Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Senin, 21 Agustus 2017 11:23
PCR Expo 2017, Cara Jitu Kenalkan Jurusan Akademik ke Masyarakat

Senin, 21 Agustus 2017 11:08
Pimpin Apel Awal Pekan, Bupati Rohul Tantang Pejabat Ikut Assesment

Senin, 21 Agustus 2017 10:49
Pemko Dianggap tak Tegas, Supir Taksi Konvesional tak Jamin Bentrok Berakhir

Senin, 21 Agustus 2017 09:45
Besok, Menkominfo Buka Kongres Perdana AMSI di Jakarta

Senin, 21 Agustus 2017 09:26
Protes Angkutan Online, Seratuan Taksi Blokir Kantor Walikota Pekanbaru

Senin, 21 Agustus 2017 08:36
Gubri Temu Ramah dengan Guru dan Jajaran Dinas Pendidikan di Dumai

Senin, 21 Agustus 2017 07:33
Polresta Pekanbaru Proses Laporan Supir Taksi Kopsi Pukuli Pengemudi Go Jek dan Go Car

Senin, 21 Agustus 2017 07:23
Transportasi Online Vs Kompensioanl, Gubri Himbau Semua Pihak Ikuti Aturan

Ahad, 20 Agustus 2017 20:46
HUT Jalasenastri Armada Barat, Gubri Kunjungi Mako Lanal Dumai

Ahad, 20 Agustus 2017 20:06
Bentrok dengan Supir Taksi,
3 Korban Luka Pengemudi Gojek Dievakuasi ke RS Bhayangkara


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Selasa, 23 April 2013 18:05
Gelar Rapat Dengar Pendapat,
DPRD Kampar Mulai Respon Tuntutan Sekolah Gratis


Aksi demo aktivis GPPI menuntut sekolah gratis mulai direspon DPRD Kampar. Digelar rapat dengar pendapat untuk merumuskan konsep merealisasikannya.

Riauterkini-BANGKINANG-Komisi II DPRD Kampar menggelar hearing dengan Kepala Sekolah tingkat SMA dan sederajat bersama para mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Patriotik (GPPI) Kabupaten Kampar Selasa (23/4/13). Hearing ini menindaklanjuti tuntutan GPPI pendidikan gratis hingga tingkat SMA.

Anggota Komisi II DPRD Kampar Revol usai memimpin hearing tersebut kepada riauterkinicom Selasa (23/4/13) mengungkapkan bahwa kesimpulan dalam hearing tersebut seperti yang disampaikan beberapa orang Kepsek menyatakan bahwa pendidikan gratis untuk tingkat SMA saat ini sangat sulit dilaksanakan,’’ Sebab alasan Kepsek tersebut kalau memang pendidikan gratis ini dilaksanakan untuk kebutuhan dan biaya yang dibutuhkan sekolah harus ditanggung APBD,’’tuturnya.

‘’ Adapun kebutuhan sekolah menurut Kepsek tersebut yakni biaya pembelian mobiler, lemari, sarana dan prasarana dan honor guru,’’jelasnya.

Dikatakannya untuk itu Komisi II meminta kepada Kepsek untuk mengajukan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam setahun,’’ Kemudian anggaran ini nantinya kita bahas, kalau memang anggaran nya realistis tentu kita bisa anggarkan ke dalam APBD akan tetapi apabila tidak realistis tentu ini menjadi pertanyaan kita,’’tuturnya.

Diungkapkannya pendidikan gratis hingga tingkat SMA ini membutuhkan kajian yang mendalam serta memerlukan waktu yang panjang dan tidak semudah membalikkan telapak tangan,’’ Butuh waktu yang panjang membahas hal ini dan kedepan kita juga akan mengundang pihak Komite Sekolah untuk kembali membahas pendidikan gratis tingkat SMA sederajat ini,’’terangnya.

Menyinggung kekecewaan para mahasiwa yang tergabung dalam GPPI Kabupaten Kampar untuk menghadiri hearing tersebut tanpa dilayangkan undangan dan pemberitahuannya hanya melalui telepon seluler. Dengan nada datar Revol menjawab bahwa terkait untuk undangan yang berwenang adalah ketua Komisi II,’’ Saya ini hanya anggota dan sebagai memimpi sidang, dan untuk undangan ini tentunya yang lebih tahu pihak sekretariat DPRD Kampar,’’tuturnya.

‘’ Akan tetapi tentunya kita berharap hal ini tidak dipersoalkan yang terpenting substansi pembahasan dalam hearing tersebut,’’ujarnya.

Sementara itu salah seorang mahasiswa yang tergabung dalam GPPI Kabupaten Kampar Anwar kepada riauterkinicom usai haering menyatakan bahwa tuntutan pendidikan gratis ini akan terus diperjungkan,’’ Kami tidak akan pernah berhenti berjuang agar pendidikan gratis sampai tingkat SMA sederajat dapat terealisasi,’’tegasnya.

‘’ Untuk itu kami meminta agar pihak pemerintah daerah segera membentuk pansus untuk membahas masalah ini,’’terangnya.

Untuk menghadiri hearing tersebut Anwar juga menyampaikan rasa kekecewannya kepada Komisi II DPRD Kampar sebab pemberitahuannya hanya lewat telepon seluler dan tanpa ada undangan,’’ Kami mahasiswa tidak diundang hanya dikabari lewat telepon seluler itupun 30 menit sebelum hearing digelar,’’ujarnya kecewa.

‘’ Tentunya kami kewalahan apalagi masayarakat miskin yang ingin menghadiri hearing ini tidak bisa ikut dan menghadiri hearing ini,’’jelasnya.***(man)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
SUHAILI HUSEIN DT MUDO.
SAYA SANGAT MENDUKUNG SEKOLAH GRATIS ITU, DAN TIDAK ADA KATA LAIN HARUS BISA GRATIS SMP, SMA SEDERAJAT WAJIB BISA GRATIS, APBD KITA MENCUKUPI UNTUK MEMBIAYAI SEKOLAH GRATIS. KALAU KITA MAU JUJUR BANYAK ANGGARAN APBD SETIAP TAHUN NYA PENGGUNAAN NYA D

KEPSEK - Prov. Riau
setuju skolah gratis dan kami cuma minta sumbangan sukarela dari smua siswa seikhlasnya, masing2 minimal Rp 10.000,-/bln: 1. uang Sosial 2. uang koperasi 3. uang perpustakaan 4. uang keg. extrakurikuler 5. uang tabungan untuk acara study tour d

Usman
kenapa pendidikan gratis tidak bisa dan dengan alasan kebutuhan sekolah membeli mubilier,honor guru dan lainya,coba dicek,berapa SPP anak-anak terkumpul sebulan,Kami orang tua sangat keberatan apalagi harga karet anjlok,harga sawit turun,jual sayur k


loading...

Berita Politik lainnya..........
- Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Kembalikan Mobil Dinas
- Pansus RTRW DPRD Riau Eskpos Hasil Kerjas,
Pastikan Usulan Pemutihan Kawasan Hanya untuk Masyarakat

- Lusa, Anggota DPRD Riau Reses ke Dapilnya
- Dewan Targetkan APBD Riau 2018 Sebesar Rp8,7 Triliun
- Jelang Pilgubri,
PAN Riau Sebut Semua Balon Gubri Punya Peluang yang Sama

- Wanhat DPD Golkar Inhil Serahkan Berkas Pencalonan Wardan ke Partai Gerindra
- Ketua DPRD Dumai Tampung Aspirasi Masyarakat Bintan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.146.59.207
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com