Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 27 April 2017 16:11
Resahkan Sekolah, Polres Bengkalis Selidiki Penjualan Buku ‘Siluman’

Kamis, 27 April 2017 16:03
Bupati Harris Ikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah dalam Negeri

Kamis, 27 April 2017 15:37
Tanda Tangan Palsu Bupati Bengkalis,
PT. BRI Serahkan Dokumen Izin Prinsip Asli ke Polisi


Kamis, 27 April 2017 15:26
Sekda Meranti Berharap Pihak Perbankan Bantu Pemda Sejahterakan Rakyat

Kamis, 27 April 2017 15:23
Hadapi El Nino, Status Siaga Karlahut Riau Diperpanjang

Kamis, 27 April 2017 15:19
Wabup Rohil Silaturahmi dengan 15 Kontraktor Chevron

Kamis, 27 April 2017 15:09
Melalui Musda IV, LAM Rohul Pilih Pengurus Baru Periode 2017-2022

Kamis, 27 April 2017 14:59
DPD IPK Rohil Launching Produk Kopi dan Gelar Dialog

Kamis, 27 April 2017 14:13
Beli Sarung Rp600 Juta Saat Defisit Anggaran, Pemko Pekanbaru Dikritik

Kamis, 27 April 2017 13:52
Kredit Fiktif di BNI,
Kepala Kopkar PTPN V dan Dua Karyawan BNI, Ditahan Kejati Riau


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Selasa, 23 April 2013 18:05
Gelar Rapat Dengar Pendapat,
DPRD Kampar Mulai Respon Tuntutan Sekolah Gratis


Aksi demo aktivis GPPI menuntut sekolah gratis mulai direspon DPRD Kampar. Digelar rapat dengar pendapat untuk merumuskan konsep merealisasikannya.

Riauterkini-BANGKINANG-Komisi II DPRD Kampar menggelar hearing dengan Kepala Sekolah tingkat SMA dan sederajat bersama para mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Patriotik (GPPI) Kabupaten Kampar Selasa (23/4/13). Hearing ini menindaklanjuti tuntutan GPPI pendidikan gratis hingga tingkat SMA.

Anggota Komisi II DPRD Kampar Revol usai memimpin hearing tersebut kepada riauterkinicom Selasa (23/4/13) mengungkapkan bahwa kesimpulan dalam hearing tersebut seperti yang disampaikan beberapa orang Kepsek menyatakan bahwa pendidikan gratis untuk tingkat SMA saat ini sangat sulit dilaksanakan,’’ Sebab alasan Kepsek tersebut kalau memang pendidikan gratis ini dilaksanakan untuk kebutuhan dan biaya yang dibutuhkan sekolah harus ditanggung APBD,’’tuturnya.

‘’ Adapun kebutuhan sekolah menurut Kepsek tersebut yakni biaya pembelian mobiler, lemari, sarana dan prasarana dan honor guru,’’jelasnya.

Dikatakannya untuk itu Komisi II meminta kepada Kepsek untuk mengajukan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam setahun,’’ Kemudian anggaran ini nantinya kita bahas, kalau memang anggaran nya realistis tentu kita bisa anggarkan ke dalam APBD akan tetapi apabila tidak realistis tentu ini menjadi pertanyaan kita,’’tuturnya.

Diungkapkannya pendidikan gratis hingga tingkat SMA ini membutuhkan kajian yang mendalam serta memerlukan waktu yang panjang dan tidak semudah membalikkan telapak tangan,’’ Butuh waktu yang panjang membahas hal ini dan kedepan kita juga akan mengundang pihak Komite Sekolah untuk kembali membahas pendidikan gratis tingkat SMA sederajat ini,’’terangnya.

Menyinggung kekecewaan para mahasiwa yang tergabung dalam GPPI Kabupaten Kampar untuk menghadiri hearing tersebut tanpa dilayangkan undangan dan pemberitahuannya hanya melalui telepon seluler. Dengan nada datar Revol menjawab bahwa terkait untuk undangan yang berwenang adalah ketua Komisi II,’’ Saya ini hanya anggota dan sebagai memimpi sidang, dan untuk undangan ini tentunya yang lebih tahu pihak sekretariat DPRD Kampar,’’tuturnya.

‘’ Akan tetapi tentunya kita berharap hal ini tidak dipersoalkan yang terpenting substansi pembahasan dalam hearing tersebut,’’ujarnya.

Sementara itu salah seorang mahasiswa yang tergabung dalam GPPI Kabupaten Kampar Anwar kepada riauterkinicom usai haering menyatakan bahwa tuntutan pendidikan gratis ini akan terus diperjungkan,’’ Kami tidak akan pernah berhenti berjuang agar pendidikan gratis sampai tingkat SMA sederajat dapat terealisasi,’’tegasnya.

‘’ Untuk itu kami meminta agar pihak pemerintah daerah segera membentuk pansus untuk membahas masalah ini,’’terangnya.

Untuk menghadiri hearing tersebut Anwar juga menyampaikan rasa kekecewannya kepada Komisi II DPRD Kampar sebab pemberitahuannya hanya lewat telepon seluler dan tanpa ada undangan,’’ Kami mahasiswa tidak diundang hanya dikabari lewat telepon seluler itupun 30 menit sebelum hearing digelar,’’ujarnya kecewa.

‘’ Tentunya kami kewalahan apalagi masayarakat miskin yang ingin menghadiri hearing ini tidak bisa ikut dan menghadiri hearing ini,’’jelasnya.***(man)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
SUHAILI HUSEIN DT MUDO.
SAYA SANGAT MENDUKUNG SEKOLAH GRATIS ITU, DAN TIDAK ADA KATA LAIN HARUS BISA GRATIS SMP, SMA SEDERAJAT WAJIB BISA GRATIS, APBD KITA MENCUKUPI UNTUK MEMBIAYAI SEKOLAH GRATIS. KALAU KITA MAU JUJUR BANYAK ANGGARAN APBD SETIAP TAHUN NYA PENGGUNAAN NYA D

KEPSEK - Prov. Riau
setuju skolah gratis dan kami cuma minta sumbangan sukarela dari smua siswa seikhlasnya, masing2 minimal Rp 10.000,-/bln: 1. uang Sosial 2. uang koperasi 3. uang perpustakaan 4. uang keg. extrakurikuler 5. uang tabungan untuk acara study tour d

Usman
kenapa pendidikan gratis tidak bisa dan dengan alasan kebutuhan sekolah membeli mubilier,honor guru dan lainya,coba dicek,berapa SPP anak-anak terkumpul sebulan,Kami orang tua sangat keberatan apalagi harga karet anjlok,harga sawit turun,jual sayur k


Berita Politik lainnya..........
- Bupati Harris Ikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah dalam Negeri
- Semenanjung Korea Memanas,
Panglima TNI Siapkan Lanud RSN Atasi Ancaman Asing

- Terpilih Sebagai Wagubri,
Wan Thamrin Hasyim Diharapkan Bisa Atasi Sering Diundurnya Paripurna

- Kisruh Koperasi BBDM, Oknum Dewan Bengkalis Diminta Netral
- Sosialisasi Pembatasan BBM Bersubsidi oleh Pemerintah Dianggap Belum Maksimal
- Hadiri Musrengbangnas 2017,
Bupati Pelalawan Bisikkan Teknopolitan ke Presiden Joko Widodo

- Sesuai Tatib, Wagubri Terpilih Akan Dilantik Presiden di Jakarta


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.198.187.30
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com