Untitled Document
Sabtu, 1 Muharram 1436 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Sabtu, 25 Oktober 2014 16:45
Nurul Huda Terpilih Sebagai Ketua Umum CFCD Chapter Riau

Sabtu, 25 Oktober 2014 15:17
Merasa 'Dicurangi',
Karateka Inhil Walk Out dari Pertandingan


Sabtu, 25 Oktober 2014 15:11
Bersama Ketum KONI Inhil,
Bupati Inhil Peroleh Anugerah dari Kesultanan Banjar


Sabtu, 25 Oktober 2014 15:06
Tim Basket Kuansing Dikalahkan Pekanbaru

Sabtu, 25 Oktober 2014 15:04
Belasan Ribu Warga Duri Tumpah de Jalan Sambut Tahun Baru Islam

Sabtu, 25 Oktober 2014 13:29
Fiesta 2014 di Universitas Andalas, Padang,
Gudep 616 SMAN 1 Hulu Kuantan Wakili Kuansing di Ajang Pramuka Penegak se-Sumatera


Sabtu, 25 Oktober 2014 11:15
Listrik Padam 2 Menit,
Artis Novi Ayla Isi Acara Nada dan Dakwah 1 Muharram di Rohul




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 21 Pebruari 2013 18:28
Konflik Keberadaan PT RAKA,
Rohul Absen Undangan Pemprov


Pemerintah Provinsi undang Rohul dan Kampar untuk menyelesaikan konflik keberadaan PT RAKA. Rohul absen tanpa alasan yang jelas.

Riauterkini- PEKANBARU- Hingga saat ini, konflik keberadaan PT RAKA masih belum juga final. Namun demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memfasilitasi Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dan Kampar untuk duduk bersama. Akan tetapi, dalam undangan yang dilayangkan Pemprov, Rohul tidak hadir.

Hal ini diungkapkan Asisten I Setdaprov Riau, Abdul Latief kepada Kamis (21/2/13) di Kantor Gubernur Riau, ketika ditanyakan mengenai lanjutan konflik PT RAKA.

"Kita kemarin mengundang 2 kabupaten kota, tetapi Rohul tidak datang, Kampar Sekda dan Asisten I hadir. Padahal dalam pertemuan ini kita ingin menggambarkan peta kerja yang telah kita buat," urainya.

Dikatakan Latief, absennya Rohul tanpa alasan yang jelas. Namun demikian dalam waktu dekat ini, pihaknya akan kembali mengundang 2 kabupaten tersebut untuk menyelesaikan tata ruang PT RAKA yang sudah memiliki 3 titik.

"Tidak, tidak ada alasan. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan kembali mengundang 2 kabupaten tersebut. Soalnya kita sudah ada 3 tata ruang," ujarnya.

Jika memang dalam pertemuan nanti tidak akan menemukan titik akhir, Pemprov akan mengambil alih PT RAKA. Ini juga tertuang dalam Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang batas daerah.

"Jika memang tidak menemukan jalan putus, kita merujuk pada Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang penegasan batas daerah. Jadi salah satu perubahan di Permendagri itu, diberikan kewenangan kepada gubernur,"tutur Latief.***(met)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
gondrong
mending ngurusin warganya yg terkena banjir ketimbang berunding yg belum jelas ujungnya,,,


Berita Politik lainnya..........
- Perpu Wajibkan Pemilihan di DPRD,
Andy Rachman tak Otomatis Bisa jadi Gubernur Riau

- Silahkan, Sampaikan Aspirasi Lewat Blog Pribadi Ketua DPRD Rohul
- Operasi Mantap Brata 2014 Polres Kuansing Berakhir
- Sebagai Ketua Fraksi PDI-P di DPRD Riau,
Ma'mun Solikhin Akan Gantikan Manahara Manurung

- Rekomendasi Provinsi Riau Pesisir Mulai Dipermasalahkan Wakil Rakyat
- KPU Dumai Tunda Penyusunan Tahapan Pilkada 2015
- Semua Kepentingan Daerah Diperjuangkan Bersama,
Wakil Rakyat dan Senator Riau Bentuk Forum MDD



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.87.75.51
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com