Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Rabu, 23 Agustus 2017 14:54
‎Tidak Kantongi Izin Selama 17 Tahun,
Pemkab Rohul Tutup PT Abidin Bros di Muara Dilam


Rabu, 23 Agustus 2017 14:48
Pilgubri 2018, PPP Riau Versi Djan Faridz Berniat Buka Penjaringan

Rabu, 23 Agustus 2017 14:37
Pilkada Inhil 2018, Wardan Daftar Penjaringan DPD PPP

Rabu, 23 Agustus 2017 14:19
‎Diduga Cabuli Anak Tiri, Pria di Ujung Batu Ditangkap Polisi Rohul

Rabu, 23 Agustus 2017 13:54
Demo di PTPN V Kebun Tandun, FSPTI Dua Kabupaten Desak Bongkar-muat Tanpa Kontraktor

Rabu, 23 Agustus 2017 13:51
Wagubri Pimpin Rapat Bahas Lima Persoalan Batas Wilayah

Rabu, 23 Agustus 2017 13:48
Dintuntut 2 Tahun Penjara, Mantan Kacab BNI 46 Rengat Nangis Sampaika Pledoi

Rabu, 23 Agustus 2017 13:05
Mabuk dan Bikin Onar, Seorang Adik di Dumai Tewas Dipukul Abangnya

Rabu, 23 Agustus 2017 12:17
Baleho Dukungan untuk Andi Rachman Bertebaran di Arena Pacu Jalur Kuansing

Rabu, 23 Agustus 2017 10:29
Aktif Cegah Karlahut,
4 Desa di Riau Dapat Penghargaan dan Bonus Rp100 Juta dari Asian Agri




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Selasa, 10 Januari 2012 18:53
Komisi A DPRD Riau Minta BKD Menginventarisir Pegawai Honorer

Komisi A DPRD Riau meminta BKD untuk segera menginventarisir pegawai honorer yang ada di daerah itu. Ini terkait ada kebijakan monitoring penerimaan PNS.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi A DPRD Riau melakukan dengar pendapat atau hearing dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau menyangkut adanya kebijakan pemerintah monitoring penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

Hearing itu dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso dan dihadiri Asisten III Setdaprov Riau, Joni Irwan, Kepala Biro Hukum Kasiarudin, Kepala BKD Riau Said Saqlul Amri dan sejumlah anggota Komisi A lainnya, seperti Zukri, Jabarullah dan anggota dewan lainnya.

Bagus Santoso dalam pertemuan itu menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah kabupaten/kota yang lainnya sudah terlanjur mengeluarkan SK pengangkatannya pegawai honorer, tenaga kontrak dan pegawai tidak tetap. Makanya, tenaga honorer ini terutama guru honor dan guru tidak tetap untuk tetap dipertahankan.

“Kita ketahui di Provinsi Riau saat ini terhadap sekitar 6.600 guru honor, guru tidak tetap dan guru bantu. Bayangkan saja, mereka tidak lagi dipertahankan, sudah didapat dipastikan dunia pendidikan Riau akan menjadi chaos,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Komisi A DPRD Riau meminta BKD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Riau untuk segera menginventarisir permasalahan menyangkut pegawai honorer ini. Sehingga nanti akan diperoleh solusi untuk anggaran untuk gaji atau honor mereka.*** (son)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita Sosial lainnya..........
- Wagubri Pimpin Rapat Bahas Lima Persoalan Batas Wilayah
- Wens Manggut Terpilih Secara Aklamasi jadi Ketua Umum AMSI
- Bakal Dibuka Gubri, Sebanyak 193 Team Mulai Hari ini Adu Cepat di Pacu Jalur 2017
- Diapresiasi Bupati,
Bakaroh, Cara Warga Sungai Intan, Inhil Jaga Ekosistem Sungai

- Kemendikbud Sahkan 11 Warisan Budaya Tak Benda Riau
- Terbaring Lemas di RSUD Arifin Ahmad,
Jantung Bocor, Dizan Tunggu Uluran Tangan Par Dermawan

- Bupati Bengkalis Janji Evaluasi Jabatan Plt. Kadisdik


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.156.92.138
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com