Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 25 April 2018 09:15
Sambutan Tertulis Mendagri di Hari Otda, Ingatkan ASN Netral

Rabu, 25 April 2018 06:52
Pengurus PC PMII Kota Pekanbaru Priode 2018-2019 Dilantik

Rabu, 25 April 2018 06:49
Warga Kuansing Adukan Pencemaran Sungai oleh Empat Perusahaan ke DPRD Riau

Selasa, 24 April 2018 22:31
Jualbelikan Pupuk Subsidi di Luar Wilayah, Agen Pupuk di Sei Kumango Ditangkap Polres Rohul

Selasa, 24 April 2018 22:28
Sekda: Tahun Ini TPP Pemkab Bengkalis Tidak Dirasionalisasi

Selasa, 24 April 2018 22:24
Pesta Narkoba, 2 Warga Pasirpangaraian Diciduk Polisi Rohul

Selasa, 24 April 2018 22:20
Gendong' Sabu 2,9 Kg di Pinggir, Bengkalis,
1 Terdakwa Divonis Seumur Hidup dan 3 Terdakwa 19 Tahun Penjara


Selasa, 24 April 2018 21:26
Program Rp1 Miliar Per Desa LE-Hardianto Mendapat Atensi Masyarakat

Selasa, 24 April 2018 21:21
Begini Cara Pasangan Firdaus-Rusli Atasi Pengangguran di Duri

Selasa, 24 April 2018 21:16
DPT Riau 2018 Sebanyak 3.622.488 Pemilih

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 23 April 2013 18:05
Gelar Rapat Dengar Pendapat,
DPRD Kampar Mulai Respon Tuntutan Sekolah Gratis


Aksi demo aktivis GPPI menuntut sekolah gratis mulai direspon DPRD Kampar. Digelar rapat dengar pendapat untuk merumuskan konsep merealisasikannya.

Riauterkini-BANGKINANG-Komisi II DPRD Kampar menggelar hearing dengan Kepala Sekolah tingkat SMA dan sederajat bersama para mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Patriotik (GPPI) Kabupaten Kampar Selasa (23/4/13). Hearing ini menindaklanjuti tuntutan GPPI pendidikan gratis hingga tingkat SMA.

Anggota Komisi II DPRD Kampar Revol usai memimpin hearing tersebut kepada riauterkinicom Selasa (23/4/13) mengungkapkan bahwa kesimpulan dalam hearing tersebut seperti yang disampaikan beberapa orang Kepsek menyatakan bahwa pendidikan gratis untuk tingkat SMA saat ini sangat sulit dilaksanakan,’’ Sebab alasan Kepsek tersebut kalau memang pendidikan gratis ini dilaksanakan untuk kebutuhan dan biaya yang dibutuhkan sekolah harus ditanggung APBD,’’tuturnya.

‘’ Adapun kebutuhan sekolah menurut Kepsek tersebut yakni biaya pembelian mobiler, lemari, sarana dan prasarana dan honor guru,’’jelasnya.

Dikatakannya untuk itu Komisi II meminta kepada Kepsek untuk mengajukan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam setahun,’’ Kemudian anggaran ini nantinya kita bahas, kalau memang anggaran nya realistis tentu kita bisa anggarkan ke dalam APBD akan tetapi apabila tidak realistis tentu ini menjadi pertanyaan kita,’’tuturnya.

Diungkapkannya pendidikan gratis hingga tingkat SMA ini membutuhkan kajian yang mendalam serta memerlukan waktu yang panjang dan tidak semudah membalikkan telapak tangan,’’ Butuh waktu yang panjang membahas hal ini dan kedepan kita juga akan mengundang pihak Komite Sekolah untuk kembali membahas pendidikan gratis tingkat SMA sederajat ini,’’terangnya.

Menyinggung kekecewaan para mahasiwa yang tergabung dalam GPPI Kabupaten Kampar untuk menghadiri hearing tersebut tanpa dilayangkan undangan dan pemberitahuannya hanya melalui telepon seluler. Dengan nada datar Revol menjawab bahwa terkait untuk undangan yang berwenang adalah ketua Komisi II,’’ Saya ini hanya anggota dan sebagai memimpi sidang, dan untuk undangan ini tentunya yang lebih tahu pihak sekretariat DPRD Kampar,’’tuturnya.

‘’ Akan tetapi tentunya kita berharap hal ini tidak dipersoalkan yang terpenting substansi pembahasan dalam hearing tersebut,’’ujarnya.

Sementara itu salah seorang mahasiswa yang tergabung dalam GPPI Kabupaten Kampar Anwar kepada riauterkinicom usai haering menyatakan bahwa tuntutan pendidikan gratis ini akan terus diperjungkan,’’ Kami tidak akan pernah berhenti berjuang agar pendidikan gratis sampai tingkat SMA sederajat dapat terealisasi,’’tegasnya.

‘’ Untuk itu kami meminta agar pihak pemerintah daerah segera membentuk pansus untuk membahas masalah ini,’’terangnya.

Untuk menghadiri hearing tersebut Anwar juga menyampaikan rasa kekecewannya kepada Komisi II DPRD Kampar sebab pemberitahuannya hanya lewat telepon seluler dan tanpa ada undangan,’’ Kami mahasiswa tidak diundang hanya dikabari lewat telepon seluler itupun 30 menit sebelum hearing digelar,’’ujarnya kecewa.

‘’ Tentunya kami kewalahan apalagi masayarakat miskin yang ingin menghadiri hearing ini tidak bisa ikut dan menghadiri hearing ini,’’jelasnya.***(man)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Program Rp1 Miliar Per Desa LE-Hardianto Mendapat Atensi Masyarakat
- Begini Cara Pasangan Firdaus-Rusli Atasi Pengangguran di Duri
- DPT Riau 2018 Sebanyak 3.622.488 Pemilih
- Warga Pulau kijang Padati jalan Sambut Kedatangan Wardan-SU
- 2014-2017, Pemprov Riau Bangun 665,73 Km Jalan dan 51 Jembatan
- Meriah, Cawagubri Rusli Effendi Disambut Musik Rebana Ibu-ibu Kelurahan Raja Sakti-Duri
- Jalan ke Danau PLTA Koto Panjang Mulai Diperbaiki,
Ini Kata Pengurus Pokdarwis Kampuong Danau Pulau Gadang

- Tujuh Legislator Riau Masuk dalam Struktural PWNU Riau
- Sosialisasi Sadar Pemilu,
Sejumlah Komunitas Motor Digandeng KPU Bengkalis

- Kampanye Dialogis Paslon 4 di Inhu,
Harapan Besar Kepada Andi Rachman Lanjutkan Membuka Daerah Terisolir

- Kata Andi Rachman, Jadi Gubri Harus Siap Lewat Jalan Rusak, Nggak Perlu 'Melow' ...
- Anggap Lukman Edy sebagai Cagubri Pro Desa, Warga Guntung Serahkan Dukungan
- PKS Terus Bergerilya, Perjuangkan Kemenagan Syamsuar-Edy Nasution
- Gadis 19 Tahun Ini, Bacaleg Termuda dari PKB di Pileg 2019
- Kampanye Dialogis di Reteh,
Pasangan Wardan-SU Akan Prioritaskan Pembangunan Jalan dan Pertanian

- Mantan Bupati Kampar: Masyalah Riau Selesai Jika Syamsuar Menjadi Gubernur
- Mantan Bupati Kampar: Masyalah Riau Selesai Jika Syamsuar Menjadi Gubernur
- Warga Desa Bongkal Malang, Inhu Minta Dibangunkan SMP ke Andi Rachman
- Hearing Panas, Ketua DPRD Kampar Ingatkan Pemkab Jangan Cari Celah Rumahkan TBK dan RTK
- Posko Cak Imin untuk Indonesia di Pelalawan Mulai Berdiri


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.166.172.33
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com