Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Ahad, 26 Pebruari 2017 09:55
Program Pengembangan Karyawan PT RAPP Goro di Teluk Paman Timur

Ahad, 26 Pebruari 2017 09:52
Pria Gangguan Jiwa di Tembilahan Tewas Gantung Diri

Ahad, 26 Pebruari 2017 09:49
Hingga Donor ke-50. KDD Riau Komplek RAPP Sumbang 3,5 Juta Cc Darah

Ahad, 26 Pebruari 2017 05:21
Terkait Status Suparman, Gubri Tunggu Laporan Karo Tapem

Ahad, 26 Pebruari 2017 05:12
TV Puskesmas Lirik Inhu Lenyap Digondol Maling

Ahad, 26 Pebruari 2017 05:02
Miliki Garam Setan, Seorang Kakek di Duri Huni Hotel Prodeo

Sabtu, 25 Pebruari 2017 22:17
Pemilik Kabur ke Malaysia, Polres Dumai Sita 3 Kilogram Sabu

Sabtu, 25 Pebruari 2017 20:29
Polsek Gaung, Inhil Tangkap Seorang Penjual Sabu

Sabtu, 25 Pebruari 2017 20:24
Jual Belikan Ganja, Dua Warga Desa Tibawan Ditangkap Polisi Rohul

Sabtu, 25 Pebruari 2017 20:22
Pileg 2019, Quota Anggota DPR RI Dapil Riau Direncanakan Bertambah

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Ahad, 21 April 2013 16:25
Belum Melapor, 21 Kades di Rohul Rame-rame Nyaleg

Banyak desa di Rohul yang berpotensi kehilangan kepala desa. Mereka rame-rame ikut jadi bakal calon legislatif Pemilu 2014.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Sekitar 21 kepala desa (Kades) dikabarkan ôrame-rame" mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) 2014 ke KPU, namun dari angka tersebut, belum satu pun melapor kepada BPMPD Rokan Hulu.

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 7 tahun 2013, sudah seharusnya kalangan birokrasi, seperti kepala desa, PNS dan tenaga honorer, termasuk TNI dan Polri, serta anggota DPRD yang pindah partai politik harus mengundurkan diri sebelum mendaftarkan diri sebagai Bacaleg, tapi hal ini tidak dilakukan puluhan Kades di Rohul.

Puluhan Kades ini terancam gagal sebagai Bacaleg Pemilu tahun depan, pasalnya mereka melengkapi surat pengunduran diri minimal dari instansi terkait di Pemkab Rohul sesuai Peraturan KPU terbaru.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Rohul, Budhia Kasino, mengaku telah menerima informasi puluhan Kades bakal maju sebagai Bacaleg Pemilu 2014 dan sebagian telah mendaftarkan diri, tapi sejak dibukanya proses pendaftaran 9 April lalu, belum satu pun melapor ke Badan Perwakilan Desa (BPD).

"Kita belum mendapat data berapa jumlah kepala desa yang maju sebagai Caleg, sebab belum satu pun laporan kita terima dari BPD. Sepertinya mereka sengaja mempermainkan aturan berlaku," jelas Budhia kepada riauterkinicom di ujung telepon, Ahad (21/4/13).

Budhia berharap Kades yang maju sebagai Bacaleg Pemilu seharusnya melaporkan secara tertulis ke BPD dan diteruskan ke badannya, tapi sampai sehari menjelang berakhirnya proses pendaftaran di KPU, Senin besok (22/4/13), belum satu laporan diterima.

Jika memang Kades aktif maju sebagai Bacaleg Pemilu dan telah dilaporkan, maka BPMPD Rohul, menurut Budhia pihaknya segera menunjuk pejabat sementara (Pjs) untuk segera membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Ditengarai adanya sikap "diam-diam" ini, Budhia berharap BPD sistem jemput bola. Jika memang Kades defenitif maju sebagai Bacaleg, BPD diminta segera melapor secara tertulis ke BPMPD Rohul sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu.

Di lain tempat, Ketua KPU Rohul, Jonnaidi Dasa, mengaku belum mendapatkan data valid berapa Kades yang bakal maju sebagai Bacaleg Pemilu 2014, pasalnya sejak dibukanya pendaftaran, sampai hari ini baru tiga partai politik (Parpol) yang telah mendaftarkan diri.

Sedangkan sisanya 9 Parpol lagi, dijadwalkan baru mendaftarkan Bacaleg nya di hari terakhir pendaftaran, Senin besok (22/4/13). Secara Peraturan KPU, ujar Jonnaidi, Kades minimal harus memiliki surat pengunduran dari dinas terkait sebelum keluarnya daftar calon sementara (DCS) Agustus mendatang, dan surat pengunduran diri tersebut tidak bisa dicabut kembali.

"Intinya Kades yang akan mendaftar harus mengundurkan diri dari jabatannya lebih dulu. Dan jika mereka gagal sebagai Caleg, mereka tidak bisa lagi mencabutnya," ungkap Jonnaidi di Pasirpangaraian, Ahad.

Menjelang keluarnya DCS terakhir Agustus mendatang, lanjut Jonnaidi, seorang Kades juga mesti melengkapi surat pemberitahuan langsung ditanda tangani kepala daerah. Jika hal itu tidak dilengkapi, otomatif Kades tersebut gugur sebagai Caleg.***(zal)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
mas
maju terus kades , kami masyarakat akan memihak kepada desa, buat segera surat pengnduran diri dari kades ,lebih baik jadi hewan daripada jadi kades, kalau jadi kades kalian tak bisa memeras achmad, kalau jadi dewan banyak duit yg didapat dari APBD


Berita Politik lainnya..........
- Terkait Status Suparman, Gubri Tunggu Laporan Karo Tapem
- Pileg 2019, Quota Anggota DPR RI Dapil Riau Direncanakan Bertambah
- Gubri Serahkan Alat Damkar,
Legislator Ini Harapkan Bantuan Pemprov Bermanfaat bagi Warga Inhil

- KAHMI Riau Taja Dialog Publik Meneropong RUU Pemilu
- Riau Mencari Wakil Gubernur,
Sejumlah Fraksi di DPRD Akui Didekati Wan Thamrin Hasyim

- Wabup Zardewan Hadiri Pelantikan Koti MPC PP Pelalawan
- Pengaktifan Suparman sebagai Bupati Rohul Tunggu Keputusan Mendagri


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.145.213.148
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com