Home > Politik >>
Berita Terhangat..
  Kamis, 5 Mei 2016 21:02
Bupati Inhil Ingatkan Pentingnya Koordinasi Bagi Kesuksesan Program Pembangunan

Kamis, 5 Mei 2016 20:57
Keterangan RSUD Rohul Kenapa Bayi Penderita Tumor Belum Dirujuk

Kamis, 5 Mei 2016 20:52
Hutang Eskalasi,
Pimpinan DPRD Riau Balik Tanyakan Keseriusan Tim Hak Angket


Kamis, 5 Mei 2016 19:30
Umnu Pagoh Malaysia Kunjungi RTMPE Kampar

Kamis, 5 Mei 2016 19:25
‪ Sukseskan Program RTMPE,
Bupati Kampar Akan Sambangi Desa dan Kelurahan


Kamis, 5 Mei 2016 19:20
Mendagri Sebut Revisi UU Pilkada tak Menggagu Tahapan Pilkada Februari 2017

Kamis, 5 Mei 2016 19:13
Nunggu Antrian, Bayi Pengidap Tumor Otak di Rohul Belum Dirujuk ke RSUD Arifin Achmad

Kamis, 5 Mei 2016 17:46
Tim Opsnal Polres Kampar Tangkap 2 Pelaku Jambret di Air Tiris

Kamis, 5 Mei 2016 17:24
Sabu Tak Bertuan di Kampung Dalam Bernilai Rp1,3 Miliar

Kamis, 5 Mei 2016 16:51
Jadi Pengurus Apkasi, Bupati Syamsiar Berharap Aspirasi Masyarakat Siak Didukung Pusat



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 21 Pebruari 2013 18:28
Konflik Keberadaan PT RAKA,
Rohul Absen Undangan Pemprov


Pemerintah Provinsi undang Rohul dan Kampar untuk menyelesaikan konflik keberadaan PT RAKA. Rohul absen tanpa alasan yang jelas.

Riauterkini- PEKANBARU- Hingga saat ini, konflik keberadaan PT RAKA masih belum juga final. Namun demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memfasilitasi Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dan Kampar untuk duduk bersama. Akan tetapi, dalam undangan yang dilayangkan Pemprov, Rohul tidak hadir.

Hal ini diungkapkan Asisten I Setdaprov Riau, Abdul Latief kepada Kamis (21/2/13) di Kantor Gubernur Riau, ketika ditanyakan mengenai lanjutan konflik PT RAKA.

"Kita kemarin mengundang 2 kabupaten kota, tetapi Rohul tidak datang, Kampar Sekda dan Asisten I hadir. Padahal dalam pertemuan ini kita ingin menggambarkan peta kerja yang telah kita buat," urainya.

Dikatakan Latief, absennya Rohul tanpa alasan yang jelas. Namun demikian dalam waktu dekat ini, pihaknya akan kembali mengundang 2 kabupaten tersebut untuk menyelesaikan tata ruang PT RAKA yang sudah memiliki 3 titik.

"Tidak, tidak ada alasan. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan kembali mengundang 2 kabupaten tersebut. Soalnya kita sudah ada 3 tata ruang," ujarnya.

Jika memang dalam pertemuan nanti tidak akan menemukan titik akhir, Pemprov akan mengambil alih PT RAKA. Ini juga tertuang dalam Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang batas daerah.

"Jika memang tidak menemukan jalan putus, kita merujuk pada Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang penegasan batas daerah. Jadi salah satu perubahan di Permendagri itu, diberikan kewenangan kepada gubernur,"tutur Latief.***(met)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
gondrong
mending ngurusin warganya yg terkena banjir ketimbang berunding yg belum jelas ujungnya,,,


Berita Politik lainnya..........
- Hutang Eskalasi,
Pimpinan DPRD Riau Balik Tanyakan Keseriusan Tim Hak Angket

- Mendagri Sebut Revisi UU Pilkada tak Menggagu Tahapan Pilkada Februari 2017
- Jadi Pengurus Apkasi, Bupati Syamsiar Berharap Aspirasi Masyarakat Siak Didukung Pusat
- Masuk RPP, Ketua DPRD Bengkalis Berharap Pemekaran Mandau Belum Tahun ini
- Pansus Lahan DPRD Bengkalis Pelajari Pemicu Sengketa Masyarakat dan Perusahaan
- Versi Pebri, Ini Penyebab Kisruh KNPI Kuansing
- Gaduh Eskalasi, Anggota Minta Pimpinan Dewan Segera Paripurnakan Draf Hak Angket


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.147.62.140
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com