VISI : Menjadikan Rokan Hulu Sebagai Kabupaten yang terbaik di Propinsi Riau Tahun 2016 dalam rangka menuju Visi Riau 2020


24/08/2014 16:44
Warga Lubuk Bendahara Diajak Daftar Program BPJS Kesehatan

22/08/2014 20:30
Pengelolaan Dinilai Berhasil,
Pemkab Lingga Stuban ke UED-SP dan Bumdes di Rohul

22/08/2014 13:47
249 JCH Rohul Ikuti Manasik Haji Tingkat Kabupaten

21/08/2014 16:11
Kepengurusan Forum Anak Rohul Dikukuhkan

21/08/2014 15:13
Peringatan HAN 2014,
Bupati Rohul Imbau Orang Tua Tanamkan Pendidikan Berkarakter

19/08/2014 21:24
Disdukcapil Bangun Kerja Sama dalam Peningkatan Pelayanan

18/08/2014 20:42
Tenaga Kesehatan Teladan Terima Penghargaan dari Bupati Rohul

17/08/2014 15:35
Bupati Rohul Pimpin Upacara Detik Kemerdekaan ke-69 RI

15/08/2014 13:32
Bupati Rohul Gelar Halal Bi Halal dengan Ratusan Tenaga Pendidik

7/08/2014 16:01
Pasca Lebaran, Kasus ISPA Meningkat di Rambah, Rohul

7/08/2014 15:41
PAD Pariwisata Melebihi Target,
Kunjungan di Obyek Wisata Rohul Meningkat

7/08/2014 13:56
Tingkatkan Pembangunan, SKPD Rohul Diajak Susun Terobosan Baru

4/08/2014 15:41
Bupati Rohul Apresiasi Kehadiran Pegawai Pasca Libur Lebaran

25/07/2014 21:30
Disediakan Sanksi Berat bagi PNS Rohul Perpanjang Cuti Lebaran

23/07/2014 17:44
Buka Puasa Bersama,
Masjid Agung Madani Bantu Kaum Dhuafa dan Anak Yatim Berprestasi

 
 
Kamis, 19 April 2012 14:55
Dikunjungi Anggota DPD RI,
Warga Talang Mamak Adukan Penyeronotan Lahan oleh PTPN V


Riauterkini -RENGAT-Warga Talang Mamak Indragiri Hulu (Inhu) kehilangan lahan hingga 480 hektar, hal ini diakibatkan hasil Kesepakatan masyarakat Talang Sungai Parit melalui koperasi perkebunan Kumbuh Lestari dengan PT Perkebunan Nusantara V pada tahun 2000, Kamís (19/4/12)

Masalah ini terungkap dalam dialog anggota DPD RI Intsiawati Ayus dan Abdul Gafar Usman di ruang rapat Bupati Inhu. Dialog yang dihadiri oleh wakil bupati Inhu Harman Harmaini dan camat se Inhu serta pimpinan SKPD ini dilaksanakan setelah anggota DPD RI asal Riau mendapatkan laporan dari warga Talang Sungai Parit yang kehilangan lahan KKPA mereka.

Dalam perjanjian pihak perusahaan bersedia menyediakan lahan KKPA untuk masyarakat seluas 680 hektar. namun telah 12 tahun berlalu, lahan untuk masyarakat yang di bangun oleh PT PN V hanya 200 hektar.

Dimana pada tahap awal hanya di realisasikan 145 hektar. Setelah perusahaan kembali di desak, pihak PTPN V bersedia kembali memberikan 55 hektar untuk masyarakat yang dikeluarkan dari HGU mereka. Namun hal itu penuh kejanggalan, karena menurut surat Badan Pertanahan Nasional (BPN) No 583/460-IX/2002, KKPA yang bisa di keluarkan seluas 185 hektar.

Namun sangat disayangkan, pihak BPN tidak hadir dalam pertemuan tersebut saat anggota DPD RI Intsiawati Ayus mempertanyakan kehadiran pihak BPN. “Kuncinya ada pada BPN, karena merekalah yang mengetahui peta kawasan tersebut, namun karena BPN tidak hadir, maka kita tidak dapat menentukan apapun," ujarnya.

Sementara itu pihak PTPN V melalui manager kebun Air Molek II Eri Mukhlis berdalih bahwa lahan KKPA untuk masyarakat tersebut tidak dapat sepenuhnya mereka berikan karena sebagian lahan masyarakat tersebut sudah masuk dalam kawasan HGU PT Inecda.

Namun pihaknya akan tetap komitmen dengan kesepakatan awal. “Secara umum tidak ada kerugian pada perusahaan jika melakukan KKPA, bahkan perusahaan siap untuk mengerjakan lahan masyarakat lainnya jika memang ada," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, DPD RI juga mendapatkan laporan dari camat Sei Lalak Solkan yang menyatakan, pada 2005 juga ada kesepakatan masyarakat desa Kelawat melalui KUD Indragiri Mahkota Gading dengan PTPN V, untuk pengolahan lahan seluas 1000 hektar yang ada di desa Kelawat dengan perjanjian pembagian 60-40.

Namun menurut Solkan, hingga saat ini setelah tujuh tahun dan sawit yang di tanam pihak PTPN V sudah ada yang di panen, namun kebun untuk masyarakat belum ada yang teralisasi. “Saat di tanyakan kepada PTPN V, jawaban mereka selalu menunggu rapat umum pemegang saham," jelasnya.

Seusai pertemuan diakhiri dengan penanda tanganan notulen, untuk kemudian akan dijadikan acuan dalam pertemuan antara DPD RI dengan direksi PTPN V pada tanggal 24 April 2012 di Pekanbaru. ***(guh)

 
 
Home  |  www.rokanhulu.go.id
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU © 2012