Untitled Document
Ahad, 19 Jumadil Akhir 1435 H |
Home > Sosial>>

Berita Terhangat...
Ahad, 20 April 2014 19:45
Diprotes Dua Saksi Parpol, Pleno KPU Dumai Hampir Rusuh

Ahad, 20 April 2014 19:42
Tolak Rencana Gubri,
Wako Khairul Tegaskan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Harus Berlanjut


Ahad, 20 April 2014 19:35
Gerakan Konsumen Cerdas,
"Cintailah Produk Dalam Negeri"


Ahad, 20 April 2014 19:28
Modus Kejahatan Baru di Pinggir, Bengkalis Kian Resahkan Warga

Ahad, 20 April 2014 19:24
Daftar 35 Caleg Terpilih untuk DPRD Pelalawan Periode 2014-2019

Ahad, 20 April 2014 18:26
Jelang Ramadhan, Pujasera di Duri Difungsikan

Ahad, 20 April 2014 18:19
Bisa Bawa Pulang TV Samsung LED 32 Inch Tanpa Diundi,
Beli New Sorento Selama Pameran di Ciputra




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 10 Januari 2012 18:53
Komisi A DPRD Riau Minta BKD Menginventarisir Pegawai Honorer

Komisi A DPRD Riau meminta BKD untuk segera menginventarisir pegawai honorer yang ada di daerah itu. Ini terkait ada kebijakan monitoring penerimaan PNS.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi A DPRD Riau melakukan dengar pendapat atau hearing dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau menyangkut adanya kebijakan pemerintah monitoring penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

Hearing itu dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso dan dihadiri Asisten III Setdaprov Riau, Joni Irwan, Kepala Biro Hukum Kasiarudin, Kepala BKD Riau Said Saqlul Amri dan sejumlah anggota Komisi A lainnya, seperti Zukri, Jabarullah dan anggota dewan lainnya.

Bagus Santoso dalam pertemuan itu menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah kabupaten/kota yang lainnya sudah terlanjur mengeluarkan SK pengangkatannya pegawai honorer, tenaga kontrak dan pegawai tidak tetap. Makanya, tenaga honorer ini terutama guru honor dan guru tidak tetap untuk tetap dipertahankan.

“Kita ketahui di Provinsi Riau saat ini terhadap sekitar 6.600 guru honor, guru tidak tetap dan guru bantu. Bayangkan saja, mereka tidak lagi dipertahankan, sudah didapat dipastikan dunia pendidikan Riau akan menjadi chaos,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Komisi A DPRD Riau meminta BKD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Riau untuk segera menginventarisir permasalahan menyangkut pegawai honorer ini. Sehingga nanti akan diperoleh solusi untuk anggaran untuk gaji atau honor mereka.*** (son)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya ..........
- Tolak Rencana Gubri,
Wako Khairul Tegaskan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Harus Berlanjut

- Gerakan Konsumen Cerdas,
"Cintailah Produk Dalam Negeri"

- Jelang Ramadhan, Pujasera di Duri Difungsikan
- Penerimaan Taruna Akpol 2014,
Kapolres Inhil Imbau Calon Peserta Tidak Percaya Calo

- Sekda Bengkalis Hadiri Reuni Akbar Alumni SGB, KPG dan SPGN 197
- 3 Hanyut ke Sungai,
Sembilan Rumah Kembali Diterjang Longsor di Kuala Enok

- Masuk April Anggaran Belum Cair,
Ketua DPRD Dumai Minta Walikota Fokus Tangani APBD 2014



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 184.73.52.98
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com