| Home > Politik >> |
Berita Terhangat.. |
|
Kamis, 24 April 2014 22:14 Kenalkan Busana Daerah pada Anak, Semarak Kartini, Alfamart Gelar Lomba Fashion Show Kamis, 24 April 2014 21:55 Seorang Lukan, Kebakaran Ludeskan Rumah Pimpinan Gereja di Rohul Kamis, 24 April 2014 21:14 Polhut Kuansing Dihadang Perambah di Hutan Margasatwa Rimbang Baling Kamis, 24 April 2014 21:06 Buka Lapangan Kerja, Disnakertrans Dumai Koordinasi dengan Perusahaan Kamis, 24 April 2014 21:02 70 Hektar Kebun Sawit Pemkab Kuansing Diserobot Warga Sumbar Kamis, 24 April 2014 20:58 400 KK di Rohul Jadi Target Program KWH Listrik Gratis Kamis, 24 April 2014 20:36 Golkar Akan Usung Suparman Jadi Ketua DPRD Riau |
| |
| Jum’at, 12 Juli 2013 08:51 Hearing di DPRD Kuansing, Pemkab dan BPN Beda Data Soal Luas Kabupaten Digelar rapat dengar pendapat mengenai luas Kabupaten Kuansing di DPRD setempat. Anehnya, Pemkab dan BPN memiliki data berbeda. Riauterkini-TELUK KUANTAN -Menyoal masalah luas wilayah Kabupaten Kuansing hingga saat ini masih dalam perdebatan. Pasalnya Pemkab Kuansing dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersilang pendapat, sehingga pengesahan Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah ( RTRW ) Kuansing sampai saat ini menemui jalan buntu. Ketua Pansus DPRD Kuansing, Ir Maisiwan saat dikonfirmasi wartawan, Kamis( 11/7 ) mengatakan, bahwa pengesahan RTRW Kuansing saat ini masih menemui sejumlah masalah. " Salah satu yang masih menjadi pertanyaan anggota DPRD Kuansing dari hearing terakhir yakni masalah luas kabupaten, Pemkab menyatakan 7,656 kilometer persegi, sementara data dari Badan Pertananahan Nasional lebih dari 5,000 kilo meter persegi, mana yang benar ini perlu pendalaman,"ujar Maisiwan. Menurut Maisiwan, luas wilayah merupakan hal yang krusial, oleh karena itu Pansus DPRD Kuansing meminta Pemkab Kuansing berkoordinasi dengan BPN RI terkait luas wilayah yang paling akurat, karena menyangkut banyak hal nantinya, terutama profil kabupaten Kuansing. " Apalagi kekurangannya mencapai 2000 kilometer, karena itu koordinasi antara Pemkab dan BPN sangat perlu untuk memastikan soal luas wilayah tersebut,"ujarnya. Selain itu lanjut Maisiwan, Pansus DPRD juga melihat permasalahan terkait penggunaan areal perkebunan. Ia mencontohkan, kawasan Desa Seberang Taluk Kuantan dan Desa Pulau Kedundung masih masuk dalam HGU PT Kebun Duta Palma Nusantara. Seharusnya menurut Maisiwan, batas antara perusahaan dan permukiman serta perkebunan warga masyarakat sudah harus lebih jelas dalam RTRW baru kelak. Sambung Maisiwan. Begitu juga antara permukiman diwilayah Kuansing dengan perusahan-perusahaan yang ada. Contoh lain kata Maisiwan, status hutan dikawasan Sumpu Kecamatan Hulu Kuantan dan Kecamatan Singingi sejauh ini juga masih belum dapat ditentukan, berapa luas HPT, berapa areal cadangan yang disetujui Menteri. " Padahal dalam RTRW hal-hal seperti ini sangat prinsip. Karena itu Kita minta Pemkab kembali melakukan perbaikan data yang diminta oleh Pansus DPRD RTRW K uansing,"ujarnya. Ia juga mengakui jika penyusunan drat RTRW tersebut banyak kekurangan, karena permasalahan RTRW memang sangat komplek dan memiliki dimensi luas sebab menyangkut kepentingan orang banyak. " Biar dikaji dengan seksama dan maksimal sebelum disyahkan,"katanya mengakhiri. (dri) Beri tanggapan | Baca tanggapan |
| |
|
All
Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com |