VISI : Menjadikan Rokan Hulu Sebagai Kabupaten yang terbaik di Propinsi Riau Tahun 2016 dalam rangka menuju Visi Riau 2020


4/02/2015 20:06
Pencanangan Bulan K3,
Bupati Rohul Nilai 56 Perusahaan Belum Patuhi Aturan K3

3/02/2015 23:26
Dukung Transparansi Publik,
Pemkab Rohul Segera Bentuk PPID di Setiap SKPD

2/02/2015 14:55
Masih Banyak Pejabat Gaptek,
Bupati Achmad Sarankan Pejabat Rohul Gunakan Gadget Canggih

2/02/2015 10:12
Bupati Tutup Festival Tor-tor dan Lagu Mandailing se-Kabupaten Rokan Hulu

1/02/2015 15:21
36 Anggota BEM FKIP UR Silaturahmi ke Kabupaten Rohul

30/01/2015 14:35
Populasi Sudah Capai 52.500 Ekor,
Rohul Terima Bantuan 3.500 Ekor Sapi dari Pemerintah Pusat Tahun Ini

29/01/2015 21:43
105 Calon Mahasiswa STIQSI Rohul Ikuti Latihan Bahasa Arab

28/01/2015 15:38
Komisi B DPRD Riau Dapat Oleh-oleh Batu Akik Solar dari Bupati Rohul

27/01/2015 21:46
BPKP Riau Sosialisasikan Sistem Akrual ke Bupati dan Pejabat Rohul

27/01/2015 18:01
Gema Manata Rohul Gelar Festival Tor-tor dan Lagu Mandailing

26/01/2015 20:50
Terlibat Narkoba,
Pegawai Rohul Terancam Sanksi Pemecatan

26/01/2015 13:15
BLH Rohul Sebar Ratusan Tong Sampah Demi Rebut Piala Adipura

23/01/2015 17:34
11 Pejabat Eselon II dan IV Pemkab Rohul Dilantik

21/01/2015 21:05
Tertarik dengan Masjid Agung Madani Pasirpangaraian,
BKMT Riau dan Jemaah Masjid Agung Annur Pekanbaru Kunjungi Rohul

20/01/2015 10:48
2015, Pempkan Rohul Rubah Aktivitas Pegawai

 
 
Kamis, 19 April 2012 14:55
Dikunjungi Anggota DPD RI,
Warga Talang Mamak Adukan Penyeronotan Lahan oleh PTPN V


Riauterkini -RENGAT-Warga Talang Mamak Indragiri Hulu (Inhu) kehilangan lahan hingga 480 hektar, hal ini diakibatkan hasil Kesepakatan masyarakat Talang Sungai Parit melalui koperasi perkebunan Kumbuh Lestari dengan PT Perkebunan Nusantara V pada tahun 2000, Kamís (19/4/12)

Masalah ini terungkap dalam dialog anggota DPD RI Intsiawati Ayus dan Abdul Gafar Usman di ruang rapat Bupati Inhu. Dialog yang dihadiri oleh wakil bupati Inhu Harman Harmaini dan camat se Inhu serta pimpinan SKPD ini dilaksanakan setelah anggota DPD RI asal Riau mendapatkan laporan dari warga Talang Sungai Parit yang kehilangan lahan KKPA mereka.

Dalam perjanjian pihak perusahaan bersedia menyediakan lahan KKPA untuk masyarakat seluas 680 hektar. namun telah 12 tahun berlalu, lahan untuk masyarakat yang di bangun oleh PT PN V hanya 200 hektar.

Dimana pada tahap awal hanya di realisasikan 145 hektar. Setelah perusahaan kembali di desak, pihak PTPN V bersedia kembali memberikan 55 hektar untuk masyarakat yang dikeluarkan dari HGU mereka. Namun hal itu penuh kejanggalan, karena menurut surat Badan Pertanahan Nasional (BPN) No 583/460-IX/2002, KKPA yang bisa di keluarkan seluas 185 hektar.

Namun sangat disayangkan, pihak BPN tidak hadir dalam pertemuan tersebut saat anggota DPD RI Intsiawati Ayus mempertanyakan kehadiran pihak BPN. “Kuncinya ada pada BPN, karena merekalah yang mengetahui peta kawasan tersebut, namun karena BPN tidak hadir, maka kita tidak dapat menentukan apapun," ujarnya.

Sementara itu pihak PTPN V melalui manager kebun Air Molek II Eri Mukhlis berdalih bahwa lahan KKPA untuk masyarakat tersebut tidak dapat sepenuhnya mereka berikan karena sebagian lahan masyarakat tersebut sudah masuk dalam kawasan HGU PT Inecda.

Namun pihaknya akan tetap komitmen dengan kesepakatan awal. “Secara umum tidak ada kerugian pada perusahaan jika melakukan KKPA, bahkan perusahaan siap untuk mengerjakan lahan masyarakat lainnya jika memang ada," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, DPD RI juga mendapatkan laporan dari camat Sei Lalak Solkan yang menyatakan, pada 2005 juga ada kesepakatan masyarakat desa Kelawat melalui KUD Indragiri Mahkota Gading dengan PTPN V, untuk pengolahan lahan seluas 1000 hektar yang ada di desa Kelawat dengan perjanjian pembagian 60-40.

Namun menurut Solkan, hingga saat ini setelah tujuh tahun dan sawit yang di tanam pihak PTPN V sudah ada yang di panen, namun kebun untuk masyarakat belum ada yang teralisasi. “Saat di tanyakan kepada PTPN V, jawaban mereka selalu menunggu rapat umum pemegang saham," jelasnya.

Seusai pertemuan diakhiri dengan penanda tanganan notulen, untuk kemudian akan dijadikan acuan dalam pertemuan antara DPD RI dengan direksi PTPN V pada tanggal 24 April 2012 di Pekanbaru. ***(guh)

 
 
Home  |  www.rokanhulu.go.id
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU © 2012