| Home > Politik >> |
Berita Terhangat.. |
|
Ahad, 19 Mei 2013 19:40 Bupati Kampar Resmikan Pembangunan Pesantren Umar bin Khatab Ahad, 19 Mei 2013 19:37 Pemkab Rohil Naikan Gaji Kades 86 Persen Ahad, 19 Mei 2013 19:36 Pemko Dumai Komit Bangun SDM Berkualitas Ahad, 19 Mei 2013 19:32 Penerima Siswa Baru di Rohul Dijadwalkan Serentak, 24-29 Juni 2013 Ahad, 19 Mei 2013 16:51 Galeri Foto Pembukaan MTQ Kabupaten Bengkalis di Bukit Batu Ahad, 19 Mei 2013 16:38 Jon Erizal Kumpulkan 561 Bacaleg PAN Ahad, 19 Mei 2013 16:30 Digelar, Honda Oto Contest Series Pekanbaru 2013 |
| |
| Sabtu, 22 Desember 2012 06:46 Rp 8,362 Triliun, DPRD Riau Sahkan APBD 2013  Meskipun sempat memunculkan banyak kritik, namun akkhirnya DPRD Riau mengesahkan RAPBD Riau 2013 menjadi APBD dengan totan nilai Rp 8,362 triliun.Riauterkini-PEKANBARU- Setelah melewati proses pembahasan yang sangat menyita waktu, akhirnya Anggota DPRD Riau melalui Rapat Paripurnanya mengesahkan APBD Murni Riau tahun 2013 di Ruang Paripurna DPRD Riau, Jum'at malam (21/12/12). “Untuk jumlah Pendapatan Daerah tahun 2013 sebesar Rp6,599,195,499,841, yang setalah perubahan APBD Perubahan tahun 2012 sebesar Rp6,514,430,133,500,” kata Mansyur, Anggota Banggar DPRD Riau saat menyampaikan hasil kerja Banggar terhadap Raperda APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2013 saat Paripurna Pengesahan APBD Murni Riau tahun 2013. Dijelaskannya, adapun yang menjadi rinciannya yakni Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,401,146,588,941 yang setelah Perubahan APBD Perubahan tahun 2012 sebesar Rp2,181,221,661,379, Kedua, Pendapatan Dana Perimbangan Rp3,537,458,032,900 yang setelah Perubahan APBD Perubahan tahun 2012 sebesar Rp3,668,934,763,121, Ketiga, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp660,590,878,000 yang setelah perubahan APBD Perubahan tahun 2012 sebesar Rp664,273,709,000. “Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau menerapkan target anggaran PAD tahun 2013 sebesar Rp2,401,146,588,941 dan rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah sebesar 36,39 persen, menunjukkan adanya keinginan pihak Pemrov untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang dipandang masih kurang efektif, khususnya komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” sebutnya. Kemudian, kebijakan penetapan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah pada APBD tahun 2013, yakni sebesar 10,08 persen dipandang masih belum optimal jika dibandingkan dengan kinerja pemerintah daerah pada APBD perubahan yang beraani dan percaya diri meningkatkan terget penerimaan pajak dan retribusi daerah masing-masing sebesar 22,42 persen dan 66,29 persen. “Untuk Dana Perimbangan, kebijakan Pemrov Riau menurunkan terget penerimaan Dana Perimbangan sebesar Rp131,476,730,221 atau menurun sebesar 3,58 persen dari APBD Perubahan tahun 2012 merupakan implikasi dari kebijakan Pemrov Riau menurunkan terget Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar Rp345,174,682,221 atau 11,07 persen dari APBD Perubahan tahun 2012,” ungkap Politisi PKS ini. Lanjut Anggota Komisi B DPRD Riau ini bahwa Jumlah Belanja Daerah di tahun 2013 sebesar Rp8,362,796,330,486 yang pada APBD Perubahan tahun 2012 sebesar Rp8,177,473,697,088. “Adapun yang menjadi rinciannya yakni Belanja Tidak Langsung sebesar Rp3,340,303,133,806 yang pada APBD Perubahan tahun 2012 sebesar Rp4,017,795,777,854. Kemudian Belanja Langsung Rp5,022,493,196,680 yang pada APBD Perubahan tahun 2012 sebesar Rp4,159,677,919,233,” terangnya.
Selain itu, dikatakannya bahwa jumlah Pengeluaran Pembiayaan tahun 2013 terdiri dari
Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp1,834,864,765,217 yang pada APBD Perubahan
tahun 2013 sebesar Rp1,839,381,568,287. Kemudian, Pengeluarab Pembiayaan Daerah yang
hanya pada APBD Perubahan tahun 2012 sebesar Rp176,338,004,700. “Adapun tujuh poin prioritas Pembangunan Daerah tahun 2013 yang akan dimuat dalam aspek kebijakan umum APBD tahun 2013 yang mengacu pada RKPD provinsi Riau tahun 2013 yakni, Pemantapan Ekonomi Daerah melalui pengembangan sektor jasa dan industri, Peningkatan sumber daya manusia yang sehat, terdidik dan terlatih, Percepatan penyediaan infrastruktur dan energi untuk mendukung pemantapan ekonomis daerah, Reformasi birokrasi, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, Pengembangan kebudayaan dan potensi pariwisata, Pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan, Fungsionalisasi sarana prasarana pasca PON XVIII tahun 2012 serta mensukseskan ISG tahun 2013,” ujarnya. Terakhir, sebagai rekomendasi dari Banggar DPRD Riau. Dikatakannya, DPRD Riau melalui Banggar berharap Pemrov Riau agar peraturan daerah APBD 2013 sebagai instrumen politik hukum daerah terhadap kepentingan masyarakat daerah dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. “Banggar berharap juga bahwa dengan anggaran yang relatif besar dialokasikan pada urusan wajib pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat yaitu lebih kurang Rp635 Miliar dengan Belanja Langsung Rp585 Miliar, maka untuk itu agar pembangunan daerah dalam urusan pendidikan dasar dan menengah hendaknya dirancang dan dirumuskan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan,” harapnya. Sementara itu, Gubernur Riau, Rusli Zainal dalam pidatonya mengapresiasi kinerja Banggar DPRD Riau dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam membahas APBD Murni tahun 2013. “Semoga, anggaran ini bisa berguna untuk berbagai peruntukkannya, terutama untuk meningkatkan pembangunan dan berbagai keperluan masyarakat di Riau ini,” tutupnya. ***(ary) Beri tanggapan | Baca tanggapan |
|
KPK Geledah Kantor Bupati Indragiri Hulu RIAU -- Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Bupati Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Penggeledahan ini disebut-sebut terkait dengan penyalahgunaan pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan hutan tanaman (IUPHHK-HT) serta penyimpangan penggunaan anggaran daerah tahun anggaran 2002-2003, yang melibatkan Bupati Raja Thamsir Rahman. Wakil Bupati Indragiri Hulu Mujtahid Thalib membenarkan bahwa sejumlah penyidik KPK berada di daerahnya. "Namun, kami diberi tahu apa saja yang mereka lakukan," ujarnya kemarin. Kendati tidak memberi tahu secara resmi, ujar Mujtahid, sejumlah pejabat dan kepala kantor di lingkungan Indragiri Hulu telah melaporkan adanya pemeriksaan yang dilakukan tim KPK. "Ada sejumlah beberapa kantor yang didatangi, termasuk kantor bupati ini," katanya. Soal detail pemeriksaan dan dokumen apa yang dibawa KPK, Mujtahid mengaku belum tahu. "Kami juga tidak berwenang memberikan penjelasan." Berdasarkan penelusuran Tempo, diketahui bahwa kehadiran penyidik KPK menjadi pembicaraan hangat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, yang berjarak 260 kilometer arah timur laut Pekanbaru. Apalagi sempat tersiar kabar bahwa Bupati Raja Thamsir Rahman akan terseret kasus hukum terkait dengan pemberian izin eksploitasi hutan di Indragiri Hulu. "Kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kami cemas akan Bapak Bupati," ujar Dewi, salah seorang anggota staf humas Kabupaten Indragiri Hulu. Hingga berita ini diturunkan, pejabat KPK di Jakarta belum bisa dimintai konfirmasi. Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra Hamzah saat dihubungi melalui telepon dan pesan pendek tidak men%@!*b. Pada pertengahan September 2007, Kepolisian Daerah Riau menyebut lima bupati, termasuk Raja Thamsir Rachman, dan Gubernur Riau Rusli Zainal (bekas Bupati Indragiri Hilir) diduga terlibat dalam pemberian izin kehutanan yang serampangan dan tidak prosedural. Bupati Raja Thamsir disebut-sebut telah mengeluarkan sedikitnya lima IUPHHK-HT bermasalah di hutan Indragiri Hulu. Kelima perusahaan yang diduga mengantongi izin yang bermasalah dan tidak prosedural itu masing masing PT CSS, PT BBS, PT MKS, PT AW, dan PT SML dengan total luas lahan mencapai 73.840 hektare. Izin yang diberikan itu ditengarai melanggar sejumlah ketentuan, antara lain Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 541 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, yang meniadakan kewenangan kepala daerah menerbitkan izin. Selain itu, perizinan IUPHHK-HT yang dikeluarkan melanggar kriteria dan aturan lahan yang diizinkan untuk hutan tanaman. SETRI | JUPERNALIS SAMOSIR Sumber: Koran Tempo - Rabu, 16 Juli 2008 nama introspeksi renungi komentar fitnah adalah pembunuh..renungi semua dosa y g dipitnah tanpa anda sadar sdh pindah ke tukang pitnah yg bicara tanpa bukti dan data. tak juga jera kalian, wahai pemanipulasi uang rakyat? apbd utk ISG? tak fair lah..... kenapa kita harus menolak APBD utk membiayai ISG? Bukan karena tak suka ISG, bukan karena tak mau banyak orang mancanegara datang ke Riau, bukan karena tak suka seseorang dan semacamnya kita menolak APBD utk ISG. Memang tak dapat diterima satu sen sekali pun APBD itkut mengongkosi ISG secara langsung karena: 1. Itu bukan misi pemprov dan rakyat Riau (coba lah cek KUA PPAS yg semula) tapi kegiatan antar bangsa yg jadi misi nasional. Bagaimana pun kalau telah ditetapkan di Indonesia, event itu Insya Allah akan tetap berlangsung, mau ada APBD atau tidak. 2. Sejak awal dikatakan tidak akan menggunakan APBD dan dikoar2kan justru akan membawa keuntungan buat Riau sebagai tuan rumah. Kalau Riau terpilih jadi tuan rumah karena menjanjikan pembiayaan, berarti Gubernur sudah membuat ikatan pengeuaran APBD tanpa persetujuan rakyat cq DPRD. Berarti juga telah terjadi pengelabuan informasi tentang itu selama ini. 3. APBD Riau sudah habis Rp4T lebih utk PON yg juga bukan misi utama Riau, dengan mengorbankan banyak kegiatan dan program yg mestinya jadi misi pokok di satker2 dan sesuai janji kampanye K2I Tuan RZ. PON dengan biaya segede gajah itu itu ternyata menurut banyak para ahli dan praktisi tidak banyak membawa dampak pada rakyat Riau. Belum lagi masalah2 dan kasus hukum di sekitarnya selesai, kok mau diulang pula melalui ISG ini? 4. Kita tidak mau para pemimpin kita hanya suka bermegah2, membuat pencitraan ke pusat, dan mengakali supaya bisa menari-nari diatas bangkai penderitaan rakyat yg lelah menunggu datangnya pengembangan kebun rakyat (sawit, karet, kelapa, sagu), ikan patin, dan sapi. 5. Kita harus mencegah keburukan sebelum terjadi dan menutup pintu2 yg bisa mengarah ke sana. Apa kita terus2an mau kena periksa kapeka, kah? budak layu apalah arti APBD triliunan, seharusnya tdk ada lg jl2 diriau ini seperti kubangan kerbau !! apakah kita peduli dengan kesejahteraan rakyat? Jatah DPRD 1 permil, jatah RZ 1 %, jatah Ramli 5 permil H. Ruslan Rajab rajab.... ngapelah dikau nich dogol betul, nyesal emakkau melahirkan dikau tak tahu jgn komentar, pikiran tuch kotor aje .....yaa allah moga dikau diampuni tuhan .... H. Ruslan Rajab rajab.... ngapelah dikau nich dogol betul, nyesal emakkau melahirkan dikau tak tahu jgn komentar, pikiran tuch kotor aje .....yaa allah moga dikau diampuni tuhan .... H. Ruslan Rajab rajab.... ngapelah dikau nich dogol betul, nyesal emakkau melahirkan dikau tak tahu jgn komentar, pikiran tuch kotor aje .....yaa allah moga dikau diampuni tuhan .... H. Ruslan Rajab rajab.... ngapelah dikau nich dogol betul, nyesal emakkau melahirkan dikau tak tahu jgn komentar, pikiran tuch kotor aje .....yaa allah moga dikau diampuni tuhan .... H. Ruslan Rajab rajab.... ngapelah dikau nich dogol betul, nyesal emakkau melahirkan dikau tak tahu jgn komentar, pikiran tuch kotor aje .....yaa allah moga dikau diampuni tuhan .... H. Ruslan Rajab rajab.... ngapelah dikau nich dogol betul, nyesal emakkau melahirkan dikau tak tahu jgn komentar, pikiran tuch kotor aje .....yaa allah moga dikau diampuni tuhan .... H. Ruslan Rajab rajab.... ngapelah dikau nich dogol betul, nyesal emakkau melahirkan dikau tak tahu jgn komentar, pikiran tuch kotor aje .....yaa allah moga dikau diampuni tuhan .... H. Ruslan Rajab rajab.... ngapelah dikau nich dogol betul, nyesal emakkau melahirkan dikau tak tahu jgn komentar, pikiran tuch kotor aje .....yaa allah moga dikau diampuni tuhan .... H. Ruslan Rajab rajab.... ngapelah dikau nich dogol betul, nyesal emakkau melahirkan dikau tak tahu jgn komentar, pikiran tuch kotor aje .....yaa allah moga dikau diampuni tuhan .... H. Ruslan Rajab rajab.... ngapelah dikau nich dogol betul, nyesal emakkau melahirkan dikau tak tahu jgn komentar, pikiran tuch kotor aje .....yaa allah moga dikau diampuni tuhan .... H. Ruslan Rajab rajab.... ngapelah dikau nich dogol betul, nyesal emakkau melahirkan dikau tak tahu jgn komentar, pikiran tuch kotor aje .....yaa allah moga dikau diampuni tuhan .... RAJAB DPRD Riau ini tidak punya harga diri, tetap saja mau diatur RZ padahal Banggar ini bakalan sama nasibnya dengan Pansus PON KPK sudah mengincar proses pengesahan APBD yang sarat korupsi dan bukan sejalan dg RPJMD dan RPJP. Awas RAJAB DPRD Riau ini tidak punya harga diri, tetap saja mau diatur RZ padahal Banggar ini bakalan sama nasibnya dengan Pansus PON KPK sudah mengincar proses pengesahan APBD yang sarat korupsi dan bukan sejalan dg RPJMD dan RPJP. Awas RAJAB DPRD Riau ini tidak punya harga diri, tetap saja mau diatur RZ padahal Banggar ini bakalan sama nasibnya dengan Pansus PON RAJAB DPRD Riau ini tidak punya harga diri, tetap saja mau diatur RZ padahal Banggar ini bakalan sama nasibnya dengan Pansus PON RAJAB DPRD Riau ini tidak punya harga diri, tetap saja mau diatur RZ padahal Banggar ini bakalan sama nasibnya dengan Pansus PON RAJAB DPRD Riau ini tidak punya harga diri, tetap saja mau diatur RZ padahal Banggar ini bakalan sama nasibnya dengan Pansus PON RAJAB DPRD Riau ini tidak punya harga diri, tetap saja mau diatur RZ padahal Banggar ini bakalan sama nasibnya dengan Pansus PON RAJAB DPRD Riau ini tidak punya harga diri, tetap saja mau diatur RZ padahal Banggar ini bakalan sama nasibnya dengan Pansus PON RAJAB DPRD Riau ini tidak punya harga diri, tetap saja mau diatur RZ padahal Banggar ini bakalan sama nasibnya dengan Pansus PON Mari kita lihat apakah tahun 2013 jalan jalan akan mulus di riau ini atau sama aja... ruslan semoga APBD yg besar ini Rp.8,362 triliun bisa bermanfaat unruk kesejahteraan masyarakat riau, bukan untuk dikorupsi oleh pejabat. terutama perbaikan jalan2 provinsi kabupaten kota di riau. jgn hanya digunakan untuk acara2 seremonial belaka, yg tdk ada manfaatnya bagi rakyat riau, bekerjalah sesuai aturan yg berlaku jgn mengharapkan "uang lelah" alias uang haram. jgn lupa para kepala dinas dan stke holder dan SKPD untuk menyetor sebagian anggarannya ke RZ, tradisi lama. |
| |
|
All
Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com |