Untitled Document
Senin, 29 Safar 1436 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Senin, 22 Desember 2014 19:36
5 Hercules Penjemput TKI Malaysia, Tiba di Lanud Roesmin Nurjadin

Senin, 22 Desember 2014 19:34
Lampaui Target,
7,4 Juta Jiwa Sudah Terdaftar di BPJS Kesehatan Divre II


Senin, 22 Desember 2014 17:56
Dukung Pemkab Siak Swasembada Daging - BOB Gelar Pelatihan Peternakan Sapi

Senin, 22 Desember 2014 17:53
Banyak Perusahaan Dumai Nunggak Iuran BPJS-TK

Senin, 22 Desember 2014 17:48
Gelombang di Meranti Capai 2.5 M, Kapolres Imbau Masyarakat Waspada

Senin, 22 Desember 2014 17:44
Disperindag Dumai OP Gas Elpiji 3 Kg Selama Sepekan

Senin, 22 Desember 2014 17:41
Pemko Dumai Peringati Tiga Hari Besar Sekaligus



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Jum’at, 12 Juli 2013 08:51
Hearing di DPRD Kuansing,
Pemkab dan BPN Beda Data Soal Luas Kabupaten


Digelar rapat dengar pendapat mengenai luas Kabupaten Kuansing di DPRD setempat. Anehnya, Pemkab dan BPN memiliki data berbeda.

Riauterkini-TELUK KUANTAN -Menyoal masalah luas wilayah Kabupaten Kuansing hingga saat ini masih dalam perdebatan. Pasalnya Pemkab Kuansing dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersilang pendapat, sehingga pengesahan Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah ( RTRW ) Kuansing sampai saat ini menemui jalan buntu.

Ketua Pansus DPRD Kuansing, Ir Maisiwan saat dikonfirmasi wartawan, Kamis( 11/7 ) mengatakan, bahwa pengesahan RTRW Kuansing saat ini masih menemui sejumlah masalah.

" Salah satu yang masih menjadi pertanyaan anggota DPRD Kuansing dari hearing terakhir yakni masalah luas kabupaten, Pemkab menyatakan 7,656 kilometer persegi, sementara data dari Badan Pertananahan Nasional lebih dari 5,000 kilo meter persegi, mana yang benar ini perlu pendalaman,"ujar Maisiwan.

Menurut Maisiwan, luas wilayah merupakan hal yang krusial, oleh karena itu Pansus DPRD Kuansing meminta Pemkab Kuansing berkoordinasi dengan BPN RI terkait luas wilayah yang paling akurat, karena menyangkut banyak hal nantinya, terutama profil kabupaten Kuansing.

" Apalagi kekurangannya mencapai 2000 kilometer, karena itu koordinasi antara Pemkab dan BPN sangat perlu untuk memastikan soal luas wilayah tersebut,"ujarnya.

Selain itu lanjut Maisiwan, Pansus DPRD juga melihat permasalahan terkait penggunaan areal perkebunan. Ia mencontohkan, kawasan Desa Seberang Taluk Kuantan dan Desa Pulau Kedundung masih masuk dalam HGU PT Kebun Duta Palma Nusantara. Seharusnya menurut Maisiwan, batas antara perusahaan dan permukiman serta perkebunan warga masyarakat sudah harus lebih jelas dalam RTRW baru kelak.

Sambung Maisiwan. Begitu juga antara permukiman diwilayah Kuansing dengan perusahan-perusahaan yang ada.

Contoh lain kata Maisiwan, status hutan dikawasan Sumpu Kecamatan Hulu Kuantan dan Kecamatan Singingi sejauh ini juga masih belum dapat ditentukan, berapa luas HPT, berapa areal cadangan yang disetujui Menteri.

" Padahal dalam RTRW hal-hal seperti ini sangat prinsip. Karena itu Kita minta Pemkab kembali melakukan perbaikan data yang diminta oleh Pansus DPRD RTRW K uansing,"ujarnya.

Ia juga mengakui jika penyusunan drat RTRW tersebut banyak kekurangan, karena permasalahan RTRW memang sangat komplek dan memiliki dimensi luas sebab menyangkut kepentingan orang banyak.

" Biar dikaji dengan seksama dan maksimal sebelum disyahkan,"katanya mengakhiri. (dri)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Listrik Mati Tiga Hari, PLN Bikin Meradang Anggota DPRD Pelalawan
- Reses, Empat Anggota DPRD Riau Dapil Rohil Serap Aspirasi ke Masyarakat
- Gelar Mukerda, PKS Kampar Bahas Tiga Agenda Strategis
- Pagu Diatas Rp15 M, Dewan Bengkalis Sarankan Menjadi Proyek MY
- 12 Parpol Terima Dana Bantuan dari Kesbangpol Riau
- Indra Muchlis Segera Gelar Musda Golkar Riau
- DPRD Inhu Priode Baru Gelar Reses Perdana


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.83.224.32
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com