Untitled Document
Rabu, 14 Ramadhan 1436 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 1 Juli 2015 23:32
‎Tragedi Hercules C-130,
Turut Berduka, Plt Gubri Doakan Keluarga Korban


Rabu, 1 Juli 2015 23:27
Disaksikan Danrem dan Bupati Rohil,
Artis Taiwan dan Malaysia Hibur Masyarakat Bagansiapiapi


Rabu, 1 Juli 2015 23:21
‎Safari Ramadhan di Dumai
Plt Gubri Minta Oknum Terbukti Bakar Lahan Diproses Hukum


Rabu, 1 Juli 2015 22:41
Ini Upaya Kemendagri Cegah Konflik Pilkada di Daerah

Rabu, 1 Juli 2015 22:39
KNPI Kampar Safari Ramadan di Masjid Al Ubudiyah Tanjung Belit

Rabu, 1 Juli 2015 22:34
Disdik Inhil Ingatkan Sekolah Terima Siswa Baru Berdasarkan Jumlah Kelulusan

Rabu, 1 Juli 2015 22:27
Menganggu dan Bahaya, Petasan Besar Bebas Dipasarkan di Siak



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Selasa, 23 April 2013 18:05
Gelar Rapat Dengar Pendapat,
DPRD Kampar Mulai Respon Tuntutan Sekolah Gratis


Aksi demo aktivis GPPI menuntut sekolah gratis mulai direspon DPRD Kampar. Digelar rapat dengar pendapat untuk merumuskan konsep merealisasikannya.

Riauterkini-BANGKINANG-Komisi II DPRD Kampar menggelar hearing dengan Kepala Sekolah tingkat SMA dan sederajat bersama para mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Patriotik (GPPI) Kabupaten Kampar Selasa (23/4/13). Hearing ini menindaklanjuti tuntutan GPPI pendidikan gratis hingga tingkat SMA.

Anggota Komisi II DPRD Kampar Revol usai memimpin hearing tersebut kepada riauterkinicom Selasa (23/4/13) mengungkapkan bahwa kesimpulan dalam hearing tersebut seperti yang disampaikan beberapa orang Kepsek menyatakan bahwa pendidikan gratis untuk tingkat SMA saat ini sangat sulit dilaksanakan,’’ Sebab alasan Kepsek tersebut kalau memang pendidikan gratis ini dilaksanakan untuk kebutuhan dan biaya yang dibutuhkan sekolah harus ditanggung APBD,’’tuturnya.

‘’ Adapun kebutuhan sekolah menurut Kepsek tersebut yakni biaya pembelian mobiler, lemari, sarana dan prasarana dan honor guru,’’jelasnya.

Dikatakannya untuk itu Komisi II meminta kepada Kepsek untuk mengajukan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam setahun,’’ Kemudian anggaran ini nantinya kita bahas, kalau memang anggaran nya realistis tentu kita bisa anggarkan ke dalam APBD akan tetapi apabila tidak realistis tentu ini menjadi pertanyaan kita,’’tuturnya.

Diungkapkannya pendidikan gratis hingga tingkat SMA ini membutuhkan kajian yang mendalam serta memerlukan waktu yang panjang dan tidak semudah membalikkan telapak tangan,’’ Butuh waktu yang panjang membahas hal ini dan kedepan kita juga akan mengundang pihak Komite Sekolah untuk kembali membahas pendidikan gratis tingkat SMA sederajat ini,’’terangnya.

Menyinggung kekecewaan para mahasiwa yang tergabung dalam GPPI Kabupaten Kampar untuk menghadiri hearing tersebut tanpa dilayangkan undangan dan pemberitahuannya hanya melalui telepon seluler. Dengan nada datar Revol menjawab bahwa terkait untuk undangan yang berwenang adalah ketua Komisi II,’’ Saya ini hanya anggota dan sebagai memimpi sidang, dan untuk undangan ini tentunya yang lebih tahu pihak sekretariat DPRD Kampar,’’tuturnya.

‘’ Akan tetapi tentunya kita berharap hal ini tidak dipersoalkan yang terpenting substansi pembahasan dalam hearing tersebut,’’ujarnya.

Sementara itu salah seorang mahasiswa yang tergabung dalam GPPI Kabupaten Kampar Anwar kepada riauterkinicom usai haering menyatakan bahwa tuntutan pendidikan gratis ini akan terus diperjungkan,’’ Kami tidak akan pernah berhenti berjuang agar pendidikan gratis sampai tingkat SMA sederajat dapat terealisasi,’’tegasnya.

‘’ Untuk itu kami meminta agar pihak pemerintah daerah segera membentuk pansus untuk membahas masalah ini,’’terangnya.

Untuk menghadiri hearing tersebut Anwar juga menyampaikan rasa kekecewannya kepada Komisi II DPRD Kampar sebab pemberitahuannya hanya lewat telepon seluler dan tanpa ada undangan,’’ Kami mahasiswa tidak diundang hanya dikabari lewat telepon seluler itupun 30 menit sebelum hearing digelar,’’ujarnya kecewa.

‘’ Tentunya kami kewalahan apalagi masayarakat miskin yang ingin menghadiri hearing ini tidak bisa ikut dan menghadiri hearing ini,’’jelasnya.***(man)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
SUHAILI HUSEIN DT MUDO.
SAYA SANGAT MENDUKUNG SEKOLAH GRATIS ITU, DAN TIDAK ADA KATA LAIN HARUS BISA GRATIS SMP, SMA SEDERAJAT WAJIB BISA GRATIS, APBD KITA MENCUKUPI UNTUK MEMBIAYAI SEKOLAH GRATIS. KALAU KITA MAU JUJUR BANYAK ANGGARAN APBD SETIAP TAHUN NYA PENGGUNAAN NYA D

KEPSEK - Prov. Riau
setuju skolah gratis dan kami cuma minta sumbangan sukarela dari smua siswa seikhlasnya, masing2 minimal Rp 10.000,-/bln: 1. uang Sosial 2. uang koperasi 3. uang perpustakaan 4. uang keg. extrakurikuler 5. uang tabungan untuk acara study tour d

Usman
kenapa pendidikan gratis tidak bisa dan dengan alasan kebutuhan sekolah membeli mubilier,honor guru dan lainya,coba dicek,berapa SPP anak-anak terkumpul sebulan,Kami orang tua sangat keberatan apalagi harga karet anjlok,harga sawit turun,jual sayur k


Berita Politik lainnya..........
- Ini Upaya Kemendagri Cegah Konflik Pilkada di Daerah
- Proyek Provinsi di Inhil,
Dewan Minta Pemprov Tingkatkan Pengawasan

- Jelang Pilkada 2015,
PDI Perjuangan Mulai Syaratkan Dukungan Calon

- Dewan Mita Pemprov Riau Percepat Antisipasi Karhutla
- PKNR Rohul Tunggu Hasil Survei untuk Dukung Calon di Pilkada
- Jelang Pilkada Bengkalis,
KPU Bengkalis Sosialisasikan Pemutakhiran Data dan DPT

- Laporan Keuangan 2014 Riau,
BPK Temukan Kegiatan Bukan Kewenangan Pemprov Rp149 M



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 107.22.87.205
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com