VISI : Menjadikan Rokan Hulu Sebagai Kabupaten yang terbaik di Propinsi Riau Tahun 2016 dalam rangka menuju Visi Riau 2020


11/10/2016 14:59
Sambut HUT ke-17 Rohul,
Ribuan Pelajar dan Pegawai Ramaikan Tabligh Akbar di Masjid Agung

7/10/2016 20:30
MTQ ke-35 Tingkat Riau 2016,
Plt Bupati Rohul Lepas 38 Kafilah dan Menargetkan Juara Umum Keempat Kalinya

3/10/2016 22:35
341 ASN Rohul Terima SK Kenaikan Pangkat di Hari Kesaktian Pancasila

11/09/2016 22:26
Mobil Hias Ramaikan Pawai Takbiran Idul Adha di Rohul

6/09/2016 06:47
Rambah Juara Umum MTQ Kabupaten Rohul Kali Kelima Beruntun

2/09/2016 08:27
Meriah, MTQ XVI Rohul 2016 Resmi Dibuka Plt Bupati Sukiman

1/09/2016 17:41
Belasan Ribu Warga Ramaikan Pawai Taaruf MTQ XVI Rohul 2016

23/08/2016 14:20
Melalui Coffee Morning, Plt Bupati Rohul Gandeng Ormas, LSM, dan OKP

17/08/2016 19:20
Plt Bupati Rohul Serahkan Remisi pada Napi Lapas Pasirpangaraian

15/08/2016 14:28
Plt Bupati Rohul Kukuhkan 45 Anggota Paskibraka 2016

14/08/2016 15:36
Lepas 235 JCH,
Plt Bupati Rohul: Jaga Kekompakan Selama di Tanah Suci

8/08/2016 17:39
Wabup Rohul Lepas 32 Anggota Pramuka Berangkat ke Jamnas X ke Cibubur

2/08/2016 21:14
Peringati HUT ke-59 Provinsi Riau,
Wabup Rohul: Semangat Gotong-royong Bisa untuk Bangun Desa

26/07/2016 15:05
Bangun Mental Pendidik, Ribun Guru PAUD di Rohul DiBekali ESQ

26/07/2016 14:34
Wabup Sukiman Halal Bihalal dengan OKP dan Ormas se-Rohul

 
 
Kamis, 19 April 2012 14:55
Dikunjungi Anggota DPD RI,
Warga Talang Mamak Adukan Penyeronotan Lahan oleh PTPN V


Riauterkini -RENGAT-Warga Talang Mamak Indragiri Hulu (Inhu) kehilangan lahan hingga 480 hektar, hal ini diakibatkan hasil Kesepakatan masyarakat Talang Sungai Parit melalui koperasi perkebunan Kumbuh Lestari dengan PT Perkebunan Nusantara V pada tahun 2000, Kamís (19/4/12)

Masalah ini terungkap dalam dialog anggota DPD RI Intsiawati Ayus dan Abdul Gafar Usman di ruang rapat Bupati Inhu. Dialog yang dihadiri oleh wakil bupati Inhu Harman Harmaini dan camat se Inhu serta pimpinan SKPD ini dilaksanakan setelah anggota DPD RI asal Riau mendapatkan laporan dari warga Talang Sungai Parit yang kehilangan lahan KKPA mereka.

Dalam perjanjian pihak perusahaan bersedia menyediakan lahan KKPA untuk masyarakat seluas 680 hektar. namun telah 12 tahun berlalu, lahan untuk masyarakat yang di bangun oleh PT PN V hanya 200 hektar.

Dimana pada tahap awal hanya di realisasikan 145 hektar. Setelah perusahaan kembali di desak, pihak PTPN V bersedia kembali memberikan 55 hektar untuk masyarakat yang dikeluarkan dari HGU mereka. Namun hal itu penuh kejanggalan, karena menurut surat Badan Pertanahan Nasional (BPN) No 583/460-IX/2002, KKPA yang bisa di keluarkan seluas 185 hektar.

Namun sangat disayangkan, pihak BPN tidak hadir dalam pertemuan tersebut saat anggota DPD RI Intsiawati Ayus mempertanyakan kehadiran pihak BPN. “Kuncinya ada pada BPN, karena merekalah yang mengetahui peta kawasan tersebut, namun karena BPN tidak hadir, maka kita tidak dapat menentukan apapun," ujarnya.

Sementara itu pihak PTPN V melalui manager kebun Air Molek II Eri Mukhlis berdalih bahwa lahan KKPA untuk masyarakat tersebut tidak dapat sepenuhnya mereka berikan karena sebagian lahan masyarakat tersebut sudah masuk dalam kawasan HGU PT Inecda.

Namun pihaknya akan tetap komitmen dengan kesepakatan awal. “Secara umum tidak ada kerugian pada perusahaan jika melakukan KKPA, bahkan perusahaan siap untuk mengerjakan lahan masyarakat lainnya jika memang ada," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, DPD RI juga mendapatkan laporan dari camat Sei Lalak Solkan yang menyatakan, pada 2005 juga ada kesepakatan masyarakat desa Kelawat melalui KUD Indragiri Mahkota Gading dengan PTPN V, untuk pengolahan lahan seluas 1000 hektar yang ada di desa Kelawat dengan perjanjian pembagian 60-40.

Namun menurut Solkan, hingga saat ini setelah tujuh tahun dan sawit yang di tanam pihak PTPN V sudah ada yang di panen, namun kebun untuk masyarakat belum ada yang teralisasi. “Saat di tanyakan kepada PTPN V, jawaban mereka selalu menunggu rapat umum pemegang saham," jelasnya.

Seusai pertemuan diakhiri dengan penanda tanganan notulen, untuk kemudian akan dijadikan acuan dalam pertemuan antara DPD RI dengan direksi PTPN V pada tanggal 24 April 2012 di Pekanbaru. ***(guh)

 
 
Home  |  www.rokanhulu.go.id
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU © 2012