Untitled Document
Rabu, 8 Zulqaidah 1435 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 3 September 2014 11:24
444 Orang JCH Pekanbaru Berangkat Menuju Jeddah,
"Walikota Nitipkan Doa untuk Bangsa"


Rabu, 3 September 2014 11:01
Dua Tersangka Curanmor di Pekanbaru Ditangkap Sedang Jual Motor

Rabu, 3 September 2014 10:54
Jajaran Polsek Simpang Kanan Rohil Ringkus Pengedar Sabu

Rabu, 3 September 2014 10:48
Diskes Dumai Tangani 96 Kasus DBD

Rabu, 3 September 2014 10:36
Mencuri Dikenali Pemilik Rumah, Warga Balam Sempurna Rohil Ditangkap Polisi

Rabu, 3 September 2014 09:33
Pelantikan Dirut BUMD Pelalawan Tunggu Isyarat Bupati

Rabu, 3 September 2014 09:28
Gelper Dragon Zone dan Family KTV di Duri Diserbu Massa



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 21 Pebruari 2013 18:28
Konflik Keberadaan PT RAKA,
Rohul Absen Undangan Pemprov


Pemerintah Provinsi undang Rohul dan Kampar untuk menyelesaikan konflik keberadaan PT RAKA. Rohul absen tanpa alasan yang jelas.

Riauterkini- PEKANBARU- Hingga saat ini, konflik keberadaan PT RAKA masih belum juga final. Namun demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memfasilitasi Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dan Kampar untuk duduk bersama. Akan tetapi, dalam undangan yang dilayangkan Pemprov, Rohul tidak hadir.

Hal ini diungkapkan Asisten I Setdaprov Riau, Abdul Latief kepada Kamis (21/2/13) di Kantor Gubernur Riau, ketika ditanyakan mengenai lanjutan konflik PT RAKA.

"Kita kemarin mengundang 2 kabupaten kota, tetapi Rohul tidak datang, Kampar Sekda dan Asisten I hadir. Padahal dalam pertemuan ini kita ingin menggambarkan peta kerja yang telah kita buat," urainya.

Dikatakan Latief, absennya Rohul tanpa alasan yang jelas. Namun demikian dalam waktu dekat ini, pihaknya akan kembali mengundang 2 kabupaten tersebut untuk menyelesaikan tata ruang PT RAKA yang sudah memiliki 3 titik.

"Tidak, tidak ada alasan. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan kembali mengundang 2 kabupaten tersebut. Soalnya kita sudah ada 3 tata ruang," ujarnya.

Jika memang dalam pertemuan nanti tidak akan menemukan titik akhir, Pemprov akan mengambil alih PT RAKA. Ini juga tertuang dalam Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang batas daerah.

"Jika memang tidak menemukan jalan putus, kita merujuk pada Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang penegasan batas daerah. Jadi salah satu perubahan di Permendagri itu, diberikan kewenangan kepada gubernur,"tutur Latief.***(met)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
gondrong
mending ngurusin warganya yg terkena banjir ketimbang berunding yg belum jelas ujungnya,,,


Berita Politik lainnya..........
- Tanpa Restu Kabupaten,
DPRD Riau Masukkan Rohul dalam Provinsi Riau Pesisir

- Pemkab Rohul Siap Anggarkan Dana Perjalanan Dinas Anggota DPRD
- Kawal Sidang Paripurna,
Ratusan Warga Berjaga di Gedung DPRD Riau

- Datangi DPRD Riau,
Puluhan Masyarakat Rohul Tolak Bergabung dengan Rodas

- 6 Fraksi di DPRD Pelalawan Terbentuk
- Noviwaldy Jarang Ngantor ,
Fraksi Demokrat Surati BK DPRD Riau

- Sayang, Anggota DPRD Riau Baru Tak Terima Dana Bansos dan Aspirasi


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 50.19.4.137
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com