VISI : Menjadikan Rokan Hulu Sebagai Kabupaten yang terbaik di Propinsi Riau Tahun 2016 dalam rangka menuju Visi Riau 2020


17/03/2015 16:21
18 Diresmikan Bupati, Kini Rohul Miliki 104 Bumdes

16/03/2015 14:56
Buka Muscab III APDESI 2015,
Bupati Rohul Inginkan Kades Tak Terlibat Kasus Hukum dan Amoral

15/03/2015 06:04
Acara Car Free Night di Rohul Makin Berwarna

13/03/2015 19:43
Ribuan Warga Ikut Ramaikan Pawai Taaruf,
Bupati Rohul Buka MTQ III Tingkat Kecamatan Rambahsamo

13/03/2015 16:55
Pemkab Rohul Serius Benahi Irigasi dan Atasi Alih Fungsi Sawah

12/03/2015 08:57
Dibuka Wabup Rohul, 72 Kesebelasan Ikuti Turnamen Bangun Makarti Cup III

11/03/2015 18:57
Wabup Rohul Minta BKSDA Riau Tangkap Beruang Madu di Menaming

11/03/2015 16:40
Bupati dan Wabup Rohul Tabur Ikan dan Tanam Pohon di Rokan IV Koto

10/03/2015 16:22
Bupati Achmad Lantik Pengurus IBI Ranting Rokan Hulu

8/03/2015 09:29
13 Rider Malaysia Ramaikan "2015 Ujungbatu Enduro Rally" di Rohul

2/03/2015 13:18
Datangi Pedagang di Koto Tinggi, Bupati Rohul Cek Harga Beras

1/03/2015 13:31
Pemkab Rohul Akan Sediakan Alat Band Lengkap di Car Free Night

23/02/2015 15:06
RCC dan Expo 2015 Digelar 10 Hari,
Pemkab Rohul Bentuk Panitia HUT ke-16 Rohul

18/02/2015 17:32
Pemkab Rohul Bantu Rp1,25 M untuk 25 Surau Suluk

17/02/2015 18:10
Kunjungan Kopertais Riau-Kepri,
Bupati Rohul Optimis Jadikan STIQSI Terkemuka di Asia Tenggara 2025

 
 
Kamis, 19 April 2012 14:55
Dikunjungi Anggota DPD RI,
Warga Talang Mamak Adukan Penyeronotan Lahan oleh PTPN V


Riauterkini -RENGAT-Warga Talang Mamak Indragiri Hulu (Inhu) kehilangan lahan hingga 480 hektar, hal ini diakibatkan hasil Kesepakatan masyarakat Talang Sungai Parit melalui koperasi perkebunan Kumbuh Lestari dengan PT Perkebunan Nusantara V pada tahun 2000, Kamís (19/4/12)

Masalah ini terungkap dalam dialog anggota DPD RI Intsiawati Ayus dan Abdul Gafar Usman di ruang rapat Bupati Inhu. Dialog yang dihadiri oleh wakil bupati Inhu Harman Harmaini dan camat se Inhu serta pimpinan SKPD ini dilaksanakan setelah anggota DPD RI asal Riau mendapatkan laporan dari warga Talang Sungai Parit yang kehilangan lahan KKPA mereka.

Dalam perjanjian pihak perusahaan bersedia menyediakan lahan KKPA untuk masyarakat seluas 680 hektar. namun telah 12 tahun berlalu, lahan untuk masyarakat yang di bangun oleh PT PN V hanya 200 hektar.

Dimana pada tahap awal hanya di realisasikan 145 hektar. Setelah perusahaan kembali di desak, pihak PTPN V bersedia kembali memberikan 55 hektar untuk masyarakat yang dikeluarkan dari HGU mereka. Namun hal itu penuh kejanggalan, karena menurut surat Badan Pertanahan Nasional (BPN) No 583/460-IX/2002, KKPA yang bisa di keluarkan seluas 185 hektar.

Namun sangat disayangkan, pihak BPN tidak hadir dalam pertemuan tersebut saat anggota DPD RI Intsiawati Ayus mempertanyakan kehadiran pihak BPN. “Kuncinya ada pada BPN, karena merekalah yang mengetahui peta kawasan tersebut, namun karena BPN tidak hadir, maka kita tidak dapat menentukan apapun," ujarnya.

Sementara itu pihak PTPN V melalui manager kebun Air Molek II Eri Mukhlis berdalih bahwa lahan KKPA untuk masyarakat tersebut tidak dapat sepenuhnya mereka berikan karena sebagian lahan masyarakat tersebut sudah masuk dalam kawasan HGU PT Inecda.

Namun pihaknya akan tetap komitmen dengan kesepakatan awal. “Secara umum tidak ada kerugian pada perusahaan jika melakukan KKPA, bahkan perusahaan siap untuk mengerjakan lahan masyarakat lainnya jika memang ada," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, DPD RI juga mendapatkan laporan dari camat Sei Lalak Solkan yang menyatakan, pada 2005 juga ada kesepakatan masyarakat desa Kelawat melalui KUD Indragiri Mahkota Gading dengan PTPN V, untuk pengolahan lahan seluas 1000 hektar yang ada di desa Kelawat dengan perjanjian pembagian 60-40.

Namun menurut Solkan, hingga saat ini setelah tujuh tahun dan sawit yang di tanam pihak PTPN V sudah ada yang di panen, namun kebun untuk masyarakat belum ada yang teralisasi. “Saat di tanyakan kepada PTPN V, jawaban mereka selalu menunggu rapat umum pemegang saham," jelasnya.

Seusai pertemuan diakhiri dengan penanda tanganan notulen, untuk kemudian akan dijadikan acuan dalam pertemuan antara DPD RI dengan direksi PTPN V pada tanggal 24 April 2012 di Pekanbaru. ***(guh)

 
 
Home  |  www.rokanhulu.go.id
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU © 2012