Untitled Document
Jumat, 15 Jumadil Awwal 1436 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Kamis, 5 Maret 2015 21:24
Polisi Gagalkan Transaksi Ganja 15 Kilogram di Ukui, Pelalawan

Kamis, 5 Maret 2015 21:17
Polres Rohul Tangkap 3 Pengedar Sabu dan Ganja di 2 Kecamatan

Kamis, 5 Maret 2015 20:42
Polres Inhil Tingkatkan Kemampuan Personel Tanggulangi Karhutla

Kamis, 5 Maret 2015 20:37


Kamis, 5 Maret 2015 20:36
Basiran Nakhodai HIMSSI, Bupati Meranti di Pasang Sabuk Hitam

Kamis, 5 Maret 2015 20:31


Kamis, 5 Maret 2015 20:30
Musda XI, KNPI Kampar Buka Pendaftaran Balon Ketua



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Senin, 15 April 2013 18:40
Dewan Banyak Alpa,
Paripurna Laporan Pansus PBB Bengkalis Batal


Agenda penyampaian Pansus Ranperda PBB Bengkalis gagal. Pasalnya banyak anggota dewan yang alpa, sehingga jumlah anggota tidak kuorum.

Riauterkini-BENGKALIS- Dipicu kalangan Anggota DPRD Bengkalis banyak tidak hadir. Agenda paripurna laporan panitia khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan, seharusnya digelar Senin (15/4/13) batal dilaksanakan.

Sesuai jadwal yang telah di bahas badan musyawarah (banmus) paripurna digelar pukul 14.00 WIB, namun sampai pukul 15.30 WIB hanya 14 orang yang hadir dari 40 wakil rakyat.

Dari daftar absensi kehadiran 14 anggota wakil rakyat yang hadir antara lain, Abdul kadir, Azmi R Fatwa, Heru Wahyudi, Darmizal, Purboyo, Daud Gultom, M.Nasir, Abdul Rahman Jantan, Iskandar Budiman, Firzal Furdhoil, Thamrin Mali, Anom Suroto, Salfian Daliandi dan James Rocky Rumajar. Kemudian ditambah dari kalangan pejabat eselon di lingkungan Pemkab Bengkalis.

Ketua Pansus PBB Pedesaan dan Perkotaan Iskandar Budiman yang ditemui menyatakan, Pansus PBB sudah bekerja sejak enam bulan lalu. Ia bersama anggota sudah menyiapkan laporan untuk disampaikan.

“Kita cukup kecewa. Kawan-kawan banyak yang tidak hadir di paripurna ini. Padahal akhir April, Ranperda PBB Pedesaan dan Perkotaan ini sudah harus disahkan,” ujarnya.

Politisi Fraksi Golkar Plus DPRD Bengkalis ini juga berharap, agar pimpinan dewan segera mengagendakan rapat banmus, untuk segera menjadwalkan paripurna terkait Raperda PBB tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Pajak dan Non Pajak Dispenda Kabupaten Bengkalis Achyan menyebutkan, terkait Ranperda PBB tersebut, Menteri Keuangan RI memberikan deadline atau batas waktu pengesahan paling lambat awal Mei 2013.

“Dari hitungan kita, apabila menjelang awal Mei tidak disahkan Perda PBB Pedesaan dan Perkotaan ini, maka PAD yang hilang sekitar Rp 5 milyaran. Kemudian Menteri Keuangan RI juga sudah memberikan batas waktu hingga awal Mei sebelum direalisasikan 2014 mendatang,” ungkap Achyan.***(dik)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
MARYAM
Macam mane nak mileh genk...!! kalo partai masih menjagokan bacaleg yg ga laku... ( jangankan utk DPRD, jadi calon BPD ajo cume dapat 2 suaro ) ( pasti suaro dio dgn bini dio -lah tu ) atau dah 3 kali ikot caleg tp tak penah masok hitong

Basri
yah....!! inilah potret anggota dprd bengkalis... mau bicara apa lagi... bisa jadi kedepan tambah parah, bila partai masih mengajukan bacaleg yg ga pro rakyat.


Berita Politik lainnya..........
- Pelantikan 54 Plt Pejabat Eselon II Dianggap Bertentangan UU ASN
- Golkar Riau Pastikan Putusan MP Tak Berpengaruh ke Daerah
- Pemko Dumai Ancam Gusur Pasar Panglimo Gedang
- Bakal Gandeng KMP,
DPC Gerindra Tetapkan Syamsul Akmal sebagai Balonbup Rohul

- Indra Muchlis Adnan Minta Golkar Riau Patuhi Putusan MP
- Kisruh Golkar, Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati di Rohil Tak Terganggu
- Pilkada Dumai 2015,
Khairul Anwar Melamar ke Demokrat



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.197.147.98
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com