Untitled Document
Kamis, 3 Syawwal 1435 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 30 Juli 2014 20:40
Lebaran, Warga Rohil Jadikan Jembatan Pedamaran Obyek Wisata

Rabu, 30 Juli 2014 20:38
Sempat Muncul 24, Kini Titik Panas Bersih dari Wilayah Rohul

Rabu, 30 Juli 2014 20:37
Bupati Meranti Bawa Rombongan Berlebaran ke Rumdis Gubri

Rabu, 30 Juli 2014 17:34
4 Ruko dan 2 Rumah di Bangun Jaya Rohul Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

Rabu, 30 Juli 2014 15:54
Pemkab Inhil Rencana Bentuk Relawan Peduli Kebersihan dari Kalangan Pelajar

Rabu, 30 Juli 2014 13:36
Enam Rumah Karyawan PT SAGM di Inhil Ludes Terbakar

Rabu, 30 Juli 2014 09:13
Penjelasan Tertulis Bank Mandiri Terkait Dugaan Pembobolan Rekening di Duri



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 21 Pebruari 2013 18:28
Konflik Keberadaan PT RAKA,
Rohul Absen Undangan Pemprov


Pemerintah Provinsi undang Rohul dan Kampar untuk menyelesaikan konflik keberadaan PT RAKA. Rohul absen tanpa alasan yang jelas.

Riauterkini- PEKANBARU- Hingga saat ini, konflik keberadaan PT RAKA masih belum juga final. Namun demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memfasilitasi Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dan Kampar untuk duduk bersama. Akan tetapi, dalam undangan yang dilayangkan Pemprov, Rohul tidak hadir.

Hal ini diungkapkan Asisten I Setdaprov Riau, Abdul Latief kepada Kamis (21/2/13) di Kantor Gubernur Riau, ketika ditanyakan mengenai lanjutan konflik PT RAKA.

"Kita kemarin mengundang 2 kabupaten kota, tetapi Rohul tidak datang, Kampar Sekda dan Asisten I hadir. Padahal dalam pertemuan ini kita ingin menggambarkan peta kerja yang telah kita buat," urainya.

Dikatakan Latief, absennya Rohul tanpa alasan yang jelas. Namun demikian dalam waktu dekat ini, pihaknya akan kembali mengundang 2 kabupaten tersebut untuk menyelesaikan tata ruang PT RAKA yang sudah memiliki 3 titik.

"Tidak, tidak ada alasan. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan kembali mengundang 2 kabupaten tersebut. Soalnya kita sudah ada 3 tata ruang," ujarnya.

Jika memang dalam pertemuan nanti tidak akan menemukan titik akhir, Pemprov akan mengambil alih PT RAKA. Ini juga tertuang dalam Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang batas daerah.

"Jika memang tidak menemukan jalan putus, kita merujuk pada Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang penegasan batas daerah. Jadi salah satu perubahan di Permendagri itu, diberikan kewenangan kepada gubernur,"tutur Latief.***(met)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
gondrong
mending ngurusin warganya yg terkena banjir ketimbang berunding yg belum jelas ujungnya,,,


Berita Politik lainnya..........
- 16 DPC Teken Mosi tak Percaya pada Kepemimpinan DPD Nasdem Inhil
- Berpasangan dengan Perwira TNI,
Wabup Harman Pastikan Maju di Pilkada Inhu 2015

- Pasca Pilpres, DKPP Segera Evaluasi Kinerja KPU dan Bawaslu
- Dewan Meminta PLN Tak Matikan Listrik Menjelang Lebaran
- Wako Pekanbaru Imbau Timses Capres Tidak Turun ke Jalan
- Pembahasan KUA PPAS Riau Setelah Lebaran
- DPRD Riau Sahkan Perda Tercepat, Perda DAS


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.82.60.105
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com