Untitled Document
Selasa, 1 Syawwal 1435 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Selasa, 29 Juli 2014 07:42
Galeri Festival Pawai Takbir Pemkab Meranti

Selasa, 29 Juli 2014 06:26
Bupati Sampaikan Pesan Idul Fitri Sebelum Sholat Idul Fitri

Selasa, 29 Juli 2014 06:23
Dua Nyawa Melayang di Jalanan Riau di Hari Raya Idul Fitri 1435 Hihriyah

Senin, 28 Juli 2014 21:46
Akhirnya Gubri Kembali Temui Tamu Berlebaran di Rumdisnya

Senin, 28 Juli 2014 21:37
Sejumlah Nasabah Mandiri di Duri Merasa Rekeningnya Dibobol

Senin, 28 Juli 2014 17:03
Gubri ‘Mengurung’ Diri, Ratusan Warga dan Pejabat Nunggu Berjam-jam

Senin, 28 Juli 2014 16:25
Bupati dan Wabup Gelar Open House di Kediaman Masing-Masing



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 8 Mei 2013 21:04
Konflik SP-Bun dan SPPP Rohul,
Bongkar Muat di PTPN V Sei Rokan Distatus quokan


Aktifitas bongkat muat di PKS PTPN V Sei Rokan Pagarantapah sementra di hentikan selama satu minggu. Hal ini dilakukan untuk menghindari melebarnya konflik Konflik SP-Bun dan SPPP Rohul.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Mencegah konflik tidak melebar antara anggota SP-Bun dengan FSPPP karena rebutan lahan bongkar muat di PKS PTPN V Sei Rokan Kecamatan Pagarantapah, Komisi III DPRD Rokan Hulu status quo-kan aktifitas bongkar muat selama sepekan.

Penegasan tersebut dibacakan Ketua Komisi II DPRD Rohul, Murkhas, sesuai permintaah kedua belah pihak saat dengar pendapat antara pengurus Serikat Pekerja Perkebunan (SP-Bun), Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (FSPPP), dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Rohul di aula kantornya, Rabu (8/5/13).

Pada hearing tadi, SPPP Rohul menilai SP-Bun sudah salahi aturan. Bongkar muat buah kelapa sawit masyarakat seharusnya ditangani SPPP, tapi selama ini dikelola SP-Bun PTPN V Sei Rokan.

"Seharusnya, tentang hak dan lingkup, seperti bongkar muat sesuai ruang lingkupnya adalah wewenang kita (SPPP.red), tapi selama ini diambil alih SP-Bun," kata Ketua FSPPP Rohul, Sarial Antoni, didampingi wakilnya, Suparman.

Menurutnya, konflik terakhir terjadi sepekan lalu. Syahrial berharap dewan mengkaji pekerja disana, sebab sebagian besar pekerja bukan putra tempatan. Ia mengaku setuju jika aktifitas bongkar muat di status quo-kan selama sepekan.

Agar PKS PTPN V Sei Rokan tetap kondusif, Komisi III DPRD Rohul intruksikan Camat dan Kepala Desa Pagarantapah mengawasi aktifitas bongkar muat di perusahaan tersebut. Sementara waktu, seluruh besaran bongkar muat untuk pekerja tidak ada potongan.

Tanggapi hal itu, Ketua SP-Bun, Alman, mengaku punya catatan kuat dari Disnaker tertanggal 6 April 2005 silam untuk bongkar muatnya. Anggota direkrut adalah warga tempatan meliputi warga Desa Pagarantappah dan Ngaso yang jumlahnya sekitar 189 orang dibagi dalam 8 shift. "Yang jelas itu masyarakat tempatan bukan karyawan, dan kami resmi," kata Alman.

Sementara, Kepala Disosnakertrans Rohul, Tengku Rafli Armien, tetap mengikuti dan menunggu hasil hearing antara pengurus pekerja dengan DPRD Rohul, sebab pihaknya tidak bisa intervensi keputusan bersama.

"Sementara aktifitas bongkar muat distatus quo-kan. Kita tetap ikuti hasil hearing, dan rencananya Rabu pekan depan (15/3/13), hearing akan dilanjutkan," jelas Tengku Rafli.***(zal)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- 16 DPC Teken Mosi tak Percaya pada Kepemimpinan DPD Nasdem Inhil
- Berpasangan dengan Perwira TNI,
Wabup Harman Pastikan Maju di Pilkada Inhu 2015

- Pasca Pilpres, DKPP Segera Evaluasi Kinerja KPU dan Bawaslu
- Dewan Meminta PLN Tak Matikan Listrik Menjelang Lebaran
- Wako Pekanbaru Imbau Timses Capres Tidak Turun ke Jalan
- Pembahasan KUA PPAS Riau Setelah Lebaran
- DPRD Riau Sahkan Perda Tercepat, Perda DAS


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.226.80.196
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com