Untitled Document
Sabtu, 5 Syawwal 1435 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Sabtu, 2 Agustus 2014 11:19
Akhir Agustus, Ranperda Penyertaan Modal Ditargetkan Selesai

Sabtu, 2 Agustus 2014 10:02
Arus Balik Membludak, Kendaraan Antri 12 Jam di Roro Bengkalis-Pakning

Sabtu, 2 Agustus 2014 10:00
Arus Balik Hingga H+5 Tewaskan Tiga Pengendara di Riau

Sabtu, 2 Agustus 2014 09:58
15 Kios di Pasar Lama Rawang Kao, Siak Ludes Terbakar

Sabtu, 2 Agustus 2014 09:56
Jajaran Polda Riau Tetapkan 74 Tersangka Pembakar dan Perambah Hutan

Sabtu, 2 Agustus 2014 08:05


Sabtu, 2 Agustus 2014 07:47
Diduga Sengaja Bakar Lahan di Bukitbatu,
Polres Bengkalis Ringkus Oknum Guru PNS




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Senin, 15 April 2013 18:40
Dewan Banyak Alpa,
Paripurna Laporan Pansus PBB Bengkalis Batal


Agenda penyampaian Pansus Ranperda PBB Bengkalis gagal. Pasalnya banyak anggota dewan yang alpa, sehingga jumlah anggota tidak kuorum.

Riauterkini-BENGKALIS- Dipicu kalangan Anggota DPRD Bengkalis banyak tidak hadir. Agenda paripurna laporan panitia khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan, seharusnya digelar Senin (15/4/13) batal dilaksanakan.

Sesuai jadwal yang telah di bahas badan musyawarah (banmus) paripurna digelar pukul 14.00 WIB, namun sampai pukul 15.30 WIB hanya 14 orang yang hadir dari 40 wakil rakyat.

Dari daftar absensi kehadiran 14 anggota wakil rakyat yang hadir antara lain, Abdul kadir, Azmi R Fatwa, Heru Wahyudi, Darmizal, Purboyo, Daud Gultom, M.Nasir, Abdul Rahman Jantan, Iskandar Budiman, Firzal Furdhoil, Thamrin Mali, Anom Suroto, Salfian Daliandi dan James Rocky Rumajar. Kemudian ditambah dari kalangan pejabat eselon di lingkungan Pemkab Bengkalis.

Ketua Pansus PBB Pedesaan dan Perkotaan Iskandar Budiman yang ditemui menyatakan, Pansus PBB sudah bekerja sejak enam bulan lalu. Ia bersama anggota sudah menyiapkan laporan untuk disampaikan.

“Kita cukup kecewa. Kawan-kawan banyak yang tidak hadir di paripurna ini. Padahal akhir April, Ranperda PBB Pedesaan dan Perkotaan ini sudah harus disahkan,” ujarnya.

Politisi Fraksi Golkar Plus DPRD Bengkalis ini juga berharap, agar pimpinan dewan segera mengagendakan rapat banmus, untuk segera menjadwalkan paripurna terkait Raperda PBB tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Pajak dan Non Pajak Dispenda Kabupaten Bengkalis Achyan menyebutkan, terkait Ranperda PBB tersebut, Menteri Keuangan RI memberikan deadline atau batas waktu pengesahan paling lambat awal Mei 2013.

“Dari hitungan kita, apabila menjelang awal Mei tidak disahkan Perda PBB Pedesaan dan Perkotaan ini, maka PAD yang hilang sekitar Rp 5 milyaran. Kemudian Menteri Keuangan RI juga sudah memberikan batas waktu hingga awal Mei sebelum direalisasikan 2014 mendatang,” ungkap Achyan.***(dik)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
MARYAM
Macam mane nak mileh genk...!! kalo partai masih menjagokan bacaleg yg ga laku... ( jangankan utk DPRD, jadi calon BPD ajo cume dapat 2 suaro ) ( pasti suaro dio dgn bini dio -lah tu ) atau dah 3 kali ikot caleg tp tak penah masok hitong

Basri
yah....!! inilah potret anggota dprd bengkalis... mau bicara apa lagi... bisa jadi kedepan tambah parah, bila partai masih mengajukan bacaleg yg ga pro rakyat.


Berita Politik lainnya..........
- Akhir Agustus, Ranperda Penyertaan Modal Ditargetkan Selesai
- Pecat Dua PK Bikin Posisi Ketua DPD Partai Golkar Dumai Terancam
- 16 DPC Teken Mosi tak Percaya pada Kepemimpinan DPD Nasdem Inhil
- Berpasangan dengan Perwira TNI,
Wabup Harman Pastikan Maju di Pilkada Inhu 2015

- Pasca Pilpres, DKPP Segera Evaluasi Kinerja KPU dan Bawaslu
- Dewan Meminta PLN Tak Matikan Listrik Menjelang Lebaran
- Wako Pekanbaru Imbau Timses Capres Tidak Turun ke Jalan


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.83.239.216
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com