Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Sabtu, 5 September 2015 09:06
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Inhil Meninggal Dunia

Sabtu, 5 September 2015 09:04
Mendadak Dipanggil Presiden, Plt Gubri Berangkat ke Jakarta via Padang

Sabtu, 5 September 2015 07:33
Jarak Pandang 700 Meter, Kedatangan Pesawat di Bandara SSK II Masih Terhambat

Sabtu, 5 September 2015 07:32
Hidayat Hamid Terima SK Kepengurusan KNPI Inhil

Sabtu, 5 September 2015 07:30
Masyarakat Kenegerian Teluk Kuantan Kompak Dukung Mursini-Halim

Sabtu, 5 September 2015 07:27
Cegah Ispa, Diskes Inhil Imbau Masyarakat Periksakan ke Fasyankes Terdekat

Jum’at, 4 September 2015 22:43
3 Pasang Kekasih Terjaring Razia Satpol PP Meranti



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 10 Januari 2012 18:53
Komisi A DPRD Riau Minta BKD Menginventarisir Pegawai Honorer

Komisi A DPRD Riau meminta BKD untuk segera menginventarisir pegawai honorer yang ada di daerah itu. Ini terkait ada kebijakan monitoring penerimaan PNS.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi A DPRD Riau melakukan dengar pendapat atau hearing dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau menyangkut adanya kebijakan pemerintah monitoring penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

Hearing itu dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso dan dihadiri Asisten III Setdaprov Riau, Joni Irwan, Kepala Biro Hukum Kasiarudin, Kepala BKD Riau Said Saqlul Amri dan sejumlah anggota Komisi A lainnya, seperti Zukri, Jabarullah dan anggota dewan lainnya.

Bagus Santoso dalam pertemuan itu menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah kabupaten/kota yang lainnya sudah terlanjur mengeluarkan SK pengangkatannya pegawai honorer, tenaga kontrak dan pegawai tidak tetap. Makanya, tenaga honorer ini terutama guru honor dan guru tidak tetap untuk tetap dipertahankan.

“Kita ketahui di Provinsi Riau saat ini terhadap sekitar 6.600 guru honor, guru tidak tetap dan guru bantu. Bayangkan saja, mereka tidak lagi dipertahankan, sudah didapat dipastikan dunia pendidikan Riau akan menjadi chaos,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Komisi A DPRD Riau meminta BKD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Riau untuk segera menginventarisir permasalahan menyangkut pegawai honorer ini. Sehingga nanti akan diperoleh solusi untuk anggaran untuk gaji atau honor mereka.*** (son)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya..........
- Kepala Dinas Pendapatan Daerah Inhil Meninggal Dunia
- Mendadak Dipanggil Presiden, Plt Gubri Berangkat ke Jakarta via Padang
- Hidayat Hamid Terima SK Kepengurusan KNPI Inhil
- 3 Pasang Kekasih Terjaring Razia Satpol PP Meranti
- Danramil Kecamatan Pangkalan Kuras, Pelalawan Pimpin Padamkan Karhutlah
- RAPP Bagikan 2.000 Masker di Pulau Padang
- Karhutla Makin Parah, Presiden Joko Widodo Berencana Datang di Riau


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.221.87.97
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com