Untitled Document
Jumat, 17 Jumadil Akhir 1435 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Jum’at, 18 April 2014 21:07
Pleno PPK,
Partai dan Caleg PKB Pemuncak Perolehan Suara Pileg di Inhil


Jum’at, 18 April 2014 19:05
Polres Rohul Limpahkan Berkas 'Jumat Berdarah' Mahato Sakti ke Jaksa

Jum’at, 18 April 2014 19:02
Penjaga Rumah Pribadi Walikota Pekanbaru Tewas Membusuk

Jum’at, 18 April 2014 17:47
Beredar Rekaman Gubri Annas Bercarut Ditanya Soal Politik Dinasti

Jum’at, 18 April 2014 17:42
Bengkalis Juara Ketiga 2nd AITIS 2014 di Jakarta

Jum’at, 18 April 2014 17:40
Nunggak Tiga Bulan, 385 Pelanggan PDAM Bengkalis Terancam Diputus

Jum’at, 18 April 2014 17:39
Peserta UN di Rohul Diminta Segera Merekam Data e-KTP



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 7 Juni 2012 07:12
Pilgubri 2013 Kemungkinan Besar di Tangan DPRD

Mendagri Gamawan Fauzi terus menggesa pembahasan RUU Pilkada. Jika semua tahapan berjalan sesuai jadwal, Pilgubri 2013 kemungkinan besar menjadi hak DPRD.

Riauterkini-JAKARTA-Pemilihan Gubernur (Pilgub) Riau pada 2013 terancam tidak bisa dilaksanakan secara langsung, karena pemerintah akan mengembalikan Pilgub melalui mekanisme DPRD. Sebab, Pilgub secara langsung dinilai tidak efektif bagi sistem demokrasi dan pemerintahan di Indonesia karena selain memboroskan keuangan negara, guburnur lebih tunduk ke partai politik pengusungnya ketimbang ke pemerintah pusat, padahal gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah.

Penegasan itu disampaikan Mendagri Gamawan Fauzi saat menyampaikan sikap pemerintah dalam pembahasan RUU Pilkada di Jakarta Rabu (6/6/12). "Sistem pemilihan langsung bagi kepala daerah provinsi ternyata banyak sisi negatifnya. Dan dari sudut pandang efektivitas, efisiensi jalannya pemerintahan, pilgub lewat DPRD akan lebih tepat. Jika dilihat peran gubernur juga tak nyambung jika pemilihannya dilakukan secara langsung seperti selama ini,” kata Mendagri di Jakarta.

Gamawan menjelaskan, jika ditinjau dari konstitusi UUD 1945, jelas dikatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Berarti konstitusi memberi keleluasaan memaknai sistem demokrasi yang dipakai, apakah pemilihan secara langsung oleh rakyat, atau melalui perwakilan. “Mendudukkan mekanisme pilkada sebagai alat demokrasi harus mempertimbangkan proporsionalitas. Harus merujuk pada sistem jenjang dan pelaksanaan pemerintahan yang kita anut.

Jadi pilgub lewat DPRD bukan langkah mundur, melainkan upaya demokratis menyangkut sistem yang efektif,”terangnya. Mantan Gubernur Sumatera Barat ini menambahkan, mekanisme pilkada tak bisa dipisah dengan konfigurasi tatanan negara kesatuan republik Indonesia yang diterapkan. Hal ini demi menjaga jalannya pemerintahan yang efektif dan sinergis dari pusat hingga daerah.

“Kita negara kesatuan dengan dua susunan pemerintahan daerah, yakni provinsi dan kabupaten/kota. Format ini berkonsekuensi bahwa fungsi provinsi tak boleh sama dengan kabupaten/kota,sebab provinsi lebih menjalankan fungsi dekonsentralisasi dan kabupaten/ kota menjalankan fungsi desentralisasi,” katanya.

Gamawan menambahkan, dengan fungsi yang dijalankan berbeda tersebut, sudah selayaknya jika sistem pemilihan kepala daerahnya juga berbeda. Gubernur selama ini menjalankan peran ganda sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah.

Maka itu, sistem Pilkada gubernur dipilih langsung oleh rakyat menjadi tak relevan lagi.“Tapi mekanisme yang paling kompatibel dalam hal ini adalah pemilihan melalui mekanisme perwakilan,” katanya.

Berbeda dengan pilgub, Gamawan mengatakan bahwa untuk bupati dan wali kota harus tetap melalui pilkada langsung, lantaran posisinya sebagai jenjang pemerintahan paling dekat dengan masyarakat dan mereka langsung melayani masyarakat.

Dengan pemilihan langsung, terang dia, maka pemilihan bupati dan wali kota memang harus berbasis kepercayaan langsung dari masyarakat, sehingga yang paling kompatibel adalah mekanisme pilkada kabupaten/kota adalah pilkada langsung. “Yang pasti, kedua sistem pilkada ini adalah demokratis. Kader legitimasinya juga sama, yang membedakan hanya kuantifikasi,” tegasnya. *** (ira)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
dari orang tak beguna
udah pak mentri tak ado guno dirobah sistem pilgub itu toh hasilnya samo juo soalnya tak ado orang yg menjadi no 1 di indonesia ini yg memikirkan rakyat itu hanya isapan jempol aja mereka hanya aji mumpung memperkaya diri saja yg bukan hak nya pun di

MAT REMPIT DPRD
sayo sebagai mat rempit di dprd riau sangat berterimakasih kepada abu young gamawan karena menetapkan gubernur riau dipilih dprd, sayo bisa korupsi lagi, sayo akan tetapkan tarif suara sayo bermilyar milyar supayo sayo bisa geleng tiap hari (main ine

mustafa
itu namanya "KEMBALI KE LAPTOP" kata tukul... untuk riau yg diuntungkan kalau gubernur dipilih DPRD adalah Rusli Zainal dan kroninya, sebab RZ punya triliunan uang untuk mebeli suara di DPRD... waktu pertama mau jadi gubernur riau RZ menyetor duit le

mantan DPRD risau
Jadi ingat pemilihan Rusli Z pertama kami pilihan uang RZ dr TW dr pd Saleh yg kasih sedikit. Semoga anggota dewan nanti tarifnya lebih besar dari km dulu diatas 5 m lah

Roymon
pak Menteri biarkan Rakyat Indonesia yang angka kemiskinan tingi, menikmati uang hasil korup calon gubernur sesuai amanat UUD 45, jangan berkolusi dengan angota DPR yang sudah sejahtera, walaupu %@!*k nya sama dengan pak Menteri terkusus Riau hasil m

Roymon
Menteri mengacau Abu yuong ngomong itu kosistenlah tunjukkan kenegarawan anda jangan mutar2 Ang menteri atau manteri? sebentar bangus dipilih Rakyat disisi lain Peratura per UU degesa supaya dilakukan pemilihan DPR, kini ko otonomi yuong jelas jika

GM
Mmng aneh pikiran gamawan nih, dgn kondisi demokrasi n pola fikir masy indonesia, tak sedikitpun relevan dgn ucapan mendagri. Membual ajo mendagri ko. Daripada dewan yg kenyang, biarlah masy mencicipi remah dari cagub tuh.

GM
Mmng aneh pikiran gamawan nih, dgn kondisi demokrasi n pola fikir masy indonesia, tak sedikitpun relevan dgn ucapan mendagri. Membual ajo mendagri ko. Daripada dewan yg kenyang, biarlah masy mencicipi remah dari cagub tuh.

konco dewe
memang untuk lebih efisien dan efektif saya setuju....berapa uang rakyat yg dapt di efisiensikan....jangan sampai atas nama rakyat.... uang habis......mmg u/menyamakan persepsi dg pak menteri sulit... karena jumlah rambut dikepalanya berbeda.....cuma

Dosen UIR
Aneh juga cara berfikirnya Mendagri ini yg mengatakan jika pemilihan langsung berakibat guburnur lebih tunduk ke partai politik pengusungnya ketimbang ke pemerintah pusat, padahal gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Toh di DPRD itu juga

ketua DPRD Propinsi
Ntah buaya ntah katak ntah iya ntah tidak alhamdulillah kalau dprd,

Datuk Riau
kalau lah pilgubri dipilih oleh DPRD, banyak anggota dewan yang kaya dapat uang sogok...hilang marwah riau...%@!* hilang ditelan bumi...

mbahdukun
anggota DPRD siapkan tarif harga suara !


Berita Politik lainnya..........
- Pleno PPK,
Partai dan Caleg PKB Pemuncak Perolehan Suara Pileg di Inhil

- PAN Menang di Kuantan Hulu,
Penghitungan Suara Pemilu di Sejumlah PPK Kuansing Lancar

- Kursi Golkar untuk DPRD Rohul Diprediksi Meningkat
- Sejumlah Rekapitulasi SuaraDi Kelurahan Belum Rampung,
PPK Mandau Tetap Gelar Rapat Pleno

- Diduga karena Perolehan Suara Minim,
Tim M Raus Walid Ambil Kembali Bantuan Meteran Listrik di Surau Al Muhajirin

- 16 PPK di Rohul Sudah Laksanakan Pleno Rekap Suara Pileg
- Perolehan Kursi Partai Golkar Inhu Diprediksi Turun


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.196.215.114
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com