Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 21 April 2018 04:57
Belasan "Pelaku Maksiat" Terjaring Operasi Pekat di BS, dan Mandau

Jum’at, 20 April 2018 23:10
Rasionalisasi APBD Rp1,35 T, Berikut Penjelasan Bupati Bengkalis

Jum’at, 20 April 2018 23:04
Ketua PDIP Kuansing H Halim Bantu Korban Banjir di Gunung Toar

Jum’at, 20 April 2018 22:39
Dumai Gelar Kalender Iven Pariwisata Riau, Lomba Mancing di Laut

Jum’at, 20 April 2018 21:40
Awal Mei 2018, AREBI Riau Gelar Musda dan Pelantikan Pengurus

Jum’at, 20 April 2018 21:36
Cawagubri Hardianto Terangkan Program "1 Rumah 1 Sarjana" Pada Warga Kandis

Jum’at, 20 April 2018 21:32
RSUD Petala Bumi Berkomitmen Bangun Budaya Integritas

Jum’at, 20 April 2018 21:29
Pemerintah Bagikan 1.000 Sertifikat Tanah ke Masyarakat Siak

Jum’at, 20 April 2018 20:38
Korupsi Lampu PJU Pekanbaru, Lima Terdakwa Divonis 14 Bulan dan 20 Bulan Penjara

Jum’at, 20 April 2018 20:37
Ditembak Bius Dua Kali, Akhirnya Harimau Pemangsa Dua Warga Inhil Tertangkap

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 15 April 2013 14:57
GPPI kampar Tutut Pendidikan Gratis 12 Tahun

Aktivis GPPI dan masyarakat lakukan hearing bersama Komsi II DPRD Kampar. Mereka menuntut pendidikan gratis yang telah diwacanakan Bupati.

Riauterkini-BANGKINANG-Gerakan Pemuda Patrotik Indonesia (GPPI) Kabupaten Kampar bersama masyarakat melakukan hearing dengan Komisi II DPRD Kampar. Hearing ini menindaklanjuti tuntutan gratis biaya pendidikan hingga SMA.

Hearing yang digelar pada Senen (15/4/13) itu disimpulkan tiga poin pertama, mendukung surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, kedua biaya pendidikan untuk SD dan SMP digratiskan sesuai amanah undang-undang, ketiga, biaya pendidikan tingkat SMA dan sekolah swasta akan dibicarakan selanjutnya dengan mengundang kepala sekolah dan pihak Komite.

Adapun isi surat edaran tertanggal 11April 2013 yang ditandatangi Kadis P dan K Kabupaten Kampar Jawahir itu pihak sekolah dilarang memungut uang diantaranya uang masuk, uang pemabungan, uang bangku, uang perpisahan, uang buku, uang sisipan siswa baru, uang ac, uang kantin, uang pendaftaran ulang. Kemudian disepakati bagi sekolah yang telah memungut uang perpisahan agardikembalikan.

Dalam hearing yang dipimpin anggota Komisi II Repol itu beberapa orang perwakilan dari masyarakat menyampaikan keluh kesahnya terkait mahalnya biaya pendidikan seperti yang disampai Erniwati yang mengaku mempunyai anak tiga orang anak dua orang diantaranya duduk dibangku SMA dan satu orang duduk di bangku SMP.

‘’ Satu orang anak saya yang di SMA tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena punya hutang disekolah karena tiga bulan belum membayar uang pembangunan, sebab saya tidak bisa melunasi karena saya hanya pedagang sayuran,’’ujarnya.

‘’Bapaknya sudah meninggal jadi saya terpaksa mencari nafkah untuk mencari biaya pendidikan yang tinggi untuk itu saya sangat berharap kepada Bapak-bapak agar biaya pendidikan dapat diringankan terutama bagi kami masyarakat lemah ini,’’harapnya sambil menangis.

Sementar itu Laila Latur Kodimah salah seorang murid SD yang duduk di kelas 6 juga menyampaikan hal yang dialami bahwa dirinya saat ini punya hutang sebesar Rp. 500 untuk biaya perpisahan. ‘’ Saya punya hutang di tempat saya menuntut ilmu yakni di SD 004 Bangkinang sebesar Rp.500 ribu untuk biaya perpisahan namun saya tidak bisa membayarnya sebab ayah saya hanya sebagai penjual air yang punya penghasilan satu hari sebesar Rp.35 ribu,’’ tuturnya.

‘’ Kemana uang Rp.500 ribu itu akan saya cari ayah saya matanya sudah buta dengan pendapatan cuma Rp.32 ribu perhari tentu saja tidak cukup untuk menutupi biaya perpisahan belum lagi untuk biaya makan,’’ ujarnya sambil menangis.

Salah seorang mahasiswa Anwar menyatakan bahwa isu pendidikan gratis ini sudah mereka gulirkan semenjak bupati sebelumnya tapi sampai saat ini belum ada solusi dan kemudian masih banyaknya pungutan liar di sekolah-sekolah.

‘’ Kenapa Kabupaten Kampar tidak mampu memberikan pendidikan gratis sementara daerah lain mampu ada apa ini apakah pemerintah tidak punya niat baik untuk membantu masyarakat yang memang membutuhkan,’’terangnya.

Anggota Komisis I Firman Wahyudi sempat miris mendengar hal yang dialami yang disampaikan masyarakat tersebut dan menyatakan agar dinas P dan K dapat memberikan solusi,’’Jujur saya kecewa dengan pihak eksekutif terkait biaya pendidikan ini, toh kita tahu bahwa pihak eksekutif bisa menggandeng pihak perusahaan dengan program CRS apa ini sudah dilakukan,’’ujarnya sembari bertanya.

‘’ Untuk itu hari ini harus ada solusi yang konkrit apalagi beberapa waktu lalu DPRD Kampar sudah memberi tenggat waktu kepada Dinas P dan K terkait biaya pendidikan gratis ini,’’terangnya.

Menyikapi hal tersebut Kadis P dan K Kabupaten Kampar Jawahir menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan kajian terkait pendidikan gratis hingga SMA,’’ Kita sudah berusaha semaksimal mungkin mencari solusi menggratiskan biaya pendidikan ini namun karena biaya penyelenggaraan pendidikan kita belum mendukung,’’jelasnya.

‘’ Akan tetapi kita telah komit untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu,’’jelasnya.

‘’ Menyikapi hal ini saya sudah membuat surat edaran yang dikirimkan kepada setiap sekolah tidak boleh memungut uang perpisahan, uang penerimaan murid baru dan lainnya,’’terangnya.

Wakil Ketua DPRD Kampar Syahrul Aidi menyatakan bahwa salah satu solusi yakni perlu adanya revisi tentang penunjukan Komite Sekolah dan Komite sekolah itu betul-betul dapat membantu dalam pembiayaan.

Ketua Komisi II Indra Gamal, kepada P dan K meminta agar betul-betul mengawal dan mengawasi agar tidak terjadi lagi pungutan liar disekolah-sekolah,’’ Kami menekankan agar dinas P dan K benar-benar melakukan pengawasan,’’harapnya.

Kemudian selaku pimpinan Repol membacakan kesimpulan yang telah diperoleh hearing tersebut pertama mendukung surat edaran dinas P d K serta mengawasi surat edaran tersebut dan apabila ada pihak sekolah yang melanggar akan diberikan sangsi, kedua biaya pendidikan untuk SD, SMP digratiskan dan ketiga untuk biaya pendidikan tingkat SMA dan swasta akan dibicarakan pada minggu depan dengan mengundang Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.(man)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Ketua PDIP Kuansing H Halim Bantu Korban Banjir di Gunung Toar
- Cawagubri Hardianto Terangkan Program "1 Rumah 1 Sarjana" Pada Warga Kandis
- Orasi Cawagubri Edy Nasution di Rohil Membuat Fitri Menangis, Ini Penyebabnya
- Dewan Minta Pemprov Lirik PAD di Pesisir Riau
- Raja Thamsir Rachman: LE Satu-satunya Calon yang Mewakili Orang Indragiri
- Wardan Jadi Khatib dan Imam Shalat Jum'at di Kemuning, Inhil
- Warga Tanjung Rhu Coblos Nomor 4 Karena Andi Rachman Sudah Banyak Bangun Pekanbaru
- Solidkan Poros Indragiri, Mantan Bupati Inhu Langsung Telpon Simpul-simpul
- Waka DPRD Dumai Idrus Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Kelurahan Bintan
- Hari Ini Register ke Kemendagri, Penuntasan Catatan KLHS tak Hambat Pengesahan Perda RTRW
- Gugatan Ditolak, Kuasa Hukum Lukman Edy-Hardianto Kasasi Kasus Pencalonan ke MA
- Gugatan Ditolak, Kuasa Hukum Lukman Edy-Hardianto Kasasi Kasus Pencalonan ke MA
- Bawaslu Riau Hentikan Dugaan Pelanggaran Rudyanto dan Alfedri
- Dihadapan Warga Kandis, Hardianto Bicara Tentang Ketegasan dan Keberanian Pemimpin
- 30 Tahun Tanpa Kejelasan, Akhirnya Zaman Andi Rachman Riau Punya RTRW
- Gara-gara Ini, Ketua DPRD Bengkalis Minta Maaf ke Masyarakat
- Idris, Seniman Sendok yang Hadirkan Dendang Segar Dukung Firdaus-Rusli
- Blusukan ke Pasar Sungai Pagar Kampar,
Andi Rachman Makan Sate Ayam Bersama Warga

- Wacana Lukman Edy Jadikan Sawit Tanaman Hutan Disambut Baik Petani
- Disiapkan Anggaran Sekitar Rp3,2 Miliar,
32 Desa di Kabupaten Bengkalis Gelar Pilkades Serentak Tahun Ini



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 23.20.165.182
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com