Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 27 April 2017 22:32
Transaksi Sabu di Rohul, Warga Padang Lawas Sumut Ditangkap Polisi

Kamis, 27 April 2017 22:20
Hingga Juli, NAM Air Hadirkan Promo Spesial

Kamis, 27 April 2017 21:58
Nakhodai PGRI Rohul, Adolf Bastian Upayakan Sejahterakan Nasib Guru

Kamis, 27 April 2017 21:50
Bupati Meranti 'Beri' Uang Rp 2 Miliar dan 5 Unit Ambulance kepada Baznas

Kamis, 27 April 2017 21:10
Bupati Siak Syamsuar Menerima Gelar Kanjeng Raden Tumenggung

Kamis, 27 April 2017 21:00
Walikota Dumai Ajak Wujudkan Kota Pintar, Makmur dan Madani

Kamis, 27 April 2017 20:53
Sekda Inhil Hadiri Konferensi Usaha Sabut Kelapa di Bogor

Kamis, 27 April 2017 20:42
Pj Bupati Kampar Buka Workshop Tunas Integritas

Kamis, 27 April 2017 20:35
Pengaktifan Wagubri, Dirjen Otda Belum Terima Hasil Paripurna DPRD

Kamis, 27 April 2017 20:05
Terpilih Sebagai Ketua LAM Rohul, Ini yang akan Dilakukan Zulyadaini

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Senin, 17 September 2012 14:41
Dewan Desak PB Gratiskan Penutupan PON

Pemberlakuan tiket masuk saat pembukaan PON XVIII terbukti membuat sepi, karena itu, kalangan wakil rakyat mendesak seremoni penutupan digratiskan.

Riauterkini-PEKANBARU- Adanya kebijakan pembelian tiket bagi masyarakat yang ingin menyaksikan langsung penutupan PON nanti yang dinyatakan oleh PB PON sendiri, sangat disayangkan oleh berbagai kalangan di DPRD Riau.

“Itu namanya, tidak punya naluri berfikir, dah jelas bermasalah dengan pembukaan kemarin, sekarang masih saja ingin menerapkan sistem pembayaran tiket untuk penutupan PON nanti,” kata Jabarullah, anggota Komisi D DPRD Riau di Ruang Komisi D, Senin (17/9/12).

“Apalagi, kemarin mendadak adanya penggratisan tiket masuk, itu jelas menjadi cerminan betapa parahnya sistem tiket itu, ditambah lagi dengan tidak adanya dasar hukum dari tiket itu,” terang Politisi PPP ini.

Lanjut Jabarullah, “Bagusnya, ketika penutupan PON nanti, tidak usahlah dipungut tiket lagi, mestinya pembukaan kemarin menjadi pelajaran oleh PB PON untuk menerapkan sistem tiket penutupan nanti,” kata Jabarullah.

Ketika disinggung, sikap PB PON yang tidak pernah mengindahkan himbauan Komisi D. “Dia itu egonya tinggi, kita telah berikan masukan tapi tidak pernah digubris dan mereka itu mau jalan sendiri,” ungkap Jabarullah.

“Kalau PB PON itu sering menggemborkan PON itu untuk masyarakat, sebenarnya itu tidak benar karna berbagai aspirasi masyarakat yang melapor ke kami tidak pernah dijalankan PB PON,” ujar Jabarullah.

Sambung Jabarullah, “Sebagai anggota Komisi D, saya akan sampaikan ke pimpinan Komisi D agar memanggil PB PON sebelum penutupan PON, kalau hal ini tidak dilakukan, maka itu sangat saya sayangkan,” sesal Jabarullah. Sebelumnya, hal senada juga dikatakan Ketua Fraksi PAN DPRD Riau, Bagus Santoso terkait adanya pembelian tiket ini. “PB PON mesti banyak belajarlah dari permasalahan pembukaan kemarin,” kata Bagus Santoso.

“Saya yakin, jika masih ada pemberlakuan tiket ini untuk penutupan PON nanti maka insiden waktu pembukaan kemarin akan terulang kembali,” terang anggota Komisi B DPRD Riau ini.

Terakhir Bagus Santoso berharap agar penutupan PON nanti tidak diberlakukan tiket lagi. “Baiknya, memang seperti itu, makanya untuk menghindari agar tidak membludak, pengamanan di Main Stadium itu lebih ditingkatkanlah,” tutup Bagus Santoso. ***(ary)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Shahlan
Pilih mana? 1. Gratis, tapi pengunjung menyerbu stadion utama, ntar mau masuk aja susah. 2. Bayar, tapi harga terjangkau. Sehingga masuk dengan aman. Seadainya harus gratis pun karena isu2 negatif kepada PB PON,sebaiknya semuanya merupakan UNDAN

Boboy
Eee,,,ado org sakit hati,,,kami tak mau dipijak mike lagi,,cukuplah kisah lamo dan menjajah kami,,,mike tak ingat lagi jaman dahulu kala,,,,org kito %@!* habis smuo ditendang oleh penjajah yg 1 ini,,,sekarang %@!* dah bangkit,,,,kito pulak yg men

kalian lah salah piliah, lah tapacik kapalo rimau
kaliah nan mamiliah atan suli tu kan? rasokanlah surang kiniko. Sagalonyo amuah dijuanyo karano inyo banyak paralu pitih. proyek inyo jua, izin inyo jua, posisi jabatan eselon inyo jua (samo zaini tu), dll. baitu juo mangaji, katib, abang di radio da

putra riau diperantauan.
PON ADALAH HIBURAN RAKYAT, SEHARUSNYA GRATIS KARENA MENGUNAKAN UANG RAKYAT JUGA. Orang2 yang setuju GRATIS BAYAR TIKET PON RIAU INI adalah kroni nya si KETUA PB PON.. MAKAN KALIAN TUH UANG RAKYAT, SAMPAI PERUT KALIAN BUNCIT..

zxc
sy mendukung kebijakan pb pon utk beli tiket masuk penutupan pon ke 18 ini, uang yg didapat dari hasil penjualan tiket masuk ke kas daerah sbg PAD yg utk pembangunan riau jg kok yg begini jd persoalan jg sih yg kritik pakai rasio ya

Budak bengkalis
Miko tak hendak milih tak usah,,,bio kami milih syam,,,org meranti dgn org slt panjang mike %@!*,,,syamkan asalnye dari meranti,,ngapo mike tak mendukung,malah memaki2 dio,,,,sadolah wahai manusio,,,klw mike milih org lain,kampung mike tak dipandang

Orang Meranti
Itulah kelakuan Syamsurizal, orang lain dianggap nye kepindeng aje.... %@!* semue, die seorang aje yang pandai. Tak usah dipilih die jadi Gubernur, aruk dibuatnye!

Budak Selatpanjang
Pokoknye kalau besok Syamsurizal terpilih jadi calon gubernur jangan pernah pilih die, ni semue kan ide doktor pekak kedarah makan sumpah tu untuk modal nak menuju Riau 1

Yos
Lagi...lagi uang. PB PON XVIII tidak jera dgn acara pembukaan yg sepi penonton. Semua biaya PON sdh ditanggung negara yg Nota bene uang dari rakyat juga. Mau dikemanakan uang hasil penjualan tiket. Jgn dalih demi keamanan rakyah hrs byr, masyarakat M


Berita Politik lainnya..........
- Pengaktifan Wagubri, Dirjen Otda Belum Terima Hasil Paripurna DPRD
- Usaha Pansus RTRW Riau Didukung Kementerian Perekonomian
- Bupati Harris Ikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah dalam Negeri
- Semenanjung Korea Memanas,
Panglima TNI Siapkan Lanud RSN Atasi Ancaman Asing

- Terpilih Sebagai Wagubri,
Wan Thamrin Hasyim Diharapkan Bisa Atasi Sering Diundurnya Paripurna

- Kisruh Koperasi BBDM, Oknum Dewan Bengkalis Diminta Netral
- Sosialisasi Pembatasan BBM Bersubsidi oleh Pemerintah Dianggap Belum Maksimal


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 107.22.114.194
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com