Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 29 Juni 2017 11:14
Saat Buang Air Kecil, Rendi Ditikam OTK di Pulau Palas, Inhil

Kamis, 29 Juni 2017 03:40
Seorang Tewas dan Seorang Kritis,
Dua Pemuda Kemuning, Inhil Duel Maut di Perbatasan Riau-Jambi


Rabu, 28 Juni 2017 21:14
Respon Keluhan Masyarakat Reteh,
Tahun Ini, Pemkab Inhil Lakukan Penimbunan Ruas Jalan Pulau Kijang


Rabu, 28 Juni 2017 19:50
Pengunjung Membludak,
Sabhara Polresta Pekanbaru Amankan Suasana Kunjungan Lebaran di Lapas


Rabu, 28 Juni 2017 19:47
Puncak Arus Mudik Besok Malam,
9 Tewas di Jalan Raya Riau Selama Operasi Ramadniya 2017


Rabu, 28 Juni 2017 17:47
Halal Bihalal di Rumah Bakal Balon Gubri Achmad Penuh Sesak

Rabu, 28 Juni 2017 14:57
Libur Idul Fitri 1438H, Wisatawan di Siak Dihibur Air Mancur "Joget"

Rabu, 28 Juni 2017 14:47
Ozcar Riau Ramaikan Wisata Kuliner di Pekanbaru

Rabu, 28 Juni 2017 14:43
Polda Riau Cek Jalan Lintas Riau-Sumbar

Rabu, 28 Juni 2017 14:36
Dua Sepeda Motor Adu Kambing, Akibatkan Satu Pengendara Tewas

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Selasa, 23 April 2013 18:05
Gelar Rapat Dengar Pendapat,
DPRD Kampar Mulai Respon Tuntutan Sekolah Gratis


Aksi demo aktivis GPPI menuntut sekolah gratis mulai direspon DPRD Kampar. Digelar rapat dengar pendapat untuk merumuskan konsep merealisasikannya.

Riauterkini-BANGKINANG-Komisi II DPRD Kampar menggelar hearing dengan Kepala Sekolah tingkat SMA dan sederajat bersama para mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Patriotik (GPPI) Kabupaten Kampar Selasa (23/4/13). Hearing ini menindaklanjuti tuntutan GPPI pendidikan gratis hingga tingkat SMA.

Anggota Komisi II DPRD Kampar Revol usai memimpin hearing tersebut kepada riauterkinicom Selasa (23/4/13) mengungkapkan bahwa kesimpulan dalam hearing tersebut seperti yang disampaikan beberapa orang Kepsek menyatakan bahwa pendidikan gratis untuk tingkat SMA saat ini sangat sulit dilaksanakan,’’ Sebab alasan Kepsek tersebut kalau memang pendidikan gratis ini dilaksanakan untuk kebutuhan dan biaya yang dibutuhkan sekolah harus ditanggung APBD,’’tuturnya.

‘’ Adapun kebutuhan sekolah menurut Kepsek tersebut yakni biaya pembelian mobiler, lemari, sarana dan prasarana dan honor guru,’’jelasnya.

Dikatakannya untuk itu Komisi II meminta kepada Kepsek untuk mengajukan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam setahun,’’ Kemudian anggaran ini nantinya kita bahas, kalau memang anggaran nya realistis tentu kita bisa anggarkan ke dalam APBD akan tetapi apabila tidak realistis tentu ini menjadi pertanyaan kita,’’tuturnya.

Diungkapkannya pendidikan gratis hingga tingkat SMA ini membutuhkan kajian yang mendalam serta memerlukan waktu yang panjang dan tidak semudah membalikkan telapak tangan,’’ Butuh waktu yang panjang membahas hal ini dan kedepan kita juga akan mengundang pihak Komite Sekolah untuk kembali membahas pendidikan gratis tingkat SMA sederajat ini,’’terangnya.

Menyinggung kekecewaan para mahasiwa yang tergabung dalam GPPI Kabupaten Kampar untuk menghadiri hearing tersebut tanpa dilayangkan undangan dan pemberitahuannya hanya melalui telepon seluler. Dengan nada datar Revol menjawab bahwa terkait untuk undangan yang berwenang adalah ketua Komisi II,’’ Saya ini hanya anggota dan sebagai memimpi sidang, dan untuk undangan ini tentunya yang lebih tahu pihak sekretariat DPRD Kampar,’’tuturnya.

‘’ Akan tetapi tentunya kita berharap hal ini tidak dipersoalkan yang terpenting substansi pembahasan dalam hearing tersebut,’’ujarnya.

Sementara itu salah seorang mahasiswa yang tergabung dalam GPPI Kabupaten Kampar Anwar kepada riauterkinicom usai haering menyatakan bahwa tuntutan pendidikan gratis ini akan terus diperjungkan,’’ Kami tidak akan pernah berhenti berjuang agar pendidikan gratis sampai tingkat SMA sederajat dapat terealisasi,’’tegasnya.

‘’ Untuk itu kami meminta agar pihak pemerintah daerah segera membentuk pansus untuk membahas masalah ini,’’terangnya.

Untuk menghadiri hearing tersebut Anwar juga menyampaikan rasa kekecewannya kepada Komisi II DPRD Kampar sebab pemberitahuannya hanya lewat telepon seluler dan tanpa ada undangan,’’ Kami mahasiswa tidak diundang hanya dikabari lewat telepon seluler itupun 30 menit sebelum hearing digelar,’’ujarnya kecewa.

‘’ Tentunya kami kewalahan apalagi masayarakat miskin yang ingin menghadiri hearing ini tidak bisa ikut dan menghadiri hearing ini,’’jelasnya.***(man)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
SUHAILI HUSEIN DT MUDO.
SAYA SANGAT MENDUKUNG SEKOLAH GRATIS ITU, DAN TIDAK ADA KATA LAIN HARUS BISA GRATIS SMP, SMA SEDERAJAT WAJIB BISA GRATIS, APBD KITA MENCUKUPI UNTUK MEMBIAYAI SEKOLAH GRATIS. KALAU KITA MAU JUJUR BANYAK ANGGARAN APBD SETIAP TAHUN NYA PENGGUNAAN NYA D

KEPSEK - Prov. Riau
setuju skolah gratis dan kami cuma minta sumbangan sukarela dari smua siswa seikhlasnya, masing2 minimal Rp 10.000,-/bln: 1. uang Sosial 2. uang koperasi 3. uang perpustakaan 4. uang keg. extrakurikuler 5. uang tabungan untuk acara study tour d

Usman
kenapa pendidikan gratis tidak bisa dan dengan alasan kebutuhan sekolah membeli mubilier,honor guru dan lainya,coba dicek,berapa SPP anak-anak terkumpul sebulan,Kami orang tua sangat keberatan apalagi harga karet anjlok,harga sawit turun,jual sayur k


loading...

Berita Politik lainnya..........
- Hari ke Dua Lebaran,
Bupati Harris Hadiri Acara Adat Gunung Sahilan dan 'Open House' Wagubri

- Pelayanan PLN Kian Buruk,
Ketua Komisi I DPRD Pelalawan Berkirim Pesan Instagram ke Presiden Jokowi

- DPRD Riau Segera Bahas Peningkatan Penghasilan Dewan
- ANS Gunakan Mobnas untuk Lebaran. Dewan Minta Pemprov Riau Berikan Sanksi
- Jelang Lebaran, Walikota Pekanbaru Rotasi Pejabatnya
- KPU Inhil Paparkan Tahapan Pilkada Inhil 2018
- Utang Pembangunan Main Stadion,
Takdibayar Tahun Ini, Pemprov Riau Terancam Denda Rp 50 Miliar



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.80.248.78
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com