Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 3 Desember 2016 20:54
Kapolres Kampar Tinjau Bendungan PLTA

Sabtu, 3 Desember 2016 20:48
Plt. Sekda Buka Rakerda MUI Bengkalis

Sabtu, 3 Desember 2016 20:34
Pria di Desa Ngaso, Rohul Ditemukan Tewas dengan Leher Terjerat

Sabtu, 3 Desember 2016 20:30
BUMDes Senggoro Bengkalis Terima Penyertaan Modal Rp194 Juta

Sabtu, 3 Desember 2016 18:39
Tempuh Jarak 1.317 Kilometer,
Warga Inhil Naik Motor Ikuti Aksi Bela Islam III di Jakarta


Sabtu, 3 Desember 2016 18:09
Gagal Maling, Seorang Warga Meranti Nyaris Tewas Dihajar Massa

Sabtu, 3 Desember 2016 14:48
Telkomsel Raih Penghargaan World Communication Awards 2016

Sabtu, 3 Desember 2016 13:17
Mayat Wanita tak Dikenal Membusuk di Kebun Sawit Warga Tukjimun, Inhil

Sabtu, 3 Desember 2016 06:49
Dua Rampok Bersenpi Rampas 2,5 Kg Emas dan Rp80 Juta dari Warga Kampar

Jum’at, 2 Desember 2016 20:37
Ratusan Warga Bengkalis Ikuti Bela Islam Jilid III



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 10 Januari 2012 18:53
Komisi A DPRD Riau Minta BKD Menginventarisir Pegawai Honorer

Komisi A DPRD Riau meminta BKD untuk segera menginventarisir pegawai honorer yang ada di daerah itu. Ini terkait ada kebijakan monitoring penerimaan PNS.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi A DPRD Riau melakukan dengar pendapat atau hearing dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau menyangkut adanya kebijakan pemerintah monitoring penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

Hearing itu dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso dan dihadiri Asisten III Setdaprov Riau, Joni Irwan, Kepala Biro Hukum Kasiarudin, Kepala BKD Riau Said Saqlul Amri dan sejumlah anggota Komisi A lainnya, seperti Zukri, Jabarullah dan anggota dewan lainnya.

Bagus Santoso dalam pertemuan itu menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah kabupaten/kota yang lainnya sudah terlanjur mengeluarkan SK pengangkatannya pegawai honorer, tenaga kontrak dan pegawai tidak tetap. Makanya, tenaga honorer ini terutama guru honor dan guru tidak tetap untuk tetap dipertahankan.

“Kita ketahui di Provinsi Riau saat ini terhadap sekitar 6.600 guru honor, guru tidak tetap dan guru bantu. Bayangkan saja, mereka tidak lagi dipertahankan, sudah didapat dipastikan dunia pendidikan Riau akan menjadi chaos,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Komisi A DPRD Riau meminta BKD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Riau untuk segera menginventarisir permasalahan menyangkut pegawai honorer ini. Sehingga nanti akan diperoleh solusi untuk anggaran untuk gaji atau honor mereka.*** (son)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya..........
- Kapolres Kampar Tinjau Bendungan PLTA
- BUMDes Senggoro Bengkalis Terima Penyertaan Modal Rp194 Juta
- Tempuh Jarak 1.317 Kilometer,
Warga Inhil Naik Motor Ikuti Aksi Bela Islam III di Jakarta

- Ratusan Warga Bengkalis Ikuti Bela Islam Jilid III
- Walikota Dumai Janji Segera Bayar Pelunasan Proyek Drainase
- Ditutup Orasi Kapolda Riau,
Pada Saatnya Ahok Akan Dipenjarakan

- Aksi 212, Sejumlah Anggota DPRD Riau Ikut Aksi di Jakarta


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.204.185.107
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com