Untitled Document
Ahad, 30 Muharram 1436 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Ahad, 23 Nopember 2014 06:38
Warga Bagansiapiapi Tewas tak Wajar di PanipahanS

Ahad, 23 Nopember 2014 06:34
Puluhan Anak Bengkalis Bermasalah Dibekali Penyuluhan Bahaya HIV/AIDS

Sabtu, 22 Nopember 2014 19:31
Presiden Jokowi akan Blusukan ke Pasar Bawah Pekan Depan

Sabtu, 22 Nopember 2014 17:45
Pemkab Rohul Bakal Relokasi Korban Langganan Banjir di Bonai

Sabtu, 22 Nopember 2014 17:42
Interfood Indonesia 2014 di Jakarta, Meranti Sabet Unique Stand Award

Sabtu, 22 Nopember 2014 17:31
Ada Rencana Presiden Jokowi ke Meranti Pekan Depan

Sabtu, 22 Nopember 2014 17:29
5.120 Murid PAUD Rohul Cetak Rekor MURI Sholat Dhuha Usia Dini



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Jum’at, 12 Juli 2013 08:51
Hearing di DPRD Kuansing,
Pemkab dan BPN Beda Data Soal Luas Kabupaten


Digelar rapat dengar pendapat mengenai luas Kabupaten Kuansing di DPRD setempat. Anehnya, Pemkab dan BPN memiliki data berbeda.

Riauterkini-TELUK KUANTAN -Menyoal masalah luas wilayah Kabupaten Kuansing hingga saat ini masih dalam perdebatan. Pasalnya Pemkab Kuansing dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersilang pendapat, sehingga pengesahan Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah ( RTRW ) Kuansing sampai saat ini menemui jalan buntu.

Ketua Pansus DPRD Kuansing, Ir Maisiwan saat dikonfirmasi wartawan, Kamis( 11/7 ) mengatakan, bahwa pengesahan RTRW Kuansing saat ini masih menemui sejumlah masalah.

" Salah satu yang masih menjadi pertanyaan anggota DPRD Kuansing dari hearing terakhir yakni masalah luas kabupaten, Pemkab menyatakan 7,656 kilometer persegi, sementara data dari Badan Pertananahan Nasional lebih dari 5,000 kilo meter persegi, mana yang benar ini perlu pendalaman,"ujar Maisiwan.

Menurut Maisiwan, luas wilayah merupakan hal yang krusial, oleh karena itu Pansus DPRD Kuansing meminta Pemkab Kuansing berkoordinasi dengan BPN RI terkait luas wilayah yang paling akurat, karena menyangkut banyak hal nantinya, terutama profil kabupaten Kuansing.

" Apalagi kekurangannya mencapai 2000 kilometer, karena itu koordinasi antara Pemkab dan BPN sangat perlu untuk memastikan soal luas wilayah tersebut,"ujarnya.

Selain itu lanjut Maisiwan, Pansus DPRD juga melihat permasalahan terkait penggunaan areal perkebunan. Ia mencontohkan, kawasan Desa Seberang Taluk Kuantan dan Desa Pulau Kedundung masih masuk dalam HGU PT Kebun Duta Palma Nusantara. Seharusnya menurut Maisiwan, batas antara perusahaan dan permukiman serta perkebunan warga masyarakat sudah harus lebih jelas dalam RTRW baru kelak.

Sambung Maisiwan. Begitu juga antara permukiman diwilayah Kuansing dengan perusahan-perusahaan yang ada.

Contoh lain kata Maisiwan, status hutan dikawasan Sumpu Kecamatan Hulu Kuantan dan Kecamatan Singingi sejauh ini juga masih belum dapat ditentukan, berapa luas HPT, berapa areal cadangan yang disetujui Menteri.

" Padahal dalam RTRW hal-hal seperti ini sangat prinsip. Karena itu Kita minta Pemkab kembali melakukan perbaikan data yang diminta oleh Pansus DPRD RTRW K uansing,"ujarnya.

Ia juga mengakui jika penyusunan drat RTRW tersebut banyak kekurangan, karena permasalahan RTRW memang sangat komplek dan memiliki dimensi luas sebab menyangkut kepentingan orang banyak.

" Biar dikaji dengan seksama dan maksimal sebelum disyahkan,"katanya mengakhiri. (dri)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Pemprov Riau Dinilai Masih Lemah dalam Tata Kelola Pajak
- Partai Demokrat Ganti Ketua Fraksi di DPRD Riau dan Rotasi Total
- Jelang Munas, Golkar Riau Belum Tentukan Arah Suara
- Rajin Bolos Doyan Boros, Pejabat Siap-siap Didemosikan Menpan RB
- SK Tertahan di Kemendagri,
Pelantikan Novawaldy Jusman dan Manahara Manurung Belum Jelas

- Jelang Munas Golkar, DPD Golkar Rohul Tetap Dukung ARB
- Komisi II DPRD Kampar Prioritaskan Pembangunan Rumah Aman


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.242.190.171
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com