Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 30 Mei 2017 15:39
Stabilisasi Harga, Bulog Bengkalis Stok Puluhan Ton Sembako

Selasa, 30 Mei 2017 15:18
Besok, Gubri Bahas RTRW dan Program Strategis Nasional Bersama Presiden

Selasa, 30 Mei 2017 15:12
Wajib Lapor Sekali Satu Bulan,
Kembali Aktivitas di Dewan, Siswaja Muljadi Akui Dirinya Bebas Bersyarat


Selasa, 30 Mei 2017 14:55
Ketua TP PKK Inhil Tinjau Pasar Murah Ramadhan

Selasa, 30 Mei 2017 14:52
Pemprov Riau Kembali Terima Opini WTP dari BPK RI

Selasa, 30 Mei 2017 14:43
Persyaratan Program Replanting untuk Petani Sawit di Rohul

Selasa, 30 Mei 2017 14:38
Terdakwa Judi Meninggal di Lapas Kelas IIA Bengkalis

Selasa, 30 Mei 2017 14:33
Respon Keluhan Masyarakat,
Wardan Minta PLN Segera Atasi Gangguan Pada Mesin Pembangkit


Selasa, 30 Mei 2017 14:27
Ramadhan, Harga Ikan di Bengkalis Melambung

Selasa, 30 Mei 2017 14:25
Dua Pengedar Sabu Berhasil Diringkus Polisi Rohil

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Jum’at, 12 Juli 2013 08:51
Hearing di DPRD Kuansing,
Pemkab dan BPN Beda Data Soal Luas Kabupaten


Digelar rapat dengar pendapat mengenai luas Kabupaten Kuansing di DPRD setempat. Anehnya, Pemkab dan BPN memiliki data berbeda.

Riauterkini-TELUK KUANTAN -Menyoal masalah luas wilayah Kabupaten Kuansing hingga saat ini masih dalam perdebatan. Pasalnya Pemkab Kuansing dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersilang pendapat, sehingga pengesahan Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah ( RTRW ) Kuansing sampai saat ini menemui jalan buntu.

Ketua Pansus DPRD Kuansing, Ir Maisiwan saat dikonfirmasi wartawan, Kamis( 11/7 ) mengatakan, bahwa pengesahan RTRW Kuansing saat ini masih menemui sejumlah masalah.

" Salah satu yang masih menjadi pertanyaan anggota DPRD Kuansing dari hearing terakhir yakni masalah luas kabupaten, Pemkab menyatakan 7,656 kilometer persegi, sementara data dari Badan Pertananahan Nasional lebih dari 5,000 kilo meter persegi, mana yang benar ini perlu pendalaman,"ujar Maisiwan.

Menurut Maisiwan, luas wilayah merupakan hal yang krusial, oleh karena itu Pansus DPRD Kuansing meminta Pemkab Kuansing berkoordinasi dengan BPN RI terkait luas wilayah yang paling akurat, karena menyangkut banyak hal nantinya, terutama profil kabupaten Kuansing.

" Apalagi kekurangannya mencapai 2000 kilometer, karena itu koordinasi antara Pemkab dan BPN sangat perlu untuk memastikan soal luas wilayah tersebut,"ujarnya.

Selain itu lanjut Maisiwan, Pansus DPRD juga melihat permasalahan terkait penggunaan areal perkebunan. Ia mencontohkan, kawasan Desa Seberang Taluk Kuantan dan Desa Pulau Kedundung masih masuk dalam HGU PT Kebun Duta Palma Nusantara. Seharusnya menurut Maisiwan, batas antara perusahaan dan permukiman serta perkebunan warga masyarakat sudah harus lebih jelas dalam RTRW baru kelak.

Sambung Maisiwan. Begitu juga antara permukiman diwilayah Kuansing dengan perusahan-perusahaan yang ada.

Contoh lain kata Maisiwan, status hutan dikawasan Sumpu Kecamatan Hulu Kuantan dan Kecamatan Singingi sejauh ini juga masih belum dapat ditentukan, berapa luas HPT, berapa areal cadangan yang disetujui Menteri.

" Padahal dalam RTRW hal-hal seperti ini sangat prinsip. Karena itu Kita minta Pemkab kembali melakukan perbaikan data yang diminta oleh Pansus DPRD RTRW K uansing,"ujarnya.

Ia juga mengakui jika penyusunan drat RTRW tersebut banyak kekurangan, karena permasalahan RTRW memang sangat komplek dan memiliki dimensi luas sebab menyangkut kepentingan orang banyak.

" Biar dikaji dengan seksama dan maksimal sebelum disyahkan,"katanya mengakhiri. (dri)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita Politik lainnya..........
- Wajib Lapor Sekali Satu Bulan,
Kembali Aktivitas di Dewan, Siswaja Muljadi Akui Dirinya Bebas Bersyarat

- Lakukan Pemadaman pada Ramadhan, Dewan Sebut PLN Tidak Tepati Janji
- Dipanggl Ketua DPRD Rohul, PLN tak Berani Jamin Listrik Nyala Terus
- Di Kerumutan Listrik Mati Saat Sahur,
Ketua Komisi III DPRD Pelalawan Minta PLN Maksimal Layani Masyarakat

- Harga Daging Mahal, Komisi B DPRD Riau Desak Pemerintah Mencari Solusi
- Pasca Aktif Kembali, Bupati Suparman Ajak Masyarakat Rohul Bersatu Lagi Bangun Daerah
- RTRW Belum Disahkan, Dewan Pertanyakan Izin Pertambangan Pasir Laut PT Logomas Utama


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.161.8.205
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com