Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Rabu, 26 Juni 2019 15:06
5 Bulan Lalu Lintas Warga Asing ke Bengkalis 1.537 Orang

Rabu, 26 Juni 2019 14:49
Polres Kuansing Bagikan Bantuan ke Panti Asuhan dalam Rangka HUT Bhyangkara

Rabu, 26 Juni 2019 14:28
‎Kembali Gulirkan Program Desa Bebas Api, PT RAPP Bertekad 'Zonk-kan' Karhutla

Rabu, 26 Juni 2019 13:58
Puluhan ASN dan Honorer PN Bengkalis Mendadak Ikuti Tes Urine

Rabu, 26 Juni 2019 13:47
LAMR Sokong Langkah Hukum Pemprov Riau Laporkan Penghina Gubri

Rabu, 26 Juni 2019 13:33
Diikuti 564 JCH , Bupati Inhil Buka Kegiatan Manasik Haji 2019

Rabu, 26 Juni 2019 13:26
Bupati Inhil Pimpin Rapat Pematangan Konsep dan Pemodelan Program 1 Desa 1 Rumah Tahfidz

Rabu, 26 Juni 2019 13:23
Dalam Upaya Pembangunan SDM, Pemkab Inhil Titik Beratkan Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidikan

Rabu, 26 Juni 2019 13:21
‎Kapolda Riau Resmikan Mako Polres Rohul Senilai Rp13 Miliar

Rabu, 26 Juni 2019 13:03
Kebakaran Paksa 30 KK di Panipahan, Rohil Mengungsi

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 25 September 2018 13:21
Tuntut Penundaan CPNS, Massa FHK2I Demo di DPRD Riau

Puluhan massa dari Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Korwil Riau gelar aksi di DPRD Riau. Mereka meminta adanya penundaan rekrutmen CPNS.

Riauterkini-PEKANBARU- Puluhan massa dari Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Korwil Provinsi Riau gelar aksi di DPRD Riau. Massa meminta adanya penundaan rekrutmen CPNS.

"Kami dengan tegas minta rekrutmen CPNS ditunda dulu oleh pemerintah pusat," kata salah seorang orator, Selasa (25/09/19).

Ada 7 poin tuntatan massa kali ini. Diantaranya, Tunda penerimaan CPNS umun sampai selesai pengangkatan seluruh honorer kategori 2 Indonesia.

Angkat seluruh honorer kategori 2 jadi PNS tanpa membatasi usia dan tes, Sahkan revisi Undang-undang ASN Tahun 2014 sebagai landasan hukum pengangkatan honorer seluruh Indonesia.

Menolak PPPK pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja, Menyurati presiden, Menpan RB, BKN dan DPR RI untuk dapat menyelesaikan permasalahan honorer kategori 2 seluruh Indonesia.

Menyurati bupati dan walikota se-Riau untuk dapat mengangkat dan mensejahterakan honorer, Bagi kami honorer kategori 2 Provinsi Riau PNS adalah harga mati.

Hingga berita ini diturunkan, aksi masih berlangsung dan masih dilakukan pertemuan antara massa dengan Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau, Taufik Arrakhman. ***(ary)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- 5 Bulan Lalu Lintas Warga Asing ke Bengkalis 1.537 Orang
- Polres Kuansing Bagikan Bantuan ke Panti Asuhan dalam Rangka HUT Bhyangkara
- Puluhan ASN dan Honorer PN Bengkalis Mendadak Ikuti Tes Urine
- LAMR Sokong Langkah Hukum Pemprov Riau Laporkan Penghina Gubri
- ‎Kapolda Riau Resmikan Mako Polres Rohul Senilai Rp13 Miliar
- Bupati Harris Bertekad Bangun Pelabuhan Sokoi di Kuala Kampar
- APBD-P 2019 Terus Digesa, MTQ dan Pelaksanaan Visi Misi Gubri Jadi Prioritas
- 10 Tahun Tanpa ADD, 14 Desa di Rohil Segera Diberi Kode Registrasi
- Aliansi Suporter PSPS Usulkan Perombakan Manajemen
- PPDB Kembali Terapkan Sistem Zonasi, Masyarakat Mandau Harap Harap Cemas
- Mesin PKS Alami Kendala Teknis, Sebabkan PT MUP tak Terima TBS Masyarakat
- Pelayanan Hemodialisa di RSUD Rohul Akan Dibuka Juli 2019
- Bebaskan Denda PBB, Kado HUT ke-235 Pekanbaru dari Bapenda
- DPD Astindo Riau Gelar Sertifikasi Profesi Tenaga Pariwisata
- HUT ke 73 Bhayangkara, Polres Kuansing Taja Donor Darah
- Faktor Umur dan Resiko Tinggi, 60 Persen Lebih JCH Bengkalis Perlu Pendampingan Alat dan Orang
- Wagubri: PSPS Harus Berkaca Kenapa Perusahaan Enggak Beri Bantuan
- Desak Tingkatkan Pengawasan, Ampera Datangi Kantor DPRD Bengkalis
- Merga Silima Tampilkan Warisan Budaya Karo untuk Generasi Muda
- Perekonomian Terus Menurun, Pemkab Kuansing Disarankan Gunakan Anggaran pada Pos Primer


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com