Untitled Document
Senin, 8 Rajab 1436 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Senin, 27 April 2015 19:04


Senin, 27 April 2015 19:03
HUT Ke-16 Kota Dumai,
Wawako Sebut Kota Dumai Peroleh Pencapaian dan Pretasi


Senin, 27 April 2015 18:56
22 Muda-mudi Diduga Pasangan Mesum Diamankan Satpol PP dari Jondul

Senin, 27 April 2015 18:48


Senin, 27 April 2015 18:48
Plt Sekda Rohil Buka Turnamen Volly Putri IPSB

Senin, 27 April 2015 18:43
Walikota Firdaus Terima PWI Riau Award 2015

Senin, 27 April 2015 18:27
Seorang IRT di Duri Jadi Korban Jambret



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 21 Pebruari 2013 18:28
Konflik Keberadaan PT RAKA,
Rohul Absen Undangan Pemprov


Pemerintah Provinsi undang Rohul dan Kampar untuk menyelesaikan konflik keberadaan PT RAKA. Rohul absen tanpa alasan yang jelas.

Riauterkini- PEKANBARU- Hingga saat ini, konflik keberadaan PT RAKA masih belum juga final. Namun demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memfasilitasi Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dan Kampar untuk duduk bersama. Akan tetapi, dalam undangan yang dilayangkan Pemprov, Rohul tidak hadir.

Hal ini diungkapkan Asisten I Setdaprov Riau, Abdul Latief kepada Kamis (21/2/13) di Kantor Gubernur Riau, ketika ditanyakan mengenai lanjutan konflik PT RAKA.

"Kita kemarin mengundang 2 kabupaten kota, tetapi Rohul tidak datang, Kampar Sekda dan Asisten I hadir. Padahal dalam pertemuan ini kita ingin menggambarkan peta kerja yang telah kita buat," urainya.

Dikatakan Latief, absennya Rohul tanpa alasan yang jelas. Namun demikian dalam waktu dekat ini, pihaknya akan kembali mengundang 2 kabupaten tersebut untuk menyelesaikan tata ruang PT RAKA yang sudah memiliki 3 titik.

"Tidak, tidak ada alasan. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan kembali mengundang 2 kabupaten tersebut. Soalnya kita sudah ada 3 tata ruang," ujarnya.

Jika memang dalam pertemuan nanti tidak akan menemukan titik akhir, Pemprov akan mengambil alih PT RAKA. Ini juga tertuang dalam Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang batas daerah.

"Jika memang tidak menemukan jalan putus, kita merujuk pada Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang penegasan batas daerah. Jadi salah satu perubahan di Permendagri itu, diberikan kewenangan kepada gubernur,"tutur Latief.***(met)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
gondrong
mending ngurusin warganya yg terkena banjir ketimbang berunding yg belum jelas ujungnya,,,


Berita Politik lainnya..........
- Kunker, Komisi II DPR RI Bahas Asessment Hingga RTRW Riau
- DPRD Riau Reses Dulu, Kemudian Bicarakan Posisi Sekwan
- Daftar ke Demokat, Husni Tamrin Ikut Penjaringan Balon Bupati Pelalawan di Lima Partai
- Langgar Pakta Integritas,
Jadi Tersangka, Achmad Harus Mundur dari Partai Demokrat

- Terkait Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 2015,
Kemendagri Berharap tak Ada Daerah Dapat Rapor Merah

- Golkar Rohil Antarkan Putusan Sela PTUN dan Perpanjangan SK Kepengurusan ke KPU
- Kemendagri: Riau Tak Masuk Daerah Berkinerja Terbaik


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.197.94.30
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com