Home > Politik >>
Berita Terhangat..
  Jum’at, 1 Juli 2016 07:59
Meski Raih Opini WTP, Gubernur Sebut Riau Punya Sejumlah Persoalan

Jum’at, 1 Juli 2016 07:39
Bank Riau Kepri Menjadi Bank Syariah, Suatu Wacana

Jum’at, 1 Juli 2016 07:29
Sakit, Notaris Terpidana Perkara Pemalsuan Akta Batal Dieksekusi

Jum’at, 1 Juli 2016 07:28
Keberadaan RAPP Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Pulau Padang

Jum’at, 1 Juli 2016 07:20
Yafiz Pensiun Sebelum Terpilih Sekdaprov Definitif, Kasiaruddin jadi Plt

Kamis, 30 Juni 2016 22:35
2 Bulan Jadi Member SKA Family Card, Anes Bawa Pulang Hadiah Emas 25 Gram

Kamis, 30 Juni 2016 22:30
Pemko Bayar Tagihan Rp1,1 Miliar,
Besok, Gaji 350 Karyawan PT MIG Cair


Kamis, 30 Juni 2016 21:45
Tak Lupakan Tradisi, Hutahaean Group Berbagi dengan Sesama Jelang Lebaran

Kamis, 30 Juni 2016 21:04
66 Personel Polres Kampar Dapat Kenaikan Pangkat ‪

Kamis, 30 Juni 2016 20:58
Perencanaan Jaringan Fiber Optik Dukung Kampar Menunju Smart Regency



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 8 Mei 2013 21:04
Konflik SP-Bun dan SPPP Rohul,
Bongkar Muat di PTPN V Sei Rokan Distatus quokan


Aktifitas bongkat muat di PKS PTPN V Sei Rokan Pagarantapah sementra di hentikan selama satu minggu. Hal ini dilakukan untuk menghindari melebarnya konflik Konflik SP-Bun dan SPPP Rohul.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Mencegah konflik tidak melebar antara anggota SP-Bun dengan FSPPP karena rebutan lahan bongkar muat di PKS PTPN V Sei Rokan Kecamatan Pagarantapah, Komisi III DPRD Rokan Hulu status quo-kan aktifitas bongkar muat selama sepekan.

Penegasan tersebut dibacakan Ketua Komisi II DPRD Rohul, Murkhas, sesuai permintaah kedua belah pihak saat dengar pendapat antara pengurus Serikat Pekerja Perkebunan (SP-Bun), Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (FSPPP), dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Rohul di aula kantornya, Rabu (8/5/13).

Pada hearing tadi, SPPP Rohul menilai SP-Bun sudah salahi aturan. Bongkar muat buah kelapa sawit masyarakat seharusnya ditangani SPPP, tapi selama ini dikelola SP-Bun PTPN V Sei Rokan.

"Seharusnya, tentang hak dan lingkup, seperti bongkar muat sesuai ruang lingkupnya adalah wewenang kita (SPPP.red), tapi selama ini diambil alih SP-Bun," kata Ketua FSPPP Rohul, Sarial Antoni, didampingi wakilnya, Suparman.

Menurutnya, konflik terakhir terjadi sepekan lalu. Syahrial berharap dewan mengkaji pekerja disana, sebab sebagian besar pekerja bukan putra tempatan. Ia mengaku setuju jika aktifitas bongkar muat di status quo-kan selama sepekan.

Agar PKS PTPN V Sei Rokan tetap kondusif, Komisi III DPRD Rohul intruksikan Camat dan Kepala Desa Pagarantapah mengawasi aktifitas bongkar muat di perusahaan tersebut. Sementara waktu, seluruh besaran bongkar muat untuk pekerja tidak ada potongan.

Tanggapi hal itu, Ketua SP-Bun, Alman, mengaku punya catatan kuat dari Disnaker tertanggal 6 April 2005 silam untuk bongkar muatnya. Anggota direkrut adalah warga tempatan meliputi warga Desa Pagarantappah dan Ngaso yang jumlahnya sekitar 189 orang dibagi dalam 8 shift. "Yang jelas itu masyarakat tempatan bukan karyawan, dan kami resmi," kata Alman.

Sementara, Kepala Disosnakertrans Rohul, Tengku Rafli Armien, tetap mengikuti dan menunggu hasil hearing antara pengurus pekerja dengan DPRD Rohul, sebab pihaknya tidak bisa intervensi keputusan bersama.

"Sementara aktifitas bongkar muat distatus quo-kan. Kita tetap ikuti hasil hearing, dan rencananya Rabu pekan depan (15/3/13), hearing akan dilanjutkan," jelas Tengku Rafli.***(zal)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Meski Raih Opini WTP, Gubernur Sebut Riau Punya Sejumlah Persoalan
- Mantan Birokrat Rohil Ajak Pertanyakan Dasar Pusat Batalkan Perda
- 5,000 Alat Berat Beroperasi di Riau,
Dewan Sayangkan Hanya 430 Unit yang Bayar Pajak

- SK RTRW Merugikan Riau, DPRD Siap Gugatan ke Tiga Instansi
- Masyarakat Yakin Zulfan Hamid Penyelamat Kampar
- DPRD Inhu Sesalkan Permohonan Bantuan Lebaran oleh Kecamatan Rengat
- Mendagri Tak Memutuskan Hingga 1 Juli,
Gubri Dimungkinkan Tunjuk Plt Sekda



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.161.78.20
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com