Untitled Document
Senin, 12 Rabiul Akhir 1436 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Ahad, 1 Pebruari 2015 18:51
Sudah Diaspal Dinas BMP Rohul,
Warga Rambahsamo Diminta Jaga Jalan Poros Senilai Rp48 M


Ahad, 1 Pebruari 2015 18:32
Disdukcapil Dumai Resmi Cetak KTP Elektronik Sendiri

Ahad, 1 Pebruari 2015 18:30
Disperindag Dumai Agendakan Sidak Apel Impor Berbakteri

Ahad, 1 Pebruari 2015 18:24
Pertamina Belum Bayar Ganti Rugi Lahan,
Kuasa Hukum Warga Bukit Datuk Surati Pejabat Dumai


Ahad, 1 Pebruari 2015 18:20
Dishub Dumai Gelar Madabintal Selama Satu Tahun

Ahad, 1 Pebruari 2015 18:15
Belasan Pistol Tak Bertuan Ditemukan,
Mirip Senjata Pol Air, Dipastikan Senjata Organik Bukan Rakitan


Ahad, 1 Pebruari 2015 18:11
Anggota Dewan Rohil Pelopor MTQ Ponpes Empat Provinsi



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 8 Mei 2013 21:04
Konflik SP-Bun dan SPPP Rohul,
Bongkar Muat di PTPN V Sei Rokan Distatus quokan


Aktifitas bongkat muat di PKS PTPN V Sei Rokan Pagarantapah sementra di hentikan selama satu minggu. Hal ini dilakukan untuk menghindari melebarnya konflik Konflik SP-Bun dan SPPP Rohul.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Mencegah konflik tidak melebar antara anggota SP-Bun dengan FSPPP karena rebutan lahan bongkar muat di PKS PTPN V Sei Rokan Kecamatan Pagarantapah, Komisi III DPRD Rokan Hulu status quo-kan aktifitas bongkar muat selama sepekan.

Penegasan tersebut dibacakan Ketua Komisi II DPRD Rohul, Murkhas, sesuai permintaah kedua belah pihak saat dengar pendapat antara pengurus Serikat Pekerja Perkebunan (SP-Bun), Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (FSPPP), dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Rohul di aula kantornya, Rabu (8/5/13).

Pada hearing tadi, SPPP Rohul menilai SP-Bun sudah salahi aturan. Bongkar muat buah kelapa sawit masyarakat seharusnya ditangani SPPP, tapi selama ini dikelola SP-Bun PTPN V Sei Rokan.

"Seharusnya, tentang hak dan lingkup, seperti bongkar muat sesuai ruang lingkupnya adalah wewenang kita (SPPP.red), tapi selama ini diambil alih SP-Bun," kata Ketua FSPPP Rohul, Sarial Antoni, didampingi wakilnya, Suparman.

Menurutnya, konflik terakhir terjadi sepekan lalu. Syahrial berharap dewan mengkaji pekerja disana, sebab sebagian besar pekerja bukan putra tempatan. Ia mengaku setuju jika aktifitas bongkar muat di status quo-kan selama sepekan.

Agar PKS PTPN V Sei Rokan tetap kondusif, Komisi III DPRD Rohul intruksikan Camat dan Kepala Desa Pagarantapah mengawasi aktifitas bongkar muat di perusahaan tersebut. Sementara waktu, seluruh besaran bongkar muat untuk pekerja tidak ada potongan.

Tanggapi hal itu, Ketua SP-Bun, Alman, mengaku punya catatan kuat dari Disnaker tertanggal 6 April 2005 silam untuk bongkar muatnya. Anggota direkrut adalah warga tempatan meliputi warga Desa Pagarantappah dan Ngaso yang jumlahnya sekitar 189 orang dibagi dalam 8 shift. "Yang jelas itu masyarakat tempatan bukan karyawan, dan kami resmi," kata Alman.

Sementara, Kepala Disosnakertrans Rohul, Tengku Rafli Armien, tetap mengikuti dan menunggu hasil hearing antara pengurus pekerja dengan DPRD Rohul, sebab pihaknya tidak bisa intervensi keputusan bersama.

"Sementara aktifitas bongkar muat distatus quo-kan. Kita tetap ikuti hasil hearing, dan rencananya Rabu pekan depan (15/3/13), hearing akan dilanjutkan," jelas Tengku Rafli.***(zal)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Galian Kabel PLN Rusak Jalan Hingga Lima Kilometer di Pekanbaru
- Hanura Riau Kembali Dukung Wiranto Jadi Ketum
- Evaluasi Izin Perkrbunan di Inhil,
Dewan Nilai Kerja Tim Tidak Maksimal

- Nasib Anggota DPRD Riau,
Gunakan Mokas, Harus Rela Rogoh Kocek Pribadi

- Suparman Sebut Dirinya Berpeluang Besar jadi Calon Wagubri
- Jelang Munas, DPD Hanura Riau Diyakini Dukung Wiranto
- Dulisme Partai, Golkar Mengaku Tidak Pengaruhi Persiapan Pilkada


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.166.122.92
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com