Untitled Document
Ahad, 11 Rabiul Akhir 1436 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Ahad, 1 Pebruari 2015 18:51
Sudah Diaspal Dinas BMP Rohul,
Warga Rambahsamo Diminta Jaga Jalan Poros Senilai Rp48 M


Ahad, 1 Pebruari 2015 18:32
Disdukcapil Dumai Resmi Cetak KTP Elektronik Sendiri

Ahad, 1 Pebruari 2015 18:30
Disperindag Dumai Agendakan Sidak Apel Impor Berbakteri

Ahad, 1 Pebruari 2015 18:24
Pertamina Belum Bayar Ganti Rugi Lahan,
Kuasa Hukum Warga Bukit Datuk Surati Pejabat Dumai


Ahad, 1 Pebruari 2015 18:20
Dishub Dumai Gelar Madabintal Selama Satu Tahun

Ahad, 1 Pebruari 2015 18:15
Belasan Pistol Tak Bertuan Ditemukan,
Mirip Senjata Pol Air, Dipastikan Senjata Organik Bukan Rakitan


Ahad, 1 Pebruari 2015 18:11
Anggota Dewan Rohil Pelopor MTQ Ponpes Empat Provinsi



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 17 Juli 2013 17:13
Nyaleg dari Parpol Lain,
Publik di Bengkalis Pertanyakan Tindak Lanjut PAW Dewan Aktif


Sesuai dengan peraturan, bagi anggota DPR yang maksi aktif mencalonkan dari partai lain maka harus mengundurkan diri. Masyarakat mempertanyakan bagai,mana kelanjutan prosesnya.

Riauterkini-BENGKALIS- Sejumlah kalangan di Bengkalis mempertanyakan tindak lanjut proses pemberhentian para Anggota DPRD Bengkalis yang ikut serta dalam pemilihan umum (Pemilu) 2014 mendatang atau nyaleg karena pindah partai.

Menyusul adanya surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, nomor 161/3294/Sj perihal pemberhentian antar waktu anggota DPRD karena menjadi anggota partai politik lain atau karena mengundurkan diri.

“Hasil pantauan kami di Sekretariat DPRD, belum tampak proses tindak lanjut ke arah itu. Padahal batas akhir mundur anggota dewan yang nyaleg dari partai lain 1 Agustus 2013 mendatang,” kata Syafril Naldi, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga (FOKAL) Kabupaten Bengkalis kepada wartawan, Rabu (17/7/13).

Menurutnya, yang harus sudah mundur 1 Agustus tersebut, karena melihat dari pernyataan yang menjadi bukti pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR/DPRD Kabupaten/DPRD Provinsi ada PNS, Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas/Karyawan pada BUM/BUMD yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Apabila melihat dari BB-4, BB-5 surat pernyataan pengunduran diri anggota dewan yang pindah partai, sementara BB-6 bagi anggota KPU, Bawaslu, Panwaslu sementara untuk kepala desa/perangkat desa dengan surat pernyataan BB-7.

“Nah, berdasarkan surat edaran KPU Nomor 315/KPU/V/2013 bakal calon yang sudah menyampaikan surat pernyataan, namun belum menyerahkan salinan keputusan pemberhentian dinyatakan belum memenuhi syarat atau BMS. Keterangan BMS ini tidak menghalangi bakal calon untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS), keputusan pemberhentian paling lambat diterima KPU pada 1 Agustus 2013,” katanya lagi.

“Oleh karena itu, untuk mengingatkan kami melayangkan surat ke ketua dewan tentang tindak lanjut proses pemberhentian anggota DPRD atau PAW yang mengundurkan diri bagaimana,” imbuh pria yang akrab disapa Onal ini lagi.***(dik)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Galian Kabel PLN Rusak Jalan Hingga Lima Kilometer di Pekanbaru
- Hanura Riau Kembali Dukung Wiranto Jadi Ketum
- Evaluasi Izin Perkrbunan di Inhil,
Dewan Nilai Kerja Tim Tidak Maksimal

- Nasib Anggota DPRD Riau,
Gunakan Mokas, Harus Rela Rogoh Kocek Pribadi

- Suparman Sebut Dirinya Berpeluang Besar jadi Calon Wagubri
- Jelang Munas, DPD Hanura Riau Diyakini Dukung Wiranto
- Dulisme Partai, Golkar Mengaku Tidak Pengaruhi Persiapan Pilkada


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.161.234.150
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com