Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 24 Maret 2017 21:09
Rapat Bersama di BNPP RI,
Wabup Berharap Masalah Abrasi Meranti Selesai di Era Jokowi-JK


Jum’at, 24 Maret 2017 20:24
Penyelesaian Dugaan Penyerobotan Lahan,
Pemkab Inhil Tekankan Surya Dumai Grup Segera Tanggapi Tuntutan Warga


Jum’at, 24 Maret 2017 20:17
Waka DPRD Dumai Minta Dispar Riau Perhatikan Pariwisata Daerah

Jum’at, 24 Maret 2017 19:45
Di Hadapan Kader PKS,
Gubri Sebut Pejabat Korup Merusak Imej Riau


Jum’at, 24 Maret 2017 19:31
Bupati Kuansing Imbau Masyarakat Salat Subuh Berjamaah ke Masjid

Jum’at, 24 Maret 2017 19:26
PKS Mulai Buka Komunikasi Politik Sejumlah Balon Gubri

Jum’at, 24 Maret 2017 19:19
PKB Inhil Kembali Gelar Pendidikan Kader Pertama di 12 Kecamatan

Jum’at, 24 Maret 2017 19:15
Bupati Kukuhkan Badan Pengelola Masjid Agung Kuantan Singingi

Jum’at, 24 Maret 2017 19:07
2.381 WNA Bangladesh Berhasil Diloloskan,
Polres Dumai Tangkap Tiga Anggota Jaringan Human Trafficking Internasional


Jum’at, 24 Maret 2017 19:04
Ruslan Resmi Jabat Kepala BPN Kabupaten Rohul



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 10 Januari 2012 18:53
Komisi A DPRD Riau Minta BKD Menginventarisir Pegawai Honorer

Komisi A DPRD Riau meminta BKD untuk segera menginventarisir pegawai honorer yang ada di daerah itu. Ini terkait ada kebijakan monitoring penerimaan PNS.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi A DPRD Riau melakukan dengar pendapat atau hearing dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau menyangkut adanya kebijakan pemerintah monitoring penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

Hearing itu dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso dan dihadiri Asisten III Setdaprov Riau, Joni Irwan, Kepala Biro Hukum Kasiarudin, Kepala BKD Riau Said Saqlul Amri dan sejumlah anggota Komisi A lainnya, seperti Zukri, Jabarullah dan anggota dewan lainnya.

Bagus Santoso dalam pertemuan itu menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah kabupaten/kota yang lainnya sudah terlanjur mengeluarkan SK pengangkatannya pegawai honorer, tenaga kontrak dan pegawai tidak tetap. Makanya, tenaga honorer ini terutama guru honor dan guru tidak tetap untuk tetap dipertahankan.

“Kita ketahui di Provinsi Riau saat ini terhadap sekitar 6.600 guru honor, guru tidak tetap dan guru bantu. Bayangkan saja, mereka tidak lagi dipertahankan, sudah didapat dipastikan dunia pendidikan Riau akan menjadi chaos,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Komisi A DPRD Riau meminta BKD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Riau untuk segera menginventarisir permasalahan menyangkut pegawai honorer ini. Sehingga nanti akan diperoleh solusi untuk anggaran untuk gaji atau honor mereka.*** (son)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya..........
- Rapat Bersama di BNPP RI,
Wabup Berharap Masalah Abrasi Meranti Selesai di Era Jokowi-JK

- Penyelesaian Dugaan Penyerobotan Lahan,
Pemkab Inhil Tekankan Surya Dumai Grup Segera Tanggapi Tuntutan Warga

- Waka DPRD Dumai Minta Dispar Riau Perhatikan Pariwisata Daerah
- Ruslan Resmi Jabat Kepala BPN Kabupaten Rohul
- Jelang TNI KB Kes 2017, Dandim 0313/ KPR Sidak ke Rohul
- Targetkan Ribuan Bidang, BPN Bengkalis Sosialisasikan PTSL ke Masyarakat Desa
- PT Nusantara Berlian Motor Sandang Dialer Berbintang Lima


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.197.75.83
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com