Untitled Document
Kamis, 28 Zulhijjah 1435 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Kamis, 23 Oktober 2014 11:43
Dilantik Bersama Tiga Wakil, Dani Resmi Ketua DPRD Inhil

Kamis, 23 Oktober 2014 11:38
Pemprov Riau Berkemugkinan Lanjutkan Program UED-SP

Kamis, 23 Oktober 2014 11:36
Demo, GERTAK Ungkapkan Kekecewaan pada Kinerja Wako Firdaus

Kamis, 23 Oktober 2014 11:34
KUA dan PPAS APBDP Rohul 2014 Disepakati Rp1.449 Triliun

Kamis, 23 Oktober 2014 11:30
Rp66 Miliar Bansos dan Dana Hibah Pemkab Pelalawan Siap Dicairkan

Kamis, 23 Oktober 2014 10:51
Istri dan Anak-anak Urus Izin Jenguk Gubri Nonaktif di Rutan Guntur

Kamis, 23 Oktober 2014 10:48
439 Pelamar CPNS Pemko Pekanbaru tak Daftar Ulang



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 8 Mei 2013 21:04
Konflik SP-Bun dan SPPP Rohul,
Bongkar Muat di PTPN V Sei Rokan Distatus quokan


Aktifitas bongkat muat di PKS PTPN V Sei Rokan Pagarantapah sementra di hentikan selama satu minggu. Hal ini dilakukan untuk menghindari melebarnya konflik Konflik SP-Bun dan SPPP Rohul.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Mencegah konflik tidak melebar antara anggota SP-Bun dengan FSPPP karena rebutan lahan bongkar muat di PKS PTPN V Sei Rokan Kecamatan Pagarantapah, Komisi III DPRD Rokan Hulu status quo-kan aktifitas bongkar muat selama sepekan.

Penegasan tersebut dibacakan Ketua Komisi II DPRD Rohul, Murkhas, sesuai permintaah kedua belah pihak saat dengar pendapat antara pengurus Serikat Pekerja Perkebunan (SP-Bun), Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (FSPPP), dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Rohul di aula kantornya, Rabu (8/5/13).

Pada hearing tadi, SPPP Rohul menilai SP-Bun sudah salahi aturan. Bongkar muat buah kelapa sawit masyarakat seharusnya ditangani SPPP, tapi selama ini dikelola SP-Bun PTPN V Sei Rokan.

"Seharusnya, tentang hak dan lingkup, seperti bongkar muat sesuai ruang lingkupnya adalah wewenang kita (SPPP.red), tapi selama ini diambil alih SP-Bun," kata Ketua FSPPP Rohul, Sarial Antoni, didampingi wakilnya, Suparman.

Menurutnya, konflik terakhir terjadi sepekan lalu. Syahrial berharap dewan mengkaji pekerja disana, sebab sebagian besar pekerja bukan putra tempatan. Ia mengaku setuju jika aktifitas bongkar muat di status quo-kan selama sepekan.

Agar PKS PTPN V Sei Rokan tetap kondusif, Komisi III DPRD Rohul intruksikan Camat dan Kepala Desa Pagarantapah mengawasi aktifitas bongkar muat di perusahaan tersebut. Sementara waktu, seluruh besaran bongkar muat untuk pekerja tidak ada potongan.

Tanggapi hal itu, Ketua SP-Bun, Alman, mengaku punya catatan kuat dari Disnaker tertanggal 6 April 2005 silam untuk bongkar muatnya. Anggota direkrut adalah warga tempatan meliputi warga Desa Pagarantappah dan Ngaso yang jumlahnya sekitar 189 orang dibagi dalam 8 shift. "Yang jelas itu masyarakat tempatan bukan karyawan, dan kami resmi," kata Alman.

Sementara, Kepala Disosnakertrans Rohul, Tengku Rafli Armien, tetap mengikuti dan menunggu hasil hearing antara pengurus pekerja dengan DPRD Rohul, sebab pihaknya tidak bisa intervensi keputusan bersama.

"Sementara aktifitas bongkar muat distatus quo-kan. Kita tetap ikuti hasil hearing, dan rencananya Rabu pekan depan (15/3/13), hearing akan dilanjutkan," jelas Tengku Rafli.***(zal)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Dilantik Bersama Tiga Wakil, Dani Resmi Ketua DPRD Inhil
- DPRD Minta Dinas Perikanan dan Kelautan Rohil Budidayakan Ikan Sembilang
- Dua Dewan Masuk Pimpinan Komisi,
PDI Perjuangan Riau Surati DPP PDI Perjuangan

- Jelang Akhir Tahun, DPRD Riau Gesa 4 Raperda Dijadikan Perda
- Rapat KUA PPAS APBDP Diskors Dua Kali,
Anggota DPRD Sempat Minta Bupati Rohul Klarifikasi

- Syamsurizal Masuk Nominasi Golkar Isi Posisi Wagubri
- 35 Anggota DPRD Pelalawan Jalani Bimtek di Jakarta


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.163.84.199
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com