Untitled Document
Selasa, 12 Jumadil Awwal 1436 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Selasa, 3 Maret 2015 19:37
Maju di Pilkada Kuansing
Mardjan Ustha Ingin Kembalikan Kejayaan Petani


Selasa, 3 Maret 2015 19:26
Alokasi Anggaran Desa Capai Rp1,8 Miliar,
Jabatan Kades di Kepulauan Meranti Mendadak Sangat Diminati


Selasa, 3 Maret 2015 19:23
Pasien Terlantar Kini Dirawat di Ruang Anyelir RSUD Arifin Achmad

Selasa, 3 Maret 2015 19:20
Kecewa, Puluhan Honorer K2 Merasa Tak Diperhatikan

Selasa, 3 Maret 2015 19:14
Wabup Bengkalis Hadiri Rakor Rencana Pembangunan Riau

Selasa, 3 Maret 2015 19:10
‎Perizinan Diskes dan BPB-Damkar Didelegasikan ke BPT Pekanbaru

Selasa, 3 Maret 2015 18:30
Ayu dan Agustinus, Dua Siswa Pekanbaru Sabet Peringkat I DCR 2015



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 21 Pebruari 2013 18:28
Konflik Keberadaan PT RAKA,
Rohul Absen Undangan Pemprov


Pemerintah Provinsi undang Rohul dan Kampar untuk menyelesaikan konflik keberadaan PT RAKA. Rohul absen tanpa alasan yang jelas.

Riauterkini- PEKANBARU- Hingga saat ini, konflik keberadaan PT RAKA masih belum juga final. Namun demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memfasilitasi Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dan Kampar untuk duduk bersama. Akan tetapi, dalam undangan yang dilayangkan Pemprov, Rohul tidak hadir.

Hal ini diungkapkan Asisten I Setdaprov Riau, Abdul Latief kepada Kamis (21/2/13) di Kantor Gubernur Riau, ketika ditanyakan mengenai lanjutan konflik PT RAKA.

"Kita kemarin mengundang 2 kabupaten kota, tetapi Rohul tidak datang, Kampar Sekda dan Asisten I hadir. Padahal dalam pertemuan ini kita ingin menggambarkan peta kerja yang telah kita buat," urainya.

Dikatakan Latief, absennya Rohul tanpa alasan yang jelas. Namun demikian dalam waktu dekat ini, pihaknya akan kembali mengundang 2 kabupaten tersebut untuk menyelesaikan tata ruang PT RAKA yang sudah memiliki 3 titik.

"Tidak, tidak ada alasan. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan kembali mengundang 2 kabupaten tersebut. Soalnya kita sudah ada 3 tata ruang," ujarnya.

Jika memang dalam pertemuan nanti tidak akan menemukan titik akhir, Pemprov akan mengambil alih PT RAKA. Ini juga tertuang dalam Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang batas daerah.

"Jika memang tidak menemukan jalan putus, kita merujuk pada Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang penegasan batas daerah. Jadi salah satu perubahan di Permendagri itu, diberikan kewenangan kepada gubernur,"tutur Latief.***(met)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
gondrong
mending ngurusin warganya yg terkena banjir ketimbang berunding yg belum jelas ujungnya,,,


Berita Politik lainnya..........
- Maju di Pilkada Kuansing
Mardjan Ustha Ingin Kembalikan Kejayaan Petani

- Alokasi Anggaran Desa Capai Rp1,8 Miliar,
Jabatan Kades di Kepulauan Meranti Mendadak Sangat Diminati

- Komisi IV DPRD Kampar Tinjau Tebing Longsor di Domo
- Pilkada Dumai 2015,
Calon Independen Galang Dukungan dengan Hadiah Sepeda Motor

- Pilkada Dumai, Gerindra Utamakan Kader Sendiri
- Pengusaha Halim alias Aliang Siap Maju Pilkada Kuansing 2015.
- Dewan Sebut Krisis Moral Picu Maraknya Tindak Amoral di Inhu


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.204.186.77
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com