Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 13 Desember 2017 17:46
Dugaan Pencemaran Limbah di Blok Rokan dan Minas,
Dewan Minta PPNS LHK Riau Cek Lapangan


Rabu, 13 Desember 2017 17:22
Honda Arista Pekanbaru Raih 3 Kategori Juara di Ajang 3S+BP+CCO Contest 2017

Rabu, 13 Desember 2017 17:18
Korupsi RTH, Pendemo Desak Kejati Periksa Gubernur Riau

Rabu, 13 Desember 2017 17:07
Para Ahli Sebut Pembatalan RKU PT. RAPP Hambat Investasi

Rabu, 13 Desember 2017 17:05
2 Pekan Jelang Natal, Harga Barang Kebutuhan Merangkak Naik

Rabu, 13 Desember 2017 17:04
Walikota Pekanbaru Optimis Pambangunan Pasar Induk Selesai Tepat Waktu

Rabu, 13 Desember 2017 16:53
Beasiswa CD PT RAPP,
Sempat Putus Asa Tidak Ada Biaya, Pemuda Kampar Ini Akhirnya Bisa Kuliah


Rabu, 13 Desember 2017 16:48
Tingkatkan PAD, Bapenda Pekanbaru Revisi Empat Perda Pajak

Rabu, 13 Desember 2017 16:39
Majelis Tinggi Partai Demokrat Belum Putuskan Paslon Gubernur Riau

Rabu, 13 Desember 2017 16:32
Dukung Dakwah Fitrah Madani,
PKK dan BKMT Meranti Serahkan Bantuan untuk Kaum Du'afa dan Mu'alaf


 
loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Selasa, 23 April 2013 18:05
Gelar Rapat Dengar Pendapat,
DPRD Kampar Mulai Respon Tuntutan Sekolah Gratis


Aksi demo aktivis GPPI menuntut sekolah gratis mulai direspon DPRD Kampar. Digelar rapat dengar pendapat untuk merumuskan konsep merealisasikannya.

Riauterkini-BANGKINANG-Komisi II DPRD Kampar menggelar hearing dengan Kepala Sekolah tingkat SMA dan sederajat bersama para mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Patriotik (GPPI) Kabupaten Kampar Selasa (23/4/13). Hearing ini menindaklanjuti tuntutan GPPI pendidikan gratis hingga tingkat SMA.

Anggota Komisi II DPRD Kampar Revol usai memimpin hearing tersebut kepada riauterkinicom Selasa (23/4/13) mengungkapkan bahwa kesimpulan dalam hearing tersebut seperti yang disampaikan beberapa orang Kepsek menyatakan bahwa pendidikan gratis untuk tingkat SMA saat ini sangat sulit dilaksanakan,’’ Sebab alasan Kepsek tersebut kalau memang pendidikan gratis ini dilaksanakan untuk kebutuhan dan biaya yang dibutuhkan sekolah harus ditanggung APBD,’’tuturnya.

‘’ Adapun kebutuhan sekolah menurut Kepsek tersebut yakni biaya pembelian mobiler, lemari, sarana dan prasarana dan honor guru,’’jelasnya.

Dikatakannya untuk itu Komisi II meminta kepada Kepsek untuk mengajukan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam setahun,’’ Kemudian anggaran ini nantinya kita bahas, kalau memang anggaran nya realistis tentu kita bisa anggarkan ke dalam APBD akan tetapi apabila tidak realistis tentu ini menjadi pertanyaan kita,’’tuturnya.

Diungkapkannya pendidikan gratis hingga tingkat SMA ini membutuhkan kajian yang mendalam serta memerlukan waktu yang panjang dan tidak semudah membalikkan telapak tangan,’’ Butuh waktu yang panjang membahas hal ini dan kedepan kita juga akan mengundang pihak Komite Sekolah untuk kembali membahas pendidikan gratis tingkat SMA sederajat ini,’’terangnya.

Menyinggung kekecewaan para mahasiwa yang tergabung dalam GPPI Kabupaten Kampar untuk menghadiri hearing tersebut tanpa dilayangkan undangan dan pemberitahuannya hanya melalui telepon seluler. Dengan nada datar Revol menjawab bahwa terkait untuk undangan yang berwenang adalah ketua Komisi II,’’ Saya ini hanya anggota dan sebagai memimpi sidang, dan untuk undangan ini tentunya yang lebih tahu pihak sekretariat DPRD Kampar,’’tuturnya.

‘’ Akan tetapi tentunya kita berharap hal ini tidak dipersoalkan yang terpenting substansi pembahasan dalam hearing tersebut,’’ujarnya.

Sementara itu salah seorang mahasiswa yang tergabung dalam GPPI Kabupaten Kampar Anwar kepada riauterkinicom usai haering menyatakan bahwa tuntutan pendidikan gratis ini akan terus diperjungkan,’’ Kami tidak akan pernah berhenti berjuang agar pendidikan gratis sampai tingkat SMA sederajat dapat terealisasi,’’tegasnya.

‘’ Untuk itu kami meminta agar pihak pemerintah daerah segera membentuk pansus untuk membahas masalah ini,’’terangnya.

Untuk menghadiri hearing tersebut Anwar juga menyampaikan rasa kekecewannya kepada Komisi II DPRD Kampar sebab pemberitahuannya hanya lewat telepon seluler dan tanpa ada undangan,’’ Kami mahasiswa tidak diundang hanya dikabari lewat telepon seluler itupun 30 menit sebelum hearing digelar,’’ujarnya kecewa.

‘’ Tentunya kami kewalahan apalagi masayarakat miskin yang ingin menghadiri hearing ini tidak bisa ikut dan menghadiri hearing ini,’’jelasnya.***(man)



Berita Politik lainnya..........
- Dugaan Pencemaran Limbah di Blok Rokan dan Minas,
Dewan Minta PPNS LHK Riau Cek Lapangan

- Para Ahli Sebut Pembatalan RKU PT. RAPP Hambat Investasi
- Majelis Tinggi Partai Demokrat Belum Putuskan Paslon Gubernur Riau
- Pemkab Meranti Tak Anggarkan Gaji Guru Madrasah
- Pilgubri 2018, Bupati Harris Siarkan Survei Tertinggi Versi LSI
- Rp500 Ribu Per Siswa, Dewan Anggarkan BOSDA dalam APBD Riau 2018
- Buntut Penolakan Ustadz Abdul Somad,
Legislator Riau Lukman Edy Laporkan Senator Asal Bali

- Komisi V DPRD Riau Usulkan Standarisasi Honor Guru Bantu SMA se-Derajat
- Legislator Pelalawan Ini Minta Pengelolaan Air Bersih Dialihkan ke Swasta
- Temuan DPRD, PDAM Pelalawan Distribusikan Air Sungai Kampar Tanpa Diolah
- PT ADEI tak Hadiri Hearing dengan DPRD Pelalawan
- Tak Quorum, DPRD Riau Gagal Gelar Sidang Paripurna
- Jagoan PDI-P di Pilgubri Akan Diumumkan Saat Rakor Nanti
- Seleksi CPNS 2018 Kembali Dibuka, Posisi Guru Paling Dibutuhkan
- Jadi Ketua BM PAN Riau, Ferdian Andika Siap Menangkan Jago PAN di Pilgubri 2018
- Bupati Yopi Apresiasi Jajaranya Raih KI Award 2017
- Pasca Disahkan DPRD,
Pemkab Bengkalis Serahkan Ranperda APBD 2018 ke Pemprov Riau

- Terkait Pembebasan Lahan Tol Pekanbaru-Dumai,
Komisi IV DPRD Riau Sarankan Pemerintah Cari Win-win Solution

- Belum Tuntaskan APBD 2018, Inhu dan Rohil Terancam Dapat Sanksi
- Golkar Riau Sepakat Usulkan Munaslub Gantikan Setya Novanto


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.82.79.109
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com