Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 21 Oktober 2017 22:47
Ratusan Guru di Bengkalis Siap-siap Dimutasi

Sabtu, 21 Oktober 2017 22:09
Leher Terlilit Lakban,
Mayat Pria di Parkiran Bandara SSK II Dipastikan Dibunuh


Sabtu, 21 Oktober 2017 21:36
30 Personel Polres Rohil Padamkan Karlahut di Rimba Melintang

Sabtu, 21 Oktober 2017 21:32
Resmi Ditutup,
Kafillah Kuantan Tengah Raih Juara Umum MTQ ke-16 Kuansing


Sabtu, 21 Oktober 2017 21:29
213 Calon Anggota PPK Pilgubri 2018 Bengkalis Lulus Administrasi

Sabtu, 21 Oktober 2017 17:51
RAPP Bantu Perbaiki Jalan Rusak di Teluk Meranti

Sabtu, 21 Oktober 2017 15:14
Waspada akan Diabetes Mellitus, Prodia Gelar Seminar Dokter

Sabtu, 21 Oktober 2017 14:42
5 Bulan Tak Terima Gaji, Honorer di Duri Mulai Galau

Sabtu, 21 Oktober 2017 13:48
Liga Dangdut Indonesia, 5 Remaja Riau Berlaga di Kancah Nasional

Sabtu, 21 Oktober 2017 13:20
Warga Kopah, Kuansing Nyaris Tewas Ditembak Maling Kerbau

 
loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Rabu, 22 Mei 2013 16:47
Pengangkatan Sekdaprov Riau,
Komisi II DPR RI Desak Pemerintah Terbitkan Kepres


Lambatnya penetapan sekdaprov Riau mendapat sorotan dari banyak pihak. Komisi II meminta pemerintah segera keluarkan Kepres.

Riauterkini-JAKARTA- Melihat lambatnya dan berlarut-larutnya proses pengangkatan Sekda Provinsi Riau, membuat Komisi II DPR RI mendesak pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) untuk menetapkan Sekda defenitif. Karena semakin lama akan berpenguruh terhadap pelayanan publik, khususnya fungsi anggaran.

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi II DPR RI kepada riauterkini.com, Rabu (22/5/13) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Katanya, pemerintah harus segera menetapkan Sekda depenitif Riau dengan menerbitkan Kepres dan menetapkannya.

"Pemerintah harus segera menetapkan Sekda defenitif Provinsi Riau, karena semakin lama dan tertunda-tunda akan berpengaruh pada pelayanan publik terutama fungsi anggaran," kata politisi Partai Golkar ini.

Agun Ginarjar mengatakan, perlu kebijakan yang sangat khusus. Hal ini disebabkan, tambah Agun, disebabkan gubernur Riau mengalami kasus hukum sehingga perlu percepatan penetapan Sekda defenitif.

"Melihat pimpinan daerah Riau ini mengalami kasus hukum, maka perlu ada percepatan dan bukan membuatnya mengambang. Sebab pengangkatan Plt akan menabah persoalan dan problem baru nantinya," ungkap Agun.***(jor)



loading...

Berita Politik lainnya..........
- 213 Calon Anggota PPK Pilgubri 2018 Bengkalis Lulus Administrasi
- DPP PDIP Benarkan SK Usung M Harris-Yopi Ariyanto di Pilgubri 2018
- Dikepung Seribuan Pendemo, di DPRD Riau Hanya Dua Wakil Rakyat
- Aksi di DPRD Riau, Massa BEM Se-Riau Sempat Sandera Satu Unit Mobil Tanki BBM
- Dewan Anggap Terlalu Kecil,
2018, Pemprov Riau Anggarkan Ro 50 JUta Per Desa

- Pilkada Inhil 2018, Wardan Jemput Rekomendasi DPP Demokrat ke Jakarta
- Pilgubri 2018, Ketum Golkar Dikabarkan Setujui Duet Andi-Suyatno


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.224.13.210
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com