Untitled Document
Ahad, 10 Jumadil Awwal 1436 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Ahad, 1 Maret 2015 14:53
'Sembaran Olang Pulai' Juarai Uji Coba Jalur Baru

Ahad, 1 Maret 2015 14:49
Ketua DPRD Riau Menilai Perlu Pembenahan Khusus BRK

Ahad, 1 Maret 2015 13:31
Pemkab Rohul Akan Sediakan Alat Band Lengkap di Car Free Night

Ahad, 1 Maret 2015 13:29
Tujuh Tokoh Melamar ke Demokrat untuk jadi Balon Walikota Dumai

Ahad, 1 Maret 2015 10:07
Perajin Kain Songket di Tambusai Utara-Rohul Masih Kekurangan Modal

Ahad, 1 Maret 2015 09:51
Cemburu, ABG Bagansiapiapi Tikam Teman Pria Pacarnya

Ahad, 1 Maret 2015 09:49
Plt Gubri Hadiri Rakernas APPSI di Ambon



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 17 Juli 2013 17:13
Nyaleg dari Parpol Lain,
Publik di Bengkalis Pertanyakan Tindak Lanjut PAW Dewan Aktif


Sesuai dengan peraturan, bagi anggota DPR yang maksi aktif mencalonkan dari partai lain maka harus mengundurkan diri. Masyarakat mempertanyakan bagai,mana kelanjutan prosesnya.

Riauterkini-BENGKALIS- Sejumlah kalangan di Bengkalis mempertanyakan tindak lanjut proses pemberhentian para Anggota DPRD Bengkalis yang ikut serta dalam pemilihan umum (Pemilu) 2014 mendatang atau nyaleg karena pindah partai.

Menyusul adanya surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, nomor 161/3294/Sj perihal pemberhentian antar waktu anggota DPRD karena menjadi anggota partai politik lain atau karena mengundurkan diri.

“Hasil pantauan kami di Sekretariat DPRD, belum tampak proses tindak lanjut ke arah itu. Padahal batas akhir mundur anggota dewan yang nyaleg dari partai lain 1 Agustus 2013 mendatang,” kata Syafril Naldi, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga (FOKAL) Kabupaten Bengkalis kepada wartawan, Rabu (17/7/13).

Menurutnya, yang harus sudah mundur 1 Agustus tersebut, karena melihat dari pernyataan yang menjadi bukti pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR/DPRD Kabupaten/DPRD Provinsi ada PNS, Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas/Karyawan pada BUM/BUMD yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Apabila melihat dari BB-4, BB-5 surat pernyataan pengunduran diri anggota dewan yang pindah partai, sementara BB-6 bagi anggota KPU, Bawaslu, Panwaslu sementara untuk kepala desa/perangkat desa dengan surat pernyataan BB-7.

“Nah, berdasarkan surat edaran KPU Nomor 315/KPU/V/2013 bakal calon yang sudah menyampaikan surat pernyataan, namun belum menyerahkan salinan keputusan pemberhentian dinyatakan belum memenuhi syarat atau BMS. Keterangan BMS ini tidak menghalangi bakal calon untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS), keputusan pemberhentian paling lambat diterima KPU pada 1 Agustus 2013,” katanya lagi.

“Oleh karena itu, untuk mengingatkan kami melayangkan surat ke ketua dewan tentang tindak lanjut proses pemberhentian anggota DPRD atau PAW yang mengundurkan diri bagaimana,” imbuh pria yang akrab disapa Onal ini lagi.***(dik)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Ketua DPRD Riau Menilai Perlu Pembenahan Khusus BRK
- Tujuh Tokoh Melamar ke Demokrat untuk jadi Balon Walikota Dumai
- Pilkada Inhu,
IKBR Pastikan Tak Mendukung Salah Satu Calon

- Dari Dialog Poros Muda Inhu,
Bupati Harus Bervisi dan tak Sekedar Berduit

- Kenalkan, Taufik Kosioner Baru KPU Rohil
- Belum Miliki Metode, Pemilihan Ketua KPU Rohil Ditunda
- Didik Kader, DPD Partai Nasdem Inhil Taja Sekolah Restorasi


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.145.181.230
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com