Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 24 Maret 2017 21:09
Rapat Bersama di BNPP RI,
Wabup Berharap Masalah Abrasi Meranti Selesai di Era Jokowi-JK


Jum’at, 24 Maret 2017 20:24
Penyelesaian Dugaan Penyerobotan Lahan,
Pemkab Inhil Tekankan Surya Dumai Grup Segera Tanggapi Tuntutan Warga


Jum’at, 24 Maret 2017 20:17
Waka DPRD Dumai Minta Dispar Riau Perhatikan Pariwisata Daerah

Jum’at, 24 Maret 2017 19:45
Di Hadapan Kader PKS,
Gubri Sebut Pejabat Korup Merusak Imej Riau


Jum’at, 24 Maret 2017 19:31
Bupati Kuansing Imbau Masyarakat Salat Subuh Berjamaah ke Masjid

Jum’at, 24 Maret 2017 19:26
PKS Mulai Buka Komunikasi Politik Sejumlah Balon Gubri

Jum’at, 24 Maret 2017 19:19
PKB Inhil Kembali Gelar Pendidikan Kader Pertama di 12 Kecamatan

Jum’at, 24 Maret 2017 19:15
Bupati Kukuhkan Badan Pengelola Masjid Agung Kuantan Singingi

Jum’at, 24 Maret 2017 19:07
2.381 WNA Bangladesh Berhasil Diloloskan,
Polres Dumai Tangkap Tiga Anggota Jaringan Human Trafficking Internasional


Jum’at, 24 Maret 2017 19:04
Ruslan Resmi Jabat Kepala BPN Kabupaten Rohul

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 22 Mei 2013 16:47
Pengangkatan Sekdaprov Riau,
Komisi II DPR RI Desak Pemerintah Terbitkan Kepres


Lambatnya penetapan sekdaprov Riau mendapat sorotan dari banyak pihak. Komisi II meminta pemerintah segera keluarkan Kepres.

Riauterkini-JAKARTA- Melihat lambatnya dan berlarut-larutnya proses pengangkatan Sekda Provinsi Riau, membuat Komisi II DPR RI mendesak pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) untuk menetapkan Sekda defenitif. Karena semakin lama akan berpenguruh terhadap pelayanan publik, khususnya fungsi anggaran.

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi II DPR RI kepada riauterkini.com, Rabu (22/5/13) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Katanya, pemerintah harus segera menetapkan Sekda depenitif Riau dengan menerbitkan Kepres dan menetapkannya.

"Pemerintah harus segera menetapkan Sekda defenitif Provinsi Riau, karena semakin lama dan tertunda-tunda akan berpengaruh pada pelayanan publik terutama fungsi anggaran," kata politisi Partai Golkar ini.

Agun Ginarjar mengatakan, perlu kebijakan yang sangat khusus. Hal ini disebabkan, tambah Agun, disebabkan gubernur Riau mengalami kasus hukum sehingga perlu percepatan penetapan Sekda defenitif.

"Melihat pimpinan daerah Riau ini mengalami kasus hukum, maka perlu ada percepatan dan bukan membuatnya mengambang. Sebab pengangkatan Plt akan menabah persoalan dan problem baru nantinya," ungkap Agun.***(jor)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Tempe
ASbun aja ni orang .....

Tempe
ASbun aja ni orang .....

pns prov
rusli zainal bisa mengangkat Plt sekda tapi ini tdk dilakukan beliau ada apa sebenarnya ini nyatanya di kota pekanbaru sdh dua kali Plt seko dan di prov jawa tengah juga Plt sekda kayaknya rz ada kepentingan bukan memikirkan riau ini lagi

TOKOH
YANG DIUSULKAN TIGA NAMA JD SEKDA DEFINITIF OLEH GUBERNUR RIAU RUSLI ZAINAL PERAMPOK SEMUA SDH TERBACA OLEH MENDAGRI JADI JANGAN BANYAK BERHARAP LAH KALAU SDH GUBERNUR YG BARU NANTINYA LANGSUNG KELUAR SEKDA DEFINITIF COBA DI ANALISA OMONGAN MENPORA R

pengamat riau
tak akan dikeluarkan mendagri sk sekda definitif karena masa jabatan gubernur rusli zainal hanya tinggal beberapa bulan lagi dan selanjutnya rusli zainal sekuat tenaga dan segala upaya agar zaini ismail menjadi sekda yg definitif dengan pertimbangan


Berita Politik lainnya..........
- Di Hadapan Kader PKS,
Gubri Sebut Pejabat Korup Merusak Imej Riau

- PKS Mulai Buka Komunikasi Politik Sejumlah Balon Gubri
- PKB Inhil Kembali Gelar Pendidikan Kader Pertama di 12 Kecamatan
- Di Rokorwil PKS, Gubri Sempat Minta Maaf Pada Instiawati Ayus dan Achmad
- Kasus Penistaan Agama, Dewan Minta Kepolisian Ambil Sikap Tegas
- Jelang Pilgubri 2018,
Sejumlah Balon Datangi Rakorwil PKS

- Dewan Sorot Belum Assessment Pejabat Pemkab Bengkalis


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.197.75.83
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com