Untitled Document
Rabu, 23 Syawwal 1435 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 20 Agustus 2014 15:14
LAM Riau Turun ke Pungkat, Inhil,
Polisi Mestinya Menyelidiki Penyebab Warga Marah ke PT SAL


Rabu, 20 Agustus 2014 15:10
Dugaan Korupsi Bibit Karet,
Polres Bengkalis Tahan 5 PNS dan Seorang Kontraktor


Rabu, 20 Agustus 2014 14:34
RSUD Duri Keluhkan Kekurangan Mobil Ambulan

Rabu, 20 Agustus 2014 14:08
Jaksa KPK Serahkan Memori Kasasi untuk Terdakwa Rusli Zainal

Rabu, 20 Agustus 2014 13:53
Riau Ikuti Lomba MTQ Korpri Nasional di Banda Aceh

Rabu, 20 Agustus 2014 13:22
Jasad Bayi Perempuan Ditemukan di Belakang Terminal Inhu

Rabu, 20 Agustus 2014 13:19
Periode 2014-2019,
Suparman Bakal jadi Alumni Unri Pertama Jadi Ketua DPRD Riau




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 17 Juli 2013 17:13
Nyaleg dari Parpol Lain,
Publik di Bengkalis Pertanyakan Tindak Lanjut PAW Dewan Aktif


Sesuai dengan peraturan, bagi anggota DPR yang maksi aktif mencalonkan dari partai lain maka harus mengundurkan diri. Masyarakat mempertanyakan bagai,mana kelanjutan prosesnya.

Riauterkini-BENGKALIS- Sejumlah kalangan di Bengkalis mempertanyakan tindak lanjut proses pemberhentian para Anggota DPRD Bengkalis yang ikut serta dalam pemilihan umum (Pemilu) 2014 mendatang atau nyaleg karena pindah partai.

Menyusul adanya surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, nomor 161/3294/Sj perihal pemberhentian antar waktu anggota DPRD karena menjadi anggota partai politik lain atau karena mengundurkan diri.

“Hasil pantauan kami di Sekretariat DPRD, belum tampak proses tindak lanjut ke arah itu. Padahal batas akhir mundur anggota dewan yang nyaleg dari partai lain 1 Agustus 2013 mendatang,” kata Syafril Naldi, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga (FOKAL) Kabupaten Bengkalis kepada wartawan, Rabu (17/7/13).

Menurutnya, yang harus sudah mundur 1 Agustus tersebut, karena melihat dari pernyataan yang menjadi bukti pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR/DPRD Kabupaten/DPRD Provinsi ada PNS, Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas/Karyawan pada BUM/BUMD yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Apabila melihat dari BB-4, BB-5 surat pernyataan pengunduran diri anggota dewan yang pindah partai, sementara BB-6 bagi anggota KPU, Bawaslu, Panwaslu sementara untuk kepala desa/perangkat desa dengan surat pernyataan BB-7.

“Nah, berdasarkan surat edaran KPU Nomor 315/KPU/V/2013 bakal calon yang sudah menyampaikan surat pernyataan, namun belum menyerahkan salinan keputusan pemberhentian dinyatakan belum memenuhi syarat atau BMS. Keterangan BMS ini tidak menghalangi bakal calon untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS), keputusan pemberhentian paling lambat diterima KPU pada 1 Agustus 2013,” katanya lagi.

“Oleh karena itu, untuk mengingatkan kami melayangkan surat ke ketua dewan tentang tindak lanjut proses pemberhentian anggota DPRD atau PAW yang mengundurkan diri bagaimana,” imbuh pria yang akrab disapa Onal ini lagi.***(dik)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Periode 2014-2019,
Suparman Bakal jadi Alumni Unri Pertama Jadi Ketua DPRD Riau

- DPRD Riau Sahkan Susunan Baru Anggota BanMus
- F-PDIP di DPRD Riau Tak Kirim Satupun Utusan ke Banggar Dewan
- Rp8,84 T, APBD-P Riau 2014 Disahkan DPRD
- Gubri Dipolisikan Tiga Wanita, DPRD Belum Bisa Bersikap
- Tak Dilibatkan Bahas APBD, Wawako Dumai Kecewa
- Fraksi PDI-Perjuangan Kritisi Wacana Pembentukan Provinsi Riau Pesisir


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.234.234.198
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com