Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 23 Nopember 2017 12:00
Resmikan BPPSI, Gubri Berharap Segera Beroperasi Industri Turunan Sawit di Riau

Kamis, 23 Nopember 2017 11:57
KPA Inhil Belajar Penanggulangan AIDS di Bali

Kamis, 23 Nopember 2017 09:35
UNRI EXPO 2017, Cara Lahirkan Mahasiswa Kreatif dan Cinta Lingkungan

Kamis, 23 Nopember 2017 08:44
BPPSI Diresmikan Hari ini, Riau Miliki Balai Pengembangan Produk Turunan Sawit

Kamis, 23 Nopember 2017 07:24
34 Panwascam di Bengkalis Digembleng Bimtek Pengawasan Pilgubri 2018

Kamis, 23 Nopember 2017 07:17
5 Desember 2017, PWI Dumai Gelar Konferkot

Kamis, 23 Nopember 2017 07:03
Berbiaya Rp3,2 Miliar,
Rute Tour de Siak 5 Dipangkas Akibat Jalan Provinsi Rusak


Rabu, 22 Nopember 2017 21:46
Kabur dari Lapas Pekanbaru, Satriandi Dijemput oleh Dua Orang

Rabu, 22 Nopember 2017 20:53
Lawan Pungli di Sekolah, Repdem Riau Siapkan Konsolidasi dengan Masyarakat

Rabu, 22 Nopember 2017 20:17
Polres Dumai Amankan Tiga Pelaku Pungli Sopir Tangki

 
loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Selasa, 14 Mei 2013 17:50
BK Laporkan Kronologis Manipulasi Plat Mobnas ke Ketua DPRD Dumai

Mobil dinas anggota DPRD Dumai diamankan polisi di Bengkalis karena menggunakan nomor polisi palsu. Masalah tersebut telah dilaporkan BK ke pimpinan dewan.

Riauterkini-DUMAI - Manipulasi plat nomor polisi mobil dinas (Mobnas) oknum anggota DPRD Kota Dumai terus bergulir. Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Dumai bahkan sudah melaporkan kronologis manipulasi plat nomor polisi oknum anggota dewan Dumai tersebut.

"Setelah selesai rapat Senin sore kemarin, kronologis manipulasi pemalsuan pelat nomor polisi kendaraan operasional oknum dewan yang tertangkap di Bengkalis sudah kami laporkan ke pimpinan DPRD Kota Dumai," jelas Ketua BK DPRD Kota Dumai, Amris, Selasa (14/5/13 ).

Untuk diingat satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam terjaring dalam Operasi Simpatik Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bengkalis Rabu (8/5) di Bengkalis.

Sesuai aslinya mobil Avanza warna hitam tersebut adalah BM 1555 R dan pelat merah, namun ketika tertangkap ternyata telah dimanipulasi menjadi BM 1078 RE plat hitam. Saat tertangkap mobil tersebut sedang dibawa orang lain, kabarnya bernama Selamat oknum ketua DPC Partai Demokrat.

"Ya benar, Avanza BM 1555 R sehari-hari adalah mobil operasional anggota DPRD Dumai pak Prapto Sucahyo dibawa Selamat seorang kader Partai Demokrat ke Bengkalis kemudian tertangkap Polantas Bengkalis," jelas Kabag Humas DPRD Kota Dumai, Khairil Adly.

Kata Adly, pergantian plat nomor dilakukan guna menghindari pengisian BBM non subsidi. Sebab sesuai ketentuan baru, kata Adly, mibil plat merah harus menggunakan BBM non subsidi. "Kabarnya plat diganti saat mobil dicuci, dan tindakan itu dilakukan agar mobil bisa diisi dengan BBM subsidi," jelasnya.

Dan Informasi tersebut membuat sejumlah kalangan protes. Bahkan ketua DPRD Kota Dumai Zainal Efendi sangat menyayangkan kejadian tersebut. Perbuatan manipulasi plat mobil dinas dari plat merah menjadi plat hitam merupakan pelanggaran terhadap UU lalu lintas No.22/1999.

Dalam pasal 68 UU No 22/1999 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan disebutkan, kendaraan bermotor wajib memakai tanda nomor kendaraan bermotor yang memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna dan cara pemasangan. Bagi pelaku pelanggar akan dikenakan pasal 280 UU yang sama, yakni denda paling banyak Rp 500.000 atau kurungan 2 bulan.

“Tindakan manipulasi dari plat merah ke plat hitam tidak diizinkan. Saya juga menggunakan plat merah tak pernah saya ganti. Yang jelas tindakan tersebut sangat disayangkan,”sesal Ketua DPRD Kota Dumai Zainal Efendi.

Ketua DPRD Dumai Zainal Efendi juga mengaku terkejut ketika berita tertangkapnya Mobnas anggota DPRD Kota Dumai di Bengkalis. Apalagi ketika diketahui Mobnas tersebut pelat nomor polisinya dimanipulasi menjadi plat hitam. “Saya malu, sebagai anggota dewan seharusnya jadi contoh yang baik,”ungkapnya.

Sementara Ketua LSM Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) kota Dumai, Muhammad Hasbi minta pihak penegak Hukum seperti Kepolisian dan kejaksaan melakukan pemeriksaan serta meninjak lanjuti persoalan ini. Selain itu, dia minta persoalan Mobnas yang dimanipulasi oleh oknum DPRD Dumai ini dibawa keranah hukum.

”Salaku Wakil rakyat seharusnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat, dan jangan berbuat seenaknya. Jika persoalan ini tidak diusut dan BK tidak bekerja dengan baik dalam mengusut persoalan ini, kami dari LSM YLBH yang akan mengusustnya. Kami siap mencari dan mengumpulkan data-data terkait penyalahgunaan Mobnas tersebut,”tegas Hasbi.***(had)



Berita Politik lainnya..........
- 34 Panwascam di Bengkalis Digembleng Bimtek Pengawasan Pilgubri 2018
- Syamsuar Optimis Dapatkan Dukungan Partai di Pilgubri 2018
- Fokus Bahar RAPBD 2018, Wakil Rakyat Dilarang 'Pelesir' ke Luar Negeri
- Keuangan 60 Persen,
Realisasi Fisik APBD Riau Baru Capai 79 Persen

- Kadernya Dilirik Golkar, PDI Perjuangan Belum Berani Beri Tanggapan
- Termasuk 4 Pelamar Sekda, 30 Calon PTP Ikuti Tes Kompetensi Manajerial
- Peta Politik Pilkada Bisa Berubah,
Wasekjen Golkar Sebut 8 DPD I Golkar Usulkan Munaslub

- Terkait Sengketa Lahan PT RPI,
Komisi II DPRD Pelalawan Hearing dengan Warga Desa Air Hitam

- Legislator Riau Ini Sebut Hanya 14 Parpol Lolos Peserta Pemilu 2019
- Munawar Nakhodai Garda Pemuda NasDem Riau
- Seluruh Kader Golkar Wajib Taati SK Penetapan Gubri dan Wagubri
- 30 Calon Lulus Administrasi Assesment 10 Pejabat Eselon II Pemkab Bengkalis
- Meski Setnov Dicopot, Masnur Yakin Golkar Tetap Usung Andi-Suyatno di Pilgubri 2018
- Pembangunan Gedung Dianggarkan di APBD,
Dewan Minta Dua Instansi Penegak Hukum di Riau Tidak Tebang Pilih

- Rakernas PP TIDAR di Pekanbaru Bakal Dibuka Prabowo Subianto
- Jelang Rakornas Tiga Pilar, PDI-P Riau Matangkan Persiapan
- Tunjangan Transportasi DPRD Pelalawan Ditetapkan Rp13,4 Juta Perbulan
- Fokus Bahas RAPBD 2018,
Banggar DPRD Riau Dilarang Jalan-jalan untuk 10 Hari ke Depan

- Pawaslu Pekanbaru Sosialisasikan Pentingnya Pengawasan Berbasis Masyarakat
- Respon Putusan Bawaslu, KPU Terima Pendaftaran 9 Parpol


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.196.2.131
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com