Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 19 Januari 2018 23:04
Pakai Baju PKI, Seorang Warga Tionghoa Meranti Ditangkap BIN dan Tentara

Jum’at, 19 Januari 2018 22:39
Gubri Target Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 30 Ribu Haktar

Jum’at, 19 Januari 2018 22:32
OTT Tim Saber Pungli Polres Rohul‎,
Kades Rantau Binuang Sakti dan Sekdesnya Resmi Tersangka


Jum’at, 19 Januari 2018 22:19
Tim Sukses Klaim Dukungan Syam-Edy Kian Meluas

Jum’at, 19 Januari 2018 20:58
Sekda Defenitif Kuansing Tak Kunjung Dilantik

Jum’at, 19 Januari 2018 20:53
Diciduk Polisi,
Warga Tenayan Raya Tega Posting Video Mesum dengan Pacarnya di Facebook


Jum’at, 19 Januari 2018 20:37
2018, Anggota DPRD Bengkalis Tidak Lagi Diberikan Mobnas

Jum’at, 19 Januari 2018 18:34
Barter Motor dan Handphone, Pasutri di Pekanbaru Ini Kompak Jualan Sabu

Jum’at, 19 Januari 2018 18:10
Wajib Berkaidah Islam, DPRD Bengkalis Bentuk Pansus Ranperda Zakat

Jum’at, 19 Januari 2018 18:02
Datsun Cross Direncanakan Hadir di Riau Awal Februari 2018

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 11 Desember 2017 17:44
Difasilitasi DPMD Riau, Bupati Inhil Minta Dukungan Pusat Bangun Desa

Bersama DPMD Riau, Bupati Inhil temui Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi di Jakarta. Bupati wWardan sampaikan berbagai persoalan daerah dan meminta dukungan membangun desa.

Riauterkini - PEKANBARU - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Riau Syarifudin pasilitasi tiga bupati temui Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi di Jakarta, Senin (11/12/17).

Namun dari dari tiga daerah yang difasilitasi tersebut, hanya Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan yang hadir langsung untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan pedesaan yang ada di negeri seribu parit. Baik soal keterbatasan anggaran mau pun meminta dukungan langsung agar pembangunan pedesaan bisa maksimal.

Sementara hadir juga memberikan paparan Wakil Bupati Rokan Hilir Jamiluddin. Sedangkan Kuantan Singingi diwakilkan kepada Sekretaris Daerah (Sekdakab) Muharlius.

"Berbagai persoalan dalam membangun desa disampaikan. Salah satunya disampaikan Bupati Inhil tersebut terkait dengan minimnya anggaran sementara masih banyak desa yang memerlukan perhatian pembangun. Apalagi dengan kondisi Inhil, dengan kondisi berawa," kata Syarifuddin.

Dengan begitu, dengan segala keterbatasan anggaran, tidak bisa memaksimalkan pembangunan di daerah pedesaan. Karena itu, sangat diharapkan perhatian dari Pemerintah Pusat untuk membangun pedesaan.

"Inilah beberapa poin yang disampaikan ke Kementerian untuk meminta dukungan. Upaya kita bagaimana sinkronisasi dan sinergitas kebijakan program Pemerintah Provinsi bersama kabupaten dengan Kementerian PDT dan Tranmigrasi. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk Riau," ungkap Syarifudin.

Selain Bupati Inhil, dua daerah lainnya Rohil dan Kuansing masing-masing disampaikan Wabup Jamiluddin dan Sekdakab Muharlius juga berharap bagaimana program antara pusat dan daerah bisa saling sinkron. Dengan keterbatasan anggaran bisa yang selama ini dirasakan bisa dimaksimalkan lagi dengan hadirnya program pembangunan pedesaan dari Kementerian.

"Kedepan kita harus giat melakukan lobi dan komunikasi dengan kementerian. Sehingga proyek-proyek atau program pusat lebih banyak lagi masuk ke daerah, terutama dalam percepatan pembanguanan desa," kata Syarifuddin.

"Baru tiga kabupaten yang bisa kita fasilitasi, kedepan kita berharap secara bersama-sama juga kita fasilitasi buapti kabupaten lainnya.

Ada pun dari Kementerian PDT dan Transmigrasi yang menerima kunjungan kerja untuk mendengarkan keluh kesah soal pembangunan karena keterbatasan anggaran, yakni Sekretaris Jenderal (Sekjend) Anuar Sanusi serta para Direktorat Jendral (Dirjen) di lingkungan Kementerian PDT dan Tranmigrasi.

"Dalam eksposnya Sekjend Kementerian PDT menyampaikan program pusat yang bisa disinergikan dengan daerah, misalnya pembangunan kawasan pedesaan, pengembangan Bumdes, Teknologi Tepat Guna (TTG) serta program- stimulan lainnya. Inilah nantinya bagaimana bisa sejalan, sehingga program pembangunan pusat dan daerah bisa saling sinkron," papar Syarifuddin.***(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Pakai Baju PKI, Seorang Warga Tionghoa Meranti Ditangkap BIN dan Tentara
- Gubri Target Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 30 Ribu Haktar
- Sekda Defenitif Kuansing Tak Kunjung Dilantik
- Pergi ke Luar Negeri, Kepala Daerah Harus Izin Kemendagri
- Bupati Launching Program Migrasi Listrik Prabayar 100 Persen di Inhil
- Lalai Kembalikan Mobil Dinas,
Sekdako Akan Beri SP Sekwan Pekanbaru

- Dewan Nilai Target PAD Sektor Pajak Pemprov Riau Rendah
- Sukseskan Program 'Jaksa Menyapa', Kejari Rohul Gandeng RRI Pekanbaru dan Radio Lima Luhak
- Pemko Dumai Sambut Baik Pengoperasian Roro Dumai-Malaysia
- Gubri dan Dirut PT SIR Teken MoU Penyerahan Jalan Perkebunan
- Mulai Dilelang, Dua Fly Over di Jalan Soeta Ditargetkan Tuntas Akhir 2018
- Bersepeda Ontel, Bupati Siak Resmikan Agrowisata di Persawahan Bungaraya
- ‎Terbaik, Polda Riau Sabet Juara I Lomba Polmas Kapolri Cup 2017-2018
- Sebagian Dikomersialkan, RSUD Selasi Mampu Produksi Oksigen
- Ketum Gapensi Riau Meradang Disebut Pendemo Ngerjakan Proyek SPAM
- Penyertaan Modal Rp121 M,
Bengkalis Terima PAD Rp30 M Pertahun dari Bank Riau Kepri

- ‎Rekontruksi Pembunuhan Pekerja PT Torusganda Tambusai, Kejari Rohul Temukan Fakta Baru
- Harapan Wawako Pekanbaru Terhadap Pembangunan Pasar Cik Puan
- Baru 19 ASN Daftar Assessment Dilingkungan Pemko Pekanbaru
- Genjot PAD, Pemkab Bengkalis Incar Pajak Lahan Warga di Pedesaan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.167.126.106
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com