Untitled Document
Selasa, 7 Zulqaidah 1435 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Selasa, 2 September 2014 16:07
Dinas Pasar Pekanbaru Lebih Intens Tertibkan PKL di Pasar Agus Salim

Selasa, 2 September 2014 15:58
Kunker ke Disdik Riau,
Guruh Soekarnoputra Minta Muatan Lokal PAUD Ditingkatkan


Selasa, 2 September 2014 15:49
Sampai 2013, Nilai Aset Bergerak Pemkab Rohul Rp2,9 Triliun

Selasa, 2 September 2014 15:14
Tolak Banding,
Hukuman Dua Terdakwa Korupsi Kredit Fiktif BRK Rohil, Naik Jadi 5 Tahun


Selasa, 2 September 2014 14:53
Langgar Perda, Pemko Pekanbaru Segel 9 Gerai Ritel

Selasa, 2 September 2014 14:48
Wawako Sosialisasi Peningkatan Kebersihan ke Masyarakat

Selasa, 2 September 2014 14:39
Hari Ini, Pekanbaru Terima Formasi Seleksi CPNS



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 8 Mei 2013 21:04
Konflik SP-Bun dan SPPP Rohul,
Bongkar Muat di PTPN V Sei Rokan Distatus quokan


Aktifitas bongkat muat di PKS PTPN V Sei Rokan Pagarantapah sementra di hentikan selama satu minggu. Hal ini dilakukan untuk menghindari melebarnya konflik Konflik SP-Bun dan SPPP Rohul.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Mencegah konflik tidak melebar antara anggota SP-Bun dengan FSPPP karena rebutan lahan bongkar muat di PKS PTPN V Sei Rokan Kecamatan Pagarantapah, Komisi III DPRD Rokan Hulu status quo-kan aktifitas bongkar muat selama sepekan.

Penegasan tersebut dibacakan Ketua Komisi II DPRD Rohul, Murkhas, sesuai permintaah kedua belah pihak saat dengar pendapat antara pengurus Serikat Pekerja Perkebunan (SP-Bun), Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (FSPPP), dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Rohul di aula kantornya, Rabu (8/5/13).

Pada hearing tadi, SPPP Rohul menilai SP-Bun sudah salahi aturan. Bongkar muat buah kelapa sawit masyarakat seharusnya ditangani SPPP, tapi selama ini dikelola SP-Bun PTPN V Sei Rokan.

"Seharusnya, tentang hak dan lingkup, seperti bongkar muat sesuai ruang lingkupnya adalah wewenang kita (SPPP.red), tapi selama ini diambil alih SP-Bun," kata Ketua FSPPP Rohul, Sarial Antoni, didampingi wakilnya, Suparman.

Menurutnya, konflik terakhir terjadi sepekan lalu. Syahrial berharap dewan mengkaji pekerja disana, sebab sebagian besar pekerja bukan putra tempatan. Ia mengaku setuju jika aktifitas bongkar muat di status quo-kan selama sepekan.

Agar PKS PTPN V Sei Rokan tetap kondusif, Komisi III DPRD Rohul intruksikan Camat dan Kepala Desa Pagarantapah mengawasi aktifitas bongkar muat di perusahaan tersebut. Sementara waktu, seluruh besaran bongkar muat untuk pekerja tidak ada potongan.

Tanggapi hal itu, Ketua SP-Bun, Alman, mengaku punya catatan kuat dari Disnaker tertanggal 6 April 2005 silam untuk bongkar muatnya. Anggota direkrut adalah warga tempatan meliputi warga Desa Pagarantappah dan Ngaso yang jumlahnya sekitar 189 orang dibagi dalam 8 shift. "Yang jelas itu masyarakat tempatan bukan karyawan, dan kami resmi," kata Alman.

Sementara, Kepala Disosnakertrans Rohul, Tengku Rafli Armien, tetap mengikuti dan menunggu hasil hearing antara pengurus pekerja dengan DPRD Rohul, sebab pihaknya tidak bisa intervensi keputusan bersama.

"Sementara aktifitas bongkar muat distatus quo-kan. Kita tetap ikuti hasil hearing, dan rencananya Rabu pekan depan (15/3/13), hearing akan dilanjutkan," jelas Tengku Rafli.***(zal)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- 6 Fraksi di DPRD Pelalawan Terbentuk
- Noviwaldy Jarang Ngantor ,
Fraksi Demokrat Surati BK DPRD Riau

- Sayang, Anggota DPRD Riau Baru Tak Terima Dana Bansos dan Aspirasi
- Pelantikan Anggota DPRD Rohul Terpilih Diwarnai Demo KOMPOR
- Ingin Ketua Definitif, DPD PD Riau Kirim Surat ke DPP
- Perda Dicabut Dewan,
Biaya Administrasi Kependudukan di Siak Gratis

- Dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Rohul,
Zulkarnain Catat Sejarah Baru bagi Masyarakat Tandun



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.166.137.42
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com