Untitled Document
Rabu, 25 Ramadhan 1435 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 23 Juli 2014 06:18
2014, Biaya Transportasi Lokal CJH Inhil Gratis

Rabu, 23 Juli 2014 06:12
Mobil Tagana Diskessos Pelalawan Alami Kecelakaan Tunggal

Rabu, 23 Juli 2014 06:04
Empat Pejabat Esselon IV Pemkab Rohul Dilantik

Selasa, 22 Juli 2014 22:03
IKMR-KP Yogyakarta Gelar Buka Puasa Bersama Alumni

Selasa, 22 Juli 2014 21:49
169 CPNS di Siak Terima SK Pegawai

Selasa, 22 Juli 2014 21:45
Bertepatan HBA 54, Kejari Siak Tetapkan 9 Tersangka Korupsi

Selasa, 22 Juli 2014 21:24
Mendadak Sesak Nafas, Gembala Kerbau Hanyut di Sungai Kampar



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 21 Pebruari 2013 18:28
Konflik Keberadaan PT RAKA,
Rohul Absen Undangan Pemprov


Pemerintah Provinsi undang Rohul dan Kampar untuk menyelesaikan konflik keberadaan PT RAKA. Rohul absen tanpa alasan yang jelas.

Riauterkini- PEKANBARU- Hingga saat ini, konflik keberadaan PT RAKA masih belum juga final. Namun demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memfasilitasi Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dan Kampar untuk duduk bersama. Akan tetapi, dalam undangan yang dilayangkan Pemprov, Rohul tidak hadir.

Hal ini diungkapkan Asisten I Setdaprov Riau, Abdul Latief kepada Kamis (21/2/13) di Kantor Gubernur Riau, ketika ditanyakan mengenai lanjutan konflik PT RAKA.

"Kita kemarin mengundang 2 kabupaten kota, tetapi Rohul tidak datang, Kampar Sekda dan Asisten I hadir. Padahal dalam pertemuan ini kita ingin menggambarkan peta kerja yang telah kita buat," urainya.

Dikatakan Latief, absennya Rohul tanpa alasan yang jelas. Namun demikian dalam waktu dekat ini, pihaknya akan kembali mengundang 2 kabupaten tersebut untuk menyelesaikan tata ruang PT RAKA yang sudah memiliki 3 titik.

"Tidak, tidak ada alasan. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan kembali mengundang 2 kabupaten tersebut. Soalnya kita sudah ada 3 tata ruang," ujarnya.

Jika memang dalam pertemuan nanti tidak akan menemukan titik akhir, Pemprov akan mengambil alih PT RAKA. Ini juga tertuang dalam Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang batas daerah.

"Jika memang tidak menemukan jalan putus, kita merujuk pada Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang penegasan batas daerah. Jadi salah satu perubahan di Permendagri itu, diberikan kewenangan kepada gubernur,"tutur Latief.***(met)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
gondrong
mending ngurusin warganya yg terkena banjir ketimbang berunding yg belum jelas ujungnya,,,


Berita Politik lainnya..........
- Wako Pekanbaru Imbau Timses Capres Tidak Turun ke Jalan
- Pembahasan KUA PPAS Riau Setelah Lebaran
- DPRD Riau Sahkan Perda Tercepat, Perda DAS
- Komisi A DPRD NAD Kunjungi Koleganya di DPRD Riau
- PAN Pelalawan Miliki Kader Terbaik untuk Pimpin DPRD
- Ditanya Soal Capres,
Gubri: Kita Ikut yang Menang Saja

- a


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.196.195.158
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com