Untitled Document
Sabtu, 11 Sya'ban 1436 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Jum’at, 29 Mei 2015 22:48
Polres Bengkalis Amankan 2 Pengedar dan Penikmat Narkoba di Duri

Jum’at, 29 Mei 2015 22:38
REI Bangun Rumah Duafa, Pemprov Riau Bangunkan Jalannya

Jum’at, 29 Mei 2015 22:02
Waisak Fair Pekanbaru Diikuti 120 Stand

Jum’at, 29 Mei 2015 21:48
Polres Kampar Gagalkan Penyelewengan 990 Liter Bensin

Jum’at, 29 Mei 2015 21:39
Juara Tiga Tingkat Riau, Formi Rohul Tetap Banggakan Daerah

Jum’at, 29 Mei 2015 21:29
TPID Riau dan Komisi XI DPR-RI Bahas Solusi Inflasi

Jum’at, 29 Mei 2015 21:25
Kunjungi Sejumlah Sekolah,
Polres Pelalawan Beri Penyuluhan Bahaya Narkoba di Pangkalan Lesung




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 21 Pebruari 2013 18:28
Konflik Keberadaan PT RAKA,
Rohul Absen Undangan Pemprov


Pemerintah Provinsi undang Rohul dan Kampar untuk menyelesaikan konflik keberadaan PT RAKA. Rohul absen tanpa alasan yang jelas.

Riauterkini- PEKANBARU- Hingga saat ini, konflik keberadaan PT RAKA masih belum juga final. Namun demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memfasilitasi Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dan Kampar untuk duduk bersama. Akan tetapi, dalam undangan yang dilayangkan Pemprov, Rohul tidak hadir.

Hal ini diungkapkan Asisten I Setdaprov Riau, Abdul Latief kepada Kamis (21/2/13) di Kantor Gubernur Riau, ketika ditanyakan mengenai lanjutan konflik PT RAKA.

"Kita kemarin mengundang 2 kabupaten kota, tetapi Rohul tidak datang, Kampar Sekda dan Asisten I hadir. Padahal dalam pertemuan ini kita ingin menggambarkan peta kerja yang telah kita buat," urainya.

Dikatakan Latief, absennya Rohul tanpa alasan yang jelas. Namun demikian dalam waktu dekat ini, pihaknya akan kembali mengundang 2 kabupaten tersebut untuk menyelesaikan tata ruang PT RAKA yang sudah memiliki 3 titik.

"Tidak, tidak ada alasan. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan kembali mengundang 2 kabupaten tersebut. Soalnya kita sudah ada 3 tata ruang," ujarnya.

Jika memang dalam pertemuan nanti tidak akan menemukan titik akhir, Pemprov akan mengambil alih PT RAKA. Ini juga tertuang dalam Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang batas daerah.

"Jika memang tidak menemukan jalan putus, kita merujuk pada Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang penegasan batas daerah. Jadi salah satu perubahan di Permendagri itu, diberikan kewenangan kepada gubernur,"tutur Latief.***(met)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
gondrong
mending ngurusin warganya yg terkena banjir ketimbang berunding yg belum jelas ujungnya,,,


Berita Politik lainnya..........
- Ditetapkan Tersangka, DPRD Riau Minta Guntur Tinggalkan Jabatannya
- PAD Naker Asing di Bengkalis Menghilang,
Intsiawati : Sebaiknya Perhatikan Tenaga Kerja Lokal

- Marak Gelar Palsu,
BK Mengaku Belum Ada Laporan di DPRD Riau

- Pilkada Dumai 2015,
Abdul Kasim-Agus Purwanto Klaim Banyak Didukung Masyarakat

- Tak Ada 3 Syarat ini, PPP dan Golkar Gagal Ikut Pilkada Serentak
- Dewan Sebut Tak Ada Temuan Dalam Pembangunan Jembatan Siak IV
- Empat Cabup dan Satu Cawabup Pelalawan Ikuti Fit and Propertest di DPP PDI Perjuangan


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.167.157.247
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com