| |
Jum’at, 27 Juli 2012 15:28
Bupati Rohul Ekpose Bidang Pangan di Kementerian BUMN
Riauterkini-JAKARTA- Bupati Rokan Hulu, Achmad, Jumat pagi (27/7/12),
ekpose di hadapan Kementerian BUMN Republik Indonesia, terkait kesiapan
daerahnya menghadapi program ketersediaan pangan, dan mewujudkan program
swasembada beras dan tindaklanjut Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM)
2013.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Rohul, Sri Hardono, yang turut
serta ke Jakarta mengaku ekpose Bupati Achmad menunjukkan jika Rohul
sebagai salahsatu kabupaten di Provinsi Riau.
Menurutnya, Rohul telah siap untuk men-sukseskan pengembangan BUMN Pangan
melalui program Gerakan Peningkatan Produktifitas Pangan berbasis Korporasi
(GP3K) dalam mendukung percepatan Peningkatan Produksi Beras Nasional
(P2BN) sebesar 10 juta ton, dan kenaikan produksi sampai 2014.
Kesiapan Rohul mendukung percepatan P2BN, yakni menyiapkan lahan satu
hamparan untuk potensi persawahan seluas lebih kurang 50 ribu hektar di
lima desa di Kecamatan Bonaidarussalam, dan satu desa di Kepenuhan Timur,
Kecamatan Kepenuhan.
Untuk membangun dan mencetak sawah baru, menurut Sri membutuhkan dana
besar, namun dana belum terakomodir baik melalui dana APBD atau APBD
Provinsi Riau. Melalui program GP3K, akan mampu mengatasi permasalahan.
“Diharapkan Menteri BUMN (Dahlan Iskan.red) berkenan melaksanakan program
GP3K di Rohul, sebab didukung dengan adanya BUMN Sektor Pertanian seperti
adanya PTPN V dan PT Pertani, dan lainnya,” katanya.
Sri mengaku tidak hanya dibidang persawahan, Bupati Achmad juga meng-ekpose
bidang perkebunan terkait program replanting kebun kelapa sawit dan karet,
serta progam ketersediaan daging.
Melalui program GP3K Kementerian BUMN RI, dia berharap Perusahaan Plat
merah di wilayahnya turut mendukung rencana program pemerintah, terutama
melalui dana program CSR untuk pengembangan persawahan dan perkebunan
masyarakat.
Sri mengaku pada program GP3K, Pemkab Rohul sebagai penyedia lahan. Sebagai
pelaksana teknis adalah perusahaan BUMN di bidang pertanian yang telah
ditunjuk Kementerian BUMN RI, dan melibatkan petani tempatan.***(zal)
| | | |
