Untitled Document
Sabtu, 28 Jumadil Akhir 1436 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Sabtu, 18 April 2015 13:33
Dianggap Hanya Merugikan, Warga Pelalawan Sandera Truk CPO PT MAL

Sabtu, 18 April 2015 12:00
Penjaringan Balon Bupati PAN Kuansing Usai Pelantikan Pengurus

Sabtu, 18 April 2015 11:51
Kawasan Lindung, Perambah Hutan Pulau Basu di Inhil Bisa Dipidanakan

Sabtu, 18 April 2015 11:47
AKBP Edy Sumardi Resmi Pimpin Polres Kuansing

Sabtu, 18 April 2015 10:21
Diserang Buaya Saat Cuci Pakaian di Sungai, Warga Rohil Lolos dari Maut

Sabtu, 18 April 2015 10:18
Fun Bike HUT Bank Riau Kepri ke-49 Berlangsung Meriah

Sabtu, 18 April 2015 10:16
Kantor Pos Bagansiapiapi Bayarkan Dana PSKS



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 8 Mei 2013 21:04
Konflik SP-Bun dan SPPP Rohul,
Bongkar Muat di PTPN V Sei Rokan Distatus quokan


Aktifitas bongkat muat di PKS PTPN V Sei Rokan Pagarantapah sementra di hentikan selama satu minggu. Hal ini dilakukan untuk menghindari melebarnya konflik Konflik SP-Bun dan SPPP Rohul.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Mencegah konflik tidak melebar antara anggota SP-Bun dengan FSPPP karena rebutan lahan bongkar muat di PKS PTPN V Sei Rokan Kecamatan Pagarantapah, Komisi III DPRD Rokan Hulu status quo-kan aktifitas bongkar muat selama sepekan.

Penegasan tersebut dibacakan Ketua Komisi II DPRD Rohul, Murkhas, sesuai permintaah kedua belah pihak saat dengar pendapat antara pengurus Serikat Pekerja Perkebunan (SP-Bun), Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (FSPPP), dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Rohul di aula kantornya, Rabu (8/5/13).

Pada hearing tadi, SPPP Rohul menilai SP-Bun sudah salahi aturan. Bongkar muat buah kelapa sawit masyarakat seharusnya ditangani SPPP, tapi selama ini dikelola SP-Bun PTPN V Sei Rokan.

"Seharusnya, tentang hak dan lingkup, seperti bongkar muat sesuai ruang lingkupnya adalah wewenang kita (SPPP.red), tapi selama ini diambil alih SP-Bun," kata Ketua FSPPP Rohul, Sarial Antoni, didampingi wakilnya, Suparman.

Menurutnya, konflik terakhir terjadi sepekan lalu. Syahrial berharap dewan mengkaji pekerja disana, sebab sebagian besar pekerja bukan putra tempatan. Ia mengaku setuju jika aktifitas bongkar muat di status quo-kan selama sepekan.

Agar PKS PTPN V Sei Rokan tetap kondusif, Komisi III DPRD Rohul intruksikan Camat dan Kepala Desa Pagarantapah mengawasi aktifitas bongkar muat di perusahaan tersebut. Sementara waktu, seluruh besaran bongkar muat untuk pekerja tidak ada potongan.

Tanggapi hal itu, Ketua SP-Bun, Alman, mengaku punya catatan kuat dari Disnaker tertanggal 6 April 2005 silam untuk bongkar muatnya. Anggota direkrut adalah warga tempatan meliputi warga Desa Pagarantappah dan Ngaso yang jumlahnya sekitar 189 orang dibagi dalam 8 shift. "Yang jelas itu masyarakat tempatan bukan karyawan, dan kami resmi," kata Alman.

Sementara, Kepala Disosnakertrans Rohul, Tengku Rafli Armien, tetap mengikuti dan menunggu hasil hearing antara pengurus pekerja dengan DPRD Rohul, sebab pihaknya tidak bisa intervensi keputusan bersama.

"Sementara aktifitas bongkar muat distatus quo-kan. Kita tetap ikuti hasil hearing, dan rencananya Rabu pekan depan (15/3/13), hearing akan dilanjutkan," jelas Tengku Rafli.***(zal)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Penjaringan Balon Bupati PAN Kuansing Usai Pelantikan Pengurus
- Pilkada Rohil, Makmur Kembalikan Formulir Gerindra
- Sengketa Lima Desa Kampar-Rohul,
Jefry Sebut Permendagri Nyatakan Milik Kampar

- Dana Hibah Pilkada 2015,
Mendagri Segera Terbitkan Payung Hukum Anggaran

- Diusung PPP,
Balon Bupati Kuansing Halim Tak Ingin Dipanggil "Cina "

- Jumat Barokah,
Cak Imin Restui Mardjan Ustha-Muslim Kandidat Balonbup Kuansing dari PKB

- Jelang Tahapan Pilkada,
Kemendagri Serahkan Data Kependudukan Pilkada Serentak ke KPU



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.161.154.115
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com