Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Ahad, 19 Nopember 2017 09:40
Respon Putusan Bawaslu, KPU Terima Pendaftaran 9 Parpol

Ahad, 19 Nopember 2017 09:24
2.400 Pelari Ramaikan Foam Run Telkomsel Di Kota Pekanbaru

Ahad, 19 Nopember 2017 05:17
HGN 2017, Bupati Inhil Tegaskan Peran Guru Mencerdaskan Anak Bangsa

Sabtu, 18 Nopember 2017 17:38
MUI Kuansing Lakukan Pemetaan Aliran Sesat

Sabtu, 18 Nopember 2017 16:52
Dishub Dumai Segera Tertibkan Travel Ilegal

Sabtu, 18 Nopember 2017 15:03
Diduga Frustasi dengan Penyakitnya,
Seorang Bapak di Gunung Toar Nekad Gantung Diri


Sabtu, 18 Nopember 2017 13:32
1x24 Jam Napi Bandar Narkoba Malaysia Kabur,
Tiga Petugas Kemenkum HAM Lakukan Pemeriksaan 4 Petugas Lapas Bengkalis


Sabtu, 18 Nopember 2017 12:39
Kapolres Kampar Pimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pilkades Serentak

Sabtu, 18 Nopember 2017 11:41
Asah Kemampuan, Personel Inhil Taja Latihan Bongkar Pasang Senjata SS1

Sabtu, 18 Nopember 2017 11:38
Duta Rohul, Desa Bangun Jaya Juara Pertama Desa Per PHBS Riau 2017

 
loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Kamis, 7 Juni 2012 07:12
Pilgubri 2013 Kemungkinan Besar di Tangan DPRD

Mendagri Gamawan Fauzi terus menggesa pembahasan RUU Pilkada. Jika semua tahapan berjalan sesuai jadwal, Pilgubri 2013 kemungkinan besar menjadi hak DPRD.

Riauterkini-JAKARTA-Pemilihan Gubernur (Pilgub) Riau pada 2013 terancam tidak bisa dilaksanakan secara langsung, karena pemerintah akan mengembalikan Pilgub melalui mekanisme DPRD. Sebab, Pilgub secara langsung dinilai tidak efektif bagi sistem demokrasi dan pemerintahan di Indonesia karena selain memboroskan keuangan negara, guburnur lebih tunduk ke partai politik pengusungnya ketimbang ke pemerintah pusat, padahal gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah.

Penegasan itu disampaikan Mendagri Gamawan Fauzi saat menyampaikan sikap pemerintah dalam pembahasan RUU Pilkada di Jakarta Rabu (6/6/12). "Sistem pemilihan langsung bagi kepala daerah provinsi ternyata banyak sisi negatifnya. Dan dari sudut pandang efektivitas, efisiensi jalannya pemerintahan, pilgub lewat DPRD akan lebih tepat. Jika dilihat peran gubernur juga tak nyambung jika pemilihannya dilakukan secara langsung seperti selama ini,” kata Mendagri di Jakarta.

Gamawan menjelaskan, jika ditinjau dari konstitusi UUD 1945, jelas dikatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Berarti konstitusi memberi keleluasaan memaknai sistem demokrasi yang dipakai, apakah pemilihan secara langsung oleh rakyat, atau melalui perwakilan. “Mendudukkan mekanisme pilkada sebagai alat demokrasi harus mempertimbangkan proporsionalitas. Harus merujuk pada sistem jenjang dan pelaksanaan pemerintahan yang kita anut.

Jadi pilgub lewat DPRD bukan langkah mundur, melainkan upaya demokratis menyangkut sistem yang efektif,”terangnya. Mantan Gubernur Sumatera Barat ini menambahkan, mekanisme pilkada tak bisa dipisah dengan konfigurasi tatanan negara kesatuan republik Indonesia yang diterapkan. Hal ini demi menjaga jalannya pemerintahan yang efektif dan sinergis dari pusat hingga daerah.

“Kita negara kesatuan dengan dua susunan pemerintahan daerah, yakni provinsi dan kabupaten/kota. Format ini berkonsekuensi bahwa fungsi provinsi tak boleh sama dengan kabupaten/kota,sebab provinsi lebih menjalankan fungsi dekonsentralisasi dan kabupaten/ kota menjalankan fungsi desentralisasi,” katanya.

Gamawan menambahkan, dengan fungsi yang dijalankan berbeda tersebut, sudah selayaknya jika sistem pemilihan kepala daerahnya juga berbeda. Gubernur selama ini menjalankan peran ganda sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah.

Maka itu, sistem Pilkada gubernur dipilih langsung oleh rakyat menjadi tak relevan lagi.“Tapi mekanisme yang paling kompatibel dalam hal ini adalah pemilihan melalui mekanisme perwakilan,” katanya.

Berbeda dengan pilgub, Gamawan mengatakan bahwa untuk bupati dan wali kota harus tetap melalui pilkada langsung, lantaran posisinya sebagai jenjang pemerintahan paling dekat dengan masyarakat dan mereka langsung melayani masyarakat.

Dengan pemilihan langsung, terang dia, maka pemilihan bupati dan wali kota memang harus berbasis kepercayaan langsung dari masyarakat, sehingga yang paling kompatibel adalah mekanisme pilkada kabupaten/kota adalah pilkada langsung. “Yang pasti, kedua sistem pilkada ini adalah demokratis. Kader legitimasinya juga sama, yang membedakan hanya kuantifikasi,” tegasnya. *** (ira)



loading...

Berita Politik lainnya..........
- Respon Putusan Bawaslu, KPU Terima Pendaftaran 9 Parpol
- Sukseskan UMBK, Disdik Riau Ajukan Rp125 Miliar ke Komisi V DPRD Riau
- Anggota DPR RI Idris Laena Sosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan di Pelalawan
- Bawaslu RI Gelar Sosialisasi Pilgubri
- Dua Desa di Inhu Terancam Tak Ikut Pilkades Serentak
- Mendagri Sebut Penyerapan Anggaran Daerah Banyak yang tak Fokus
- Razia KTP, Tim Yustisi Pekanbaru Berhasil Jaring 69 Warga 
- Syarat Embarkasi Haji Antara, DPRD Riau Gesa Pengerjaan Ranperda Transportasi Haji Daerah
- 2018, Pemprov Ajukan Rp170 Miliar Bangun Gedung Mapolda Riau
- Cak Imin Terharu Disebut "Next" Wapres
- Sebut Program RAPBD 2018 Tidak Punya Gebrakan,
Masnur Sesalkan Pernyataan Koleganya Muhammad Adil

- Komisi I DPRD Riau Lakukan Observasi ke Balai Besar Rehabilitasi Milik BNN
- Wakil Rakyat Sebut Banyak Program di RAPBD Riau 2018 Tak Punya Gebrakan
- Tindaklanjuti Aspirasi Pekerja RAPP, Dua Waka DPRD Riau Datangi Kementerian LHK
- Cak Imin Nobatkan LE-Asri Auzar "Next" Gubernur dan Wagub Riau"
- Dewan Kuansing Menilai Pemerintah MH Tidak Serius Kelola Pariwisata
- Harus Menunggu Berjam-jam, Sejumlah Tamu Bupati Kuansing Mengeluh ke Dewan
- Hadapi 4 Event Pesta Demokrasi, DPW PKB Riau Gelar Mukerwill
- 2018, Belanja Pemkab Bengkalis Bakal Sentuh Rp3,62 T
- 28 Pejabat di Dinas PUPR Ingin Mundur,
Dewan Ingatkan Bekerja Tetap dalam Koridor Hukum



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.198.134.32
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com