VISI : Menjadikan Rokan Hulu Sebagai Kabupaten yang terbaik di Propinsi Riau Tahun 2016 dalam rangka menuju Visi Riau 2020


15/06/2016 14:04
Safari Ramadhan 14337 H/2016,
Masyarakat Pagarantapah Minta Pemkab Rohul Selesaikan Konflik Lima Desa

14/06/2016 14:31
Safari Ramadhan di Tandun,
Asisten II Rohul Harapkan Masjid Tetap Ramai Hingga Akhir Ramadhan

10/06/2016 17:53
Wabup Rohul Hadiri Safari Ramadhan di Bonai Darusallam

9/06/2016 14:50
Safari Ramadhan di Pendalian IV Koto,
Asisten II Setdakab Ajak Masyarakat Rohul Doakan Bupati Suparman

8/06/2016 12:52
Kedatangan Tim Safari Ramadan Pemkab Rohul, Warga Tambut Minta Perbaikan Jalan

5/06/2016 19:03
Bupati Rohul Potang Balimau Bersama Masyarakat di Sungai Batang Lubuh

3/06/2016 18:52
Sambut Ramadan 1437 H/2016,
Wabup Rohul dan Ribuan Pelajar Ikuti Tabligh Akbar di Masjid Agung

3/06/2016 14:56
Imbauan Bupati Rohul Jelang Bulan Suci Ramadan 1437 H/2016

1/06/2016 17:22
Bupati Rohul Ajak Seluruh Organisasi dan OKP Jadi Mitra Pemerintah Daerah

31/05/2016 16:47
Bupati Rohul Lantik Pengurus KTNA Rohul 2015-2020

30/05/2016 16:33
Apel Pagi Senin, Bupati Rohul Minta Pegawai Budayakan Disiplin Kerja

27/05/2016 15:35
Pemkab Rohul Bantu Korban Kebakaran di Desa Karya Mulia

27/05/2016 14:40
Wabup Rohul Silaturahmi dengan Pengurus PGI

25/05/2016 17:45
Wabup Rohul Buka MTQ ke-2 Tingkat Kecamatan Kepenuhan

24/05/2016 14:52
Tahun Depan, Pemkab Rohul Prioritaskan Peningkatan Infrastruktur dan Destinasi Wisata

 
 
Kamis, 19 April 2012 14:55
Dikunjungi Anggota DPD RI,
Warga Talang Mamak Adukan Penyeronotan Lahan oleh PTPN V


Riauterkini -RENGAT-Warga Talang Mamak Indragiri Hulu (Inhu) kehilangan lahan hingga 480 hektar, hal ini diakibatkan hasil Kesepakatan masyarakat Talang Sungai Parit melalui koperasi perkebunan Kumbuh Lestari dengan PT Perkebunan Nusantara V pada tahun 2000, Kamís (19/4/12)

Masalah ini terungkap dalam dialog anggota DPD RI Intsiawati Ayus dan Abdul Gafar Usman di ruang rapat Bupati Inhu. Dialog yang dihadiri oleh wakil bupati Inhu Harman Harmaini dan camat se Inhu serta pimpinan SKPD ini dilaksanakan setelah anggota DPD RI asal Riau mendapatkan laporan dari warga Talang Sungai Parit yang kehilangan lahan KKPA mereka.

Dalam perjanjian pihak perusahaan bersedia menyediakan lahan KKPA untuk masyarakat seluas 680 hektar. namun telah 12 tahun berlalu, lahan untuk masyarakat yang di bangun oleh PT PN V hanya 200 hektar.

Dimana pada tahap awal hanya di realisasikan 145 hektar. Setelah perusahaan kembali di desak, pihak PTPN V bersedia kembali memberikan 55 hektar untuk masyarakat yang dikeluarkan dari HGU mereka. Namun hal itu penuh kejanggalan, karena menurut surat Badan Pertanahan Nasional (BPN) No 583/460-IX/2002, KKPA yang bisa di keluarkan seluas 185 hektar.

Namun sangat disayangkan, pihak BPN tidak hadir dalam pertemuan tersebut saat anggota DPD RI Intsiawati Ayus mempertanyakan kehadiran pihak BPN. “Kuncinya ada pada BPN, karena merekalah yang mengetahui peta kawasan tersebut, namun karena BPN tidak hadir, maka kita tidak dapat menentukan apapun," ujarnya.

Sementara itu pihak PTPN V melalui manager kebun Air Molek II Eri Mukhlis berdalih bahwa lahan KKPA untuk masyarakat tersebut tidak dapat sepenuhnya mereka berikan karena sebagian lahan masyarakat tersebut sudah masuk dalam kawasan HGU PT Inecda.

Namun pihaknya akan tetap komitmen dengan kesepakatan awal. “Secara umum tidak ada kerugian pada perusahaan jika melakukan KKPA, bahkan perusahaan siap untuk mengerjakan lahan masyarakat lainnya jika memang ada," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, DPD RI juga mendapatkan laporan dari camat Sei Lalak Solkan yang menyatakan, pada 2005 juga ada kesepakatan masyarakat desa Kelawat melalui KUD Indragiri Mahkota Gading dengan PTPN V, untuk pengolahan lahan seluas 1000 hektar yang ada di desa Kelawat dengan perjanjian pembagian 60-40.

Namun menurut Solkan, hingga saat ini setelah tujuh tahun dan sawit yang di tanam pihak PTPN V sudah ada yang di panen, namun kebun untuk masyarakat belum ada yang teralisasi. “Saat di tanyakan kepada PTPN V, jawaban mereka selalu menunggu rapat umum pemegang saham," jelasnya.

Seusai pertemuan diakhiri dengan penanda tanganan notulen, untuk kemudian akan dijadikan acuan dalam pertemuan antara DPD RI dengan direksi PTPN V pada tanggal 24 April 2012 di Pekanbaru. ***(guh)

 
 
Home  |  www.rokanhulu.go.id
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU © 2012