Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Rabu, 12 Desember 2018 14:32
PT. CPI Luncurkan Program Pengembangan Keterampilan Tenaga Kerja

Rabu, 12 Desember 2018 14:18
Antar Shabu Bernilai Seratusan Juta ke BS, Bengkalis, Warga Rohil Ditangkap Polisi

Rabu, 12 Desember 2018 13:45
Tim Advance Sisir Lokasi Kunjungan,
Gubri: Setelah Aceh, Presiden Baru Kunjungi Riau


Rabu, 12 Desember 2018 13:34
MUI Riau Apresiasi Langkah BRK yang Ingin Konversi ke Syariah

Rabu, 12 Desember 2018 13:29
Pencarian Bocah Perempuan Diduga Tenggelam di Sungai Batang Lubuh Rohul Dihentikan

Rabu, 12 Desember 2018 12:55
Reses Tuntas, Gedung DPRD Riau Masih Sepi-senyap

Rabu, 12 Desember 2018 12:47
Banjir di Pelalawan Putuskan Jalan Pangkalan Kerinci-Langgam

Rabu, 12 Desember 2018 12:43
Gubri Lepas Pawai Taaruf, Pemprov Siapkan Bonus Pemenang MTQ Riau ke-37

Rabu, 12 Desember 2018 11:29
Pilkades Gelombang Dua di 51 Desa di Rohul Aman dan Lancar

Rabu, 12 Desember 2018 10:29
Pemkab Kuansing Bantu 30 Ton Beras pada Korban Banjir

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 12 Oktober 2018 21:14
Bupati Kampar Ingatkan Kades Agar Tak Masuk Penjara karena Dana Desa

Bupati Kampar buka seminar yang bertajuk Inklusifitas Pemberantasan Korupsi Membangun Indonesia dari Desa. Bupati mengingatkan Kades dan BPD agar tak masuk penjara karena salah menggunakan.

BANGKINANG - Penggunaan dana desa berpotensi menjerat kepala desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kedalam proses hukum. Bupati Kampar H Azis Zaenal bahkan mengingatkan Kades dan BPD agar tidak sampai masuk penjara karena salah dalam penggunaannya.

Hal itu disampaikan Azis ketika berbicara ketika membuka seminar yang bertajuk Inklusifitas Pemberantasan Korupsi Membangun Indonesia dari Desa yang digelar oleh mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Anti Korupsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau di aula kantor Bupati Kampar, Jumat (12/10/2018). Kegiatan ini diikuti kepala desa se-Kabupaten Kampar dan undangan lainnya.

"Dana desa yang digelontorkan hendaknya dapat dimanfaatkan bagi kemaslahatan masyarakat dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu pelajari aturan sehingga tidak disalahgunakan maupun salah administrasi terhadap pengelolaan dana desa yang cukup besar tersebut," ujar Azis.

Ia menyampaikan, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh pemeriksa eksternal, Kabupaten Kampar dinilai sebagai kabupaten yang terbaik dalam pengelolaan administrasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan fisik. Ini terbukti dengan dinyatakannya Kampar sebagai kabupaten yang telah dua kali berturut-turut mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau. Begitu juga dengan telah diperolehnya penilaian QA level III dari BPKP RI Pekanbaru. Kampar juga merupakan yang terbaik dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta penilaian kabupaten yang memperoleh laporan APIP yang terbaik. "Artinya pengelolaan keuangan di Kampar berjalan dengan baik mulai dari kabupaten sampai ke desa," terang Azis.

Sementara itu Ketua Panitia Ibnu Majah Abdullah dari Komunitas Anti Korupsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dalam sambutannya menyampaikan, setelah munculnya dana desa yang dianggap fantastis, maka ini sarat dengan ketidaktahuan dan pemahaman terhadap pengelolaan dana desa.

Dikatakan, seminar ini merupakan bagian dari pencegahan agar tidak tersangkut dengan permasalahan hukum, karena dilihat dari data banyak diantara kepala desa maupun BPD yang tersangkut dengan permasalahan pengelolaan dana desa.*(man)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Gubri Lepas Pawai Taaruf, Pemprov Siapkan Bonus Pemenang MTQ Riau ke-37
- Pemkab Kuansing Bantu 30 Ton Beras pada Korban Banjir
- Pelantikan PWI Bengkalis Bakal Dihadiri Ketum Pusat
- Kabupaten Peduli HAM, Bupati Bengkalis Terima Penghargaan Kemenkum HAM RI
- DLH Kuansing Serahkan Sebanyak 247 Kartu BPJS Kepada PHL
- ‎36 Pejabat Pemkab Rohul Ikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
- Puluhan 'Pelayan' di Bengkalis Ikuti Sosialisasi UU KIP
- Seorang Mahasiswi Tewas jadi Korban Jalan Rusak,
Zulfi Mursal Minta Pemprov Riau Serius Perbaiki Jalan Rusak di Siak

- Pemkab Kuansing Raih Penghargaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2018
- Pemkab Pelalawan Raih Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman
- Terkuak, PT Surya Bratasena Garap 844 Hektar Lahan Diluar HGU di Pelalawan
- Perayaan Natal Bersama, Ini Pesan Pendeta ke Jemaat Gereja HKBP Eksodi Pasirpangaraian
- PT EMP Bentu Klaim Sudah Pekerjakan Puluhan Naker Lokal di Pelalawan
- ‎Hari Ketujuh, Jasad Bocah Rohul Diduga Hanyut di Sungai Batang Lubuh Belum Ditemukan
- Wan Thamrin Undang Khusus Andi Rachman Saat Pelantikannya di Istana Negara
- Dilantik Presiden sebagai Gubri Definitif,
Wan Thamrin Ucapkan Alhamdulillah Sampai Tiga Kali

- Seluruh ASN Pekanbaru Diinstruksikan Berbusana Melayu pada Acara MTQ ke-37 Riau
- Peringati Hari Anti Korupsi,
Kejari Bengkalis Gelar Berbagai Kegiatan

- Terkait Jalan Berlubang, PUPR Pekanbaru Sudah Koordinasi dengan PUPR Riau
- ‎Hasil Mediasi, Suku Caniago Kota Lama Ancam Stop PT SJI Coy‎ Bila Ini tak Dipenuhi


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com