Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 3 Desember 2016 20:54
Kapolres Kampar Tinjau Bendungan PLTA

Sabtu, 3 Desember 2016 20:48
Plt. Sekda Buka Rakerda MUI Bengkalis

Sabtu, 3 Desember 2016 20:34
Pria di Desa Ngaso, Rohul Ditemukan Tewas dengan Leher Terjerat

Sabtu, 3 Desember 2016 20:30
BUMDes Senggoro Bengkalis Terima Penyertaan Modal Rp194 Juta

Sabtu, 3 Desember 2016 18:39
Tempuh Jarak 1.317 Kilometer,
Warga Inhil Naik Motor Ikuti Aksi Bela Islam III di Jakarta


Sabtu, 3 Desember 2016 18:09
Gagal Maling, Seorang Warga Meranti Nyaris Tewas Dihajar Massa

Sabtu, 3 Desember 2016 14:48
Telkomsel Raih Penghargaan World Communication Awards 2016

Sabtu, 3 Desember 2016 13:17
Mayat Wanita tak Dikenal Membusuk di Kebun Sawit Warga Tukjimun, Inhil

Sabtu, 3 Desember 2016 06:49
Dua Rampok Bersenpi Rampas 2,5 Kg Emas dan Rp80 Juta dari Warga Kampar

Jum’at, 2 Desember 2016 20:37
Ratusan Warga Bengkalis Ikuti Bela Islam Jilid III



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 8 Mei 2013 21:04
Konflik SP-Bun dan SPPP Rohul,
Bongkar Muat di PTPN V Sei Rokan Distatus quokan


Aktifitas bongkat muat di PKS PTPN V Sei Rokan Pagarantapah sementra di hentikan selama satu minggu. Hal ini dilakukan untuk menghindari melebarnya konflik Konflik SP-Bun dan SPPP Rohul.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Mencegah konflik tidak melebar antara anggota SP-Bun dengan FSPPP karena rebutan lahan bongkar muat di PKS PTPN V Sei Rokan Kecamatan Pagarantapah, Komisi III DPRD Rokan Hulu status quo-kan aktifitas bongkar muat selama sepekan.

Penegasan tersebut dibacakan Ketua Komisi II DPRD Rohul, Murkhas, sesuai permintaah kedua belah pihak saat dengar pendapat antara pengurus Serikat Pekerja Perkebunan (SP-Bun), Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (FSPPP), dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Rohul di aula kantornya, Rabu (8/5/13).

Pada hearing tadi, SPPP Rohul menilai SP-Bun sudah salahi aturan. Bongkar muat buah kelapa sawit masyarakat seharusnya ditangani SPPP, tapi selama ini dikelola SP-Bun PTPN V Sei Rokan.

"Seharusnya, tentang hak dan lingkup, seperti bongkar muat sesuai ruang lingkupnya adalah wewenang kita (SPPP.red), tapi selama ini diambil alih SP-Bun," kata Ketua FSPPP Rohul, Sarial Antoni, didampingi wakilnya, Suparman.

Menurutnya, konflik terakhir terjadi sepekan lalu. Syahrial berharap dewan mengkaji pekerja disana, sebab sebagian besar pekerja bukan putra tempatan. Ia mengaku setuju jika aktifitas bongkar muat di status quo-kan selama sepekan.

Agar PKS PTPN V Sei Rokan tetap kondusif, Komisi III DPRD Rohul intruksikan Camat dan Kepala Desa Pagarantapah mengawasi aktifitas bongkar muat di perusahaan tersebut. Sementara waktu, seluruh besaran bongkar muat untuk pekerja tidak ada potongan.

Tanggapi hal itu, Ketua SP-Bun, Alman, mengaku punya catatan kuat dari Disnaker tertanggal 6 April 2005 silam untuk bongkar muatnya. Anggota direkrut adalah warga tempatan meliputi warga Desa Pagarantappah dan Ngaso yang jumlahnya sekitar 189 orang dibagi dalam 8 shift. "Yang jelas itu masyarakat tempatan bukan karyawan, dan kami resmi," kata Alman.

Sementara, Kepala Disosnakertrans Rohul, Tengku Rafli Armien, tetap mengikuti dan menunggu hasil hearing antara pengurus pekerja dengan DPRD Rohul, sebab pihaknya tidak bisa intervensi keputusan bersama.

"Sementara aktifitas bongkar muat distatus quo-kan. Kita tetap ikuti hasil hearing, dan rencananya Rabu pekan depan (15/3/13), hearing akan dilanjutkan," jelas Tengku Rafli.***(zal)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Pilkades Serentak 2016,
Berikut Kandidat Kades Terpilih Periode 2016-2022 di Kabupaten Rohul

- Buku Pedoman Belum Siap, Rapat Paripura Pengesahan RAPBD Riau 2017 Ditunda Lagi
- Dipantau Pejabat, Warga 70 Desa di Rohul Pilih Kepala Desa
- Anggota DPRD Pelalawan Minta Polisi Usut Speedboat Tenggelam di Teluk Meranti
- RKA Lamban Diserahkan,
Rapat Paripurna Pengesahan RAPBD Riau 2017 Terpaksa Diundur

- Setelah Membolehkan, Mendagri Larang PNS Ikut Aksi 212
- Dewan Kembali Perjuangkan Rp141 Miliar Anggaran RSLH di RAPBD Riau 2017


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.204.185.107
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com