Untitled Document
Sabtu, 8 Muharram 1436 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Jum’at, 31 Oktober 2014 22:07
111

Jum’at, 31 Oktober 2014 22:02
Kepada Dewan, Kapolresta Pekanbaru Keluhkan Anggaran Minim

Jum’at, 31 Oktober 2014 21:58
Bantahan DJKD Kemendagri Terkait Berita Dugaan Gubri Annas Palsukan APBD 2015

Jum’at, 31 Oktober 2014 21:54
Ditemukan Mayat Bersimbah Darah di Sinaboi, Rohil

Jum’at, 31 Oktober 2014 21:45
UR Nonaktifkan Sementara Gulat Manurung

Jum’at, 31 Oktober 2014 21:41
PP 71 Tahun 2014.
3 Dosen IPB Riset ke Riau


Jum’at, 31 Oktober 2014 21:24
Tuntut Tuntaskan Kasus Bupati Jefry Noer,
Satu Mahasiswa Aksi Jahit Mulut di KPK Dilarikan Ke Rumah Sakit




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 17 Juli 2013 17:13
Nyaleg dari Parpol Lain,
Publik di Bengkalis Pertanyakan Tindak Lanjut PAW Dewan Aktif


Sesuai dengan peraturan, bagi anggota DPR yang maksi aktif mencalonkan dari partai lain maka harus mengundurkan diri. Masyarakat mempertanyakan bagai,mana kelanjutan prosesnya.

Riauterkini-BENGKALIS- Sejumlah kalangan di Bengkalis mempertanyakan tindak lanjut proses pemberhentian para Anggota DPRD Bengkalis yang ikut serta dalam pemilihan umum (Pemilu) 2014 mendatang atau nyaleg karena pindah partai.

Menyusul adanya surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, nomor 161/3294/Sj perihal pemberhentian antar waktu anggota DPRD karena menjadi anggota partai politik lain atau karena mengundurkan diri.

“Hasil pantauan kami di Sekretariat DPRD, belum tampak proses tindak lanjut ke arah itu. Padahal batas akhir mundur anggota dewan yang nyaleg dari partai lain 1 Agustus 2013 mendatang,” kata Syafril Naldi, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga (FOKAL) Kabupaten Bengkalis kepada wartawan, Rabu (17/7/13).

Menurutnya, yang harus sudah mundur 1 Agustus tersebut, karena melihat dari pernyataan yang menjadi bukti pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR/DPRD Kabupaten/DPRD Provinsi ada PNS, Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas/Karyawan pada BUM/BUMD yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Apabila melihat dari BB-4, BB-5 surat pernyataan pengunduran diri anggota dewan yang pindah partai, sementara BB-6 bagi anggota KPU, Bawaslu, Panwaslu sementara untuk kepala desa/perangkat desa dengan surat pernyataan BB-7.

“Nah, berdasarkan surat edaran KPU Nomor 315/KPU/V/2013 bakal calon yang sudah menyampaikan surat pernyataan, namun belum menyerahkan salinan keputusan pemberhentian dinyatakan belum memenuhi syarat atau BMS. Keterangan BMS ini tidak menghalangi bakal calon untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS), keputusan pemberhentian paling lambat diterima KPU pada 1 Agustus 2013,” katanya lagi.

“Oleh karena itu, untuk mengingatkan kami melayangkan surat ke ketua dewan tentang tindak lanjut proses pemberhentian anggota DPRD atau PAW yang mengundurkan diri bagaimana,” imbuh pria yang akrab disapa Onal ini lagi.***(dik)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- DPW Riau Sebut Mukhtamar PPP Kubu Suryadharma Ali Ilegal
- Gelar Aksi di Kantor Medco Lirik,
Front Mahasiswa Untuk Merebut Minyak Riau Terbentuk

- DPRD Dumai Sahkan Tatip Dewan
- Pelantikan Pimpinan DPRD Kampar Tanpa Wakil dari PAN
- KMP Kuasai Alat Kelengkapan DPRD Dumai
- Dewan Minta KPK Perjelas Status Arsyadjuliandi Rachman
- Disuruh Annas Mundur, Plt Gubri Tolak Berkomentar


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.81.124.198
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com