Untitled Document
Sabtu, 7 Jumadil Akhir 1436 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Jum’at, 27 Maret 2015 20:29
Tiga Kali Diperiksa KPK, Ketua PMI Riau Akui Dimintai Uang Annas

Jum’at, 27 Maret 2015 20:16
8 Anggota Fraksi Golkar DPRD Riau Akui Keabsahan SK Kemenkum HAM

Jum’at, 27 Maret 2015 20:11
Tim Pansel Serahkan Hasil Assessment ke Plt Gubri Minggu Ini

Jum’at, 27 Maret 2015 20:02


Jum’at, 27 Maret 2015 19:38
3.728 Pelajar di Dumai Siap Ikut UN SMA Sederajat

Jum’at, 27 Maret 2015 19:36
Berkas Formasi 4.098 CPNS Rohul 2015 Sudah di Menpan RB

Jum’at, 27 Maret 2015 19:31
Anggaran KPU Dumai Terendah se Riau



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Jum’at, 12 Juli 2013 08:51
Hearing di DPRD Kuansing,
Pemkab dan BPN Beda Data Soal Luas Kabupaten


Digelar rapat dengar pendapat mengenai luas Kabupaten Kuansing di DPRD setempat. Anehnya, Pemkab dan BPN memiliki data berbeda.

Riauterkini-TELUK KUANTAN -Menyoal masalah luas wilayah Kabupaten Kuansing hingga saat ini masih dalam perdebatan. Pasalnya Pemkab Kuansing dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersilang pendapat, sehingga pengesahan Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah ( RTRW ) Kuansing sampai saat ini menemui jalan buntu.

Ketua Pansus DPRD Kuansing, Ir Maisiwan saat dikonfirmasi wartawan, Kamis( 11/7 ) mengatakan, bahwa pengesahan RTRW Kuansing saat ini masih menemui sejumlah masalah.

" Salah satu yang masih menjadi pertanyaan anggota DPRD Kuansing dari hearing terakhir yakni masalah luas kabupaten, Pemkab menyatakan 7,656 kilometer persegi, sementara data dari Badan Pertananahan Nasional lebih dari 5,000 kilo meter persegi, mana yang benar ini perlu pendalaman,"ujar Maisiwan.

Menurut Maisiwan, luas wilayah merupakan hal yang krusial, oleh karena itu Pansus DPRD Kuansing meminta Pemkab Kuansing berkoordinasi dengan BPN RI terkait luas wilayah yang paling akurat, karena menyangkut banyak hal nantinya, terutama profil kabupaten Kuansing.

" Apalagi kekurangannya mencapai 2000 kilometer, karena itu koordinasi antara Pemkab dan BPN sangat perlu untuk memastikan soal luas wilayah tersebut,"ujarnya.

Selain itu lanjut Maisiwan, Pansus DPRD juga melihat permasalahan terkait penggunaan areal perkebunan. Ia mencontohkan, kawasan Desa Seberang Taluk Kuantan dan Desa Pulau Kedundung masih masuk dalam HGU PT Kebun Duta Palma Nusantara. Seharusnya menurut Maisiwan, batas antara perusahaan dan permukiman serta perkebunan warga masyarakat sudah harus lebih jelas dalam RTRW baru kelak.

Sambung Maisiwan. Begitu juga antara permukiman diwilayah Kuansing dengan perusahan-perusahaan yang ada.

Contoh lain kata Maisiwan, status hutan dikawasan Sumpu Kecamatan Hulu Kuantan dan Kecamatan Singingi sejauh ini juga masih belum dapat ditentukan, berapa luas HPT, berapa areal cadangan yang disetujui Menteri.

" Padahal dalam RTRW hal-hal seperti ini sangat prinsip. Karena itu Kita minta Pemkab kembali melakukan perbaikan data yang diminta oleh Pansus DPRD RTRW K uansing,"ujarnya.

Ia juga mengakui jika penyusunan drat RTRW tersebut banyak kekurangan, karena permasalahan RTRW memang sangat komplek dan memiliki dimensi luas sebab menyangkut kepentingan orang banyak.

" Biar dikaji dengan seksama dan maksimal sebelum disyahkan,"katanya mengakhiri. (dri)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- 8 Anggota Fraksi Golkar DPRD Riau Akui Keabsahan SK Kemenkum HAM
- Anggaran KPU Dumai Terendah se Riau
- Ketua SC Nuradlin: Musda XI KNPI Kampar Sangat Transparan dan Berintegritas
- Dinilai Tidak Berintegritas, Abu Nazar Tarik Diri dari Musda KNPI Kampar
- Baru 7 Pendaftar Ambil Berkas sebagai Calon Anggota Panwas Rohul
- Pilkada Rohil,
Wan Ahmad Saiful Ambil Formulir di Demokrat

- Enggan Sebut Nama BUMD ,
Dewan Sebut Banyak Manajemen BUMD Riau Penuh Dibenahi



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.226.10.234
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com