VISI : Menjadikan Rokan Hulu Sebagai Kabupaten yang terbaik di Propinsi Riau Tahun 2016 dalam rangka menuju Visi Riau 2020


19/10/2014 12:41
Bupati Achmad: Jelajah Rimba Rohul Jadi Kalender Pariwisata

18/10/2014 15:32
Ribuan Jamaah Naqsabandi Darussalam Gelar Tawajjuh di Kabun

17/10/2014 15:54
Rambahsamo Jadi Kandidat Kecamatan Terbaik di Provinsi Riau

16/10/2014 14:22
Telkomsel dan Ummah Riau Gelar Pengobatan Gratis di Lubuk Bendahara, Rohul

16/10/2014 11:49
Pertama di Indonesia, Rohul Data Ternak dengan Sistem SMS Gateway IB Online

15/10/2014 13:20
Wabup Rohul Kembali Ingatkan PNS tak Coba-coba Korupsi

14/10/2014 17:50
Seorang JH Dirawat di RS,
Bupati Rohul dan Bupati Inhu Sambut JH Kloter 5 di Batam

14/10/2014 17:13
BBGRM dan Harganas Rohul Tahun 2014 Dipusatkan di Bangunpurba

14/10/2014 14:05
DPKA Rohul Gelar Pelatihan Penggunaan Dana Hibah dan Bansos

13/10/2014 16:41
Promosikan Potensi Pariwisata,
Pemkab dan X-Tar Gelar Jelajah Rimba Rohul II

12/10/2014 15:09
Puncak Peringatan HUT ke-15 Rohul,
Bupati Achmad Mengaku Telah Lakukan Tiga Indikator Pembangunan

12/10/2014 14:53
Rapat Paripurna HUT ke-15 Rohul,
Tokoh Pemekaran Rohul Sebut Tapal Batas Desa Sumber Konflik

11/10/2014 13:35
Ribuan Warga Rohul Ramaikan Jalan Santai Pesta Rakyat Simpedes

10/10/2014 20:06
Disdukcapil Kuansing Tertarik Penerapan Adminduk di Disdukcapil Rohul

10/10/2014 17:02
Rancangan APBD Rohul 2015 Diproyeksi Capai Rp1,49 Triliun

 
 
Kamis, 19 April 2012 14:55
Dikunjungi Anggota DPD RI,
Warga Talang Mamak Adukan Penyeronotan Lahan oleh PTPN V


Riauterkini -RENGAT-Warga Talang Mamak Indragiri Hulu (Inhu) kehilangan lahan hingga 480 hektar, hal ini diakibatkan hasil Kesepakatan masyarakat Talang Sungai Parit melalui koperasi perkebunan Kumbuh Lestari dengan PT Perkebunan Nusantara V pada tahun 2000, Kamís (19/4/12)

Masalah ini terungkap dalam dialog anggota DPD RI Intsiawati Ayus dan Abdul Gafar Usman di ruang rapat Bupati Inhu. Dialog yang dihadiri oleh wakil bupati Inhu Harman Harmaini dan camat se Inhu serta pimpinan SKPD ini dilaksanakan setelah anggota DPD RI asal Riau mendapatkan laporan dari warga Talang Sungai Parit yang kehilangan lahan KKPA mereka.

Dalam perjanjian pihak perusahaan bersedia menyediakan lahan KKPA untuk masyarakat seluas 680 hektar. namun telah 12 tahun berlalu, lahan untuk masyarakat yang di bangun oleh PT PN V hanya 200 hektar.

Dimana pada tahap awal hanya di realisasikan 145 hektar. Setelah perusahaan kembali di desak, pihak PTPN V bersedia kembali memberikan 55 hektar untuk masyarakat yang dikeluarkan dari HGU mereka. Namun hal itu penuh kejanggalan, karena menurut surat Badan Pertanahan Nasional (BPN) No 583/460-IX/2002, KKPA yang bisa di keluarkan seluas 185 hektar.

Namun sangat disayangkan, pihak BPN tidak hadir dalam pertemuan tersebut saat anggota DPD RI Intsiawati Ayus mempertanyakan kehadiran pihak BPN. “Kuncinya ada pada BPN, karena merekalah yang mengetahui peta kawasan tersebut, namun karena BPN tidak hadir, maka kita tidak dapat menentukan apapun," ujarnya.

Sementara itu pihak PTPN V melalui manager kebun Air Molek II Eri Mukhlis berdalih bahwa lahan KKPA untuk masyarakat tersebut tidak dapat sepenuhnya mereka berikan karena sebagian lahan masyarakat tersebut sudah masuk dalam kawasan HGU PT Inecda.

Namun pihaknya akan tetap komitmen dengan kesepakatan awal. “Secara umum tidak ada kerugian pada perusahaan jika melakukan KKPA, bahkan perusahaan siap untuk mengerjakan lahan masyarakat lainnya jika memang ada," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, DPD RI juga mendapatkan laporan dari camat Sei Lalak Solkan yang menyatakan, pada 2005 juga ada kesepakatan masyarakat desa Kelawat melalui KUD Indragiri Mahkota Gading dengan PTPN V, untuk pengolahan lahan seluas 1000 hektar yang ada di desa Kelawat dengan perjanjian pembagian 60-40.

Namun menurut Solkan, hingga saat ini setelah tujuh tahun dan sawit yang di tanam pihak PTPN V sudah ada yang di panen, namun kebun untuk masyarakat belum ada yang teralisasi. “Saat di tanyakan kepada PTPN V, jawaban mereka selalu menunggu rapat umum pemegang saham," jelasnya.

Seusai pertemuan diakhiri dengan penanda tanganan notulen, untuk kemudian akan dijadikan acuan dalam pertemuan antara DPD RI dengan direksi PTPN V pada tanggal 24 April 2012 di Pekanbaru. ***(guh)

 
 
Home  |  www.rokanhulu.go.id
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU © 2012