Untitled Document
Ahad, 11 Rabiul Akhir 1436 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Sabtu, 31 Januari 2015 22:21
Pameran Batu di Senapelan Plaza Ramai Pengunjung

Sabtu, 31 Januari 2015 21:08
Hanura Riau Kembali Dukung Wiranto Jadi Ketum

Sabtu, 31 Januari 2015 19:28
Pedagang Masih Jual Apel AS,
Disperindag Inhil Diminta Lakukan Sidak


Sabtu, 31 Januari 2015 19:17
Evaluasi Izin Perkrbunan di Inhil,
Dewan Nilai Kerja Tim Tidak Maksimal


Sabtu, 31 Januari 2015 17:34
Bupati Bengkalis Hadiri Peresmian MAN Sungai Pakning

Sabtu, 31 Januari 2015 17:15
Pemko Pekanbaru ‎Serap Aspirasi Masyarakat Bersama Kompak

Sabtu, 31 Januari 2015 15:10
Ini Nama Oknum Diduga Pemodal dan Perambah HPT di Kuansing



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 21 Pebruari 2013 18:28
Konflik Keberadaan PT RAKA,
Rohul Absen Undangan Pemprov


Pemerintah Provinsi undang Rohul dan Kampar untuk menyelesaikan konflik keberadaan PT RAKA. Rohul absen tanpa alasan yang jelas.

Riauterkini- PEKANBARU- Hingga saat ini, konflik keberadaan PT RAKA masih belum juga final. Namun demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memfasilitasi Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dan Kampar untuk duduk bersama. Akan tetapi, dalam undangan yang dilayangkan Pemprov, Rohul tidak hadir.

Hal ini diungkapkan Asisten I Setdaprov Riau, Abdul Latief kepada Kamis (21/2/13) di Kantor Gubernur Riau, ketika ditanyakan mengenai lanjutan konflik PT RAKA.

"Kita kemarin mengundang 2 kabupaten kota, tetapi Rohul tidak datang, Kampar Sekda dan Asisten I hadir. Padahal dalam pertemuan ini kita ingin menggambarkan peta kerja yang telah kita buat," urainya.

Dikatakan Latief, absennya Rohul tanpa alasan yang jelas. Namun demikian dalam waktu dekat ini, pihaknya akan kembali mengundang 2 kabupaten tersebut untuk menyelesaikan tata ruang PT RAKA yang sudah memiliki 3 titik.

"Tidak, tidak ada alasan. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan kembali mengundang 2 kabupaten tersebut. Soalnya kita sudah ada 3 tata ruang," ujarnya.

Jika memang dalam pertemuan nanti tidak akan menemukan titik akhir, Pemprov akan mengambil alih PT RAKA. Ini juga tertuang dalam Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang batas daerah.

"Jika memang tidak menemukan jalan putus, kita merujuk pada Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang penegasan batas daerah. Jadi salah satu perubahan di Permendagri itu, diberikan kewenangan kepada gubernur,"tutur Latief.***(met)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
gondrong
mending ngurusin warganya yg terkena banjir ketimbang berunding yg belum jelas ujungnya,,,


Berita Politik lainnya..........
- Hanura Riau Kembali Dukung Wiranto Jadi Ketum
- Evaluasi Izin Perkrbunan di Inhil,
Dewan Nilai Kerja Tim Tidak Maksimal

- Nasib Anggota DPRD Riau,
Gunakan Mokas, Harus Rela Rogoh Kocek Pribadi

- Suparman Sebut Dirinya Berpeluang Besar jadi Calon Wagubri
- Jelang Munas, DPD Hanura Riau Diyakini Dukung Wiranto
- Dulisme Partai, Golkar Mengaku Tidak Pengaruhi Persiapan Pilkada
- Pilkada di Empat Daerah, Gerindra Riau Utamakan Kadernya Maju


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.92.239.120
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com