Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Senin, 8 Pebruari 2016 10:42
Gabung Peradi, Putra Mandau Siap Beracara di Pengadilan

Ahad, 7 Pebruari 2016 21:59
HUT ke-66 Kampar,
Bupati Berharap Jalan Dua Jalur Pekanbaru-Bangkinang Segera Rampung


Ahad, 7 Pebruari 2016 21:45
Hanyut, Dua Warga Kampar Kiri Ditemukan Tewas

Ahad, 7 Pebruari 2016 20:23
Kembangkan Ekowisata Pantai Solop,
Budparpora Inhil Berdayakan Masyarakat Sekitar


Ahad, 7 Pebruari 2016 20:20
Jembatan Mentawai Rokan Hanyut, Empat Desa di Rohul Terisolir

Ahad, 7 Pebruari 2016 19:18
Anggaran Minim, Dua Proyek Besar di Meranti Gagal Dilanjutkan

Ahad, 7 Pebruari 2016 19:14
Rayakan HUT-8,
DPC Partai Gerindra Pelalawan Berbagi Bersama Tahfiz dan Anak Yatim Piatu




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 21 Pebruari 2013 18:28
Konflik Keberadaan PT RAKA,
Rohul Absen Undangan Pemprov


Pemerintah Provinsi undang Rohul dan Kampar untuk menyelesaikan konflik keberadaan PT RAKA. Rohul absen tanpa alasan yang jelas.

Riauterkini- PEKANBARU- Hingga saat ini, konflik keberadaan PT RAKA masih belum juga final. Namun demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memfasilitasi Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dan Kampar untuk duduk bersama. Akan tetapi, dalam undangan yang dilayangkan Pemprov, Rohul tidak hadir.

Hal ini diungkapkan Asisten I Setdaprov Riau, Abdul Latief kepada Kamis (21/2/13) di Kantor Gubernur Riau, ketika ditanyakan mengenai lanjutan konflik PT RAKA.

"Kita kemarin mengundang 2 kabupaten kota, tetapi Rohul tidak datang, Kampar Sekda dan Asisten I hadir. Padahal dalam pertemuan ini kita ingin menggambarkan peta kerja yang telah kita buat," urainya.

Dikatakan Latief, absennya Rohul tanpa alasan yang jelas. Namun demikian dalam waktu dekat ini, pihaknya akan kembali mengundang 2 kabupaten tersebut untuk menyelesaikan tata ruang PT RAKA yang sudah memiliki 3 titik.

"Tidak, tidak ada alasan. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan kembali mengundang 2 kabupaten tersebut. Soalnya kita sudah ada 3 tata ruang," ujarnya.

Jika memang dalam pertemuan nanti tidak akan menemukan titik akhir, Pemprov akan mengambil alih PT RAKA. Ini juga tertuang dalam Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang batas daerah.

"Jika memang tidak menemukan jalan putus, kita merujuk pada Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang penegasan batas daerah. Jadi salah satu perubahan di Permendagri itu, diberikan kewenangan kepada gubernur,"tutur Latief.***(met)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
gondrong
mending ngurusin warganya yg terkena banjir ketimbang berunding yg belum jelas ujungnya,,,


Berita Politik lainnya..........
- Rayakan HUT-8,
DPC Partai Gerindra Pelalawan Berbagi Bersama Tahfiz dan Anak Yatim Piatu

- PP Muhammadiyah Haedar Nashir Kukuhkan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Riau
- Dianggap Hambat Penyerapan Anggaran, Mendagri Sisir Perda Bermasalah
- Selagi Proyek Tol dan Kereta Api Jalan Terus,
Usulan Revisi RTRW Ditolak Pusat, Riau Tak Kecewa

- Dewan Sarankan Anggaran Pemulangan Mantan Gafatar dari DTT
- Mendagri: Pelantikan Bupati-Wali Kota Terpilih Serentak 17 Februari 2016
- Finalisasi RTRW Riau, Pemprov Diminta Sosialisasikan Rincian Draf ke Masyarakat


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.90.107.30
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com