Untitled Document
Ahad, 28 Safar 1436 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Ahad, 21 Desember 2014 06:31
Nantinya, Jembatan Siak III Wajib Dipelihara Setiap Tahun

Ahad, 21 Desember 2014 06:23
Tersambar Petir, Peralatan Radio Lima Luhak Rohul Berantakan

Sabtu, 20 Desember 2014 20:16
Hasil Uji Beban Aman,
Jembatan Siak III Kembali Dibuka Minggu Depan


Sabtu, 20 Desember 2014 18:44
590 Peserta Meriahkan Tapak Tilas HKSN di Bengkalis

Sabtu, 20 Desember 2014 17:54
Tokoh Inovatif dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,
Walikota Pekanbaru Terima Anugrah Satya Lencana dari Presiden RI


Sabtu, 20 Desember 2014 17:47
Pertamina Dumai Dinilai Mulai Usik Ketenangan Warga Bunga Tanjung

Sabtu, 20 Desember 2014 17:44
Paling Banyak Pakai Produk Toyota, 4 Perusahaan Dapat Reward Platinum



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Senin, 15 April 2013 18:40
Dewan Banyak Alpa,
Paripurna Laporan Pansus PBB Bengkalis Batal


Agenda penyampaian Pansus Ranperda PBB Bengkalis gagal. Pasalnya banyak anggota dewan yang alpa, sehingga jumlah anggota tidak kuorum.

Riauterkini-BENGKALIS- Dipicu kalangan Anggota DPRD Bengkalis banyak tidak hadir. Agenda paripurna laporan panitia khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan, seharusnya digelar Senin (15/4/13) batal dilaksanakan.

Sesuai jadwal yang telah di bahas badan musyawarah (banmus) paripurna digelar pukul 14.00 WIB, namun sampai pukul 15.30 WIB hanya 14 orang yang hadir dari 40 wakil rakyat.

Dari daftar absensi kehadiran 14 anggota wakil rakyat yang hadir antara lain, Abdul kadir, Azmi R Fatwa, Heru Wahyudi, Darmizal, Purboyo, Daud Gultom, M.Nasir, Abdul Rahman Jantan, Iskandar Budiman, Firzal Furdhoil, Thamrin Mali, Anom Suroto, Salfian Daliandi dan James Rocky Rumajar. Kemudian ditambah dari kalangan pejabat eselon di lingkungan Pemkab Bengkalis.

Ketua Pansus PBB Pedesaan dan Perkotaan Iskandar Budiman yang ditemui menyatakan, Pansus PBB sudah bekerja sejak enam bulan lalu. Ia bersama anggota sudah menyiapkan laporan untuk disampaikan.

“Kita cukup kecewa. Kawan-kawan banyak yang tidak hadir di paripurna ini. Padahal akhir April, Ranperda PBB Pedesaan dan Perkotaan ini sudah harus disahkan,” ujarnya.

Politisi Fraksi Golkar Plus DPRD Bengkalis ini juga berharap, agar pimpinan dewan segera mengagendakan rapat banmus, untuk segera menjadwalkan paripurna terkait Raperda PBB tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Pajak dan Non Pajak Dispenda Kabupaten Bengkalis Achyan menyebutkan, terkait Ranperda PBB tersebut, Menteri Keuangan RI memberikan deadline atau batas waktu pengesahan paling lambat awal Mei 2013.

“Dari hitungan kita, apabila menjelang awal Mei tidak disahkan Perda PBB Pedesaan dan Perkotaan ini, maka PAD yang hilang sekitar Rp 5 milyaran. Kemudian Menteri Keuangan RI juga sudah memberikan batas waktu hingga awal Mei sebelum direalisasikan 2014 mendatang,” ungkap Achyan.***(dik)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
MARYAM
Macam mane nak mileh genk...!! kalo partai masih menjagokan bacaleg yg ga laku... ( jangankan utk DPRD, jadi calon BPD ajo cume dapat 2 suaro ) ( pasti suaro dio dgn bini dio -lah tu ) atau dah 3 kali ikot caleg tp tak penah masok hitong

Basri
yah....!! inilah potret anggota dprd bengkalis... mau bicara apa lagi... bisa jadi kedepan tambah parah, bila partai masih mengajukan bacaleg yg ga pro rakyat.


Berita Politik lainnya..........
- Pagu Diatas Rp15 M, Dewan Bengkalis Sarankan Menjadi Proyek MY
- 12 Parpol Terima Dana Bantuan dari Kesbangpol Riau
- Indra Muchlis Segera Gelar Musda Golkar Riau
- DPRD Inhu Priode Baru Gelar Reses Perdana
- Pemrov Riau Akhirnya Serahkan Draf Verifikasi APBD 2015 ke DPRD
- Jelang Musda KNPI Bengkalis,
Sejumlah Kalangan Berharap Calon Ketua Bukan Politikus

- Kemendagri Beri Sinyal Pilkada Serentak Mundur di 2016


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.226.10.234
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com