| Home > Politik >> |
Berita Terhangat.. |
|
Selasa, 21 Mei 2013 15:29 Dewan Minta Pemko Dumai Bangun Pelabuhan Sendiri Selasa, 21 Mei 2013 15:25 Pemkab Bengkalis Sosialisasikan UU Pemilu 2013 Selasa, 21 Mei 2013 15:12 Sempat Kosong Hampir Setahun, Boy Syailendra Jabat Waka PN Bengkalis Selasa, 21 Mei 2013 15:05 Perwako Reklame Pekanbaru, Papan Reklame Tidak Boleh Diatas JPO Selasa, 21 Mei 2013 14:59 Biaya Pendidikan Mahal, Seorang Anak Diserahkan Orang tuanya ke KPAID Rohul Selasa, 21 Mei 2013 14:53 SPPD Fiktif DPRD Dumai, Polisi dan Jaksa Diminta Usut Tuntas Oknum Dewan Selasa, 21 Mei 2013 14:29 MTQ Bengkalis 2013, Kecamatan Bantan 'Sabet' Juara Umum |
| |
| Selasa, 10 Juli 2012 07:53 Paripurna LPj APBD Riau 2011, Dewan Kritik Ketidaktransparan Pola Anggaran Pemprov  DPRD Riau menggelar paripurna dengan agenda padangan fraksi terkait laporan pertanggung-jawapan (LPj) APBD 2011. Ketidaktransparan Pemprov dalam mengelola anggaran menuai kritik.Riauterkini-PEKANBARU- Fraksi PPP DPRD Riau menilai bahwa pengelolaan dari hasil pertanggungjawaban APBD Riau tahun 2011 belum maksimal. Hal ini disampaikan Jabarullah, anggota Fraksi PPP ketika menyampaikan sikap Fraksi PPP dalam Rapat Paripurna antara DPRD Riau dengan pihak Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau dengan pembahasan penyampaian pandangan Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Rapendra) tentang laporan pertanggungjawaban APBD Riau tahun 2011 di Ruang Paripurna DPRD Riau, Senin (9/7/12). “Selain mendapatkan Wajar dengan Pengecualian (WDP), hal ini juga terkait berbagai polemik permasalahan yang muncul terkait berbagai anggaran yang tidak bisa dijelaskan oleh Pemrov Riau ke mana perginya dan untuk apa,” kata Jabarullah. Sebagai tolak ukurnya, menurut Jabarullah, “mari kita lihat bersama bahwa di Riau ini, para pemudanya masih banyak yang menjadi pengangguran, pelayanan kesehatan yang kurang baik, apalagi kemiskinan masih banyak di Riau ini,” terang Jabarullah. Tegasnya, menurut Jabarullah bahwa Fraksi PPP menilai kinerja pertanggungjawaban APBD 2011 oleh Pemrov Riau dianggap belum maksimal. “Ini juga berkaitan APBD Riau 2011 yang banyak tersedot oleh PON dan berbagai acara seremonial lainnya yang jumlahnya begitu banyak,” ungkap Jabarullah. “Ke depannya, mau tidak mau acara seremonial ini harus dikurangi dan prioritaskan anggaran itu kepada masyarakat miskin di Riau ini,” jelas Jabarullah. Selain memberikan tanggapan, para anggota Fraksi diberi kesempatan untuk bertanya ke Pemrov Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
“Yang menjadi pertanyaan bagi kami, ke mana dan untuk apa realisasi dari berbagai
anggaran yang tidak jelas itu terutama terkait hasil temuan BPK RI beberapa hari
yang lalu itu, untuk ini mohon dijelaskan,” kata Jabarullah ke pihak Pemrov Riau.
Senada dengan itu, Noviwaldy Jusman, Ketua Fraksi Demokrat pun tidak mau ketinggalan dalam hal bertanya. “Coba pihak Pemrov Riau jelaskan kepada kami, tentang Pembangunan Ritos itu seperti apa, termasuk kontrak kerjasamanya kemudian anggaran PON dan berbagai fasilitas pendukungnya,” jelas Noviwaldy Jusman. Sementara itu, Johar Firdaus, Ketua DPRD Riau yang sekaligus memimpin Rapat Paripurna mengatakan, “berbagai pertanyaan anggota Fraksi tadi, kami mohon pihak Pemrov Riau untuk menjawabnya,” kata Johar Firdaus. Untuk menjawab ini, kata Johar Firdaus mesti diparipurnakan kembali. “Jawabannya dalam Rapat Paripurna berikutnya dan masalah jadwal Paripurna akan dibahas terlebih dahulu dalam rapat Banmus DPRD Riau, segera,” terang Johar Firdaus sebelum menutup Rapat Paripurna. *** (ary) Beri tanggapan | Baca tanggapan |
|
cinaboy Dibei tanggapan pun bek etu juo kejadiannyo bak bouk samo cigak semoutu udah bak kato uwang swating (kongkalikong) |
| |
|
All
Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com |