Untitled Document
Sabtu, 27 Safar 1436 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Sabtu, 20 Desember 2014 00:31
Pagu Diatas Rp15 M, Dewan Bengkalis Sarankan Menjadi Proyek MY

Sabtu, 20 Desember 2014 00:22
37 KK Miskin Palkun, Bengkalis Nikmati Meteran Listrik Gratis

Sabtu, 20 Desember 2014 00:05
Kasus Korupsi Penyertaan Modal PT. BLJ Bengkalis,
Konsistensi versus "Asap Hitam" di Negeri Kaya


Jum’at, 19 Desember 2014 23:55
Pria Tua di Duri, Bengkalis Ditemukan Tewas Gantung Diri

Jum’at, 19 Desember 2014 23:53
Bupati Bengkalis Serahkan 316 SK PNS Baru

Jum’at, 19 Desember 2014 22:51
Kasus Suap Alih Fungsi Hutan di Kuansing,
Gubri Nonktif Annas Sebut Pernah Temui Zulkifli Hasan di Rumahnya


Jum’at, 19 Desember 2014 21:00
Juara Umum MTQ ke-33 Riau di Tembilahan,
Pemkab Rohul 42 Qori dan Qoriyah Bakal Diberi Bonus




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 8 Mei 2013 21:04
Konflik SP-Bun dan SPPP Rohul,
Bongkar Muat di PTPN V Sei Rokan Distatus quokan


Aktifitas bongkat muat di PKS PTPN V Sei Rokan Pagarantapah sementra di hentikan selama satu minggu. Hal ini dilakukan untuk menghindari melebarnya konflik Konflik SP-Bun dan SPPP Rohul.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Mencegah konflik tidak melebar antara anggota SP-Bun dengan FSPPP karena rebutan lahan bongkar muat di PKS PTPN V Sei Rokan Kecamatan Pagarantapah, Komisi III DPRD Rokan Hulu status quo-kan aktifitas bongkar muat selama sepekan.

Penegasan tersebut dibacakan Ketua Komisi II DPRD Rohul, Murkhas, sesuai permintaah kedua belah pihak saat dengar pendapat antara pengurus Serikat Pekerja Perkebunan (SP-Bun), Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (FSPPP), dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Rohul di aula kantornya, Rabu (8/5/13).

Pada hearing tadi, SPPP Rohul menilai SP-Bun sudah salahi aturan. Bongkar muat buah kelapa sawit masyarakat seharusnya ditangani SPPP, tapi selama ini dikelola SP-Bun PTPN V Sei Rokan.

"Seharusnya, tentang hak dan lingkup, seperti bongkar muat sesuai ruang lingkupnya adalah wewenang kita (SPPP.red), tapi selama ini diambil alih SP-Bun," kata Ketua FSPPP Rohul, Sarial Antoni, didampingi wakilnya, Suparman.

Menurutnya, konflik terakhir terjadi sepekan lalu. Syahrial berharap dewan mengkaji pekerja disana, sebab sebagian besar pekerja bukan putra tempatan. Ia mengaku setuju jika aktifitas bongkar muat di status quo-kan selama sepekan.

Agar PKS PTPN V Sei Rokan tetap kondusif, Komisi III DPRD Rohul intruksikan Camat dan Kepala Desa Pagarantapah mengawasi aktifitas bongkar muat di perusahaan tersebut. Sementara waktu, seluruh besaran bongkar muat untuk pekerja tidak ada potongan.

Tanggapi hal itu, Ketua SP-Bun, Alman, mengaku punya catatan kuat dari Disnaker tertanggal 6 April 2005 silam untuk bongkar muatnya. Anggota direkrut adalah warga tempatan meliputi warga Desa Pagarantappah dan Ngaso yang jumlahnya sekitar 189 orang dibagi dalam 8 shift. "Yang jelas itu masyarakat tempatan bukan karyawan, dan kami resmi," kata Alman.

Sementara, Kepala Disosnakertrans Rohul, Tengku Rafli Armien, tetap mengikuti dan menunggu hasil hearing antara pengurus pekerja dengan DPRD Rohul, sebab pihaknya tidak bisa intervensi keputusan bersama.

"Sementara aktifitas bongkar muat distatus quo-kan. Kita tetap ikuti hasil hearing, dan rencananya Rabu pekan depan (15/3/13), hearing akan dilanjutkan," jelas Tengku Rafli.***(zal)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Pagu Diatas Rp15 M, Dewan Bengkalis Sarankan Menjadi Proyek MY
- 12 Parpol Terima Dana Bantuan dari Kesbangpol Riau
- Indra Muchlis Segera Gelar Musda Golkar Riau
- DPRD Inhu Priode Baru Gelar Reses Perdana
- Pemrov Riau Akhirnya Serahkan Draf Verifikasi APBD 2015 ke DPRD
- Jelang Musda KNPI Bengkalis,
Sejumlah Kalangan Berharap Calon Ketua Bukan Politikus

- Kemendagri Beri Sinyal Pilkada Serentak Mundur di 2016


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 23.23.8.131
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com