Untitled Document
Kamis, 23 Zulqaidah 1435 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Kamis, 18 September 2014 00:16
Meski Bebas Hot Spot, Rohil Tetap Diselimuti Asap

Kamis, 18 September 2014 00:10
SK sudah Diteken Gubri,
Besok, 4 Pimpinan DPRD Rohul Definitif Dilantik


Kamis, 18 September 2014 00:08
Kasus DBD Sempat Turun,
Petugas Diskes Bengkalis Tetap Maksimalkan Pencegahan


Kamis, 18 September 2014 00:06
Menhut Berharap Gambut Semanjung Kampar Jangan Tinggal Kenangan

Kamis, 18 September 2014 00:03
Juara Grup Liganus Putaran II, Persikalis Melaju ke Semifinal

Rabu, 17 September 2014 23:59
Jika UU Pemda Disahkan,
Kepala Daerah Rangkap Ketua Parpol Terancam Diberhentikan


Rabu, 17 September 2014 23:16
Tanpa Demokrat, Pimpinan Defenitif DPRD Riau Diumumkan



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Selasa, 23 April 2013 18:05
Gelar Rapat Dengar Pendapat,
DPRD Kampar Mulai Respon Tuntutan Sekolah Gratis


Aksi demo aktivis GPPI menuntut sekolah gratis mulai direspon DPRD Kampar. Digelar rapat dengar pendapat untuk merumuskan konsep merealisasikannya.

Riauterkini-BANGKINANG-Komisi II DPRD Kampar menggelar hearing dengan Kepala Sekolah tingkat SMA dan sederajat bersama para mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Patriotik (GPPI) Kabupaten Kampar Selasa (23/4/13). Hearing ini menindaklanjuti tuntutan GPPI pendidikan gratis hingga tingkat SMA.

Anggota Komisi II DPRD Kampar Revol usai memimpin hearing tersebut kepada riauterkinicom Selasa (23/4/13) mengungkapkan bahwa kesimpulan dalam hearing tersebut seperti yang disampaikan beberapa orang Kepsek menyatakan bahwa pendidikan gratis untuk tingkat SMA saat ini sangat sulit dilaksanakan,’’ Sebab alasan Kepsek tersebut kalau memang pendidikan gratis ini dilaksanakan untuk kebutuhan dan biaya yang dibutuhkan sekolah harus ditanggung APBD,’’tuturnya.

‘’ Adapun kebutuhan sekolah menurut Kepsek tersebut yakni biaya pembelian mobiler, lemari, sarana dan prasarana dan honor guru,’’jelasnya.

Dikatakannya untuk itu Komisi II meminta kepada Kepsek untuk mengajukan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam setahun,’’ Kemudian anggaran ini nantinya kita bahas, kalau memang anggaran nya realistis tentu kita bisa anggarkan ke dalam APBD akan tetapi apabila tidak realistis tentu ini menjadi pertanyaan kita,’’tuturnya.

Diungkapkannya pendidikan gratis hingga tingkat SMA ini membutuhkan kajian yang mendalam serta memerlukan waktu yang panjang dan tidak semudah membalikkan telapak tangan,’’ Butuh waktu yang panjang membahas hal ini dan kedepan kita juga akan mengundang pihak Komite Sekolah untuk kembali membahas pendidikan gratis tingkat SMA sederajat ini,’’terangnya.

Menyinggung kekecewaan para mahasiwa yang tergabung dalam GPPI Kabupaten Kampar untuk menghadiri hearing tersebut tanpa dilayangkan undangan dan pemberitahuannya hanya melalui telepon seluler. Dengan nada datar Revol menjawab bahwa terkait untuk undangan yang berwenang adalah ketua Komisi II,’’ Saya ini hanya anggota dan sebagai memimpi sidang, dan untuk undangan ini tentunya yang lebih tahu pihak sekretariat DPRD Kampar,’’tuturnya.

‘’ Akan tetapi tentunya kita berharap hal ini tidak dipersoalkan yang terpenting substansi pembahasan dalam hearing tersebut,’’ujarnya.

Sementara itu salah seorang mahasiswa yang tergabung dalam GPPI Kabupaten Kampar Anwar kepada riauterkinicom usai haering menyatakan bahwa tuntutan pendidikan gratis ini akan terus diperjungkan,’’ Kami tidak akan pernah berhenti berjuang agar pendidikan gratis sampai tingkat SMA sederajat dapat terealisasi,’’tegasnya.

‘’ Untuk itu kami meminta agar pihak pemerintah daerah segera membentuk pansus untuk membahas masalah ini,’’terangnya.

Untuk menghadiri hearing tersebut Anwar juga menyampaikan rasa kekecewannya kepada Komisi II DPRD Kampar sebab pemberitahuannya hanya lewat telepon seluler dan tanpa ada undangan,’’ Kami mahasiswa tidak diundang hanya dikabari lewat telepon seluler itupun 30 menit sebelum hearing digelar,’’ujarnya kecewa.

‘’ Tentunya kami kewalahan apalagi masayarakat miskin yang ingin menghadiri hearing ini tidak bisa ikut dan menghadiri hearing ini,’’jelasnya.***(man)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
SUHAILI HUSEIN DT MUDO.
SAYA SANGAT MENDUKUNG SEKOLAH GRATIS ITU, DAN TIDAK ADA KATA LAIN HARUS BISA GRATIS SMP, SMA SEDERAJAT WAJIB BISA GRATIS, APBD KITA MENCUKUPI UNTUK MEMBIAYAI SEKOLAH GRATIS. KALAU KITA MAU JUJUR BANYAK ANGGARAN APBD SETIAP TAHUN NYA PENGGUNAAN NYA D

KEPSEK - Prov. Riau
setuju skolah gratis dan kami cuma minta sumbangan sukarela dari smua siswa seikhlasnya, masing2 minimal Rp 10.000,-/bln: 1. uang Sosial 2. uang koperasi 3. uang perpustakaan 4. uang keg. extrakurikuler 5. uang tabungan untuk acara study tour d

Usman
kenapa pendidikan gratis tidak bisa dan dengan alasan kebutuhan sekolah membeli mubilier,honor guru dan lainya,coba dicek,berapa SPP anak-anak terkumpul sebulan,Kami orang tua sangat keberatan apalagi harga karet anjlok,harga sawit turun,jual sayur k


Berita Politik lainnya..........
- SK sudah Diteken Gubri,
Besok, 4 Pimpinan DPRD Rohul Definitif Dilantik

- Jika UU Pemda Disahkan,
Kepala Daerah Rangkap Ketua Parpol Terancam Diberhentikan

- Tanpa Demokrat, Pimpinan Defenitif DPRD Riau Diumumkan
- Anggota DPRD Riau yang Baru Merasa Haknya Dikebiri Seniornya
- Serapan APBD Buruk,
Legislator PKS Sarankan Proyek Fisik di Disdik Dialihkan ke PU

- MD Rizal Nyatakan tak Maju Pemilukada Pelalawan
- DPRD Riau Sahkan Tatib Dewan Periode 2014-2019


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.91.137.223
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com