Untitled Document
Rabu, 3 Safar 1436 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 26 Nopember 2014 14:23
Kelanjutan e-KTP di Rohil Tunggu Putusan Resmi Pemerintah Pusat

Rabu, 26 Nopember 2014 14:21
Kasus Karhutla, Dua Petinggi PT NSP Ditahan Kejati Riau

Rabu, 26 Nopember 2014 14:14
Serbu Mahasiswa di Musholla RRI, Polisi Dianggap Menistakan Agama

Rabu, 26 Nopember 2014 14:04
Banjir di Pelalawan Mulai Telan Korban Jiwa

Rabu, 26 Nopember 2014 13:41
Program Pemberdayaan Masyarakat Dishutbun Rohul Tuntas

Rabu, 26 Nopember 2014 13:34
2 Desember, Digelar Seminar Antikorupsi Hadirkan KPK di Pekanbaru

Rabu, 26 Nopember 2014 13:31
Presiden Jokowi Tiba di Bandara SSK II Pekanbaru



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 21 Pebruari 2013 18:28
Konflik Keberadaan PT RAKA,
Rohul Absen Undangan Pemprov


Pemerintah Provinsi undang Rohul dan Kampar untuk menyelesaikan konflik keberadaan PT RAKA. Rohul absen tanpa alasan yang jelas.

Riauterkini- PEKANBARU- Hingga saat ini, konflik keberadaan PT RAKA masih belum juga final. Namun demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memfasilitasi Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dan Kampar untuk duduk bersama. Akan tetapi, dalam undangan yang dilayangkan Pemprov, Rohul tidak hadir.

Hal ini diungkapkan Asisten I Setdaprov Riau, Abdul Latief kepada Kamis (21/2/13) di Kantor Gubernur Riau, ketika ditanyakan mengenai lanjutan konflik PT RAKA.

"Kita kemarin mengundang 2 kabupaten kota, tetapi Rohul tidak datang, Kampar Sekda dan Asisten I hadir. Padahal dalam pertemuan ini kita ingin menggambarkan peta kerja yang telah kita buat," urainya.

Dikatakan Latief, absennya Rohul tanpa alasan yang jelas. Namun demikian dalam waktu dekat ini, pihaknya akan kembali mengundang 2 kabupaten tersebut untuk menyelesaikan tata ruang PT RAKA yang sudah memiliki 3 titik.

"Tidak, tidak ada alasan. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan kembali mengundang 2 kabupaten tersebut. Soalnya kita sudah ada 3 tata ruang," ujarnya.

Jika memang dalam pertemuan nanti tidak akan menemukan titik akhir, Pemprov akan mengambil alih PT RAKA. Ini juga tertuang dalam Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang batas daerah.

"Jika memang tidak menemukan jalan putus, kita merujuk pada Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang penegasan batas daerah. Jadi salah satu perubahan di Permendagri itu, diberikan kewenangan kepada gubernur,"tutur Latief.***(met)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
gondrong
mending ngurusin warganya yg terkena banjir ketimbang berunding yg belum jelas ujungnya,,,


Berita Politik lainnya..........
- Tiba Pukul 11.30 WIB, Berikut ini Agenda Presiden Jokowi di Riau
- ABM Desak DPRD Tolak LPj Bupati Bengkalis 2014 dan Bentuk Pansus BLJ
- DPRD Dumai Gelar Sosialisasi Fungsi dan Kewenangan
- Sibuk dengan Jokowi, Rapat Terpenting DPRD Riau Terpaksa Ditunda
- Tolak Kenaikan Harga BBM, GPPI Kampar Demo di Gedung DPRD Kampar
- Pemprov Diminta Percepat Proses SK Waka DPRD Riau dari Demokrat
- Pengadaan Mobil Operasional DPRD Riau,
Pimpinan Dewan Sayangkan Pembatalan Sepihak oleh Pemprov



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.242.253.192
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com