Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Sabtu, 23 Juli 2016 19:49
Disambut Atraksi Pemadaman Api,
Mendagri Tjahjo Kumolo Berkunjung ke PT RAPP


Sabtu, 23 Juli 2016 19:41
DPC PKB Pelalawan Peringati Harlah ke-18 dengan Kegiatan Doa dan Tahlil

Sabtu, 23 Juli 2016 19:23
Calon Ketua DPD KNPI Rohul Pertanyakan Uang Pendaftaram Rp25 Juta

Sabtu, 23 Juli 2016 19:04
Polres Dumai Tangkap Mobil Angkut 100 Karung Bawang Ilegal

Sabtu, 23 Juli 2016 18:59
Ditinggal Berobat ke Puskesmas,
Uang Rp11 Juta Milik Warga Ujungbatu Disikat Maling


Sabtu, 23 Juli 2016 18:55
Polres Dumai Tangkap Karyawan Adira Finance Penggelap Uang Nasabah di Jakarta

Sabtu, 23 Juli 2016 18:50
Lanal Dumai Amankan 7 Ton Bawang Impor Ilegal di Bengkalis



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 10 Januari 2012 18:53
Komisi A DPRD Riau Minta BKD Menginventarisir Pegawai Honorer

Komisi A DPRD Riau meminta BKD untuk segera menginventarisir pegawai honorer yang ada di daerah itu. Ini terkait ada kebijakan monitoring penerimaan PNS.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi A DPRD Riau melakukan dengar pendapat atau hearing dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau menyangkut adanya kebijakan pemerintah monitoring penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

Hearing itu dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso dan dihadiri Asisten III Setdaprov Riau, Joni Irwan, Kepala Biro Hukum Kasiarudin, Kepala BKD Riau Said Saqlul Amri dan sejumlah anggota Komisi A lainnya, seperti Zukri, Jabarullah dan anggota dewan lainnya.

Bagus Santoso dalam pertemuan itu menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah kabupaten/kota yang lainnya sudah terlanjur mengeluarkan SK pengangkatannya pegawai honorer, tenaga kontrak dan pegawai tidak tetap. Makanya, tenaga honorer ini terutama guru honor dan guru tidak tetap untuk tetap dipertahankan.

“Kita ketahui di Provinsi Riau saat ini terhadap sekitar 6.600 guru honor, guru tidak tetap dan guru bantu. Bayangkan saja, mereka tidak lagi dipertahankan, sudah didapat dipastikan dunia pendidikan Riau akan menjadi chaos,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Komisi A DPRD Riau meminta BKD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Riau untuk segera menginventarisir permasalahan menyangkut pegawai honorer ini. Sehingga nanti akan diperoleh solusi untuk anggaran untuk gaji atau honor mereka.*** (son)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya..........
- Hendak Padamkan Kebakaran, Mobil Damkar Terperosok ke Parit
- Proyek Hampir Rampung, Ternyata Bangunan SLBN di Duri Belum Miliki IMB
- Dihimbau Peduli Kemajuan Kampung, Masyarakat Pujud di Pekanbaru Berhalal Bihalal
- Digelar Besok, Dapatkan 15 Sepeda Motor Gratis di Jalan Santai HUT Pekanbaru ke-323
- Pemkab Inhu Beli Mobdin Miliaran,
Siswa SDN 004 Belilas Rela Belajar di Mushalla

- Peringatan ke-56 Hari Bhakti Adyaksa, Kejari Pelalawan Santuni Anak Yatim
- Puncak Hari Adhyaksa ke-56,
Kejari Rohul Anjangsana ke Panti Asuhan dan Puskesmas



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.80.216.250
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com