Home > Politik >>
Berita Terhangat..
  Sabtu, 27 Agustus 2016 20:41
Asap Kebakaran Hutan di Riau Sampai ke Malaysia

Sabtu, 27 Agustus 2016 20:33
Asep Iskandar Dicopot, Polres Kepulauan Meranti Dipimpin Berliansyah

Sabtu, 27 Agustus 2016 19:27
Minta Warga Selalu Waspada,
Bupati Inhil Kunjungi Korban Puting Beliung di Mandah


Sabtu, 27 Agustus 2016 19:22
Angoota DPRD Riau Reses dengan Masyarakat Labuhan Tangga Besar, Rohil

Sabtu, 27 Agustus 2016 19:18
Kapolres Kepulauan Meranti Jalani Periksaan Propam

Sabtu, 27 Agustus 2016 18:47
Desak Penindakan Tegas,
KontraS Minta Polda Riau tak Rayu Keluarga Korban Tragedi Meranti


Sabtu, 27 Agustus 2016 18:20
Seoang lagi Ditangkap, Polres Pelalawan Telah Tetapkan 10 Tersangka Pembakar Lahan

Sabtu, 27 Agustus 2016 17:51
Perayaan HUT RI Ke-71,
Plt. Sekda Bengkalis Hadiri Pembukaan Lomba Memancing


Sabtu, 27 Agustus 2016 17:43
Nama Masih Dirahasiakan,
DPP PDIP Keluarkan Rekomendasi Untuk Balon Wako Pekanbaru


Sabtu, 27 Agustus 2016 17:32
Lahan Sawit Diserobot PT RPI,
Apkasindo Inhu Siap Dampingi Warga Secara Hukum




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Selasa, 23 April 2013 18:05
Gelar Rapat Dengar Pendapat,
DPRD Kampar Mulai Respon Tuntutan Sekolah Gratis


Aksi demo aktivis GPPI menuntut sekolah gratis mulai direspon DPRD Kampar. Digelar rapat dengar pendapat untuk merumuskan konsep merealisasikannya.

Riauterkini-BANGKINANG-Komisi II DPRD Kampar menggelar hearing dengan Kepala Sekolah tingkat SMA dan sederajat bersama para mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Patriotik (GPPI) Kabupaten Kampar Selasa (23/4/13). Hearing ini menindaklanjuti tuntutan GPPI pendidikan gratis hingga tingkat SMA.

Anggota Komisi II DPRD Kampar Revol usai memimpin hearing tersebut kepada riauterkinicom Selasa (23/4/13) mengungkapkan bahwa kesimpulan dalam hearing tersebut seperti yang disampaikan beberapa orang Kepsek menyatakan bahwa pendidikan gratis untuk tingkat SMA saat ini sangat sulit dilaksanakan,’’ Sebab alasan Kepsek tersebut kalau memang pendidikan gratis ini dilaksanakan untuk kebutuhan dan biaya yang dibutuhkan sekolah harus ditanggung APBD,’’tuturnya.

‘’ Adapun kebutuhan sekolah menurut Kepsek tersebut yakni biaya pembelian mobiler, lemari, sarana dan prasarana dan honor guru,’’jelasnya.

Dikatakannya untuk itu Komisi II meminta kepada Kepsek untuk mengajukan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam setahun,’’ Kemudian anggaran ini nantinya kita bahas, kalau memang anggaran nya realistis tentu kita bisa anggarkan ke dalam APBD akan tetapi apabila tidak realistis tentu ini menjadi pertanyaan kita,’’tuturnya.

Diungkapkannya pendidikan gratis hingga tingkat SMA ini membutuhkan kajian yang mendalam serta memerlukan waktu yang panjang dan tidak semudah membalikkan telapak tangan,’’ Butuh waktu yang panjang membahas hal ini dan kedepan kita juga akan mengundang pihak Komite Sekolah untuk kembali membahas pendidikan gratis tingkat SMA sederajat ini,’’terangnya.

Menyinggung kekecewaan para mahasiwa yang tergabung dalam GPPI Kabupaten Kampar untuk menghadiri hearing tersebut tanpa dilayangkan undangan dan pemberitahuannya hanya melalui telepon seluler. Dengan nada datar Revol menjawab bahwa terkait untuk undangan yang berwenang adalah ketua Komisi II,’’ Saya ini hanya anggota dan sebagai memimpi sidang, dan untuk undangan ini tentunya yang lebih tahu pihak sekretariat DPRD Kampar,’’tuturnya.

‘’ Akan tetapi tentunya kita berharap hal ini tidak dipersoalkan yang terpenting substansi pembahasan dalam hearing tersebut,’’ujarnya.

Sementara itu salah seorang mahasiswa yang tergabung dalam GPPI Kabupaten Kampar Anwar kepada riauterkinicom usai haering menyatakan bahwa tuntutan pendidikan gratis ini akan terus diperjungkan,’’ Kami tidak akan pernah berhenti berjuang agar pendidikan gratis sampai tingkat SMA sederajat dapat terealisasi,’’tegasnya.

‘’ Untuk itu kami meminta agar pihak pemerintah daerah segera membentuk pansus untuk membahas masalah ini,’’terangnya.

Untuk menghadiri hearing tersebut Anwar juga menyampaikan rasa kekecewannya kepada Komisi II DPRD Kampar sebab pemberitahuannya hanya lewat telepon seluler dan tanpa ada undangan,’’ Kami mahasiswa tidak diundang hanya dikabari lewat telepon seluler itupun 30 menit sebelum hearing digelar,’’ujarnya kecewa.

‘’ Tentunya kami kewalahan apalagi masayarakat miskin yang ingin menghadiri hearing ini tidak bisa ikut dan menghadiri hearing ini,’’jelasnya.***(man)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
SUHAILI HUSEIN DT MUDO.
SAYA SANGAT MENDUKUNG SEKOLAH GRATIS ITU, DAN TIDAK ADA KATA LAIN HARUS BISA GRATIS SMP, SMA SEDERAJAT WAJIB BISA GRATIS, APBD KITA MENCUKUPI UNTUK MEMBIAYAI SEKOLAH GRATIS. KALAU KITA MAU JUJUR BANYAK ANGGARAN APBD SETIAP TAHUN NYA PENGGUNAAN NYA D

KEPSEK - Prov. Riau
setuju skolah gratis dan kami cuma minta sumbangan sukarela dari smua siswa seikhlasnya, masing2 minimal Rp 10.000,-/bln: 1. uang Sosial 2. uang koperasi 3. uang perpustakaan 4. uang keg. extrakurikuler 5. uang tabungan untuk acara study tour d

Usman
kenapa pendidikan gratis tidak bisa dan dengan alasan kebutuhan sekolah membeli mubilier,honor guru dan lainya,coba dicek,berapa SPP anak-anak terkumpul sebulan,Kami orang tua sangat keberatan apalagi harga karet anjlok,harga sawit turun,jual sayur k


Berita Politik lainnya..........
- Angoota DPRD Riau Reses dengan Masyarakat Labuhan Tangga Besar, Rohil
- Nama Masih Dirahasiakan,
DPP PDIP Keluarkan Rekomendasi Untuk Balon Wako Pekanbaru

- Partai NasDem Riau Mulai Bahas Strategi Hadapi Pileg 2019
- Kemendagri: Alokasi Dana Hibah Pilkada Terganjal Pengawas Pemilu
- Bentrok Antar Warga-Polisi,
DPRD Riau Minta Komnas HAM Turun ke Meranti

- Penerapan PP 18/2016, Pemkab Bengkalis ‘Buang’ dan Merger SKPD
- Terdiri dari Lima Unsur, Pansel Penerimaan Anggota KPID Riau Resmi Dibentuk


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.198.183.217
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com