Untitled Document
Rabu, 27 Zulhijjah 1435 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 22 Oktober 2014 06:43
Polisi Tangkap 2 Tersanka Pencuri Komponen Alat Berat PT IKPP

Selasa, 21 Oktober 2014 23:18
Porprov VIII Riau,
Kontingen Bengkalis Masih Unggul Boyong Medali Emas


Selasa, 21 Oktober 2014 23:18
BPBD Dumai Gelar Pelatihan Penanggulangan Korban Bencana

Selasa, 21 Oktober 2014 23:08
Listrik di Duri Padam Akibat Gerimis dan Angin Ringan

Selasa, 21 Oktober 2014 23:04
40 Kaum Hawa di Bengkalis Dibekali Pelatihan Mengolah Kain-kain Bekas

Selasa, 21 Oktober 2014 23:01
Golkar Tak Kekurangan Kader Isi Posisi Wagubri

Selasa, 21 Oktober 2014 23:00
PTPN V Dituding Menangkan Rekanan Pemegang SBU Kadaluarsa



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 21 Pebruari 2013 18:28
Konflik Keberadaan PT RAKA,
Rohul Absen Undangan Pemprov


Pemerintah Provinsi undang Rohul dan Kampar untuk menyelesaikan konflik keberadaan PT RAKA. Rohul absen tanpa alasan yang jelas.

Riauterkini- PEKANBARU- Hingga saat ini, konflik keberadaan PT RAKA masih belum juga final. Namun demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memfasilitasi Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dan Kampar untuk duduk bersama. Akan tetapi, dalam undangan yang dilayangkan Pemprov, Rohul tidak hadir.

Hal ini diungkapkan Asisten I Setdaprov Riau, Abdul Latief kepada Kamis (21/2/13) di Kantor Gubernur Riau, ketika ditanyakan mengenai lanjutan konflik PT RAKA.

"Kita kemarin mengundang 2 kabupaten kota, tetapi Rohul tidak datang, Kampar Sekda dan Asisten I hadir. Padahal dalam pertemuan ini kita ingin menggambarkan peta kerja yang telah kita buat," urainya.

Dikatakan Latief, absennya Rohul tanpa alasan yang jelas. Namun demikian dalam waktu dekat ini, pihaknya akan kembali mengundang 2 kabupaten tersebut untuk menyelesaikan tata ruang PT RAKA yang sudah memiliki 3 titik.

"Tidak, tidak ada alasan. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan kembali mengundang 2 kabupaten tersebut. Soalnya kita sudah ada 3 tata ruang," ujarnya.

Jika memang dalam pertemuan nanti tidak akan menemukan titik akhir, Pemprov akan mengambil alih PT RAKA. Ini juga tertuang dalam Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang batas daerah.

"Jika memang tidak menemukan jalan putus, kita merujuk pada Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang penegasan batas daerah. Jadi salah satu perubahan di Permendagri itu, diberikan kewenangan kepada gubernur,"tutur Latief.***(met)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
gondrong
mending ngurusin warganya yg terkena banjir ketimbang berunding yg belum jelas ujungnya,,,


Berita Politik lainnya..........
- Golkar Tak Kekurangan Kader Isi Posisi Wagubri
- SK Waka DPRD Riau dari PDI Perjuangan Terganjal Partai Demokrat
- Beasiswa Dua Tahun Tak Cair,
Hipemarohi Pekanbaru Mengadu ke Anggota Dewan Dapil Rohil

- Firdaus Harapkan Presiden Baru Berikan Perubahan dan Kesejahteraan
- Dewan Sebut Jembatan Siak III Gagal Konstruksi dan Harus Dibangun Ulang
- Peringati HUT ke 50,
Golkar Pelalawan Syukuran dan Tabligh Akbar

- Bahas APBD-P di Hotel, Pekanbaru,
Golkar Rohul Sayangkan Sikap DPRD Rohul



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.82.0.87
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com