Untitled Document
Ahad, 30 Muharram 1436 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Ahad, 23 Nopember 2014 20:48


Ahad, 23 Nopember 2014 20:31
MUI Siak Kecewa Akta Wakaf Dibatalkan PA Bengkalis

Ahad, 23 Nopember 2014 20:28
Aktif Gunakan Media Sosial, Bupati Meranti tak Takut Di-bully

Ahad, 23 Nopember 2014 19:07
Kantor Pos Dumai Gelar Rapat Gabung Bahas Penyaluran Dana PSKS

Ahad, 23 Nopember 2014 19:03
Lagi, Pelaku Curanmor di Pekanbaru Babak Belur Dimassa

Ahad, 23 Nopember 2014 19:01
Terindikasi Korupsi, Tim Kejagung Periksa Kapal Pelindo Dumai

Ahad, 23 Nopember 2014 18:15
Bupati Bengkalis Hadiri Tabligh Akbar Remaja Masjid di Siakkecil



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 21 Pebruari 2013 18:28
Konflik Keberadaan PT RAKA,
Rohul Absen Undangan Pemprov


Pemerintah Provinsi undang Rohul dan Kampar untuk menyelesaikan konflik keberadaan PT RAKA. Rohul absen tanpa alasan yang jelas.

Riauterkini- PEKANBARU- Hingga saat ini, konflik keberadaan PT RAKA masih belum juga final. Namun demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memfasilitasi Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dan Kampar untuk duduk bersama. Akan tetapi, dalam undangan yang dilayangkan Pemprov, Rohul tidak hadir.

Hal ini diungkapkan Asisten I Setdaprov Riau, Abdul Latief kepada Kamis (21/2/13) di Kantor Gubernur Riau, ketika ditanyakan mengenai lanjutan konflik PT RAKA.

"Kita kemarin mengundang 2 kabupaten kota, tetapi Rohul tidak datang, Kampar Sekda dan Asisten I hadir. Padahal dalam pertemuan ini kita ingin menggambarkan peta kerja yang telah kita buat," urainya.

Dikatakan Latief, absennya Rohul tanpa alasan yang jelas. Namun demikian dalam waktu dekat ini, pihaknya akan kembali mengundang 2 kabupaten tersebut untuk menyelesaikan tata ruang PT RAKA yang sudah memiliki 3 titik.

"Tidak, tidak ada alasan. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan kembali mengundang 2 kabupaten tersebut. Soalnya kita sudah ada 3 tata ruang," ujarnya.

Jika memang dalam pertemuan nanti tidak akan menemukan titik akhir, Pemprov akan mengambil alih PT RAKA. Ini juga tertuang dalam Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang batas daerah.

"Jika memang tidak menemukan jalan putus, kita merujuk pada Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang penegasan batas daerah. Jadi salah satu perubahan di Permendagri itu, diberikan kewenangan kepada gubernur,"tutur Latief.***(met)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
gondrong
mending ngurusin warganya yg terkena banjir ketimbang berunding yg belum jelas ujungnya,,,


Berita Politik lainnya..........
- Pemprov Riau Dinilai Masih Lemah dalam Tata Kelola Pajak
- Partai Demokrat Ganti Ketua Fraksi di DPRD Riau dan Rotasi Total
- Jelang Munas, Golkar Riau Belum Tentukan Arah Suara
- Rajin Bolos Doyan Boros, Pejabat Siap-siap Didemosikan Menpan RB
- SK Tertahan di Kemendagri,
Pelantikan Novawaldy Jusman dan Manahara Manurung Belum Jelas

- Jelang Munas Golkar, DPD Golkar Rohul Tetap Dukung ARB
- Komisi II DPRD Kampar Prioritaskan Pembangunan Rumah Aman


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.227.41.242
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com