VISI : Menjadikan Rokan Hulu Sebagai Kabupaten yang terbaik di Propinsi Riau Tahun 2016 dalam rangka menuju Visi Riau 2020


20/11/2014 22:57
Haul Syekh Ismail ke-66,
Wabup Rohul: Sosoknya Pantas Jadi Suri Teladan Umat Islam

20/11/2014 21:40
Pertama di Indonesia,
Perpustakaan Digital di Rohul Dioperasikan Akhir Desember

20/11/2014 18:04
Bupati Rohul Tinjau Korban Banjir di 3 Desa di Bonaidarussalam

19/11/2014 19:51
Wabup Rohul Tinjau Korban Banjir di Kepenuhan Timur

19/11/2014 19:26
Wabup Rohul Minta IBI Profesional Dalam Cetak Bidan

17/11/2014 07:36
Disdukcapil Rohul Sukses Ujicoba Cetak e-KTP Cukup Dua Menit

15/11/2014 18:52
Ratusan Rumah di Kuntodarussalam, Rohul, Masih Terendam

15/11/2014 12:46
Dinas TRCK Rohul Bakal Rehabilitasi 25 TPU

14/11/2014 13:33
Jelang Penilaian Adipura,
Camat Rambah, Rohul Ikut Bersihkan Pemukiman Penduduk

12/11/2014 19:10
Disdukcapil Rohul Ujicoba Alat Cetak e-KTP

12/11/2014 16:42
Pemkab Rohul Siap Terapkan 7 Poin Instruksi Plt Gubernur Riau

11/11/2014 16:28
Demi Adipura, Wabup Rohul Rela Blusukan ke Pasar, TPA dan RSUD

10/11/2014 13:44
BPMPD Rohul Sosialisasikan UU Pemdes ke Kades dan Camat

10/11/2014 12:41
Bupati Rohul Ajak Pelajar Teladani Patriotisme di Hari Pahlawan 2014

9/11/2014 13:24
Bunda PAUD Rohul Wakili Riau di Lomba Tingkat Nasional

 
 
Kamis, 19 April 2012 14:55
Dikunjungi Anggota DPD RI,
Warga Talang Mamak Adukan Penyeronotan Lahan oleh PTPN V


Riauterkini -RENGAT-Warga Talang Mamak Indragiri Hulu (Inhu) kehilangan lahan hingga 480 hektar, hal ini diakibatkan hasil Kesepakatan masyarakat Talang Sungai Parit melalui koperasi perkebunan Kumbuh Lestari dengan PT Perkebunan Nusantara V pada tahun 2000, Kamís (19/4/12)

Masalah ini terungkap dalam dialog anggota DPD RI Intsiawati Ayus dan Abdul Gafar Usman di ruang rapat Bupati Inhu. Dialog yang dihadiri oleh wakil bupati Inhu Harman Harmaini dan camat se Inhu serta pimpinan SKPD ini dilaksanakan setelah anggota DPD RI asal Riau mendapatkan laporan dari warga Talang Sungai Parit yang kehilangan lahan KKPA mereka.

Dalam perjanjian pihak perusahaan bersedia menyediakan lahan KKPA untuk masyarakat seluas 680 hektar. namun telah 12 tahun berlalu, lahan untuk masyarakat yang di bangun oleh PT PN V hanya 200 hektar.

Dimana pada tahap awal hanya di realisasikan 145 hektar. Setelah perusahaan kembali di desak, pihak PTPN V bersedia kembali memberikan 55 hektar untuk masyarakat yang dikeluarkan dari HGU mereka. Namun hal itu penuh kejanggalan, karena menurut surat Badan Pertanahan Nasional (BPN) No 583/460-IX/2002, KKPA yang bisa di keluarkan seluas 185 hektar.

Namun sangat disayangkan, pihak BPN tidak hadir dalam pertemuan tersebut saat anggota DPD RI Intsiawati Ayus mempertanyakan kehadiran pihak BPN. “Kuncinya ada pada BPN, karena merekalah yang mengetahui peta kawasan tersebut, namun karena BPN tidak hadir, maka kita tidak dapat menentukan apapun," ujarnya.

Sementara itu pihak PTPN V melalui manager kebun Air Molek II Eri Mukhlis berdalih bahwa lahan KKPA untuk masyarakat tersebut tidak dapat sepenuhnya mereka berikan karena sebagian lahan masyarakat tersebut sudah masuk dalam kawasan HGU PT Inecda.

Namun pihaknya akan tetap komitmen dengan kesepakatan awal. “Secara umum tidak ada kerugian pada perusahaan jika melakukan KKPA, bahkan perusahaan siap untuk mengerjakan lahan masyarakat lainnya jika memang ada," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, DPD RI juga mendapatkan laporan dari camat Sei Lalak Solkan yang menyatakan, pada 2005 juga ada kesepakatan masyarakat desa Kelawat melalui KUD Indragiri Mahkota Gading dengan PTPN V, untuk pengolahan lahan seluas 1000 hektar yang ada di desa Kelawat dengan perjanjian pembagian 60-40.

Namun menurut Solkan, hingga saat ini setelah tujuh tahun dan sawit yang di tanam pihak PTPN V sudah ada yang di panen, namun kebun untuk masyarakat belum ada yang teralisasi. “Saat di tanyakan kepada PTPN V, jawaban mereka selalu menunggu rapat umum pemegang saham," jelasnya.

Seusai pertemuan diakhiri dengan penanda tanganan notulen, untuk kemudian akan dijadikan acuan dalam pertemuan antara DPD RI dengan direksi PTPN V pada tanggal 24 April 2012 di Pekanbaru. ***(guh)

 
 
Home  |  www.rokanhulu.go.id
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU © 2012