Untitled Document
Senin, 20 Jumadil Akhir 1435 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Ahad, 20 April 2014 22:21
STIT Dar Aswaja Rohil Dipercaya Awasi UN SMA/MA Paket C dan Paket C Kejuruan

Ahad, 20 April 2014 22:01
Komeng dan Rombongan Diserbu Pengunjung,
Delapan Pelawak Mampir ke Ayam Lomak Rajawali


Ahad, 20 April 2014 19:45
Diprotes Dua Saksi Parpol, Pleno KPU Dumai Hampir Rusuh

Ahad, 20 April 2014 19:42
Tolak Rencana Gubri,
Wako Khairul Tegaskan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Harus Berlanjut


Ahad, 20 April 2014 19:35
Gerakan Konsumen Cerdas,
"Cintailah Produk Dalam Negeri"


Ahad, 20 April 2014 19:28
Modus Kejahatan Baru di Pinggir, Bengkalis Kian Resahkan Warga

Ahad, 20 April 2014 19:24
Daftar 35 Caleg Terpilih untuk DPRD Pelalawan Periode 2014-2019



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 8 Mei 2013 21:04
Konflik SP-Bun dan SPPP Rohul,
Bongkar Muat di PTPN V Sei Rokan Distatus quokan


Aktifitas bongkat muat di PKS PTPN V Sei Rokan Pagarantapah sementra di hentikan selama satu minggu. Hal ini dilakukan untuk menghindari melebarnya konflik Konflik SP-Bun dan SPPP Rohul.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Mencegah konflik tidak melebar antara anggota SP-Bun dengan FSPPP karena rebutan lahan bongkar muat di PKS PTPN V Sei Rokan Kecamatan Pagarantapah, Komisi III DPRD Rokan Hulu status quo-kan aktifitas bongkar muat selama sepekan.

Penegasan tersebut dibacakan Ketua Komisi II DPRD Rohul, Murkhas, sesuai permintaah kedua belah pihak saat dengar pendapat antara pengurus Serikat Pekerja Perkebunan (SP-Bun), Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (FSPPP), dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Rohul di aula kantornya, Rabu (8/5/13).

Pada hearing tadi, SPPP Rohul menilai SP-Bun sudah salahi aturan. Bongkar muat buah kelapa sawit masyarakat seharusnya ditangani SPPP, tapi selama ini dikelola SP-Bun PTPN V Sei Rokan.

"Seharusnya, tentang hak dan lingkup, seperti bongkar muat sesuai ruang lingkupnya adalah wewenang kita (SPPP.red), tapi selama ini diambil alih SP-Bun," kata Ketua FSPPP Rohul, Sarial Antoni, didampingi wakilnya, Suparman.

Menurutnya, konflik terakhir terjadi sepekan lalu. Syahrial berharap dewan mengkaji pekerja disana, sebab sebagian besar pekerja bukan putra tempatan. Ia mengaku setuju jika aktifitas bongkar muat di status quo-kan selama sepekan.

Agar PKS PTPN V Sei Rokan tetap kondusif, Komisi III DPRD Rohul intruksikan Camat dan Kepala Desa Pagarantapah mengawasi aktifitas bongkar muat di perusahaan tersebut. Sementara waktu, seluruh besaran bongkar muat untuk pekerja tidak ada potongan.

Tanggapi hal itu, Ketua SP-Bun, Alman, mengaku punya catatan kuat dari Disnaker tertanggal 6 April 2005 silam untuk bongkar muatnya. Anggota direkrut adalah warga tempatan meliputi warga Desa Pagarantappah dan Ngaso yang jumlahnya sekitar 189 orang dibagi dalam 8 shift. "Yang jelas itu masyarakat tempatan bukan karyawan, dan kami resmi," kata Alman.

Sementara, Kepala Disosnakertrans Rohul, Tengku Rafli Armien, tetap mengikuti dan menunggu hasil hearing antara pengurus pekerja dengan DPRD Rohul, sebab pihaknya tidak bisa intervensi keputusan bersama.

"Sementara aktifitas bongkar muat distatus quo-kan. Kita tetap ikuti hasil hearing, dan rencananya Rabu pekan depan (15/3/13), hearing akan dilanjutkan," jelas Tengku Rafli.***(zal)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Diprotes Dua Saksi Parpol, Pleno KPU Dumai Hampir Rusuh
- Daftar 35 Caleg Terpilih untuk DPRD Pelalawan Periode 2014-2019
- Berdalih Laporan Kedaluarsa,
Panwaslu Rohul Stop Kasus Dugaan Pidana Anggota KPPS

- Pekan ini, APBD Rohul 2014 Ditargetkan Disahkan
- Rekapitulasi Suara Pemilu, KPU Dumai Perlu Dua Hari
- 300 Personel Polisi "Kepung" Lokasi Pleno KPU Rohul
- Tuntaskan Pleno Hasil Pemilu 2014,
KPU Bengkalis Perlukan Waktu Dua Hari



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.196.215.114
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com