Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 3 Desember 2016 20:54
Kapolres Kampar Tinjau Bendungan PLTA

Sabtu, 3 Desember 2016 20:48
Plt. Sekda Buka Rakerda MUI Bengkalis

Sabtu, 3 Desember 2016 20:34
Pria di Desa Ngaso, Rohul Ditemukan Tewas dengan Leher Terjerat

Sabtu, 3 Desember 2016 20:30
BUMDes Senggoro Bengkalis Terima Penyertaan Modal Rp194 Juta

Sabtu, 3 Desember 2016 18:39
Tempuh Jarak 1.317 Kilometer,
Warga Inhil Naik Motor Ikuti Aksi Bela Islam III di Jakarta


Sabtu, 3 Desember 2016 18:09
Gagal Maling, Seorang Warga Meranti Nyaris Tewas Dihajar Massa

Sabtu, 3 Desember 2016 14:48
Telkomsel Raih Penghargaan World Communication Awards 2016

Sabtu, 3 Desember 2016 13:17
Mayat Wanita tak Dikenal Membusuk di Kebun Sawit Warga Tukjimun, Inhil

Sabtu, 3 Desember 2016 06:49
Dua Rampok Bersenpi Rampas 2,5 Kg Emas dan Rp80 Juta dari Warga Kampar

Jum’at, 2 Desember 2016 20:37
Ratusan Warga Bengkalis Ikuti Bela Islam Jilid III



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Senin, 15 April 2013 18:40
Dewan Banyak Alpa,
Paripurna Laporan Pansus PBB Bengkalis Batal


Agenda penyampaian Pansus Ranperda PBB Bengkalis gagal. Pasalnya banyak anggota dewan yang alpa, sehingga jumlah anggota tidak kuorum.

Riauterkini-BENGKALIS- Dipicu kalangan Anggota DPRD Bengkalis banyak tidak hadir. Agenda paripurna laporan panitia khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan, seharusnya digelar Senin (15/4/13) batal dilaksanakan.

Sesuai jadwal yang telah di bahas badan musyawarah (banmus) paripurna digelar pukul 14.00 WIB, namun sampai pukul 15.30 WIB hanya 14 orang yang hadir dari 40 wakil rakyat.

Dari daftar absensi kehadiran 14 anggota wakil rakyat yang hadir antara lain, Abdul kadir, Azmi R Fatwa, Heru Wahyudi, Darmizal, Purboyo, Daud Gultom, M.Nasir, Abdul Rahman Jantan, Iskandar Budiman, Firzal Furdhoil, Thamrin Mali, Anom Suroto, Salfian Daliandi dan James Rocky Rumajar. Kemudian ditambah dari kalangan pejabat eselon di lingkungan Pemkab Bengkalis.

Ketua Pansus PBB Pedesaan dan Perkotaan Iskandar Budiman yang ditemui menyatakan, Pansus PBB sudah bekerja sejak enam bulan lalu. Ia bersama anggota sudah menyiapkan laporan untuk disampaikan.

“Kita cukup kecewa. Kawan-kawan banyak yang tidak hadir di paripurna ini. Padahal akhir April, Ranperda PBB Pedesaan dan Perkotaan ini sudah harus disahkan,” ujarnya.

Politisi Fraksi Golkar Plus DPRD Bengkalis ini juga berharap, agar pimpinan dewan segera mengagendakan rapat banmus, untuk segera menjadwalkan paripurna terkait Raperda PBB tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Pajak dan Non Pajak Dispenda Kabupaten Bengkalis Achyan menyebutkan, terkait Ranperda PBB tersebut, Menteri Keuangan RI memberikan deadline atau batas waktu pengesahan paling lambat awal Mei 2013.

“Dari hitungan kita, apabila menjelang awal Mei tidak disahkan Perda PBB Pedesaan dan Perkotaan ini, maka PAD yang hilang sekitar Rp 5 milyaran. Kemudian Menteri Keuangan RI juga sudah memberikan batas waktu hingga awal Mei sebelum direalisasikan 2014 mendatang,” ungkap Achyan.***(dik)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
MARYAM
Macam mane nak mileh genk...!! kalo partai masih menjagokan bacaleg yg ga laku... ( jangankan utk DPRD, jadi calon BPD ajo cume dapat 2 suaro ) ( pasti suaro dio dgn bini dio -lah tu ) atau dah 3 kali ikot caleg tp tak penah masok hitong

Basri
yah....!! inilah potret anggota dprd bengkalis... mau bicara apa lagi... bisa jadi kedepan tambah parah, bila partai masih mengajukan bacaleg yg ga pro rakyat.


Berita Politik lainnya..........
- Pilkades Serentak 2016,
Berikut Kandidat Kades Terpilih Periode 2016-2022 di Kabupaten Rohul

- Buku Pedoman Belum Siap, Rapat Paripura Pengesahan RAPBD Riau 2017 Ditunda Lagi
- Dipantau Pejabat, Warga 70 Desa di Rohul Pilih Kepala Desa
- Anggota DPRD Pelalawan Minta Polisi Usut Speedboat Tenggelam di Teluk Meranti
- RKA Lamban Diserahkan,
Rapat Paripurna Pengesahan RAPBD Riau 2017 Terpaksa Diundur

- Setelah Membolehkan, Mendagri Larang PNS Ikut Aksi 212
- Dewan Kembali Perjuangkan Rp141 Miliar Anggaran RSLH di RAPBD Riau 2017


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.204.185.107
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com