Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 27 April 2017 22:32
Transaksi Sabu di Rohul, Warga Padang Lawas Sumut Ditangkap Polisi

Kamis, 27 April 2017 22:20
Hingga Juli, NAM Air Hadirkan Promo Spesial

Kamis, 27 April 2017 21:58
Nakhodai PGRI Rohul, Adolf Bastian Upayakan Sejahterakan Nasib Guru

Kamis, 27 April 2017 21:50
Bupati Meranti 'Beri' Uang Rp 2 Miliar dan 5 Unit Ambulance kepada Baznas

Kamis, 27 April 2017 21:10
Bupati Siak Syamsuar Menerima Gelar Kanjeng Raden Tumenggung

Kamis, 27 April 2017 21:00
Walikota Dumai Ajak Wujudkan Kota Pintar, Makmur dan Madani

Kamis, 27 April 2017 20:53
Sekda Inhil Hadiri Konferensi Usaha Sabut Kelapa di Bogor

Kamis, 27 April 2017 20:42
Pj Bupati Kampar Buka Workshop Tunas Integritas

Kamis, 27 April 2017 20:35
Pengaktifan Wagubri, Dirjen Otda Belum Terima Hasil Paripurna DPRD

Kamis, 27 April 2017 20:05
Terpilih Sebagai Ketua LAM Rohul, Ini yang akan Dilakukan Zulyadaini

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 8 Mei 2013 21:04
Konflik SP-Bun dan SPPP Rohul,
Bongkar Muat di PTPN V Sei Rokan Distatus quokan


Aktifitas bongkat muat di PKS PTPN V Sei Rokan Pagarantapah sementra di hentikan selama satu minggu. Hal ini dilakukan untuk menghindari melebarnya konflik Konflik SP-Bun dan SPPP Rohul.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Mencegah konflik tidak melebar antara anggota SP-Bun dengan FSPPP karena rebutan lahan bongkar muat di PKS PTPN V Sei Rokan Kecamatan Pagarantapah, Komisi III DPRD Rokan Hulu status quo-kan aktifitas bongkar muat selama sepekan.

Penegasan tersebut dibacakan Ketua Komisi II DPRD Rohul, Murkhas, sesuai permintaah kedua belah pihak saat dengar pendapat antara pengurus Serikat Pekerja Perkebunan (SP-Bun), Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (FSPPP), dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Rohul di aula kantornya, Rabu (8/5/13).

Pada hearing tadi, SPPP Rohul menilai SP-Bun sudah salahi aturan. Bongkar muat buah kelapa sawit masyarakat seharusnya ditangani SPPP, tapi selama ini dikelola SP-Bun PTPN V Sei Rokan.

"Seharusnya, tentang hak dan lingkup, seperti bongkar muat sesuai ruang lingkupnya adalah wewenang kita (SPPP.red), tapi selama ini diambil alih SP-Bun," kata Ketua FSPPP Rohul, Sarial Antoni, didampingi wakilnya, Suparman.

Menurutnya, konflik terakhir terjadi sepekan lalu. Syahrial berharap dewan mengkaji pekerja disana, sebab sebagian besar pekerja bukan putra tempatan. Ia mengaku setuju jika aktifitas bongkar muat di status quo-kan selama sepekan.

Agar PKS PTPN V Sei Rokan tetap kondusif, Komisi III DPRD Rohul intruksikan Camat dan Kepala Desa Pagarantapah mengawasi aktifitas bongkar muat di perusahaan tersebut. Sementara waktu, seluruh besaran bongkar muat untuk pekerja tidak ada potongan.

Tanggapi hal itu, Ketua SP-Bun, Alman, mengaku punya catatan kuat dari Disnaker tertanggal 6 April 2005 silam untuk bongkar muatnya. Anggota direkrut adalah warga tempatan meliputi warga Desa Pagarantappah dan Ngaso yang jumlahnya sekitar 189 orang dibagi dalam 8 shift. "Yang jelas itu masyarakat tempatan bukan karyawan, dan kami resmi," kata Alman.

Sementara, Kepala Disosnakertrans Rohul, Tengku Rafli Armien, tetap mengikuti dan menunggu hasil hearing antara pengurus pekerja dengan DPRD Rohul, sebab pihaknya tidak bisa intervensi keputusan bersama.

"Sementara aktifitas bongkar muat distatus quo-kan. Kita tetap ikuti hasil hearing, dan rencananya Rabu pekan depan (15/3/13), hearing akan dilanjutkan," jelas Tengku Rafli.***(zal)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Pengaktifan Wagubri, Dirjen Otda Belum Terima Hasil Paripurna DPRD
- Usaha Pansus RTRW Riau Didukung Kementerian Perekonomian
- Bupati Harris Ikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah dalam Negeri
- Semenanjung Korea Memanas,
Panglima TNI Siapkan Lanud RSN Atasi Ancaman Asing

- Terpilih Sebagai Wagubri,
Wan Thamrin Hasyim Diharapkan Bisa Atasi Sering Diundurnya Paripurna

- Kisruh Koperasi BBDM, Oknum Dewan Bengkalis Diminta Netral
- Sosialisasi Pembatasan BBM Bersubsidi oleh Pemerintah Dianggap Belum Maksimal


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 107.22.114.194
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com