Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 24 Nopember 2017 07:07
Dua Pembawa 40 Kg Sabu dan 15 Ribu Butir Ekstasi di Siak Dituntut Hukuman Mati

Kamis, 23 Nopember 2017 22:26
Besok, Pemkab Kuansing Serahkan KUA-PPAS RAPBD 2018 ke Dewan

Kamis, 23 Nopember 2017 22:14
Ketua DPH LAMR Pekanbaru Ditabalkan Sebagai Datuk Amanah Adat

Kamis, 23 Nopember 2017 22:07
Bawa 40 Kg Sabu dan 15.000 Ekstasi,
Dua Pemuda di Siak Dituntut Hukuman Mati


Kamis, 23 Nopember 2017 21:44
Pilkades Usai, Wabup Halim Himbau Warga Desa Bersatu Kembali

Kamis, 23 Nopember 2017 20:33
Kadisdik Dinilai Langgar Aturan ASN,
PKC PMII Riau-Kepri Kirimkan Surat ke Menteri Pendidikan RI


Kamis, 23 Nopember 2017 19:05
Fokus Antisipasi Bencana, Pemko Segera Bentuk BPBD

Kamis, 23 Nopember 2017 18:33
Gubri Buka BBGRM di Bangkinang, Kampar

Kamis, 23 Nopember 2017 18:08
Memburu Satriandi, Polresta Pekanbaru Justru Menciduk Pecatan Polisi Membawa Sabu

Kamis, 23 Nopember 2017 17:16
Jalan Rusak Parah,
Warga Rupat Sindir DPRD dan Pemkab Bengkalis dengan Pohon Pisang


 
loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Senin, 15 April 2013 14:57
GPPI kampar Tutut Pendidikan Gratis 12 Tahun

Aktivis GPPI dan masyarakat lakukan hearing bersama Komsi II DPRD Kampar. Mereka menuntut pendidikan gratis yang telah diwacanakan Bupati.

Riauterkini-BANGKINANG-Gerakan Pemuda Patrotik Indonesia (GPPI) Kabupaten Kampar bersama masyarakat melakukan hearing dengan Komisi II DPRD Kampar. Hearing ini menindaklanjuti tuntutan gratis biaya pendidikan hingga SMA.

Hearing yang digelar pada Senen (15/4/13) itu disimpulkan tiga poin pertama, mendukung surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, kedua biaya pendidikan untuk SD dan SMP digratiskan sesuai amanah undang-undang, ketiga, biaya pendidikan tingkat SMA dan sekolah swasta akan dibicarakan selanjutnya dengan mengundang kepala sekolah dan pihak Komite.

Adapun isi surat edaran tertanggal 11April 2013 yang ditandatangi Kadis P dan K Kabupaten Kampar Jawahir itu pihak sekolah dilarang memungut uang diantaranya uang masuk, uang pemabungan, uang bangku, uang perpisahan, uang buku, uang sisipan siswa baru, uang ac, uang kantin, uang pendaftaran ulang. Kemudian disepakati bagi sekolah yang telah memungut uang perpisahan agardikembalikan.

Dalam hearing yang dipimpin anggota Komisi II Repol itu beberapa orang perwakilan dari masyarakat menyampaikan keluh kesahnya terkait mahalnya biaya pendidikan seperti yang disampai Erniwati yang mengaku mempunyai anak tiga orang anak dua orang diantaranya duduk dibangku SMA dan satu orang duduk di bangku SMP.

‘’ Satu orang anak saya yang di SMA tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena punya hutang disekolah karena tiga bulan belum membayar uang pembangunan, sebab saya tidak bisa melunasi karena saya hanya pedagang sayuran,’’ujarnya.

‘’Bapaknya sudah meninggal jadi saya terpaksa mencari nafkah untuk mencari biaya pendidikan yang tinggi untuk itu saya sangat berharap kepada Bapak-bapak agar biaya pendidikan dapat diringankan terutama bagi kami masyarakat lemah ini,’’harapnya sambil menangis.

Sementar itu Laila Latur Kodimah salah seorang murid SD yang duduk di kelas 6 juga menyampaikan hal yang dialami bahwa dirinya saat ini punya hutang sebesar Rp. 500 untuk biaya perpisahan. ‘’ Saya punya hutang di tempat saya menuntut ilmu yakni di SD 004 Bangkinang sebesar Rp.500 ribu untuk biaya perpisahan namun saya tidak bisa membayarnya sebab ayah saya hanya sebagai penjual air yang punya penghasilan satu hari sebesar Rp.35 ribu,’’ tuturnya.

‘’ Kemana uang Rp.500 ribu itu akan saya cari ayah saya matanya sudah buta dengan pendapatan cuma Rp.32 ribu perhari tentu saja tidak cukup untuk menutupi biaya perpisahan belum lagi untuk biaya makan,’’ ujarnya sambil menangis.

Salah seorang mahasiswa Anwar menyatakan bahwa isu pendidikan gratis ini sudah mereka gulirkan semenjak bupati sebelumnya tapi sampai saat ini belum ada solusi dan kemudian masih banyaknya pungutan liar di sekolah-sekolah.

‘’ Kenapa Kabupaten Kampar tidak mampu memberikan pendidikan gratis sementara daerah lain mampu ada apa ini apakah pemerintah tidak punya niat baik untuk membantu masyarakat yang memang membutuhkan,’’terangnya.

Anggota Komisis I Firman Wahyudi sempat miris mendengar hal yang dialami yang disampaikan masyarakat tersebut dan menyatakan agar dinas P dan K dapat memberikan solusi,’’Jujur saya kecewa dengan pihak eksekutif terkait biaya pendidikan ini, toh kita tahu bahwa pihak eksekutif bisa menggandeng pihak perusahaan dengan program CRS apa ini sudah dilakukan,’’ujarnya sembari bertanya.

‘’ Untuk itu hari ini harus ada solusi yang konkrit apalagi beberapa waktu lalu DPRD Kampar sudah memberi tenggat waktu kepada Dinas P dan K terkait biaya pendidikan gratis ini,’’terangnya.

Menyikapi hal tersebut Kadis P dan K Kabupaten Kampar Jawahir menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan kajian terkait pendidikan gratis hingga SMA,’’ Kita sudah berusaha semaksimal mungkin mencari solusi menggratiskan biaya pendidikan ini namun karena biaya penyelenggaraan pendidikan kita belum mendukung,’’jelasnya.

‘’ Akan tetapi kita telah komit untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu,’’jelasnya.

‘’ Menyikapi hal ini saya sudah membuat surat edaran yang dikirimkan kepada setiap sekolah tidak boleh memungut uang perpisahan, uang penerimaan murid baru dan lainnya,’’terangnya.

Wakil Ketua DPRD Kampar Syahrul Aidi menyatakan bahwa salah satu solusi yakni perlu adanya revisi tentang penunjukan Komite Sekolah dan Komite sekolah itu betul-betul dapat membantu dalam pembiayaan.

Ketua Komisi II Indra Gamal, kepada P dan K meminta agar betul-betul mengawal dan mengawasi agar tidak terjadi lagi pungutan liar disekolah-sekolah,’’ Kami menekankan agar dinas P dan K benar-benar melakukan pengawasan,’’harapnya.

Kemudian selaku pimpinan Repol membacakan kesimpulan yang telah diperoleh hearing tersebut pertama mendukung surat edaran dinas P d K serta mengawasi surat edaran tersebut dan apabila ada pihak sekolah yang melanggar akan diberikan sangsi, kedua biaya pendidikan untuk SD, SMP digratiskan dan ketiga untuk biaya pendidikan tingkat SMA dan swasta akan dibicarakan pada minggu depan dengan mengundang Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.(man)



Berita Politik lainnya..........
- Besok, Pemkab Kuansing Serahkan KUA-PPAS RAPBD 2018 ke Dewan
- Golkar dan PDI-P Siap Berkoalisi di Pilgubri 2018
- Senin Depan, DPP Demokrat Akan Putuskan Nama Cagubri
- Peduli Pendidikan, Anggota DPRD Riau Ini Perjuangkan Anggaran Pembangunan Dua SMA Negeri di Pelalawan
- 34 Panwascam di Bengkalis Digembleng Bimtek Pengawasan Pilgubri 2018
- Syamsuar Optimis Dapatkan Dukungan Partai di Pilgubri 2018
- Fokus Bahar RAPBD 2018, Wakil Rakyat Dilarang 'Pelesir' ke Luar Negeri
- Keuangan 60 Persen,
Realisasi Fisik APBD Riau Baru Capai 79 Persen

- Kadernya Dilirik Golkar, PDI Perjuangan Belum Berani Beri Tanggapan
- Termasuk 4 Pelamar Sekda, 30 Calon PTP Ikuti Tes Kompetensi Manajerial
- Peta Politik Pilkada Bisa Berubah,
Wasekjen Golkar Sebut 8 DPD I Golkar Usulkan Munaslub

- Terkait Sengketa Lahan PT RPI,
Komisi II DPRD Pelalawan Hearing dengan Warga Desa Air Hitam

- Legislator Riau Ini Sebut Hanya 14 Parpol Lolos Peserta Pemilu 2019
- Munawar Nakhodai Garda Pemuda NasDem Riau
- Seluruh Kader Golkar Wajib Taati SK Penetapan Gubri dan Wagubri
- 30 Calon Lulus Administrasi Assesment 10 Pejabat Eselon II Pemkab Bengkalis
- Meski Setnov Dicopot, Masnur Yakin Golkar Tetap Usung Andi-Suyatno di Pilgubri 2018
- Pembangunan Gedung Dianggarkan di APBD,
Dewan Minta Dua Instansi Penegak Hukum di Riau Tidak Tebang Pilih

- Rakernas PP TIDAR di Pekanbaru Bakal Dibuka Prabowo Subianto
- Jelang Rakornas Tiga Pilar, PDI-P Riau Matangkan Persiapan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.225.16.10
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com