Untitled Document
Jumat, 7 Muharram 1436 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Jum’at, 31 Oktober 2014 11:30
Rutin Hujan, Camat Mandau Pesimis Proyek Fisik 2014 Tuntas

Jum’at, 31 Oktober 2014 10:45
Kembali Tolak Digusur, PKL Arengka Ancam Gulingkan Wako Firdaus

Jum’at, 31 Oktober 2014 10:42
Pagi Diguyur Hujan Deras, Sebagian Jalan di Duri Kebanjiran

Jum’at, 31 Oktober 2014 10:41
Pemkab Rohil Bantu Panti Asuhan Aisiyah Bagansiapiapi

Jum’at, 31 Oktober 2014 10:33
Wartawan Terlibat Perampokan,
AJI Serukan Upanya Nyata Jaga Profesionalisme Jurnalistik


Jum’at, 31 Oktober 2014 09:12
RAPP Beri Pelatihan Dasar Harvesting dan Plantation pada Masyarakat

Jum’at, 31 Oktober 2014 09:07
2 Mantan Bendahara Pemkab Inhu Ditahan Kejari Rengat



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 8 Mei 2013 21:04
Konflik SP-Bun dan SPPP Rohul,
Bongkar Muat di PTPN V Sei Rokan Distatus quokan


Aktifitas bongkat muat di PKS PTPN V Sei Rokan Pagarantapah sementra di hentikan selama satu minggu. Hal ini dilakukan untuk menghindari melebarnya konflik Konflik SP-Bun dan SPPP Rohul.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Mencegah konflik tidak melebar antara anggota SP-Bun dengan FSPPP karena rebutan lahan bongkar muat di PKS PTPN V Sei Rokan Kecamatan Pagarantapah, Komisi III DPRD Rokan Hulu status quo-kan aktifitas bongkar muat selama sepekan.

Penegasan tersebut dibacakan Ketua Komisi II DPRD Rohul, Murkhas, sesuai permintaah kedua belah pihak saat dengar pendapat antara pengurus Serikat Pekerja Perkebunan (SP-Bun), Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (FSPPP), dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Rohul di aula kantornya, Rabu (8/5/13).

Pada hearing tadi, SPPP Rohul menilai SP-Bun sudah salahi aturan. Bongkar muat buah kelapa sawit masyarakat seharusnya ditangani SPPP, tapi selama ini dikelola SP-Bun PTPN V Sei Rokan.

"Seharusnya, tentang hak dan lingkup, seperti bongkar muat sesuai ruang lingkupnya adalah wewenang kita (SPPP.red), tapi selama ini diambil alih SP-Bun," kata Ketua FSPPP Rohul, Sarial Antoni, didampingi wakilnya, Suparman.

Menurutnya, konflik terakhir terjadi sepekan lalu. Syahrial berharap dewan mengkaji pekerja disana, sebab sebagian besar pekerja bukan putra tempatan. Ia mengaku setuju jika aktifitas bongkar muat di status quo-kan selama sepekan.

Agar PKS PTPN V Sei Rokan tetap kondusif, Komisi III DPRD Rohul intruksikan Camat dan Kepala Desa Pagarantapah mengawasi aktifitas bongkar muat di perusahaan tersebut. Sementara waktu, seluruh besaran bongkar muat untuk pekerja tidak ada potongan.

Tanggapi hal itu, Ketua SP-Bun, Alman, mengaku punya catatan kuat dari Disnaker tertanggal 6 April 2005 silam untuk bongkar muatnya. Anggota direkrut adalah warga tempatan meliputi warga Desa Pagarantappah dan Ngaso yang jumlahnya sekitar 189 orang dibagi dalam 8 shift. "Yang jelas itu masyarakat tempatan bukan karyawan, dan kami resmi," kata Alman.

Sementara, Kepala Disosnakertrans Rohul, Tengku Rafli Armien, tetap mengikuti dan menunggu hasil hearing antara pengurus pekerja dengan DPRD Rohul, sebab pihaknya tidak bisa intervensi keputusan bersama.

"Sementara aktifitas bongkar muat distatus quo-kan. Kita tetap ikuti hasil hearing, dan rencananya Rabu pekan depan (15/3/13), hearing akan dilanjutkan," jelas Tengku Rafli.***(zal)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- DPRD Dumai Sahkan Tatip Dewan
- Pelantikan Pimpinan DPRD Kampar Tanpa Wakil dari PAN
- KMP Kuasai Alat Kelengkapan DPRD Dumai
- Dewan Minta KPK Perjelas Status Arsyadjuliandi Rachman
- Disuruh Annas Mundur, Plt Gubri Tolak Berkomentar
- Minta Blok Kampar Dikelola Daerah,
IKMPI Ancam Lumpuhkan Lintas Timur

- Korban Meninggal Diduga TKI di Perbatasan Indonesia-Malaysia,
Migrant Care Minta Pemerintah Bertanggung Jawab



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.91.35.130
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com