyangkut adanya kebijakan pemerintah monitoring penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

Hearing itu dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso dan dihadiri Asisten III Setdaprov Riau, Joni Irwan, Kepala Biro Hukum Kasiarudin, Kepala BKD Riau Said Saqlul Amri dan sejumlah anggota Komisi A lainnya, seperti Zukri, Jabarullah dan anggota dewan lainnya.

Bagus Santoso dalam pertemuan itu menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah kabupaten/kota yang lainnya sudah terlanjur mengeluarkan SK pengangkatannya pegawai honorer, tenaga kontrak dan pegawai tidak tetap. Makanya, tenaga honorer ini terutama guru honor dan guru tidak tetap untuk tetap dipertahankan.

“Kita ketahui di Provinsi Riau saat ini terhadap sekitar 6.600 guru honor, guru tidak tetap dan guru bantu. Bayangkan saja, mereka tidak lagi dipertahankan, sudah didapat dipastikan dunia pendidikan Riau akan menjadi chaos,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Komisi A DPRD Riau meminta BKD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Riau untuk segera menginventarisir permasalahan menyangkut pegawai honorer ini. Sehingga nanti akan diperoleh solusi untuk anggaran untuk gaji atau honor mereka.*** (son)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya ..........
- Wilayahnya Teramat Luas, Sejumlah Camat di Pekanbaru Desak Pemekaran
- 92 CPNS Dumai Sumringah Terima SK Walikota
- ‎Walikota Buka Pawai Akbar dan Pentas Seni Santri TPQ se-Pekanbaru
- Kantor Pos Bagansiapiapi Bayarkan Dana PSKS
- Perkembangan RTMPE,
Bupati Kampar Perintah Pejabat Eselon Jadi Contoh

- Bupati Kampar Lantik 233 Kepala Sekolah
- BPC PHRI Perdana di Kepulauan Meranti Segera Dilantik


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.227.21.95
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com