Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 21 Oktober 2017 22:47
Ratusan Guru di Bengkalis Siap-siap Dimutasi

Sabtu, 21 Oktober 2017 22:09
Leher Terlilit Lakban,
Mayat Pria di Parkiran Bandara SSK II Dipastikan Dibunuh


Sabtu, 21 Oktober 2017 21:36
30 Personel Polres Rohil Padamkan Karlahut di Rimba Melintang

Sabtu, 21 Oktober 2017 21:32
Resmi Ditutup,
Kafillah Kuantan Tengah Raih Juara Umum MTQ ke-16 Kuansing


Sabtu, 21 Oktober 2017 21:29
213 Calon Anggota PPK Pilgubri 2018 Bengkalis Lulus Administrasi

Sabtu, 21 Oktober 2017 17:51
RAPP Bantu Perbaiki Jalan Rusak di Teluk Meranti

Sabtu, 21 Oktober 2017 15:14
Waspada akan Diabetes Mellitus, Prodia Gelar Seminar Dokter

Sabtu, 21 Oktober 2017 14:42
5 Bulan Tak Terima Gaji, Honorer di Duri Mulai Galau

Sabtu, 21 Oktober 2017 13:48
Liga Dangdut Indonesia, 5 Remaja Riau Berlaga di Kancah Nasional

Sabtu, 21 Oktober 2017 13:20
Warga Kopah, Kuansing Nyaris Tewas Ditembak Maling Kerbau

 
loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Ahad, 21 April 2013 16:25
Belum Melapor, 21 Kades di Rohul Rame-rame Nyaleg

Banyak desa di Rohul yang berpotensi kehilangan kepala desa. Mereka rame-rame ikut jadi bakal calon legislatif Pemilu 2014.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Sekitar 21 kepala desa (Kades) dikabarkan ôrame-rame" mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) 2014 ke KPU, namun dari angka tersebut, belum satu pun melapor kepada BPMPD Rokan Hulu.

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 7 tahun 2013, sudah seharusnya kalangan birokrasi, seperti kepala desa, PNS dan tenaga honorer, termasuk TNI dan Polri, serta anggota DPRD yang pindah partai politik harus mengundurkan diri sebelum mendaftarkan diri sebagai Bacaleg, tapi hal ini tidak dilakukan puluhan Kades di Rohul.

Puluhan Kades ini terancam gagal sebagai Bacaleg Pemilu tahun depan, pasalnya mereka melengkapi surat pengunduran diri minimal dari instansi terkait di Pemkab Rohul sesuai Peraturan KPU terbaru.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Rohul, Budhia Kasino, mengaku telah menerima informasi puluhan Kades bakal maju sebagai Bacaleg Pemilu 2014 dan sebagian telah mendaftarkan diri, tapi sejak dibukanya proses pendaftaran 9 April lalu, belum satu pun melapor ke Badan Perwakilan Desa (BPD).

"Kita belum mendapat data berapa jumlah kepala desa yang maju sebagai Caleg, sebab belum satu pun laporan kita terima dari BPD. Sepertinya mereka sengaja mempermainkan aturan berlaku," jelas Budhia kepada riauterkinicom di ujung telepon, Ahad (21/4/13).

Budhia berharap Kades yang maju sebagai Bacaleg Pemilu seharusnya melaporkan secara tertulis ke BPD dan diteruskan ke badannya, tapi sampai sehari menjelang berakhirnya proses pendaftaran di KPU, Senin besok (22/4/13), belum satu laporan diterima.

Jika memang Kades aktif maju sebagai Bacaleg Pemilu dan telah dilaporkan, maka BPMPD Rohul, menurut Budhia pihaknya segera menunjuk pejabat sementara (Pjs) untuk segera membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Ditengarai adanya sikap "diam-diam" ini, Budhia berharap BPD sistem jemput bola. Jika memang Kades defenitif maju sebagai Bacaleg, BPD diminta segera melapor secara tertulis ke BPMPD Rohul sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu.

Di lain tempat, Ketua KPU Rohul, Jonnaidi Dasa, mengaku belum mendapatkan data valid berapa Kades yang bakal maju sebagai Bacaleg Pemilu 2014, pasalnya sejak dibukanya pendaftaran, sampai hari ini baru tiga partai politik (Parpol) yang telah mendaftarkan diri.

Sedangkan sisanya 9 Parpol lagi, dijadwalkan baru mendaftarkan Bacaleg nya di hari terakhir pendaftaran, Senin besok (22/4/13). Secara Peraturan KPU, ujar Jonnaidi, Kades minimal harus memiliki surat pengunduran dari dinas terkait sebelum keluarnya daftar calon sementara (DCS) Agustus mendatang, dan surat pengunduran diri tersebut tidak bisa dicabut kembali.

"Intinya Kades yang akan mendaftar harus mengundurkan diri dari jabatannya lebih dulu. Dan jika mereka gagal sebagai Caleg, mereka tidak bisa lagi mencabutnya," ungkap Jonnaidi di Pasirpangaraian, Ahad.

Menjelang keluarnya DCS terakhir Agustus mendatang, lanjut Jonnaidi, seorang Kades juga mesti melengkapi surat pemberitahuan langsung ditanda tangani kepala daerah. Jika hal itu tidak dilengkapi, otomatif Kades tersebut gugur sebagai Caleg.***(zal)



loading...

Berita Politik lainnya..........
- 213 Calon Anggota PPK Pilgubri 2018 Bengkalis Lulus Administrasi
- DPP PDIP Benarkan SK Usung M Harris-Yopi Ariyanto di Pilgubri 2018
- Dikepung Seribuan Pendemo, di DPRD Riau Hanya Dua Wakil Rakyat
- Aksi di DPRD Riau, Massa BEM Se-Riau Sempat Sandera Satu Unit Mobil Tanki BBM
- Dewan Anggap Terlalu Kecil,
2018, Pemprov Riau Anggarkan Ro 50 JUta Per Desa

- Pilkada Inhil 2018, Wardan Jemput Rekomendasi DPP Demokrat ke Jakarta
- Pilgubri 2018, Ketum Golkar Dikabarkan Setujui Duet Andi-Suyatno


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.224.13.210
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com