Untitled Document
Sabtu, 18 Jumadil Akhir 1435 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Jum’at, 18 April 2014 21:07
Pleno PPK,
Partai dan Caleg PKB Pemuncak Perolehan Suara Pileg di Inhil


Jum’at, 18 April 2014 19:05
Polres Rohul Limpahkan Berkas 'Jumat Berdarah' Mahato Sakti ke Jaksa

Jum’at, 18 April 2014 19:02
Penjaga Rumah Pribadi Walikota Pekanbaru Tewas Membusuk

Jum’at, 18 April 2014 17:47
Beredar Rekaman Gubri Annas Bercarut Ditanya Soal Politik Dinasti

Jum’at, 18 April 2014 17:42
Bengkalis Juara Ketiga 2nd AITIS 2014 di Jakarta

Jum’at, 18 April 2014 17:40
Nunggak Tiga Bulan, 385 Pelanggan PDAM Bengkalis Terancam Diputus

Jum’at, 18 April 2014 17:39
Peserta UN di Rohul Diminta Segera Merekam Data e-KTP



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 17 Juli 2013 17:13
Nyaleg dari Parpol Lain,
Publik di Bengkalis Pertanyakan Tindak Lanjut PAW Dewan Aktif


Sesuai dengan peraturan, bagi anggota DPR yang maksi aktif mencalonkan dari partai lain maka harus mengundurkan diri. Masyarakat mempertanyakan bagai,mana kelanjutan prosesnya.

Riauterkini-BENGKALIS- Sejumlah kalangan di Bengkalis mempertanyakan tindak lanjut proses pemberhentian para Anggota DPRD Bengkalis yang ikut serta dalam pemilihan umum (Pemilu) 2014 mendatang atau nyaleg karena pindah partai.

Menyusul adanya surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, nomor 161/3294/Sj perihal pemberhentian antar waktu anggota DPRD karena menjadi anggota partai politik lain atau karena mengundurkan diri.

“Hasil pantauan kami di Sekretariat DPRD, belum tampak proses tindak lanjut ke arah itu. Padahal batas akhir mundur anggota dewan yang nyaleg dari partai lain 1 Agustus 2013 mendatang,” kata Syafril Naldi, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga (FOKAL) Kabupaten Bengkalis kepada wartawan, Rabu (17/7/13).

Menurutnya, yang harus sudah mundur 1 Agustus tersebut, karena melihat dari pernyataan yang menjadi bukti pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR/DPRD Kabupaten/DPRD Provinsi ada PNS, Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas/Karyawan pada BUM/BUMD yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Apabila melihat dari BB-4, BB-5 surat pernyataan pengunduran diri anggota dewan yang pindah partai, sementara BB-6 bagi anggota KPU, Bawaslu, Panwaslu sementara untuk kepala desa/perangkat desa dengan surat pernyataan BB-7.

“Nah, berdasarkan surat edaran KPU Nomor 315/KPU/V/2013 bakal calon yang sudah menyampaikan surat pernyataan, namun belum menyerahkan salinan keputusan pemberhentian dinyatakan belum memenuhi syarat atau BMS. Keterangan BMS ini tidak menghalangi bakal calon untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS), keputusan pemberhentian paling lambat diterima KPU pada 1 Agustus 2013,” katanya lagi.

“Oleh karena itu, untuk mengingatkan kami melayangkan surat ke ketua dewan tentang tindak lanjut proses pemberhentian anggota DPRD atau PAW yang mengundurkan diri bagaimana,” imbuh pria yang akrab disapa Onal ini lagi.***(dik)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Pleno PPK,
Partai dan Caleg PKB Pemuncak Perolehan Suara Pileg di Inhil

- PAN Menang di Kuantan Hulu,
Penghitungan Suara Pemilu di Sejumlah PPK Kuansing Lancar

- Kursi Golkar untuk DPRD Rohul Diprediksi Meningkat
- Sejumlah Rekapitulasi SuaraDi Kelurahan Belum Rampung,
PPK Mandau Tetap Gelar Rapat Pleno

- Diduga karena Perolehan Suara Minim,
Tim M Raus Walid Ambil Kembali Bantuan Meteran Listrik di Surau Al Muhajirin

- 16 PPK di Rohul Sudah Laksanakan Pleno Rekap Suara Pileg
- Perolehan Kursi Partai Golkar Inhu Diprediksi Turun


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 50.17.107.233
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com