VISI : Menjadikan Rokan Hulu Sebagai Kabupaten yang terbaik di Propinsi Riau Tahun 2016 dalam rangka menuju Visi Riau 2020


27/07/2015 22:55
Hari Anak Nasional,
Bupati Achmad Ajak Orangtua Jauhkan Anak dari Bahaya Teknologi

23/07/2015 18:03
Realisasi Serapan Anggaran 70 Persen,
Pemkab Rohul Segera Usulkan APBD-Perubahan ke DPRD

22/07/2015 22:39
5 Persen Pegawai Belum Ngantor, Bupati Rohul Tetap Bangga

13/07/2015 21:48
Bupati Rohul Resmikan Asrama Ponpes Thafizul Quran Al-Madani

6/07/2015 11:49
Tim Pemkab Rohul Safari Ramadhan di Masjid Darul Iman Ujungbatu

2/07/2015 19:39
Takbiran Idul Fitri di Rohul Bakal Meriah,
Pemkab Rohul Sediakan Hadiah Rp225 Juta untuk Peserta Kecamatan

30/06/2015 10:53
Wabup Rohul Salurkan Ratusan Juta untuk Masyarakat Tandun

29/06/2015 13:58
Safari Ramadhan di Tambusai,
Wabup Rohul Ajak Warga Banyak Bersyukur

28/06/2015 14:55
Pemkab Rohul Alokasikan Rp 35 M Per Tahun untuk Bangun Rumah Ibadah

26/06/2015 17:28
Bupati dan Wabup Rohul Safari Ramadhan di Bonaidarussalam

23/06/2015 11:03
Bupati dan Wabup Rohul Awali Safari Ramadhan di Masjid Al-Fajar Kabun

17/06/2015 21:11
Warga Rohul Ramaikan Tradisi "Potang Balimau" di Sungai Batang Lubuh

17/06/2015 14:35
Selama Ramadhan, Listrik di Rohul Defisit Daya Hingga 1,5 MW

16/06/2015 19:18
Tradisi Balimau Cono Jelang Ramadhan,
Pemkab Rohul Akan Jadikan Wisata Adat

12/06/2015 17:03
Berlaku Dua Tahun,
ISQ Rohul Sudah Kantongi Izin Operasional dari Kemenag RI

 
 
Kamis, 19 April 2012 14:55
Dikunjungi Anggota DPD RI,
Warga Talang Mamak Adukan Penyeronotan Lahan oleh PTPN V


Riauterkini -RENGAT-Warga Talang Mamak Indragiri Hulu (Inhu) kehilangan lahan hingga 480 hektar, hal ini diakibatkan hasil Kesepakatan masyarakat Talang Sungai Parit melalui koperasi perkebunan Kumbuh Lestari dengan PT Perkebunan Nusantara V pada tahun 2000, Kamís (19/4/12)

Masalah ini terungkap dalam dialog anggota DPD RI Intsiawati Ayus dan Abdul Gafar Usman di ruang rapat Bupati Inhu. Dialog yang dihadiri oleh wakil bupati Inhu Harman Harmaini dan camat se Inhu serta pimpinan SKPD ini dilaksanakan setelah anggota DPD RI asal Riau mendapatkan laporan dari warga Talang Sungai Parit yang kehilangan lahan KKPA mereka.

Dalam perjanjian pihak perusahaan bersedia menyediakan lahan KKPA untuk masyarakat seluas 680 hektar. namun telah 12 tahun berlalu, lahan untuk masyarakat yang di bangun oleh PT PN V hanya 200 hektar.

Dimana pada tahap awal hanya di realisasikan 145 hektar. Setelah perusahaan kembali di desak, pihak PTPN V bersedia kembali memberikan 55 hektar untuk masyarakat yang dikeluarkan dari HGU mereka. Namun hal itu penuh kejanggalan, karena menurut surat Badan Pertanahan Nasional (BPN) No 583/460-IX/2002, KKPA yang bisa di keluarkan seluas 185 hektar.

Namun sangat disayangkan, pihak BPN tidak hadir dalam pertemuan tersebut saat anggota DPD RI Intsiawati Ayus mempertanyakan kehadiran pihak BPN. “Kuncinya ada pada BPN, karena merekalah yang mengetahui peta kawasan tersebut, namun karena BPN tidak hadir, maka kita tidak dapat menentukan apapun," ujarnya.

Sementara itu pihak PTPN V melalui manager kebun Air Molek II Eri Mukhlis berdalih bahwa lahan KKPA untuk masyarakat tersebut tidak dapat sepenuhnya mereka berikan karena sebagian lahan masyarakat tersebut sudah masuk dalam kawasan HGU PT Inecda.

Namun pihaknya akan tetap komitmen dengan kesepakatan awal. “Secara umum tidak ada kerugian pada perusahaan jika melakukan KKPA, bahkan perusahaan siap untuk mengerjakan lahan masyarakat lainnya jika memang ada," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, DPD RI juga mendapatkan laporan dari camat Sei Lalak Solkan yang menyatakan, pada 2005 juga ada kesepakatan masyarakat desa Kelawat melalui KUD Indragiri Mahkota Gading dengan PTPN V, untuk pengolahan lahan seluas 1000 hektar yang ada di desa Kelawat dengan perjanjian pembagian 60-40.

Namun menurut Solkan, hingga saat ini setelah tujuh tahun dan sawit yang di tanam pihak PTPN V sudah ada yang di panen, namun kebun untuk masyarakat belum ada yang teralisasi. “Saat di tanyakan kepada PTPN V, jawaban mereka selalu menunggu rapat umum pemegang saham," jelasnya.

Seusai pertemuan diakhiri dengan penanda tanganan notulen, untuk kemudian akan dijadikan acuan dalam pertemuan antara DPD RI dengan direksi PTPN V pada tanggal 24 April 2012 di Pekanbaru. ***(guh)

 
 
Home  |  www.rokanhulu.go.id
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU © 2012