VISI : Menjadikan Rokan Hulu Sebagai Kabupaten yang terbaik di Propinsi Riau Tahun 2016 dalam rangka menuju Visi Riau 2020


28/03/2018 16:28
Bupati dan Ketua DPRD Rohul Hadiri Raker di Jakarta, Ini Permintaan Presiden Jokowi

28/03/2018 16:14
Program PTSL 2018, Kepala Desa di Rohul Diminta Tidak Pungli

26/03/2018 15:25
Bupati Rohul dan Kepala DPA Ikut Hadiri Rakornas Perpustakaan di Jakarta

23/03/2018 16:29
Patut Dicontoh, Bupati Rohul Laporkan SPT Tahunan dan PPh Pribadi Via e-Filing

21/03/2018 17:09
Bupati Rohul Buka Buka Popda, O2SN, FLS2N dan Gala Siswa SMP Tingkat Kabupaten

20/03/2018 16:30
OPD Diminta Koordinasi dengan Tim Forum,
Bupati Sukiman Launching Website Rohul Satu Peta

19/03/2018 16:40
Bupati dan Bunda PAUD Rohul Resmikan Pemakaian PAUD Ramah Anak Kecamatan Rambah

19/03/2018 11:29
Deklarasi Anti Hoax, ASN dan Masyarakat Rohul Diajak "Perangi" Berita Bohong di Medsos

14/03/2018 16:28
Disdukcapil Diminta 'Jemput Bola',
Bupati Rohul Serahkan E-KTP kepada Siswa SMKN 1 Rambah

14/03/2018 13:39
Bupati Sukiman Lantik Ketua dan Pengurus PMI Rohul 2018-2023

13/03/2018 16:31
10 Desa di Rohul Masuk Kategori Stunting, Dinas Terkait dan Kecamatan Diminta Kerja 'Keroyokan'

12/03/2018 11:38
Teken Pakta Integritas Netralitas, Bupati Rohul Minta ASN Netral

8/03/2018 07:36
Dipimpin Asisten I Sekdakab Rohul, 8 Camat Lakukan Serah-terima Jabatan

5/03/2018 18:20
Didominasi Wajah Lama, Sekda Rohul Lantik 285 Pejabat Eselon III dan IV

5/03/2018 11:03
Tempati Rumah Dinas, Bupati Rohul Sukiman Gelar Syukuran

 
 
Kamis, 19 April 2012 14:55
Dikunjungi Anggota DPD RI,
Warga Talang Mamak Adukan Penyeronotan Lahan oleh PTPN V


Riauterkini -RENGAT-Warga Talang Mamak Indragiri Hulu (Inhu) kehilangan lahan hingga 480 hektar, hal ini diakibatkan hasil Kesepakatan masyarakat Talang Sungai Parit melalui koperasi perkebunan Kumbuh Lestari dengan PT Perkebunan Nusantara V pada tahun 2000, Kamís (19/4/12)

Masalah ini terungkap dalam dialog anggota DPD RI Intsiawati Ayus dan Abdul Gafar Usman di ruang rapat Bupati Inhu. Dialog yang dihadiri oleh wakil bupati Inhu Harman Harmaini dan camat se Inhu serta pimpinan SKPD ini dilaksanakan setelah anggota DPD RI asal Riau mendapatkan laporan dari warga Talang Sungai Parit yang kehilangan lahan KKPA mereka.

Dalam perjanjian pihak perusahaan bersedia menyediakan lahan KKPA untuk masyarakat seluas 680 hektar. namun telah 12 tahun berlalu, lahan untuk masyarakat yang di bangun oleh PT PN V hanya 200 hektar.

Dimana pada tahap awal hanya di realisasikan 145 hektar. Setelah perusahaan kembali di desak, pihak PTPN V bersedia kembali memberikan 55 hektar untuk masyarakat yang dikeluarkan dari HGU mereka. Namun hal itu penuh kejanggalan, karena menurut surat Badan Pertanahan Nasional (BPN) No 583/460-IX/2002, KKPA yang bisa di keluarkan seluas 185 hektar.

Namun sangat disayangkan, pihak BPN tidak hadir dalam pertemuan tersebut saat anggota DPD RI Intsiawati Ayus mempertanyakan kehadiran pihak BPN. “Kuncinya ada pada BPN, karena merekalah yang mengetahui peta kawasan tersebut, namun karena BPN tidak hadir, maka kita tidak dapat menentukan apapun," ujarnya.

Sementara itu pihak PTPN V melalui manager kebun Air Molek II Eri Mukhlis berdalih bahwa lahan KKPA untuk masyarakat tersebut tidak dapat sepenuhnya mereka berikan karena sebagian lahan masyarakat tersebut sudah masuk dalam kawasan HGU PT Inecda.

Namun pihaknya akan tetap komitmen dengan kesepakatan awal. “Secara umum tidak ada kerugian pada perusahaan jika melakukan KKPA, bahkan perusahaan siap untuk mengerjakan lahan masyarakat lainnya jika memang ada," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, DPD RI juga mendapatkan laporan dari camat Sei Lalak Solkan yang menyatakan, pada 2005 juga ada kesepakatan masyarakat desa Kelawat melalui KUD Indragiri Mahkota Gading dengan PTPN V, untuk pengolahan lahan seluas 1000 hektar yang ada di desa Kelawat dengan perjanjian pembagian 60-40.

Namun menurut Solkan, hingga saat ini setelah tujuh tahun dan sawit yang di tanam pihak PTPN V sudah ada yang di panen, namun kebun untuk masyarakat belum ada yang teralisasi. “Saat di tanyakan kepada PTPN V, jawaban mereka selalu menunggu rapat umum pemegang saham," jelasnya.

Seusai pertemuan diakhiri dengan penanda tanganan notulen, untuk kemudian akan dijadikan acuan dalam pertemuan antara DPD RI dengan direksi PTPN V pada tanggal 24 April 2012 di Pekanbaru. ***(guh)

 
 
Home  |  www.rokanhulu.go.id
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU © 2012