Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Ahad, 19 Pebruari 2017 23:06
Peringati Hari K3 Nasional, PT. Pertamina EP Lirik Inhu Gelar Beragam Kegiatan

Ahad, 19 Pebruari 2017 22:16
Nyaris Terjadi Kontak Fisik,
Kuasa Hukum Kokarda dan KPN Sesalkan Sikap Polres Rohil


Ahad, 19 Pebruari 2017 22:10
Kang Andik Kagumi Keindahan Ekowisata Solop

Ahad, 19 Pebruari 2017 22:07
Budaya K3 Tingkatkan Kualitas Hidup Manusia

Ahad, 19 Pebruari 2017 19:25
Sebuah Rumah di Duri, Bengkalis Terbakar

Ahad, 19 Pebruari 2017 17:43
Kadis PMPD Rohul: Aplikasi Siskeudes Mudahkan Penyusunan Laporan Keuangan Desa

Ahad, 19 Pebruari 2017 17:38
Transparansi Pansel Anggota Dewan Pendidikan Rohul Dipertanyakan

Ahad, 19 Pebruari 2017 17:33
Tak Perlu Menunggu RTRW,
Dewan Minta Pembangunan Transmisi Listrik dan Gardu Induk Dilanjutkan


Ahad, 19 Pebruari 2017 16:32
RAPP Gelar Goro di Banjar Benai, Kuansing

Ahad, 19 Pebruari 2017 16:20
Bupati Harris Resmikan Dua Proyek Dermaga di Kuala Kampar

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 22 Mei 2013 16:47
Pengangkatan Sekdaprov Riau,
Komisi II DPR RI Desak Pemerintah Terbitkan Kepres


Lambatnya penetapan sekdaprov Riau mendapat sorotan dari banyak pihak. Komisi II meminta pemerintah segera keluarkan Kepres.

Riauterkini-JAKARTA- Melihat lambatnya dan berlarut-larutnya proses pengangkatan Sekda Provinsi Riau, membuat Komisi II DPR RI mendesak pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) untuk menetapkan Sekda defenitif. Karena semakin lama akan berpenguruh terhadap pelayanan publik, khususnya fungsi anggaran.

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi II DPR RI kepada riauterkini.com, Rabu (22/5/13) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Katanya, pemerintah harus segera menetapkan Sekda depenitif Riau dengan menerbitkan Kepres dan menetapkannya.

"Pemerintah harus segera menetapkan Sekda defenitif Provinsi Riau, karena semakin lama dan tertunda-tunda akan berpengaruh pada pelayanan publik terutama fungsi anggaran," kata politisi Partai Golkar ini.

Agun Ginarjar mengatakan, perlu kebijakan yang sangat khusus. Hal ini disebabkan, tambah Agun, disebabkan gubernur Riau mengalami kasus hukum sehingga perlu percepatan penetapan Sekda defenitif.

"Melihat pimpinan daerah Riau ini mengalami kasus hukum, maka perlu ada percepatan dan bukan membuatnya mengambang. Sebab pengangkatan Plt akan menabah persoalan dan problem baru nantinya," ungkap Agun.***(jor)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Tempe
ASbun aja ni orang .....

Tempe
ASbun aja ni orang .....

pns prov
rusli zainal bisa mengangkat Plt sekda tapi ini tdk dilakukan beliau ada apa sebenarnya ini nyatanya di kota pekanbaru sdh dua kali Plt seko dan di prov jawa tengah juga Plt sekda kayaknya rz ada kepentingan bukan memikirkan riau ini lagi

TOKOH
YANG DIUSULKAN TIGA NAMA JD SEKDA DEFINITIF OLEH GUBERNUR RIAU RUSLI ZAINAL PERAMPOK SEMUA SDH TERBACA OLEH MENDAGRI JADI JANGAN BANYAK BERHARAP LAH KALAU SDH GUBERNUR YG BARU NANTINYA LANGSUNG KELUAR SEKDA DEFINITIF COBA DI ANALISA OMONGAN MENPORA R

pengamat riau
tak akan dikeluarkan mendagri sk sekda definitif karena masa jabatan gubernur rusli zainal hanya tinggal beberapa bulan lagi dan selanjutnya rusli zainal sekuat tenaga dan segala upaya agar zaini ismail menjadi sekda yg definitif dengan pertimbangan


Berita Politik lainnya..........
- Pertanyakan Fungsi Baperjakat, Golkar Minta Plt Bupati Rohul Evaluasi Mutasi 287 Pejabat
- Hasil Pleno 21 PPK, Azis-Catur Juarai Pilkada Kampar
- Tempati Rumah Dinas, Ketua DPRD Riau Gelar Syukuran
- Dewan Desak Kadistannak Pekanbaru Umumkan Warung Bakso Terkontaminasi Daging Babi
- Komisioner KI dan KPID Riau,
SK Pengangkatan Tertahan di di Meja Noviwaldy Jusman

- Indra Muchlis Mengaku Didorong Sejumlah Pihak Ikut Pilgubri 2018
- Siap jadi Wagubri, Wan Thamrin Sudah Temui Fraksi di DPRD Riau


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.163.65.30
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com