Untitled Document
Kamis, 16 Jumadil Akhir 1435 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 16 April 2014 20:58
Kapolda Kunjungan Kerja ke Inhil

Rabu, 16 April 2014 20:58
Tersangka Pidana Pemilu,
Maimanah Umar dan Putrinya Terancam Dianulir KPU


Rabu, 16 April 2014 20:51
HUT Bank Riau Kepri ke-48, Digelar Turnamen Bulutangkis se-Sumatera

Rabu, 16 April 2014 20:50
Pasca Kaburnya Tahanan Narkoba, Kapolda Riau Kunjungi Inhu

Rabu, 16 April 2014 20:48
2.971 Generasi Muda Riau Mendaftar jadi Calon Bintara Polri

Rabu, 16 April 2014 20:43
Dugaan Penggelembungan Suara,
Perwakilan Caleg di Pelangiran Minta Panwaslu Serius Tindak Lanjuti


Rabu, 16 April 2014 20:36
PNS Pemkab Kampar Diminta Memahami Undang-Undang ASN



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 21 Pebruari 2013 18:28
Konflik Keberadaan PT RAKA,
Rohul Absen Undangan Pemprov


Pemerintah Provinsi undang Rohul dan Kampar untuk menyelesaikan konflik keberadaan PT RAKA. Rohul absen tanpa alasan yang jelas.

Riauterkini- PEKANBARU- Hingga saat ini, konflik keberadaan PT RAKA masih belum juga final. Namun demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memfasilitasi Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dan Kampar untuk duduk bersama. Akan tetapi, dalam undangan yang dilayangkan Pemprov, Rohul tidak hadir.

Hal ini diungkapkan Asisten I Setdaprov Riau, Abdul Latief kepada Kamis (21/2/13) di Kantor Gubernur Riau, ketika ditanyakan mengenai lanjutan konflik PT RAKA.

"Kita kemarin mengundang 2 kabupaten kota, tetapi Rohul tidak datang, Kampar Sekda dan Asisten I hadir. Padahal dalam pertemuan ini kita ingin menggambarkan peta kerja yang telah kita buat," urainya.

Dikatakan Latief, absennya Rohul tanpa alasan yang jelas. Namun demikian dalam waktu dekat ini, pihaknya akan kembali mengundang 2 kabupaten tersebut untuk menyelesaikan tata ruang PT RAKA yang sudah memiliki 3 titik.

"Tidak, tidak ada alasan. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan kembali mengundang 2 kabupaten tersebut. Soalnya kita sudah ada 3 tata ruang," ujarnya.

Jika memang dalam pertemuan nanti tidak akan menemukan titik akhir, Pemprov akan mengambil alih PT RAKA. Ini juga tertuang dalam Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang batas daerah.

"Jika memang tidak menemukan jalan putus, kita merujuk pada Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang penegasan batas daerah. Jadi salah satu perubahan di Permendagri itu, diberikan kewenangan kepada gubernur,"tutur Latief.***(met)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
gondrong
mending ngurusin warganya yg terkena banjir ketimbang berunding yg belum jelas ujungnya,,,


Berita Politik lainnya..........
- Dugaan Penggelembungan Suara,
Perwakilan Caleg di Pelangiran Minta Panwaslu Serius Tindak Lanjuti

- Masyarakat Laporkan Penggelembungan Suara di Lembah Sari
- Gakkumdu Kuansing Batalkan Dugaan Tindak Pidana Pencoblosan di Guntung
- Pileg Usai, KPU Siapkan Tahapan Pilpres 9 Juli 2014 Mendatang
- Dicap Pengacau,
KPU Sedang Input Data Pileg, PLN Dumai Matikan Lampu

- Kursi Golkar di DPRD Riau Diprediksi Meningkat
- Sudah Kadaluarsa,
Panwascam Mandau Tak Bisa Tindak Lanjuti Laporan Money Politic



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.205.236.46
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com