Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 6 Desember 2016 06:54
Ditangkap, Pratu L Terlibat Rampok 2,5 Kg Emas dan Rp80 Juta di Kampar

Selasa, 6 Desember 2016 06:39
Rp10,4 Triliun, Rapat Paripurna DPRD Riau Sahkan APBD 2017

Senin, 5 Desember 2016 21:13
Wawako Dumai Tinjau Mekanisme Pelayanan Disdukcapil

Senin, 5 Desember 2016 21:10
Asisten III Rohil Hadiri Perayaan Natal GPdI

Senin, 5 Desember 2016 21:05
Bawa Jimat Saat Beraksi,
Tukang Gambar Pencurian Sapi di Rohul Rupanya Residivis


Senin, 5 Desember 2016 19:52
4 Tersangka Korupsi Proyek Waterboom Ditahan Kejari Rohil

Senin, 5 Desember 2016 19:29
Polres Dumai Amankan Truk Kontainer Muatan 985 Kotak Miras Impor

Senin, 5 Desember 2016 18:48
Polisi Amankan Truk Berisi Kayu Olahan

Senin, 5 Desember 2016 18:44
Disdikbud Riau Taja Lomba Desain Kreasi Kostum Tradisional Riau

Senin, 5 Desember 2016 18:38
Sambut Maulid Nabi, Lapas Pasirpangaraian Gelar Lomba Bernuansa Islami



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Jum’at, 12 Juli 2013 08:51
Hearing di DPRD Kuansing,
Pemkab dan BPN Beda Data Soal Luas Kabupaten


Digelar rapat dengar pendapat mengenai luas Kabupaten Kuansing di DPRD setempat. Anehnya, Pemkab dan BPN memiliki data berbeda.

Riauterkini-TELUK KUANTAN -Menyoal masalah luas wilayah Kabupaten Kuansing hingga saat ini masih dalam perdebatan. Pasalnya Pemkab Kuansing dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersilang pendapat, sehingga pengesahan Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah ( RTRW ) Kuansing sampai saat ini menemui jalan buntu.

Ketua Pansus DPRD Kuansing, Ir Maisiwan saat dikonfirmasi wartawan, Kamis( 11/7 ) mengatakan, bahwa pengesahan RTRW Kuansing saat ini masih menemui sejumlah masalah.

" Salah satu yang masih menjadi pertanyaan anggota DPRD Kuansing dari hearing terakhir yakni masalah luas kabupaten, Pemkab menyatakan 7,656 kilometer persegi, sementara data dari Badan Pertananahan Nasional lebih dari 5,000 kilo meter persegi, mana yang benar ini perlu pendalaman,"ujar Maisiwan.

Menurut Maisiwan, luas wilayah merupakan hal yang krusial, oleh karena itu Pansus DPRD Kuansing meminta Pemkab Kuansing berkoordinasi dengan BPN RI terkait luas wilayah yang paling akurat, karena menyangkut banyak hal nantinya, terutama profil kabupaten Kuansing.

" Apalagi kekurangannya mencapai 2000 kilometer, karena itu koordinasi antara Pemkab dan BPN sangat perlu untuk memastikan soal luas wilayah tersebut,"ujarnya.

Selain itu lanjut Maisiwan, Pansus DPRD juga melihat permasalahan terkait penggunaan areal perkebunan. Ia mencontohkan, kawasan Desa Seberang Taluk Kuantan dan Desa Pulau Kedundung masih masuk dalam HGU PT Kebun Duta Palma Nusantara. Seharusnya menurut Maisiwan, batas antara perusahaan dan permukiman serta perkebunan warga masyarakat sudah harus lebih jelas dalam RTRW baru kelak.

Sambung Maisiwan. Begitu juga antara permukiman diwilayah Kuansing dengan perusahan-perusahaan yang ada.

Contoh lain kata Maisiwan, status hutan dikawasan Sumpu Kecamatan Hulu Kuantan dan Kecamatan Singingi sejauh ini juga masih belum dapat ditentukan, berapa luas HPT, berapa areal cadangan yang disetujui Menteri.

" Padahal dalam RTRW hal-hal seperti ini sangat prinsip. Karena itu Kita minta Pemkab kembali melakukan perbaikan data yang diminta oleh Pansus DPRD RTRW K uansing,"ujarnya.

Ia juga mengakui jika penyusunan drat RTRW tersebut banyak kekurangan, karena permasalahan RTRW memang sangat komplek dan memiliki dimensi luas sebab menyangkut kepentingan orang banyak.

" Biar dikaji dengan seksama dan maksimal sebelum disyahkan,"katanya mengakhiri. (dri)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Diindikasi Politik Uang,
Masyarakat dan BPD Tangun, Rohul Tolak Hasil Pilkades

- Kesbangpol Pekanbaru Gencar Sosialisasi untuk Dongkrak Partisipasi Pemilih di Pilkada
- Pilkades Serentak 2016,
Berikut Kandidat Kades Terpilih Periode 2016-2022 di Kabupaten Rohul

- Buku Pedoman Belum Siap, Rapat Paripura Pengesahan RAPBD Riau 2017 Ditunda Lagi
- Dipantau Pejabat, Warga 70 Desa di Rohul Pilih Kepala Desa
- Anggota DPRD Pelalawan Minta Polisi Usut Speedboat Tenggelam di Teluk Meranti
- RKA Lamban Diserahkan,
Rapat Paripurna Pengesahan RAPBD Riau 2017 Terpaksa Diundur



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.147.236.192
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com