Untitled Document
Kamis, 3 Syawwal 1435 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 30 Juli 2014 20:40
Lebaran, Warga Rohil Jadikan Jembatan Pedamaran Obyek Wisata

Rabu, 30 Juli 2014 20:38
Sempat Muncul 24, Kini Titik Panas Bersih dari Wilayah Rohul

Rabu, 30 Juli 2014 20:37
Bupati Meranti Bawa Rombongan Berlebaran ke Rumdis Gubri

Rabu, 30 Juli 2014 17:34
4 Ruko dan 2 Rumah di Bangun Jaya Rohul Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

Rabu, 30 Juli 2014 15:54
Pemkab Inhil Rencana Bentuk Relawan Peduli Kebersihan dari Kalangan Pelajar

Rabu, 30 Juli 2014 13:36
Enam Rumah Karyawan PT SAGM di Inhil Ludes Terbakar

Rabu, 30 Juli 2014 09:13
Penjelasan Tertulis Bank Mandiri Terkait Dugaan Pembobolan Rekening di Duri



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 17 Juli 2013 17:13
Nyaleg dari Parpol Lain,
Publik di Bengkalis Pertanyakan Tindak Lanjut PAW Dewan Aktif


Sesuai dengan peraturan, bagi anggota DPR yang maksi aktif mencalonkan dari partai lain maka harus mengundurkan diri. Masyarakat mempertanyakan bagai,mana kelanjutan prosesnya.

Riauterkini-BENGKALIS- Sejumlah kalangan di Bengkalis mempertanyakan tindak lanjut proses pemberhentian para Anggota DPRD Bengkalis yang ikut serta dalam pemilihan umum (Pemilu) 2014 mendatang atau nyaleg karena pindah partai.

Menyusul adanya surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, nomor 161/3294/Sj perihal pemberhentian antar waktu anggota DPRD karena menjadi anggota partai politik lain atau karena mengundurkan diri.

“Hasil pantauan kami di Sekretariat DPRD, belum tampak proses tindak lanjut ke arah itu. Padahal batas akhir mundur anggota dewan yang nyaleg dari partai lain 1 Agustus 2013 mendatang,” kata Syafril Naldi, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga (FOKAL) Kabupaten Bengkalis kepada wartawan, Rabu (17/7/13).

Menurutnya, yang harus sudah mundur 1 Agustus tersebut, karena melihat dari pernyataan yang menjadi bukti pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR/DPRD Kabupaten/DPRD Provinsi ada PNS, Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas/Karyawan pada BUM/BUMD yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Apabila melihat dari BB-4, BB-5 surat pernyataan pengunduran diri anggota dewan yang pindah partai, sementara BB-6 bagi anggota KPU, Bawaslu, Panwaslu sementara untuk kepala desa/perangkat desa dengan surat pernyataan BB-7.

“Nah, berdasarkan surat edaran KPU Nomor 315/KPU/V/2013 bakal calon yang sudah menyampaikan surat pernyataan, namun belum menyerahkan salinan keputusan pemberhentian dinyatakan belum memenuhi syarat atau BMS. Keterangan BMS ini tidak menghalangi bakal calon untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS), keputusan pemberhentian paling lambat diterima KPU pada 1 Agustus 2013,” katanya lagi.

“Oleh karena itu, untuk mengingatkan kami melayangkan surat ke ketua dewan tentang tindak lanjut proses pemberhentian anggota DPRD atau PAW yang mengundurkan diri bagaimana,” imbuh pria yang akrab disapa Onal ini lagi.***(dik)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- 16 DPC Teken Mosi tak Percaya pada Kepemimpinan DPD Nasdem Inhil
- Berpasangan dengan Perwira TNI,
Wabup Harman Pastikan Maju di Pilkada Inhu 2015

- Pasca Pilpres, DKPP Segera Evaluasi Kinerja KPU dan Bawaslu
- Dewan Meminta PLN Tak Matikan Listrik Menjelang Lebaran
- Wako Pekanbaru Imbau Timses Capres Tidak Turun ke Jalan
- Pembahasan KUA PPAS Riau Setelah Lebaran
- DPRD Riau Sahkan Perda Tercepat, Perda DAS


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.82.60.105
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com