Untitled Document
Jumat, 25 Syawwal 1435 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Jum’at, 22 Agustus 2014 08:01
Chevron Bantu PMI Dumai Wujudkan ’’Jembatan Kemanusiaan”

Jum’at, 22 Agustus 2014 06:01
Pemprov Anggarkan Pembelian Mobdin Baru

Jum’at, 22 Agustus 2014 05:57
Tindak Pidana Pelanggaran Pajak,
Saksi Ahli Sebut Perkara Pajak ke Ranah Pidana Cacat Hukum


Kamis, 21 Agustus 2014 21:48
Kapolda Riau Akui Terima Dua Laporan Pidana Terkait Gubri

Kamis, 21 Agustus 2014 21:46
Sebelum Fit and Propertest, OJK Tunggu RUPS-LB BRK

Kamis, 21 Agustus 2014 21:43
Datang Kemalaman, Tahanan Tipikor Ditolak Rutan

Kamis, 21 Agustus 2014 21:38
Paripurna Ranperda Perubahan APBD 2014,
Sekko Dumai Tanggapi Pandangan Umum Fraksi DPRD




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Senin, 15 April 2013 18:40
Dewan Banyak Alpa,
Paripurna Laporan Pansus PBB Bengkalis Batal


Agenda penyampaian Pansus Ranperda PBB Bengkalis gagal. Pasalnya banyak anggota dewan yang alpa, sehingga jumlah anggota tidak kuorum.

Riauterkini-BENGKALIS- Dipicu kalangan Anggota DPRD Bengkalis banyak tidak hadir. Agenda paripurna laporan panitia khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan, seharusnya digelar Senin (15/4/13) batal dilaksanakan.

Sesuai jadwal yang telah di bahas badan musyawarah (banmus) paripurna digelar pukul 14.00 WIB, namun sampai pukul 15.30 WIB hanya 14 orang yang hadir dari 40 wakil rakyat.

Dari daftar absensi kehadiran 14 anggota wakil rakyat yang hadir antara lain, Abdul kadir, Azmi R Fatwa, Heru Wahyudi, Darmizal, Purboyo, Daud Gultom, M.Nasir, Abdul Rahman Jantan, Iskandar Budiman, Firzal Furdhoil, Thamrin Mali, Anom Suroto, Salfian Daliandi dan James Rocky Rumajar. Kemudian ditambah dari kalangan pejabat eselon di lingkungan Pemkab Bengkalis.

Ketua Pansus PBB Pedesaan dan Perkotaan Iskandar Budiman yang ditemui menyatakan, Pansus PBB sudah bekerja sejak enam bulan lalu. Ia bersama anggota sudah menyiapkan laporan untuk disampaikan.

“Kita cukup kecewa. Kawan-kawan banyak yang tidak hadir di paripurna ini. Padahal akhir April, Ranperda PBB Pedesaan dan Perkotaan ini sudah harus disahkan,” ujarnya.

Politisi Fraksi Golkar Plus DPRD Bengkalis ini juga berharap, agar pimpinan dewan segera mengagendakan rapat banmus, untuk segera menjadwalkan paripurna terkait Raperda PBB tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Pajak dan Non Pajak Dispenda Kabupaten Bengkalis Achyan menyebutkan, terkait Ranperda PBB tersebut, Menteri Keuangan RI memberikan deadline atau batas waktu pengesahan paling lambat awal Mei 2013.

“Dari hitungan kita, apabila menjelang awal Mei tidak disahkan Perda PBB Pedesaan dan Perkotaan ini, maka PAD yang hilang sekitar Rp 5 milyaran. Kemudian Menteri Keuangan RI juga sudah memberikan batas waktu hingga awal Mei sebelum direalisasikan 2014 mendatang,” ungkap Achyan.***(dik)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
MARYAM
Macam mane nak mileh genk...!! kalo partai masih menjagokan bacaleg yg ga laku... ( jangankan utk DPRD, jadi calon BPD ajo cume dapat 2 suaro ) ( pasti suaro dio dgn bini dio -lah tu ) atau dah 3 kali ikot caleg tp tak penah masok hitong

Basri
yah....!! inilah potret anggota dprd bengkalis... mau bicara apa lagi... bisa jadi kedepan tambah parah, bila partai masih mengajukan bacaleg yg ga pro rakyat.


Berita Politik lainnya..........
- Bupati Inhu Ingatkan Guru Tidak Berpolitik demi Jabatan
- "Gubri Respon Positif Wacana Provinsi Riau Pesisir"
- DPRD Riau Sahkan Anggaran Pengadaan Mobil Mewah untuk LSM dan Lembaga Lainnya
- Tuntut Janji Kampanye, KP2KM Hadang Wabup Bengkalis di Duri
- PAN Bengkalis Dukung Pembentukan Provinsi Riau Pesisir
- Sunaryo Bakal Jadi Wakil Ketua DPRD Riau dari PAN
- Ngotot Bahas RAPBD 2015, DPRD Riau Bantah Kejar Upeti


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.204.59.230
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com