Untitled Document
Senin, 29 Safar 1436 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Ahad, 21 Desember 2014 20:18
2015, Kemenag Rohul Terima Anggaran Rp45,3 Miliar dari Pusat

Ahad, 21 Desember 2014 20:10
Outbond Wartawan-CPI,
100 Wartawan dari 3 kabupaten Ikuti Semarak Pers Dumai


Ahad, 21 Desember 2014 20:06
Ribuan Rumah di Rohul Kembali Terendam Banjir

Ahad, 21 Desember 2014 19:51
Sharetea Pekanbaru Launching Menu Baru Taro Cocoa Rock Salt and Cheese

Ahad, 21 Desember 2014 19:34
Diduga Korban Lakalantas,
Warga Desa Bumbung, Bengkalis Temukan Mayat Tanpa Identitas


Ahad, 21 Desember 2014 19:31
Dituduh Memanipulasi Dana Transportasi,
Seluruh Wartawan Duri Kembalikan Bingkisan Pemberian Chevron


Ahad, 21 Desember 2014 19:21
Persiapan Pengoperasian PDAM Unit Rupat, Bengkalis Terus Digesa



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 21 Pebruari 2013 18:28
Konflik Keberadaan PT RAKA,
Rohul Absen Undangan Pemprov


Pemerintah Provinsi undang Rohul dan Kampar untuk menyelesaikan konflik keberadaan PT RAKA. Rohul absen tanpa alasan yang jelas.

Riauterkini- PEKANBARU- Hingga saat ini, konflik keberadaan PT RAKA masih belum juga final. Namun demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memfasilitasi Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dan Kampar untuk duduk bersama. Akan tetapi, dalam undangan yang dilayangkan Pemprov, Rohul tidak hadir.

Hal ini diungkapkan Asisten I Setdaprov Riau, Abdul Latief kepada Kamis (21/2/13) di Kantor Gubernur Riau, ketika ditanyakan mengenai lanjutan konflik PT RAKA.

"Kita kemarin mengundang 2 kabupaten kota, tetapi Rohul tidak datang, Kampar Sekda dan Asisten I hadir. Padahal dalam pertemuan ini kita ingin menggambarkan peta kerja yang telah kita buat," urainya.

Dikatakan Latief, absennya Rohul tanpa alasan yang jelas. Namun demikian dalam waktu dekat ini, pihaknya akan kembali mengundang 2 kabupaten tersebut untuk menyelesaikan tata ruang PT RAKA yang sudah memiliki 3 titik.

"Tidak, tidak ada alasan. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan kembali mengundang 2 kabupaten tersebut. Soalnya kita sudah ada 3 tata ruang," ujarnya.

Jika memang dalam pertemuan nanti tidak akan menemukan titik akhir, Pemprov akan mengambil alih PT RAKA. Ini juga tertuang dalam Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang batas daerah.

"Jika memang tidak menemukan jalan putus, kita merujuk pada Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang penegasan batas daerah. Jadi salah satu perubahan di Permendagri itu, diberikan kewenangan kepada gubernur,"tutur Latief.***(met)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
gondrong
mending ngurusin warganya yg terkena banjir ketimbang berunding yg belum jelas ujungnya,,,


Berita Politik lainnya..........
- Gelar Mukerda, PKS Kampar Bahas Tiga Agenda Strategis
- Pagu Diatas Rp15 M, Dewan Bengkalis Sarankan Menjadi Proyek MY
- 12 Parpol Terima Dana Bantuan dari Kesbangpol Riau
- Indra Muchlis Segera Gelar Musda Golkar Riau
- DPRD Inhu Priode Baru Gelar Reses Perdana
- Pemrov Riau Akhirnya Serahkan Draf Verifikasi APBD 2015 ke DPRD
- Jelang Musda KNPI Bengkalis,
Sejumlah Kalangan Berharap Calon Ketua Bukan Politikus



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.166.113.249
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com