Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 16 Desember 2017 05:40
Ratusan Triliun Disumbangkan ke Negara, Apkasindo Dorong Riau Rebut DBH CPO

Jum’at, 15 Desember 2017 20:14
Kades Sudah tidak Beraktivitas,
Plt Bupati Rohul Janji Selesaikan Sengketa Lima Desa


Jum’at, 15 Desember 2017 18:41
Gubri dan Kasad Hadiri Puncak Peringatan HJK TNI AD ke-72

Jum’at, 15 Desember 2017 16:58
Ahad, Ayo Makan Ikan di Lapangan Tugu Bengkalis

Jum’at, 15 Desember 2017 16:54
BC Bengkalis Naik Tingkat dari Pratama ke Madya

Jum’at, 15 Desember 2017 16:16
Idana, Penyandang Disabilitas Asal Rohul Terima Kaki Palsu di Hari Juang Kartika

Jum’at, 15 Desember 2017 16:09
Daftar XL Prioritas di Penghujung 2017, Nikmati Diskon 50 Persen SEpanjang 2018

Jum’at, 15 Desember 2017 15:55
Lakukan Perampokan dan Pencabulan, Pengangguran di Duri Ini Dicokok Polisi

Jum’at, 15 Desember 2017 15:49
Tanoto Foundation dan RAPP Gelar Kampanye Membaca di Dua Kabupaten

Jum’at, 15 Desember 2017 15:14
Legislator DPRD Riau Ini Mediasi Warga Tapung Pencela Ustadz Abdul Somad

 
loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Senin, 17 September 2012 14:41
Dewan Desak PB Gratiskan Penutupan PON

Pemberlakuan tiket masuk saat pembukaan PON XVIII terbukti membuat sepi, karena itu, kalangan wakil rakyat mendesak seremoni penutupan digratiskan.

Riauterkini-PEKANBARU- Adanya kebijakan pembelian tiket bagi masyarakat yang ingin menyaksikan langsung penutupan PON nanti yang dinyatakan oleh PB PON sendiri, sangat disayangkan oleh berbagai kalangan di DPRD Riau.

“Itu namanya, tidak punya naluri berfikir, dah jelas bermasalah dengan pembukaan kemarin, sekarang masih saja ingin menerapkan sistem pembayaran tiket untuk penutupan PON nanti,” kata Jabarullah, anggota Komisi D DPRD Riau di Ruang Komisi D, Senin (17/9/12).

“Apalagi, kemarin mendadak adanya penggratisan tiket masuk, itu jelas menjadi cerminan betapa parahnya sistem tiket itu, ditambah lagi dengan tidak adanya dasar hukum dari tiket itu,” terang Politisi PPP ini.

Lanjut Jabarullah, “Bagusnya, ketika penutupan PON nanti, tidak usahlah dipungut tiket lagi, mestinya pembukaan kemarin menjadi pelajaran oleh PB PON untuk menerapkan sistem tiket penutupan nanti,” kata Jabarullah.

Ketika disinggung, sikap PB PON yang tidak pernah mengindahkan himbauan Komisi D. “Dia itu egonya tinggi, kita telah berikan masukan tapi tidak pernah digubris dan mereka itu mau jalan sendiri,” ungkap Jabarullah.

“Kalau PB PON itu sering menggemborkan PON itu untuk masyarakat, sebenarnya itu tidak benar karna berbagai aspirasi masyarakat yang melapor ke kami tidak pernah dijalankan PB PON,” ujar Jabarullah.

Sambung Jabarullah, “Sebagai anggota Komisi D, saya akan sampaikan ke pimpinan Komisi D agar memanggil PB PON sebelum penutupan PON, kalau hal ini tidak dilakukan, maka itu sangat saya sayangkan,” sesal Jabarullah. Sebelumnya, hal senada juga dikatakan Ketua Fraksi PAN DPRD Riau, Bagus Santoso terkait adanya pembelian tiket ini. “PB PON mesti banyak belajarlah dari permasalahan pembukaan kemarin,” kata Bagus Santoso.

“Saya yakin, jika masih ada pemberlakuan tiket ini untuk penutupan PON nanti maka insiden waktu pembukaan kemarin akan terulang kembali,” terang anggota Komisi B DPRD Riau ini.

Terakhir Bagus Santoso berharap agar penutupan PON nanti tidak diberlakukan tiket lagi. “Baiknya, memang seperti itu, makanya untuk menghindari agar tidak membludak, pengamanan di Main Stadium itu lebih ditingkatkanlah,” tutup Bagus Santoso. ***(ary)



Berita Politik lainnya..........
- Legislator DPRD Riau Ini Mediasi Warga Tapung Pencela Ustadz Abdul Somad
- Gantikan Setya Novanto,
Golkar Riau Harapkan Airlangga Hartarto Dikukuhkan sebagai Ketum Baru Jelang Munaslub

- Kebut Kerja Akhir Tahun, DPRD Riau Sahkan 4 Perda
- Reses di Mandau, Syaiful Ardi Beri Bantuan dan Janjikan Sejumlah Insfrastruktur
- Tak Kunjung Disahkan, Dewan Sebut Menteri Siti Nurbaya Sengaja Memperlambat RTRW Riau
- Jelang Pilgubri,
Demokrat Riau akan Umumkan Jagoannya Dua Hari Lagi

- Batas Wilayah Tiga Daerah di Riau Akhirnya Tuntas Dibahas
- Antisipasi Penyalahgunaan Narkoba,
DPRD Riau Hearig Bersama Pengelolah Hiburan Malam di Pekanbaru

- Ketua DPRD Inhu Bantah RAPBD 2018 Tidak Dibahas
- Dugaan Pencemaran Limbah di Blok Rokan dan Minas,
Dewan Minta PPNS LHK Riau Cek Lapangan

- Para Ahli Sebut Pembatalan RKU PT. RAPP Hambat Investasi
- Majelis Tinggi Partai Demokrat Belum Putuskan Paslon Gubernur Riau
- Pemkab Meranti Tak Anggarkan Gaji Guru Madrasah
- Pilgubri 2018, Bupati Harris Siarkan Survei Tertinggi Versi LSI
- Rp500 Ribu Per Siswa, Dewan Anggarkan BOSDA dalam APBD Riau 2018
- Buntut Penolakan Ustadz Abdul Somad,
Legislator Riau Lukman Edy Laporkan Senator Asal Bali

- Komisi V DPRD Riau Usulkan Standarisasi Honor Guru Bantu SMA se-Derajat
- Legislator Pelalawan Ini Minta Pengelolaan Air Bersih Dialihkan ke Swasta
- Temuan DPRD, PDAM Pelalawan Distribusikan Air Sungai Kampar Tanpa Diolah
- PT ADEI tak Hadiri Hearing dengan DPRD Pelalawan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.90.92.204
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com