Untitled Document
Rabu, 6 Zulhijjah 1435 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Selasa, 30 September 2014 21:34
Rampok Gunakan Senpi di Pekanbaru Pura-pura Tanya Alamat

Selasa, 30 September 2014 19:56
Dugaan Suap Alih Fungsi Lahan,
Gubri Keluar dari Gedung KPK Setelah Diperiksa 7 Jam untuk Gulat


Selasa, 30 September 2014 19:34
Dugaan Korupsi Tubel, Tipikor Polres Inhu Geledah BKD

Selasa, 30 September 2014 19:27
Daihatsu Xenia Ringsek Bertabrakan dengan Cold Diesel di Baganbatu, Rohil

Selasa, 30 September 2014 19:17
300 Lampu Jalan Rusak di Pekanbaru

Selasa, 30 September 2014 19:16
Ajukan Banding ke PT Riau,
Tak Miliki Izin, Direktur PT Karya Dayun Siak Divonis Hakim 18 Bulan dan Denda Rp2 M


Selasa, 30 September 2014 19:01
Anggota DPRD Dumai Legowo Belum Dapatkan Mobdin



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Senin, 15 April 2013 14:57
GPPI kampar Tutut Pendidikan Gratis 12 Tahun

Aktivis GPPI dan masyarakat lakukan hearing bersama Komsi II DPRD Kampar. Mereka menuntut pendidikan gratis yang telah diwacanakan Bupati.

Riauterkini-BANGKINANG-Gerakan Pemuda Patrotik Indonesia (GPPI) Kabupaten Kampar bersama masyarakat melakukan hearing dengan Komisi II DPRD Kampar. Hearing ini menindaklanjuti tuntutan gratis biaya pendidikan hingga SMA.

Hearing yang digelar pada Senen (15/4/13) itu disimpulkan tiga poin pertama, mendukung surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, kedua biaya pendidikan untuk SD dan SMP digratiskan sesuai amanah undang-undang, ketiga, biaya pendidikan tingkat SMA dan sekolah swasta akan dibicarakan selanjutnya dengan mengundang kepala sekolah dan pihak Komite.

Adapun isi surat edaran tertanggal 11April 2013 yang ditandatangi Kadis P dan K Kabupaten Kampar Jawahir itu pihak sekolah dilarang memungut uang diantaranya uang masuk, uang pemabungan, uang bangku, uang perpisahan, uang buku, uang sisipan siswa baru, uang ac, uang kantin, uang pendaftaran ulang. Kemudian disepakati bagi sekolah yang telah memungut uang perpisahan agardikembalikan.

Dalam hearing yang dipimpin anggota Komisi II Repol itu beberapa orang perwakilan dari masyarakat menyampaikan keluh kesahnya terkait mahalnya biaya pendidikan seperti yang disampai Erniwati yang mengaku mempunyai anak tiga orang anak dua orang diantaranya duduk dibangku SMA dan satu orang duduk di bangku SMP.

‘’ Satu orang anak saya yang di SMA tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena punya hutang disekolah karena tiga bulan belum membayar uang pembangunan, sebab saya tidak bisa melunasi karena saya hanya pedagang sayuran,’’ujarnya.

‘’Bapaknya sudah meninggal jadi saya terpaksa mencari nafkah untuk mencari biaya pendidikan yang tinggi untuk itu saya sangat berharap kepada Bapak-bapak agar biaya pendidikan dapat diringankan terutama bagi kami masyarakat lemah ini,’’harapnya sambil menangis.

Sementar itu Laila Latur Kodimah salah seorang murid SD yang duduk di kelas 6 juga menyampaikan hal yang dialami bahwa dirinya saat ini punya hutang sebesar Rp. 500 untuk biaya perpisahan. ‘’ Saya punya hutang di tempat saya menuntut ilmu yakni di SD 004 Bangkinang sebesar Rp.500 ribu untuk biaya perpisahan namun saya tidak bisa membayarnya sebab ayah saya hanya sebagai penjual air yang punya penghasilan satu hari sebesar Rp.35 ribu,’’ tuturnya.

‘’ Kemana uang Rp.500 ribu itu akan saya cari ayah saya matanya sudah buta dengan pendapatan cuma Rp.32 ribu perhari tentu saja tidak cukup untuk menutupi biaya perpisahan belum lagi untuk biaya makan,’’ ujarnya sambil menangis.

Salah seorang mahasiswa Anwar menyatakan bahwa isu pendidikan gratis ini sudah mereka gulirkan semenjak bupati sebelumnya tapi sampai saat ini belum ada solusi dan kemudian masih banyaknya pungutan liar di sekolah-sekolah.

‘’ Kenapa Kabupaten Kampar tidak mampu memberikan pendidikan gratis sementara daerah lain mampu ada apa ini apakah pemerintah tidak punya niat baik untuk membantu masyarakat yang memang membutuhkan,’’terangnya.

Anggota Komisis I Firman Wahyudi sempat miris mendengar hal yang dialami yang disampaikan masyarakat tersebut dan menyatakan agar dinas P dan K dapat memberikan solusi,’’Jujur saya kecewa dengan pihak eksekutif terkait biaya pendidikan ini, toh kita tahu bahwa pihak eksekutif bisa menggandeng pihak perusahaan dengan program CRS apa ini sudah dilakukan,’’ujarnya sembari bertanya.

‘’ Untuk itu hari ini harus ada solusi yang konkrit apalagi beberapa waktu lalu DPRD Kampar sudah memberi tenggat waktu kepada Dinas P dan K terkait biaya pendidikan gratis ini,’’terangnya.

Menyikapi hal tersebut Kadis P dan K Kabupaten Kampar Jawahir menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan kajian terkait pendidikan gratis hingga SMA,’’ Kita sudah berusaha semaksimal mungkin mencari solusi menggratiskan biaya pendidikan ini namun karena biaya penyelenggaraan pendidikan kita belum mendukung,’’jelasnya.

‘’ Akan tetapi kita telah komit untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu,’’jelasnya.

‘’ Menyikapi hal ini saya sudah membuat surat edaran yang dikirimkan kepada setiap sekolah tidak boleh memungut uang perpisahan, uang penerimaan murid baru dan lainnya,’’terangnya.

Wakil Ketua DPRD Kampar Syahrul Aidi menyatakan bahwa salah satu solusi yakni perlu adanya revisi tentang penunjukan Komite Sekolah dan Komite sekolah itu betul-betul dapat membantu dalam pembiayaan.

Ketua Komisi II Indra Gamal, kepada P dan K meminta agar betul-betul mengawal dan mengawasi agar tidak terjadi lagi pungutan liar disekolah-sekolah,’’ Kami menekankan agar dinas P dan K benar-benar melakukan pengawasan,’’harapnya.

Kemudian selaku pimpinan Repol membacakan kesimpulan yang telah diperoleh hearing tersebut pertama mendukung surat edaran dinas P d K serta mengawasi surat edaran tersebut dan apabila ada pihak sekolah yang melanggar akan diberikan sangsi, kedua biaya pendidikan untuk SD, SMP digratiskan dan ketiga untuk biaya pendidikan tingkat SMA dan swasta akan dibicarakan pada minggu depan dengan mengundang Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.(man)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
sang guru
menarik sekali apa yang disampaikan oleh teman-teman kita tentang sekolag gratis. dan yang lebih menarik lagi apa yang disampaikan oleh atuik bin atai bahwa sekolah swasta (SDIT, dll) menarik biaya SPP. yang mau saya tanyakan jika ente (atuik) mejadi

siswa
hei,mahasiswa,mana hasil perjuanganmu,tak satu senpun biaya yang dipungut oleh sekolah kami yang mencapai Rp 800 ribu belum dikembalikan ke wali murid,Ibu dan ayah kami tak ikhlas uang itu dibebankan ke wali murid dengan alasan uang perpisahan,uang l

atuik bin atai
haram,makanlah uang pungutan oleh kalian itu sekolah,kami tidak izinkan sekalipun dengan terpaksa kami bayar. surat Dinas pendidikan Kebudayaan itu tidak akan dilaksanakan oleh sekolah,saya berani taruhan,potong %@!* saya kalau berani memaksa seko

Mantan Guru
Mantap..tp baik legislatif maupun eksekutif seriuslah..realisasikan jgn sekedar janji.


Berita Politik lainnya..........
- Anggota DPRD Dumai Legowo Belum Dapatkan Mobdin
- Suparman Sarankan 3 Waka DPRD Riau Tempati Rumah Dinas
- Kalangan Dewan Khawatirkan Pilkada di DPRD
- Demo, Mahasiswa Kecam Sikap Diam DPRD Terkait Korupsi Gubri
- Seluruh DPC PAN Tolak Zulfan Azmi Dilantik jadi Wakil Ketua DPRD Kampar
- Fraksi Gerindra Sejahtera Inginkan Kursi Ketua Komisi B DPRD Riau
- Fraksi PAN DPRD Riau Incar Posisi Ketua Komisi A DPRD Riau


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.81.89.161
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com