VISI : Menjadikan Rokan Hulu Sebagai Kabupaten yang terbaik di Propinsi Riau Tahun 2016 dalam rangka menuju Visi Riau 2020


14/01/2015 07:37
Keberhasilan Kabupaten Rohul Dipuji Komisi E DPRD Riau

12/01/2015 16:48
Bupati Rohul Ingin Daerahnya Jadi Tujuan Study Banding Kajian Islam Dunia

12/01/2015 13:00
Pimpin Apel, Bupati Rohul Ingatkan Aparatur Jaga Moralitas

9/01/2015 20:09
Pimpinan SKPD di Pemkab Rohul Ekspos Rencana 100 Hari Kerja

7/01/2015 23:39
BPBD Rohul Segera Susun RISPK Pemetaan Bahaya Kebakaran

7/01/2015 20:44

7/01/2015 14:39
Pemkab Rohul Perketat Penggunaan Mobdin Double Cabin

5/01/2015 18:23
Melalui Pakta Integritas,
Mobdin Pejabat Eselon Pemkab Rohul Mulai Diserahkan

4/01/2015 15:23
Bupati Rohul Janji Camat Kepenuhan Didefinitifkan April Mendatang

3/01/2015 17:29
Kepala BPBD Rohul Terpilih Menjadi Pejabat Tergigih

2/01/2015 15:04
Mutasi 136 Pejabat,
Bupati Rohul Akan Evaluasi Kinerja Dalam Tiga Bulan

2/01/2015 14:54
Hari Pertama Kerja 2015, Sebanyak 136 Pejabat Rohul Dimutasi

1/01/2015 06:56
Pemkab Rohul Peringati Tahun Baru 2015 dengan Dzikir dan Iktikaf

25/12/2014 03:18
Minta Maaf ke Bupati Achmad,
Ternyata Suparman Keponakan Bupati Rohul

24/12/2014 20:48
Enam Anggota DPRD Riau Dapil Rohul Reses di Kampung Halaman

 
 
Kamis, 19 April 2012 14:55
Dikunjungi Anggota DPD RI,
Warga Talang Mamak Adukan Penyeronotan Lahan oleh PTPN V


Riauterkini -RENGAT-Warga Talang Mamak Indragiri Hulu (Inhu) kehilangan lahan hingga 480 hektar, hal ini diakibatkan hasil Kesepakatan masyarakat Talang Sungai Parit melalui koperasi perkebunan Kumbuh Lestari dengan PT Perkebunan Nusantara V pada tahun 2000, Kamís (19/4/12)

Masalah ini terungkap dalam dialog anggota DPD RI Intsiawati Ayus dan Abdul Gafar Usman di ruang rapat Bupati Inhu. Dialog yang dihadiri oleh wakil bupati Inhu Harman Harmaini dan camat se Inhu serta pimpinan SKPD ini dilaksanakan setelah anggota DPD RI asal Riau mendapatkan laporan dari warga Talang Sungai Parit yang kehilangan lahan KKPA mereka.

Dalam perjanjian pihak perusahaan bersedia menyediakan lahan KKPA untuk masyarakat seluas 680 hektar. namun telah 12 tahun berlalu, lahan untuk masyarakat yang di bangun oleh PT PN V hanya 200 hektar.

Dimana pada tahap awal hanya di realisasikan 145 hektar. Setelah perusahaan kembali di desak, pihak PTPN V bersedia kembali memberikan 55 hektar untuk masyarakat yang dikeluarkan dari HGU mereka. Namun hal itu penuh kejanggalan, karena menurut surat Badan Pertanahan Nasional (BPN) No 583/460-IX/2002, KKPA yang bisa di keluarkan seluas 185 hektar.

Namun sangat disayangkan, pihak BPN tidak hadir dalam pertemuan tersebut saat anggota DPD RI Intsiawati Ayus mempertanyakan kehadiran pihak BPN. “Kuncinya ada pada BPN, karena merekalah yang mengetahui peta kawasan tersebut, namun karena BPN tidak hadir, maka kita tidak dapat menentukan apapun," ujarnya.

Sementara itu pihak PTPN V melalui manager kebun Air Molek II Eri Mukhlis berdalih bahwa lahan KKPA untuk masyarakat tersebut tidak dapat sepenuhnya mereka berikan karena sebagian lahan masyarakat tersebut sudah masuk dalam kawasan HGU PT Inecda.

Namun pihaknya akan tetap komitmen dengan kesepakatan awal. “Secara umum tidak ada kerugian pada perusahaan jika melakukan KKPA, bahkan perusahaan siap untuk mengerjakan lahan masyarakat lainnya jika memang ada," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, DPD RI juga mendapatkan laporan dari camat Sei Lalak Solkan yang menyatakan, pada 2005 juga ada kesepakatan masyarakat desa Kelawat melalui KUD Indragiri Mahkota Gading dengan PTPN V, untuk pengolahan lahan seluas 1000 hektar yang ada di desa Kelawat dengan perjanjian pembagian 60-40.

Namun menurut Solkan, hingga saat ini setelah tujuh tahun dan sawit yang di tanam pihak PTPN V sudah ada yang di panen, namun kebun untuk masyarakat belum ada yang teralisasi. “Saat di tanyakan kepada PTPN V, jawaban mereka selalu menunggu rapat umum pemegang saham," jelasnya.

Seusai pertemuan diakhiri dengan penanda tanganan notulen, untuk kemudian akan dijadikan acuan dalam pertemuan antara DPD RI dengan direksi PTPN V pada tanggal 24 April 2012 di Pekanbaru. ***(guh)

 
 
Home  |  www.rokanhulu.go.id
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU © 2012