| |
Ahad, 13 Mei 2012 15:35
Kecamatan Bonaidarussalam Rohul Masih Kekurangan Guru PNS
Riauterkini-BONAIDARUSSALAM- Sejak dimekarkan dari Kecamatan
Kuntodarussalam 2005 silam, Kecamatan Bonaidarussalam, Kabupaten Rokan
Hulu, terus berbenah dan bangkit menjadi sebuah daerah maju, tapi sekarang
ini daerah itu terkendala masih minimnya tenaga guru Pegawai Negeri Sipil
(PNS), upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Ketua Komite SMA Negeri I Bonaidarussalam Muhammad Naji, mengaku sejumlah
sekolah di daerahnya kekurangan guru PNS telah berlangsung lama. Selama
ini, anak-anak disana lebih banyak diajar guru honorer yang digaji komite
setempat.
“Kita tidak sanggup lagi membayar gaji guru honor, apalagi saat tidak ada
dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Memang ada rencana anggaran dari
BOSDA, tapi sampai sekarang belum diterima,” ungkap M Naji.
M Naji mengungkapkan, sebelumnya secara sukarela, camat, para kepala desa,
pengusaha, para guru PNS, dan seluruh pengurus Badan Pemberdayaan Desa
(BPD) di Kecamatan Bonaidarussalam, membantu uang kepada pihak komite untuk
menggaji para guru honor dalam memajukan dunia pendidikan.
“Tapi sumbangan sebulan sekali itu hanya berlangsung setahun, kini untuk
mengaji guru honor, kita pihak komite sekolah mesti pintar putar otak dan
berharap bantuan sukarela dari orang tua siswa setiap bulan. Sebab kutipan
di sekolah dilarang,” katanya.
Awalnya SMA Negeri I Bonaidarussalam hanya sebuah Yayasan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dan baru diNegerikan 2009. Namun
sampai sekarang sekolah itu masih kekurangan guru PNS, hanya kepala sekolah
berstatus PNS, sedangkan 17 guru, masih berstatus honor.
Beberapa tahun lalu, ungkap M Naji lagi ada empat guru honor yang diajukan
pihak komite agar diangkat menjadi guru PNS, tapi sayangnya keempatnya
minta dipindahkan ke daerah lain dengan beribu alasan.
“Guru itu sama dengan dokter. Mereka telah disumpah dan siap ditempatkan
dimana pun. Seharusnya Dinas Pendidikan lebih tegas, tidak asal menuruti
kemauan mereka. Kasihan anak-anak di Bonai jika kondisinya seperti ini,”
katanya.
Sebelumnya, Kepala Disdikpora Rohul Muhammad Zen, mengaku jika guru PNS
enggan ditugaskan di Bonaidarussalam karena lingkungan yang kurang sesuai
harapan, termasuk tempat tinggal. Hal itu dibantah M Naji, menurutnya
masalah tempat tinggal hanya alasan, sebab komite membantu mengusahakan dan
menjaga mereka selama bertugas disana.
“Itu hanya alasan klasik, intinya Pemkab Rohul mesti tegas kepada guru yang
menolak ditempatkan di Bonai. Di sini juga banyak PNS dari daerah lain dan
mengapa mereka kerasan,” tambahnya.
Kekurangan guru PNS bukan saja terjadi di SMA Negeri I Bonaidarussalam,
tapi menular juga di SMP Negeri I setempat, dan sejumlah SD Negeri disana.
Agar para pelajar tetap belajar seperti biasa, komite berdayakan guru honor
dengan sistem jam terbang.
Selain kekurangan tenaga guru PNS, sejumlah sekolah di Bonaidarussalam juga
masih banyak dibantu pihak lain seperti perusahaan dan dana pusat. Hal nya
pembangunan SMA Negeri I Bonaidarussalam, seperti 2 ruangan kelas belajar
senilai Rp220 juta, 1 ruang praktek laboratorium, Rp140 juta perpustakaan,
dan kantor, pihak komite berjuang ke pusat dan berhasil mendapatkan bantuan
dana Block Grant.
Dana pusat itu, katanya dipotong sebesar 5 persen oleh oknum di Kementrian
Pendidikan, padahal pihak komite menghabiskan dana sekitar Rp5 juta sekali
ke Jakarta. “Padahal seluruh anggaran, mulai dari paku, seng, papan dan
lainnya, sudah dihitung didalamnya sesuai harga pasaran disini, namun
teganya mereka memotongnya,” kesalnya.
M Naji menambahkan, dana pembangunan SMP Negeri I Bonaidarussalam juga
bersumber dari dana luar. Dengan sistem jemput bola, komite berhasil
mendatapkan bantuan dari PT Chevron Pasific Indonesia (CPI). Sementara
untuk pembangunan di SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 3, bantuan bersumber dari
Dana Alokasi Khusus (DAK).***(zal)
| | | |
