Untitled Document
Jumat, 6 Jumadil Akhir 1436 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Jum’at, 27 Maret 2015 07:25
Kejati Riau Rancang Sosialisasi Bahaya Narkoba ke Pelajar

Jum’at, 27 Maret 2015 07:15
BEM dan BKIM FE Universitas Riau Taja Seminar Jurnalistik

Jum’at, 27 Maret 2015 07:11
Pedagang Emas Asal Sumbar Dirampok di Kuansing

Jum’at, 27 Maret 2015 07:08
Hari Bhakti Rimbawan ke-32, PT RAPP Tanam 2.000 Bibit Pohon di Kuansing

Kamis, 26 Maret 2015 21:41
Daya Tampung Rutan Kulim, Pekanbaru Over Kapasitas

Kamis, 26 Maret 2015 20:12
FPPIU Gelar Sosialiasi Pemekaran ke Lima Kecamatan

Kamis, 26 Maret 2015 19:49
Kirjauhari Bantah Terima Uang Suap Pengesahan APBD Riau 2015



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 17 Juli 2013 17:13
Nyaleg dari Parpol Lain,
Publik di Bengkalis Pertanyakan Tindak Lanjut PAW Dewan Aktif


Sesuai dengan peraturan, bagi anggota DPR yang maksi aktif mencalonkan dari partai lain maka harus mengundurkan diri. Masyarakat mempertanyakan bagai,mana kelanjutan prosesnya.

Riauterkini-BENGKALIS- Sejumlah kalangan di Bengkalis mempertanyakan tindak lanjut proses pemberhentian para Anggota DPRD Bengkalis yang ikut serta dalam pemilihan umum (Pemilu) 2014 mendatang atau nyaleg karena pindah partai.

Menyusul adanya surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, nomor 161/3294/Sj perihal pemberhentian antar waktu anggota DPRD karena menjadi anggota partai politik lain atau karena mengundurkan diri.

“Hasil pantauan kami di Sekretariat DPRD, belum tampak proses tindak lanjut ke arah itu. Padahal batas akhir mundur anggota dewan yang nyaleg dari partai lain 1 Agustus 2013 mendatang,” kata Syafril Naldi, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga (FOKAL) Kabupaten Bengkalis kepada wartawan, Rabu (17/7/13).

Menurutnya, yang harus sudah mundur 1 Agustus tersebut, karena melihat dari pernyataan yang menjadi bukti pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR/DPRD Kabupaten/DPRD Provinsi ada PNS, Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas/Karyawan pada BUM/BUMD yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Apabila melihat dari BB-4, BB-5 surat pernyataan pengunduran diri anggota dewan yang pindah partai, sementara BB-6 bagi anggota KPU, Bawaslu, Panwaslu sementara untuk kepala desa/perangkat desa dengan surat pernyataan BB-7.

“Nah, berdasarkan surat edaran KPU Nomor 315/KPU/V/2013 bakal calon yang sudah menyampaikan surat pernyataan, namun belum menyerahkan salinan keputusan pemberhentian dinyatakan belum memenuhi syarat atau BMS. Keterangan BMS ini tidak menghalangi bakal calon untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS), keputusan pemberhentian paling lambat diterima KPU pada 1 Agustus 2013,” katanya lagi.

“Oleh karena itu, untuk mengingatkan kami melayangkan surat ke ketua dewan tentang tindak lanjut proses pemberhentian anggota DPRD atau PAW yang mengundurkan diri bagaimana,” imbuh pria yang akrab disapa Onal ini lagi.***(dik)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Enggan Sebut Nama BUMD ,
Dewan Sebut Banyak Manajemen BUMD Riau Penuh Dibenahi

- Suparman Berminat Gunakan Perahu Demokrat di Pilkada Rohul
- Gerindra Tetap Unggulkan Marwan Yohanis di Pilkada Kuansing
- Ruang Kerja Mewah,
Bupati Sukarmis: Ini untuk Sambut Pemimpin Baru Kuansing

- Baru Saja Dilantik, Banyak Balonbup/Walikota Ingin Minta Rekomendasi Partai
- Makmur Ikut Penjaringan Balon Bupati Rohil di Partai Demokrat
- 7 Pendaftar, Baru Seorang PNS Kembalikan Formulir Balon Bupati Rohil ke Gerindra


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.167.186.83
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com