Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 29 April 2017 07:40
Polres Kuansing Tangkap Penampung Emas Hasil Tambang Ilegal

Sabtu, 29 April 2017 07:37
Geyar Dirgantara di Lanud Roesmin Nurjadin,
Masyarakat Diajak Saksikan Beragam Atraksi dan Berkesempatan Naik Helikopter


Sabtu, 29 April 2017 07:28
DPRD Riau Telah Kirim Berkas Hasil Pemilihan Wagubri ke Mendagri

Sabtu, 29 April 2017 07:26
Sejumlah Perusahaan Asal Sumbar Rambah Hutan Lindung di Kuansing

Jum’at, 28 April 2017 21:50
Baznas Kuansing Gelar Tablik Akbar Sosialisasi Zakat

Jum’at, 28 April 2017 21:41
Kawasan Restorasi Gambut,
Dewan Minta Penentuan Lahan Diserahkan ke Pemerintah Setempat


Jum’at, 28 April 2017 21:19
APBD 2017 Kuansing Disahkan Pekan Depan

Jum’at, 28 April 2017 20:31
Stand Utama Bocor, EO Dumai Expo 2017 Disebut Lepas Tangan

Jum’at, 28 April 2017 19:27
Wabup Meranti Ikuti Diklatpim di Jakarta

Jum’at, 28 April 2017 18:55
KPU Meranti Launching Rumah Pintar Pemilu

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Ahad, 21 April 2013 16:25
Belum Melapor, 21 Kades di Rohul Rame-rame Nyaleg

Banyak desa di Rohul yang berpotensi kehilangan kepala desa. Mereka rame-rame ikut jadi bakal calon legislatif Pemilu 2014.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Sekitar 21 kepala desa (Kades) dikabarkan ôrame-rame" mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) 2014 ke KPU, namun dari angka tersebut, belum satu pun melapor kepada BPMPD Rokan Hulu.

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 7 tahun 2013, sudah seharusnya kalangan birokrasi, seperti kepala desa, PNS dan tenaga honorer, termasuk TNI dan Polri, serta anggota DPRD yang pindah partai politik harus mengundurkan diri sebelum mendaftarkan diri sebagai Bacaleg, tapi hal ini tidak dilakukan puluhan Kades di Rohul.

Puluhan Kades ini terancam gagal sebagai Bacaleg Pemilu tahun depan, pasalnya mereka melengkapi surat pengunduran diri minimal dari instansi terkait di Pemkab Rohul sesuai Peraturan KPU terbaru.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Rohul, Budhia Kasino, mengaku telah menerima informasi puluhan Kades bakal maju sebagai Bacaleg Pemilu 2014 dan sebagian telah mendaftarkan diri, tapi sejak dibukanya proses pendaftaran 9 April lalu, belum satu pun melapor ke Badan Perwakilan Desa (BPD).

"Kita belum mendapat data berapa jumlah kepala desa yang maju sebagai Caleg, sebab belum satu pun laporan kita terima dari BPD. Sepertinya mereka sengaja mempermainkan aturan berlaku," jelas Budhia kepada riauterkinicom di ujung telepon, Ahad (21/4/13).

Budhia berharap Kades yang maju sebagai Bacaleg Pemilu seharusnya melaporkan secara tertulis ke BPD dan diteruskan ke badannya, tapi sampai sehari menjelang berakhirnya proses pendaftaran di KPU, Senin besok (22/4/13), belum satu laporan diterima.

Jika memang Kades aktif maju sebagai Bacaleg Pemilu dan telah dilaporkan, maka BPMPD Rohul, menurut Budhia pihaknya segera menunjuk pejabat sementara (Pjs) untuk segera membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Ditengarai adanya sikap "diam-diam" ini, Budhia berharap BPD sistem jemput bola. Jika memang Kades defenitif maju sebagai Bacaleg, BPD diminta segera melapor secara tertulis ke BPMPD Rohul sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu.

Di lain tempat, Ketua KPU Rohul, Jonnaidi Dasa, mengaku belum mendapatkan data valid berapa Kades yang bakal maju sebagai Bacaleg Pemilu 2014, pasalnya sejak dibukanya pendaftaran, sampai hari ini baru tiga partai politik (Parpol) yang telah mendaftarkan diri.

Sedangkan sisanya 9 Parpol lagi, dijadwalkan baru mendaftarkan Bacaleg nya di hari terakhir pendaftaran, Senin besok (22/4/13). Secara Peraturan KPU, ujar Jonnaidi, Kades minimal harus memiliki surat pengunduran dari dinas terkait sebelum keluarnya daftar calon sementara (DCS) Agustus mendatang, dan surat pengunduran diri tersebut tidak bisa dicabut kembali.

"Intinya Kades yang akan mendaftar harus mengundurkan diri dari jabatannya lebih dulu. Dan jika mereka gagal sebagai Caleg, mereka tidak bisa lagi mencabutnya," ungkap Jonnaidi di Pasirpangaraian, Ahad.

Menjelang keluarnya DCS terakhir Agustus mendatang, lanjut Jonnaidi, seorang Kades juga mesti melengkapi surat pemberitahuan langsung ditanda tangani kepala daerah. Jika hal itu tidak dilengkapi, otomatif Kades tersebut gugur sebagai Caleg.***(zal)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
mas
maju terus kades , kami masyarakat akan memihak kepada desa, buat segera surat pengnduran diri dari kades ,lebih baik jadi hewan daripada jadi kades, kalau jadi kades kalian tak bisa memeras achmad, kalau jadi dewan banyak duit yg didapat dari APBD


Berita Politik lainnya..........
- DPRD Riau Telah Kirim Berkas Hasil Pemilihan Wagubri ke Mendagri
- Kawasan Restorasi Gambut,
Dewan Minta Penentuan Lahan Diserahkan ke Pemerintah Setempat

- APBD 2017 Kuansing Disahkan Pekan Depan
- KPU Meranti Launching Rumah Pintar Pemilu
- Pelantikan Kepala Daerah Pekanbaru dan Kampar Masih Tunggu Arahan Mendagri
- APBD Belum Juga Tuntas, Mendagri Bakal Beri Sanksi untuk Kuansing
- Audiensi Bawaslu Riau, Pemkab Rohul Siap Gelar Pilgubri 2018 dan Pileg 2019


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.80.54.2
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com