Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 15 Desember 2017 13:00
Demi Kepastian Hukum,
RAPP Ajukan Permohonan Pembatalan SK 5322 ke PTUN


Jum’at, 15 Desember 2017 12:14
Mayat Dalam.Sumur Ditemukan Warga Hendak Wudhu di Duri

Jum’at, 15 Desember 2017 11:02
6 Kades di Gauang Dikantik, Bupati Inhil Pesan Memimpin Sesuai Ketentuan

Jum’at, 15 Desember 2017 08:33
Innalillahi Wainnalillahi Rojiun, Ayah Bupati Rohul Suparman Wafat

Jum’at, 15 Desember 2017 06:18
Gubri Yakin Sagu Bisa Dijadikan Alternatif Pangan, Solusi Alih Fungsi Lahan

Jum’at, 15 Desember 2017 06:07
Kebut Kerja Akhir Tahun, DPRD Riau Sahkan 4 Perda

Kamis, 14 Desember 2017 21:20
Expo Karya Pendidikan Tahun 2017, Bupati Inhil Sesalkan Minim Peran Serta SMA Negeri

Kamis, 14 Desember 2017 21:14
Reses di Mandau, Syaiful Ardi Beri Bantuan dan Janjikan Sejumlah Insfrastruktur

Kamis, 14 Desember 2017 21:07
Dugaan Korupsi Dermaga Sungai Tohor Barat,
Mangkir, Kejari Bakal Ajukan Surat Pencekalan Mantan Kadishub Meranti


Kamis, 14 Desember 2017 20:58
Tak Kunjung Disahkan, Dewan Sebut Menteri Siti Nurbaya Sengaja Memperlambat RTRW Riau

 
loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Ahad, 21 April 2013 16:25
Belum Melapor, 21 Kades di Rohul Rame-rame Nyaleg

Banyak desa di Rohul yang berpotensi kehilangan kepala desa. Mereka rame-rame ikut jadi bakal calon legislatif Pemilu 2014.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Sekitar 21 kepala desa (Kades) dikabarkan ôrame-rame" mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) 2014 ke KPU, namun dari angka tersebut, belum satu pun melapor kepada BPMPD Rokan Hulu.

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 7 tahun 2013, sudah seharusnya kalangan birokrasi, seperti kepala desa, PNS dan tenaga honorer, termasuk TNI dan Polri, serta anggota DPRD yang pindah partai politik harus mengundurkan diri sebelum mendaftarkan diri sebagai Bacaleg, tapi hal ini tidak dilakukan puluhan Kades di Rohul.

Puluhan Kades ini terancam gagal sebagai Bacaleg Pemilu tahun depan, pasalnya mereka melengkapi surat pengunduran diri minimal dari instansi terkait di Pemkab Rohul sesuai Peraturan KPU terbaru.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Rohul, Budhia Kasino, mengaku telah menerima informasi puluhan Kades bakal maju sebagai Bacaleg Pemilu 2014 dan sebagian telah mendaftarkan diri, tapi sejak dibukanya proses pendaftaran 9 April lalu, belum satu pun melapor ke Badan Perwakilan Desa (BPD).

"Kita belum mendapat data berapa jumlah kepala desa yang maju sebagai Caleg, sebab belum satu pun laporan kita terima dari BPD. Sepertinya mereka sengaja mempermainkan aturan berlaku," jelas Budhia kepada riauterkinicom di ujung telepon, Ahad (21/4/13).

Budhia berharap Kades yang maju sebagai Bacaleg Pemilu seharusnya melaporkan secara tertulis ke BPD dan diteruskan ke badannya, tapi sampai sehari menjelang berakhirnya proses pendaftaran di KPU, Senin besok (22/4/13), belum satu laporan diterima.

Jika memang Kades aktif maju sebagai Bacaleg Pemilu dan telah dilaporkan, maka BPMPD Rohul, menurut Budhia pihaknya segera menunjuk pejabat sementara (Pjs) untuk segera membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Ditengarai adanya sikap "diam-diam" ini, Budhia berharap BPD sistem jemput bola. Jika memang Kades defenitif maju sebagai Bacaleg, BPD diminta segera melapor secara tertulis ke BPMPD Rohul sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu.

Di lain tempat, Ketua KPU Rohul, Jonnaidi Dasa, mengaku belum mendapatkan data valid berapa Kades yang bakal maju sebagai Bacaleg Pemilu 2014, pasalnya sejak dibukanya pendaftaran, sampai hari ini baru tiga partai politik (Parpol) yang telah mendaftarkan diri.

Sedangkan sisanya 9 Parpol lagi, dijadwalkan baru mendaftarkan Bacaleg nya di hari terakhir pendaftaran, Senin besok (22/4/13). Secara Peraturan KPU, ujar Jonnaidi, Kades minimal harus memiliki surat pengunduran dari dinas terkait sebelum keluarnya daftar calon sementara (DCS) Agustus mendatang, dan surat pengunduran diri tersebut tidak bisa dicabut kembali.

"Intinya Kades yang akan mendaftar harus mengundurkan diri dari jabatannya lebih dulu. Dan jika mereka gagal sebagai Caleg, mereka tidak bisa lagi mencabutnya," ungkap Jonnaidi di Pasirpangaraian, Ahad.

Menjelang keluarnya DCS terakhir Agustus mendatang, lanjut Jonnaidi, seorang Kades juga mesti melengkapi surat pemberitahuan langsung ditanda tangani kepala daerah. Jika hal itu tidak dilengkapi, otomatif Kades tersebut gugur sebagai Caleg.***(zal)



Berita Politik lainnya..........
- Kebut Kerja Akhir Tahun, DPRD Riau Sahkan 4 Perda
- Reses di Mandau, Syaiful Ardi Beri Bantuan dan Janjikan Sejumlah Insfrastruktur
- Tak Kunjung Disahkan, Dewan Sebut Menteri Siti Nurbaya Sengaja Memperlambat RTRW Riau
- Jelang Pilgubri,
Demokrat Riau akan Umumkan Jagoannya Dua Hari Lagi

- Batas Wilayah Tiga Daerah di Riau Akhirnya Tuntas Dibahas
- Antisipasi Penyalahgunaan Narkoba,
DPRD Riau Hearig Bersama Pengelolah Hiburan Malam di Pekanbaru

- Ketua DPRD Inhu Bantah RAPBD 2018 Tidak Dibahas
- Dugaan Pencemaran Limbah di Blok Rokan dan Minas,
Dewan Minta PPNS LHK Riau Cek Lapangan

- Para Ahli Sebut Pembatalan RKU PT. RAPP Hambat Investasi
- Majelis Tinggi Partai Demokrat Belum Putuskan Paslon Gubernur Riau
- Pemkab Meranti Tak Anggarkan Gaji Guru Madrasah
- Pilgubri 2018, Bupati Harris Siarkan Survei Tertinggi Versi LSI
- Rp500 Ribu Per Siswa, Dewan Anggarkan BOSDA dalam APBD Riau 2018
- Buntut Penolakan Ustadz Abdul Somad,
Legislator Riau Lukman Edy Laporkan Senator Asal Bali

- Komisi V DPRD Riau Usulkan Standarisasi Honor Guru Bantu SMA se-Derajat
- Legislator Pelalawan Ini Minta Pengelolaan Air Bersih Dialihkan ke Swasta
- Temuan DPRD, PDAM Pelalawan Distribusikan Air Sungai Kampar Tanpa Diolah
- PT ADEI tak Hadiri Hearing dengan DPRD Pelalawan
- Tak Quorum, DPRD Riau Gagal Gelar Sidang Paripurna
- Jagoan PDI-P di Pilgubri Akan Diumumkan Saat Rakor Nanti


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.82.79.109
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com