Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Rabu, 16 Januari 2019 16:41
Bidang Pengairan PUPR Kuansing Tahun Ini Peroleh Dana DAK Rp3,1 M

Rabu, 16 Januari 2019 16:30
Pengawasan P2JN di Riau Dianggap Tak Maksimal dan Merugikan Masyarakat

Rabu, 16 Januari 2019 16:11
Tahun Ini, MPP Pekanbaru Targetkan Dapat Investasi Rp2 Triliun

Rabu, 16 Januari 2019 15:53
Kominfo Bengkalis Koreksi Data,
Ternyata Bantuan Kesejahteraan Guru Madrasah Hanya Naik 12,83 Persen


Rabu, 16 Januari 2019 15:07
Tuntut Rektor Jelaskan Soal UKT, Puluhan Mahasiswa UIN Suska Riau Gelar Demo

Rabu, 16 Januari 2019 14:59
RKA Dinas dalam Proses, APBD 2019 Kuansing Belum Bisa Digunakan

Rabu, 16 Januari 2019 13:59
Tahun Ini, Jumlah Bantuan Sapi untuk Peternak Riau Alami Penurunan

Rabu, 16 Januari 2019 13:12
2 Tersangka Diburu, Polda Riau Musnahkan 37 Kilogram Sabu dan Ribuan Pil Ekstasi

Rabu, 16 Januari 2019 13:09
Awal 2019 Ada 4 Pasien, Warga Pekanbaru Diajak Cegah DBD

Rabu, 16 Januari 2019 13:06
Ditinggal Pekerja Sarapan, Bengkel Las di BS,  Bengkalis Ludes  Terbakar

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 11 Desember 2017 17:44
Difasilitasi DPMD Riau, Bupati Inhil Minta Dukungan Pusat Bangun Desa

Bersama DPMD Riau, Bupati Inhil temui Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi di Jakarta. Bupati wWardan sampaikan berbagai persoalan daerah dan meminta dukungan membangun desa.

Riauterkini - PEKANBARU - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Riau Syarifudin pasilitasi tiga bupati temui Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi di Jakarta, Senin (11/12/17).

Namun dari dari tiga daerah yang difasilitasi tersebut, hanya Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan yang hadir langsung untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan pedesaan yang ada di negeri seribu parit. Baik soal keterbatasan anggaran mau pun meminta dukungan langsung agar pembangunan pedesaan bisa maksimal.

Sementara hadir juga memberikan paparan Wakil Bupati Rokan Hilir Jamiluddin. Sedangkan Kuantan Singingi diwakilkan kepada Sekretaris Daerah (Sekdakab) Muharlius.

"Berbagai persoalan dalam membangun desa disampaikan. Salah satunya disampaikan Bupati Inhil tersebut terkait dengan minimnya anggaran sementara masih banyak desa yang memerlukan perhatian pembangun. Apalagi dengan kondisi Inhil, dengan kondisi berawa," kata Syarifuddin.

Dengan begitu, dengan segala keterbatasan anggaran, tidak bisa memaksimalkan pembangunan di daerah pedesaan. Karena itu, sangat diharapkan perhatian dari Pemerintah Pusat untuk membangun pedesaan.

"Inilah beberapa poin yang disampaikan ke Kementerian untuk meminta dukungan. Upaya kita bagaimana sinkronisasi dan sinergitas kebijakan program Pemerintah Provinsi bersama kabupaten dengan Kementerian PDT dan Tranmigrasi. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk Riau," ungkap Syarifudin.

Selain Bupati Inhil, dua daerah lainnya Rohil dan Kuansing masing-masing disampaikan Wabup Jamiluddin dan Sekdakab Muharlius juga berharap bagaimana program antara pusat dan daerah bisa saling sinkron. Dengan keterbatasan anggaran bisa yang selama ini dirasakan bisa dimaksimalkan lagi dengan hadirnya program pembangunan pedesaan dari Kementerian.

"Kedepan kita harus giat melakukan lobi dan komunikasi dengan kementerian. Sehingga proyek-proyek atau program pusat lebih banyak lagi masuk ke daerah, terutama dalam percepatan pembanguanan desa," kata Syarifuddin.

"Baru tiga kabupaten yang bisa kita fasilitasi, kedepan kita berharap secara bersama-sama juga kita fasilitasi buapti kabupaten lainnya.

Ada pun dari Kementerian PDT dan Transmigrasi yang menerima kunjungan kerja untuk mendengarkan keluh kesah soal pembangunan karena keterbatasan anggaran, yakni Sekretaris Jenderal (Sekjend) Anuar Sanusi serta para Direktorat Jendral (Dirjen) di lingkungan Kementerian PDT dan Tranmigrasi.

"Dalam eksposnya Sekjend Kementerian PDT menyampaikan program pusat yang bisa disinergikan dengan daerah, misalnya pembangunan kawasan pedesaan, pengembangan Bumdes, Teknologi Tepat Guna (TTG) serta program- stimulan lainnya. Inilah nantinya bagaimana bisa sejalan, sehingga program pembangunan pusat dan daerah bisa saling sinkron," papar Syarifuddin.***(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Bidang Pengairan PUPR Kuansing Tahun Ini Peroleh Dana DAK Rp3,1 M
- Pengawasan P2JN di Riau Dianggap Tak Maksimal dan Merugikan Masyarakat
- Awal 2019 Ada 4 Pasien, Warga Pekanbaru Diajak Cegah DBD
- Molor Dua Jam, Menko Kemaritiman Tiba di Tekhnopolitan Pelalawan
- 2019, DAK Bengkalis Naik 100 Persen
- Enggan Layani Tiket Domestik, Sekda dan Dishub akan Cari Solusi Harga Tiket Melambung Tinggi
- Enggan Layani Tiket Domestik, Sekda dan Dishub akan Cari Solusi Harga Tiket Melambung Tinggi
- TNI dan Warga Gotong Royong Bersihkan SD 010 Pulau Aro, Kuansing dari Sisa Bangunan
- Kota Bengkalis Terima Adipura,
Warga Bengkalis Diimbau Terus Jaga Kebersihan

- Besok, Menko Maritim RI Bagikan 1500 Sertifikat Tanah di Pekanbaru
- Tuntut Realisasi Janji,
Puluhan Massa Kelurahan Kota Lama, Rokan Hulu Gelar Demo di Kantor PTPN V

- BAZNas Rohul Bantu Uang Kursus Komputer 21 Fisabilillah
- Disdalduk KB Pekanbaru Targetkan 63 Persen IRT Gunakan Alat Kontrasepsi
- Tertangkap Tangan, Pencuri Motordi Duri, Bengkalis Dihakimi Warga
- Pengangkatan Mainspan Terakhir, Pekerjaan Jembatan Siak IV Hampir Rampung
- 2018, BPKAD Pakanbaru Hasilkan Rp 2,4. M dari Aset
- Pemasangan Lampu LHE PJU di Pekanbaru Sudah 30 Persen
- Ditanya Progres MoU Pengaspalan Jalan Poros Kerumutan Pelalawan,
Pejabat PHE Kampar Terkesan Menghindar dan Matikan HP

- Diserahkan Wapres Jusuf Kalla kepada Plt Bupati Kampar,
Kota Bangkinang Raih Piala Adipura Kategori Kota Kecil

- Hari Pertama, 124 CPNS Guru Kelas Pemkab Mulai Pemberkasan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com