Untitled Document
Sabtu, 17 Ramadhan 1436 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Sabtu, 4 Juli 2015 21:20
Buka Bersama Keluarga Wartawan,
Riauterkinicom Serahkan THR Sebagai Hak Karyawan


Sabtu, 4 Juli 2015 16:57
Satpol PP Dumai Ancam Bongkar Tiga Salon Beroperasi Ganda

Sabtu, 4 Juli 2015 16:55
Antisipasi Kemacetan Lalu Lintas,
Satlantas Polresta Pekanbaru Terjunkan Personil ke Pusat Perbelanjaan


Sabtu, 4 Juli 2015 16:50
Mayat Wanita Membusuk di Tampan Pekanbaru Ternyata Mahasiswi

Sabtu, 4 Juli 2015 16:17
Dilantik SBY, Nasrul Hadi Masuk Jajaran Pengurus DPP Demokrat

Sabtu, 4 Juli 2015 16:13
Momentum Malam Nuzulul Quran,
Wilmar Group Buka Bersama dan Satuni Anak Yatim di Dumai


Sabtu, 4 Juli 2015 15:24
Dishub Dumai Imbau Pemudik Tak Gunakan Angkutan Travel Ilegal



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 21 Pebruari 2013 18:28
Konflik Keberadaan PT RAKA,
Rohul Absen Undangan Pemprov


Pemerintah Provinsi undang Rohul dan Kampar untuk menyelesaikan konflik keberadaan PT RAKA. Rohul absen tanpa alasan yang jelas.

Riauterkini- PEKANBARU- Hingga saat ini, konflik keberadaan PT RAKA masih belum juga final. Namun demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memfasilitasi Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dan Kampar untuk duduk bersama. Akan tetapi, dalam undangan yang dilayangkan Pemprov, Rohul tidak hadir.

Hal ini diungkapkan Asisten I Setdaprov Riau, Abdul Latief kepada Kamis (21/2/13) di Kantor Gubernur Riau, ketika ditanyakan mengenai lanjutan konflik PT RAKA.

"Kita kemarin mengundang 2 kabupaten kota, tetapi Rohul tidak datang, Kampar Sekda dan Asisten I hadir. Padahal dalam pertemuan ini kita ingin menggambarkan peta kerja yang telah kita buat," urainya.

Dikatakan Latief, absennya Rohul tanpa alasan yang jelas. Namun demikian dalam waktu dekat ini, pihaknya akan kembali mengundang 2 kabupaten tersebut untuk menyelesaikan tata ruang PT RAKA yang sudah memiliki 3 titik.

"Tidak, tidak ada alasan. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan kembali mengundang 2 kabupaten tersebut. Soalnya kita sudah ada 3 tata ruang," ujarnya.

Jika memang dalam pertemuan nanti tidak akan menemukan titik akhir, Pemprov akan mengambil alih PT RAKA. Ini juga tertuang dalam Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang batas daerah.

"Jika memang tidak menemukan jalan putus, kita merujuk pada Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang penegasan batas daerah. Jadi salah satu perubahan di Permendagri itu, diberikan kewenangan kepada gubernur,"tutur Latief.***(met)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
gondrong
mending ngurusin warganya yg terkena banjir ketimbang berunding yg belum jelas ujungnya,,,


Berita Politik lainnya..........
- Dilantik SBY, Nasrul Hadi Masuk Jajaran Pengurus DPP Demokrat
- Pilkada Pelalawan 2015,
Beredar Surat Dukungan DPP PAN untuk M Harris

- Panwaslu Dumai Belum Temukan Masalah Dukungan Calon Independen
- KPU Dumai Terima DP4 Mencapai 188.679 Jiwa
- Jelang Pilkada 2015,
PKB Keluarkan SK Dukungan Untuk Empat Kabupaten/Kota

- Tetap Perjuangkan Riau di Pusat,
Intsiawati Ayus Diharapkan Takmaju di Pilkada Bengkalis

- KPU Rohul Sediakan Media Center Pilkada 2015


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.166.178.177
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com