Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Rabu, 21 Agustus 2019 21:18
Danrem 031/Wirabima Kunker ke Bengkalis

Rabu, 21 Agustus 2019 19:03
Ngopi Saat Jam Kerja, Empat ASN dan Dua Honorer Pemkab Inhu Diamankan Satpol PP

Rabu, 21 Agustus 2019 18:09
Batas Akhir Persiapan Pilkada 2020 Bengkalis September 2019

Rabu, 21 Agustus 2019 17:22
Diselimuti Kabut Asap, Dua Titik Api Terdeteksi di Inhu

Rabu, 21 Agustus 2019 17:09
Tugas Panitia Rayon IV Tuntas, Hadiah pacu Jalur Masih Terkendala di Dinas Pariwisata

Rabu, 21 Agustus 2019 16:33
Pelatakan Batu Pertama 24 Agustus,
Gubri Siap Gerakan Wakaf Pembangunan Universitas Anak Yatim


Rabu, 21 Agustus 2019 15:31
Udara Tercemar Asap, Disdik Bengkalis Belum Instruksikan Sekolah Diliburkan

Rabu, 21 Agustus 2019 15:27
Diduga Tewas Dibunuh,
Sosok Mayat Pria di Kebun Sawit Lahan Pemko Pekanbaru Gegerkan Warga


Rabu, 21 Agustus 2019 15:14
2020 FPJ Masuk Kalender Pariwisata Nasional, Ketua DPRD Apresiasi Menteri Pariwisata RI

Rabu, 21 Agustus 2019 15:08
Seorang Pelaku Tersangka,
Tim Satgas Karlahut Rohul Amankan 2 Terduga Pembakar Lahan di Rambah Hilir


loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Ahad, 21 Juli 2019 05:37
Gesa Perda CSR Perusahaan, Pansus DPRD Bengkalis Konsultasi ke BKPM Jakarta

Pansus Ranperda Corporate Social Responsibility DPRD Bengkalis terus menggesa untuk menjadikan dasar hukum. Pansus lakukan konsultasi ke BKPM Jakarta.

Riauterkini-BENGKALIS- Gali informasi teraktual, Pansus Ranperda Corporate Social Responsibility (CSR) DPRD Bengkalis lakukan konsultasi ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jakarta, Kamis (18/7/19).

Pertemuan Pansus CSR ini untuk menindaklanjuti dari hasil konsultasi di Kemenkum HAM Provinsi Riau di Pekanbaru beberapa hari yang lalu. Dan untuk menjadikan sebuah payung hukum Pansus CSR ini perlu kehati-hatian karena Perda yang di hasilkan nantinya betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pertemuan ‌Pansus dilakukan di Gedung Suhartoyo BPKM Jakarta Selatan, rombongan Pansus yang diketuai Mus Mulyadi, Wakil Ketua Indrawan Sukmana, ST, beserta anggota Abdul Kadir, S.Ag, Andriyan Prama Putra, Daud Gultom, Dr. Fidel, Firman, Hendri M.Si, Indra Gunawan Eet, Ph.D , H. Azmi, Pipit Lestary, Leonardus Marbun, Nur Azmy Hasyim, Rianto, Simon Lumbangaol, Zuhandi dan juga Zamzami Harun.

Rombongan disambut baik oleh Ratih Indraningtias dan Taufik dari Pusat Bantuan Hukum BKPM, Endang Rosidi dan Dinda dari Pelayanan Penanaman Modal.

Ketua Pansus CSR DPRD Bengkalis, Mus Mulyadi menyampaikan, bahwa tujuan dari Ranperda CSR ini sebenarnya bukanlah untuk "memeras" perusahaan atau menghambat investasi di Kabupaten Bengkalis, akan tetapi untuk memberikan pedoman yang jelas bagi perusahaan, masyarakat dan pemerintah daerah (Pemda) dalam melaksanakan perannya di masing-masing daerah.

Perusahaan bisa nyaman melakukan kegiatannya, lalu masyarakat juga bisa merasakan manfaat positif dari keberadaan perusahaan tersebut di lingkungannya. Sebab seperti yang diketahui bersama, jika tidak disikapi dengan bijak keberadaan perusahaan rawan menimbulkan konflik di masyarakat di wilayah operasinya.

"Kami menganggap bahwa BKPM adalah tempat yang tepat bagi kami untuk mendapat informasi terkait pengaturan pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Karena selama ini kekuatan hukumnya belum dijadikan Perda, dan juga banyak hal yang kami anggap bahwa BKPM bisa memberikan masukan penting untuk menyusun aturan tersebut agar nantinya apa yang kami rumuskan bisa diterapkan dengan mudah dan baik, hal itulah yang mendasari kami ke BKPM," ungkap Mus Mulyadi.

Meneruskan apa yang disampaikan tersebut, H. Azmi R. Fatwa juga berpendapat perusahaan-perusahaan yang ada di daerah sangat berpotensi untuk ikut bersama-sama membangun daerah, bukan hanya sekedar mengeruk kekayaan sumber daya alam daerah tersebut yang mana nantinya akan menimbulkan konflik.

"Sekarang kita ingin mencari metode bagaimana agar perusahaan ini bisa dirangkul, supaya perusahaan di daerah tetap bisa beroperasi, berinvestasi juga ikut andil dan berkontribusi membangun daerah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat," tambah Azmi.

Pada diskusi tersebut Anggota Pansus CSR, Rianto juga menjelaskan, bahwa Pasal 16 huruf e UUPM menyatakan, bahwa setiap penanaman modal bertanggungjawab untuk menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja. Selanjutnya Pasal 17 UUPM menentukan bahwa penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Hal itu yang mendasari kami memperkuat Perda ini agar nantinya perusahaan benar-benar bisa menjalankan UUPM ini dengan baik, dan apa nantinya yang mungkin bisa ditambahkan atau bahkan dikurangkan dalam kami menyusun Perda ini baik itu kewajiban maupun sanksi, karena yang kami ketahui BKPM berdampingan dengan CSR," ungkapnya.

Dilanjutkan Anggota Pansus CSR, Hendri, menyadari UU Nomor 40 Tahun 2007 sampai PP Nomor 47 Tahun 2012 sebagai payung hukum dari CSR ini sudah cukup kuat, keinginan kami jelas bukan ingin menghambat investasi ke daerah. h Hanya saja aplikasi di lapangan terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, contoh kasus, beberapa perusahan yang berinvestasi di daerah justru melalaikan regulasi, sehingga melupakan kepedulian dan semangat bersama membangun daerah.

"Kami ingin Perda yang diatur ini bisa memberikan win win solution bagi semua pihak. Sebenarnya keinginan Perda ini dibuat agar perusahaan di daerah tertib mengikuti sesuai regulasi, sebagai wadah kontrol, agar masyarakat juga bisa mengetahui kemana dana CSR ini keluar, apakah merata disumbangkan ke masyarakat, dan juga transparansi dana tersebut, dan tidak ada keinginan sama sekali untuk mendikte perusahaan untuk berinvestasi di daerah," kata Zamzami Harun menambahkan.

Menanggapi maksud dan apa yang disampaikan Pansus Ranperda CSR tersebut, pihak BKPM menyampaikan bahwa mereka memahami dan satu tujuan Ranperda CSR ini, dan diakui memang selama ini sering terjadi konflik antara masyarakat tempatan dengan perusahaan akibat miskomunikasi. Selain itu aturan yang jelas tentang besaran bantuan yang wajib diberikan perusahaan kepada lingkungan tempatnya beroperasi juga belum ada.

Menyadari kelemahan itu, pihak BKPM berjanji akan membahas hal tersebut dalam rapat khusus internal. Dan nantinya diharapkan dari rapat tersebut dihasilkan solusi terhadap berbagai persoalan yang disampaikan Pansus Ranperda CSR DPRD Bengkalis ini. Kepada pihak Pansus DPRD Bengkalis, BKPM juga mengucapkan terima kasih karena memperjuangkan nasib masyarakatnya dengan cara yang elegan.***(dik/rls)

Foto : Kegiatan Pansus CSR DPRD Bengkalis berkonsultasi ke BKPM Jakarta, Kamis (18/7/19).

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Danrem 031/Wirabima Kunker ke Bengkalis
- Ngopi Saat Jam Kerja, Empat ASN dan Dua Honorer Pemkab Inhu Diamankan Satpol PP
- Batas Akhir Persiapan Pilkada 2020 Bengkalis September 2019
- Tugas Panitia Rayon IV Tuntas, Hadiah pacu Jalur Masih Terkendala di Dinas Pariwisata
- 2020 FPJ Masuk Kalender Pariwisata Nasional, Ketua DPRD Apresiasi Menteri Pariwisata RI
- Pembukaan FPJ Tahun 2019 Catat Dua Rekor MURI Sekaligus
- Terkait Permasalahan Sungai Hulubandar, Lurah Pelalawan Akan Kumpulkan Para Tokoh
- Buka FPJ 2019, Menpar Janji Tahun Depan Dimasukkan Kalender Pariwisata Nasional
- Asap Semakin Menyengat di Kampar, 1.501 Orang Terpapar ISPA Sejak Agustus 2019
- RSUD Indrasari Inhu Tak Miliki SCF Jadi Kendala BPJS Kesehatan Lunasi Claim
- Mendarat di Kuansing, Menteri Arief Yaya Disambut Wabup Kuansing
- Besok Dibuka Menteri Pariwisata, 175 Jalur Siap Menjadi Tercepat di FPJ 2019
- Forum Diskusi Publik Kemen Kominfo Hadirkan Mahfud MD dan Gun-Gun Siswandi
- Dijadwalkan Tiba Sore, Menpar Besok Buka Festival Pacu Jalur 2019
- Sempat Dikabarkan Batal, Murid SDN 002 Telukkuantan Siap Tampil Dipembukaan FPJ 2019
- Hari Jadi ke-74 MA, PN Bengkalis Bertekad Tingkatkan Kualitas Pelayanan Berbasis Teknologi
- Dituduh Menista Agama, LAM Riau Tetap Dampingi UAS
- RAPP Turut Sukseskan Iven Pacu Jalur 2019
- Ini Penjelasan MPW PP Riau Terkait Kisruh Dualisme di MPC PP Rohul
- RUPS BRK Bahas Pengesahan Pejabat Komut dan Seleksi Calon Direksi


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com