Untitled Document
Kamis, 7 Zulhijjah 1435 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 1 Oktober 2014 21:15
Penangkapan Gubri oleh KPK Dipastikan Pengaruhi Rencana Pemekaran

Rabu, 1 Oktober 2014 21:01
Tuding Memeras Gubri, Supriyati Bakal Disomasi Pengacara Wide

Rabu, 1 Oktober 2014 20:59
50 Baterai Tower di Pekanbaru Digasak Maling

Rabu, 1 Oktober 2014 20:50
Tuding Memeras Gubri, Supriyati Bakal Disomasi Pengacara Wide

Rabu, 1 Oktober 2014 20:45
Dilantik jadi Legislator Pusat, Eddy Tanjung Siap Dongkrak Posisi Tawar Riau

Rabu, 1 Oktober 2014 20:44
Akui Akan Disuap Kontraktor PT Chevron,
SBRI Bengkalis Diminta Berhenti Perjuangkan Nasib Buruh Di Duri


Rabu, 1 Oktober 2014 20:21
Satu Pelamar Tuna Netra,
Jumlah Pelamar CPNS Riau Online Tembus 14.724 Orang




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 21 Pebruari 2013 18:28
Konflik Keberadaan PT RAKA,
Rohul Absen Undangan Pemprov


Pemerintah Provinsi undang Rohul dan Kampar untuk menyelesaikan konflik keberadaan PT RAKA. Rohul absen tanpa alasan yang jelas.

Riauterkini- PEKANBARU- Hingga saat ini, konflik keberadaan PT RAKA masih belum juga final. Namun demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memfasilitasi Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dan Kampar untuk duduk bersama. Akan tetapi, dalam undangan yang dilayangkan Pemprov, Rohul tidak hadir.

Hal ini diungkapkan Asisten I Setdaprov Riau, Abdul Latief kepada Kamis (21/2/13) di Kantor Gubernur Riau, ketika ditanyakan mengenai lanjutan konflik PT RAKA.

"Kita kemarin mengundang 2 kabupaten kota, tetapi Rohul tidak datang, Kampar Sekda dan Asisten I hadir. Padahal dalam pertemuan ini kita ingin menggambarkan peta kerja yang telah kita buat," urainya.

Dikatakan Latief, absennya Rohul tanpa alasan yang jelas. Namun demikian dalam waktu dekat ini, pihaknya akan kembali mengundang 2 kabupaten tersebut untuk menyelesaikan tata ruang PT RAKA yang sudah memiliki 3 titik.

"Tidak, tidak ada alasan. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan kembali mengundang 2 kabupaten tersebut. Soalnya kita sudah ada 3 tata ruang," ujarnya.

Jika memang dalam pertemuan nanti tidak akan menemukan titik akhir, Pemprov akan mengambil alih PT RAKA. Ini juga tertuang dalam Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang batas daerah.

"Jika memang tidak menemukan jalan putus, kita merujuk pada Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang penegasan batas daerah. Jadi salah satu perubahan di Permendagri itu, diberikan kewenangan kepada gubernur,"tutur Latief.***(met)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
gondrong
mending ngurusin warganya yg terkena banjir ketimbang berunding yg belum jelas ujungnya,,,


Berita Politik lainnya..........
- Penangkapan Gubri oleh KPK Dipastikan Pengaruhi Rencana Pemekaran
- Dilantik jadi Legislator Pusat, Eddy Tanjung Siap Dongkrak Posisi Tawar Riau
- Wakil Rakyat Riau di Senayan Diharapkan Tak Hanya Numpang Nama
- Anggota DPRD Dumai Legowo Belum Dapatkan Mobdin
- Suparman Sarankan 3 Waka DPRD Riau Tempati Rumah Dinas
- Kalangan Dewan Khawatirkan Pilkada di DPRD
- Demo, Mahasiswa Kecam Sikap Diam DPRD Terkait Korupsi Gubri


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 50.17.154.16
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com