Untitled Document
Sabtu, 8 Muharram 1436 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Sabtu, 1 Nopember 2014 15:49
KPU Dumai Tunggu Kebijakan DPR RI Soal Perpu

Sabtu, 1 Nopember 2014 15:46
Pembangunan Drainase Ganggu Kenyamanan Warga Dumai

Sabtu, 1 Nopember 2014 14:50
Ical Pesan Golkar Riau tak Buru-buru Bicarakan Posisi Wagubri

Sabtu, 1 Nopember 2014 14:32
Pemkab Rohil Sita Makanan Kadaluarsa di Sejumlah Minimarket di Bagansiapiapi

Sabtu, 1 Nopember 2014 14:25
Sekitar Rp10,5 Miliar Uang Sertifikasi Guru se-Kuansing Belum Dibayarkan

Sabtu, 1 Nopember 2014 10:41
Suparman Bersama Petinggi Golkar Riau Ketemu Ical, Ada Apa?

Sabtu, 1 Nopember 2014 10:39
Malam ini,Tim Kesenian Rohil Tampil pada Festival Tabot Bengkulu



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 21 Pebruari 2013 18:28
Konflik Keberadaan PT RAKA,
Rohul Absen Undangan Pemprov


Pemerintah Provinsi undang Rohul dan Kampar untuk menyelesaikan konflik keberadaan PT RAKA. Rohul absen tanpa alasan yang jelas.

Riauterkini- PEKANBARU- Hingga saat ini, konflik keberadaan PT RAKA masih belum juga final. Namun demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memfasilitasi Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dan Kampar untuk duduk bersama. Akan tetapi, dalam undangan yang dilayangkan Pemprov, Rohul tidak hadir.

Hal ini diungkapkan Asisten I Setdaprov Riau, Abdul Latief kepada Kamis (21/2/13) di Kantor Gubernur Riau, ketika ditanyakan mengenai lanjutan konflik PT RAKA.

"Kita kemarin mengundang 2 kabupaten kota, tetapi Rohul tidak datang, Kampar Sekda dan Asisten I hadir. Padahal dalam pertemuan ini kita ingin menggambarkan peta kerja yang telah kita buat," urainya.

Dikatakan Latief, absennya Rohul tanpa alasan yang jelas. Namun demikian dalam waktu dekat ini, pihaknya akan kembali mengundang 2 kabupaten tersebut untuk menyelesaikan tata ruang PT RAKA yang sudah memiliki 3 titik.

"Tidak, tidak ada alasan. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan kembali mengundang 2 kabupaten tersebut. Soalnya kita sudah ada 3 tata ruang," ujarnya.

Jika memang dalam pertemuan nanti tidak akan menemukan titik akhir, Pemprov akan mengambil alih PT RAKA. Ini juga tertuang dalam Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang batas daerah.

"Jika memang tidak menemukan jalan putus, kita merujuk pada Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang penegasan batas daerah. Jadi salah satu perubahan di Permendagri itu, diberikan kewenangan kepada gubernur,"tutur Latief.***(met)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
gondrong
mending ngurusin warganya yg terkena banjir ketimbang berunding yg belum jelas ujungnya,,,


Berita Politik lainnya..........
- KPU Dumai Tunggu Kebijakan DPR RI Soal Perpu
- Ical Pesan Golkar Riau tak Buru-buru Bicarakan Posisi Wagubri
- Suparman Bersama Petinggi Golkar Riau Ketemu Ical, Ada Apa?
- DPW Riau Sebut Mukhtamar PPP Kubu Suryadharma Ali Ilegal
- Gelar Aksi di Kantor Medco Lirik,
Front Mahasiswa Untuk Merebut Minyak Riau Terbentuk

- DPRD Dumai Sahkan Tatip Dewan
- Pelantikan Pimpinan DPRD Kampar Tanpa Wakil dari PAN


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 174.129.74.186
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com