Untitled Document
Selasa, 10 Jumadil Akhir 1436 H |
Home > Sosial>>

Berita Terhangat...
Selasa, 31 Maret 2015 10:16
Serahkan LKPD ke BPK, Sekda Meranti Optimis Kembali Raih WTP

Selasa, 31 Maret 2015 10:05
Suap APBD, Suparman, Bagus dan Rusli Ahmad Diperiksa KPK

Selasa, 31 Maret 2015 09:54
Komisi A DPRD Rohil Jadwalkan Tinjau Lahan Sengketa di Bangko Pusako

Selasa, 31 Maret 2015 08:15
Dewan Minta PPL di Rohil Lebih Rajin Kunjungi Petani

Selasa, 31 Maret 2015 06:59
DPC PPP Meranti Masih Setia Dukung Bupati Irwan

Selasa, 31 Maret 2015 06:57
Plt Gubri Minta RUPS Luar Biasa BRK Digelar Pekan Kedua April

Selasa, 31 Maret 2015 06:53
Tunggakan Wajib Pajak Riau Capai Rp 1,4 Triliun



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 10 Januari 2012 18:53
Komisi A DPRD Riau Minta BKD Menginventarisir Pegawai Honorer

Komisi A DPRD Riau meminta BKD untuk segera menginventarisir pegawai honorer yang ada di daerah itu. Ini terkait ada kebijakan monitoring penerimaan PNS.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi A DPRD Riau melakukan dengar pendapat atau hearing dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau menyangkut adanya kebijakan pemerintah monitoring penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

Hearing itu dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso dan dihadiri Asisten III Setdaprov Riau, Joni Irwan, Kepala Biro Hukum Kasiarudin, Kepala BKD Riau Said Saqlul Amri dan sejumlah anggota Komisi A lainnya, seperti Zukri, Jabarullah dan anggota dewan lainnya.

Bagus Santoso dalam pertemuan itu menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah kabupaten/kota yang lainnya sudah terlanjur mengeluarkan SK pengangkatannya pegawai honorer, tenaga kontrak dan pegawai tidak tetap. Makanya, tenaga honorer ini terutama guru honor dan guru tidak tetap untuk tetap dipertahankan.

“Kita ketahui di Provinsi Riau saat ini terhadap sekitar 6.600 guru honor, guru tidak tetap dan guru bantu. Bayangkan saja, mereka tidak lagi dipertahankan, sudah didapat dipastikan dunia pendidikan Riau akan menjadi chaos,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Komisi A DPRD Riau meminta BKD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Riau untuk segera menginventarisir permasalahan menyangkut pegawai honorer ini. Sehingga nanti akan diperoleh solusi untuk anggaran untuk gaji atau honor mereka.*** (son)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya ..........
- Serahkan LKPD ke BPK, Sekda Meranti Optimis Kembali Raih WTP
- 2015, Dumai Targetkan PAD Parkir Terminal Barang Rp18 Miliar
- Kejar Target, BPJS Naker Dumai Gencarkan Sosialisasi
- Sekko Dumai Minta KPU Tak Risau Soal Anggaran Berkurang
- Segera Ditertibkan, Arminareka dan AFI Tour Tak Kantongi Ijin Kemenag Riau
- Bupati Buka MTQ ke-3 Kecamatan Rangsang Pesisir
- Berplat Hitam, Banyak Mobdin Anggota DPRD Rohul Berubah Jadi Mobil Pribadi


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.159.166.21
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com