Untitled Document
Selasa, 28 Zulqaidah 1435 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Selasa, 23 September 2014 19:21
Dugaan Korupsi Bansos Bengkalis,
Polda Periksa 10 Anggota DPRD Bengkalis


Selasa, 23 September 2014 19:18
Residivis Pengedar Narkoba Bersenpi Ditangkap di Pekanbaru

Selasa, 23 September 2014 19:14
Tim Kesehatan Telah Turun,
"Sebelum Beli, Tanya Sertifikat Kesehatan Hewan Kurban"


Selasa, 23 September 2014 19:08
PDI-P Incar Kursi Ketua Komisi di DPRD Riau

Selasa, 23 September 2014 17:32
Penghasilan Rp4,8 Miliar, Petani Sawit Baru Kena PPN 10 Persen

Selasa, 23 September 2014 17:27
Govinda dan Lyla Akan Meriahkan Pekan Automotive Mobil Suzuki

Selasa, 23 September 2014 17:23
Korupsi Dana BLM-PUAP,
Mantan Ketua Gapoktan di Inhil Sumringah Divonis Ringan




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 21 Pebruari 2013 18:28
Konflik Keberadaan PT RAKA,
Rohul Absen Undangan Pemprov


Pemerintah Provinsi undang Rohul dan Kampar untuk menyelesaikan konflik keberadaan PT RAKA. Rohul absen tanpa alasan yang jelas.

Riauterkini- PEKANBARU- Hingga saat ini, konflik keberadaan PT RAKA masih belum juga final. Namun demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memfasilitasi Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dan Kampar untuk duduk bersama. Akan tetapi, dalam undangan yang dilayangkan Pemprov, Rohul tidak hadir.

Hal ini diungkapkan Asisten I Setdaprov Riau, Abdul Latief kepada Kamis (21/2/13) di Kantor Gubernur Riau, ketika ditanyakan mengenai lanjutan konflik PT RAKA.

"Kita kemarin mengundang 2 kabupaten kota, tetapi Rohul tidak datang, Kampar Sekda dan Asisten I hadir. Padahal dalam pertemuan ini kita ingin menggambarkan peta kerja yang telah kita buat," urainya.

Dikatakan Latief, absennya Rohul tanpa alasan yang jelas. Namun demikian dalam waktu dekat ini, pihaknya akan kembali mengundang 2 kabupaten tersebut untuk menyelesaikan tata ruang PT RAKA yang sudah memiliki 3 titik.

"Tidak, tidak ada alasan. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan kembali mengundang 2 kabupaten tersebut. Soalnya kita sudah ada 3 tata ruang," ujarnya.

Jika memang dalam pertemuan nanti tidak akan menemukan titik akhir, Pemprov akan mengambil alih PT RAKA. Ini juga tertuang dalam Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang batas daerah.

"Jika memang tidak menemukan jalan putus, kita merujuk pada Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang penegasan batas daerah. Jadi salah satu perubahan di Permendagri itu, diberikan kewenangan kepada gubernur,"tutur Latief.***(met)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
gondrong
mending ngurusin warganya yg terkena banjir ketimbang berunding yg belum jelas ujungnya,,,


Berita Politik lainnya..........
- PDI-P Incar Kursi Ketua Komisi di DPRD Riau
- Ketua DPD Golkar Siap Maju Pilkada Bengkalis 2015
- Penzoliman Terhadap Wawako Dumai,
Tranfaransi Kota Dumai Sebut Sengaja Diciptakan Lawan Politik

- Anggota DPRD Riau Terpilih Ikuti Latihan Orientasi di Jakarta
- Ketua DPRD Kampar: Persoalan P2TP2A Harus Segera Ditindaklanjuti
- Berikut Susunan Pimpinan dan Fraksi DPRD Dumai
- Kalangan Dewan Riau Enggan Bicara Hasil Verifikasi APBD P 2014


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.198.135.17
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com