Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 16 Januari 2018 21:39
KPU Tegaskan Anggota TNI/Polri tak Bisa Kembali Aktif Setelah Pilkada

Selasa, 16 Januari 2018 21:18
RPK Bulog Bengkalis Atasi Masalah Mahalnya Beras

Selasa, 16 Januari 2018 20:48
DPRD Riau Upayakan Masyarakat Penghasilan di Bawah Rp3 Juta Punya Rumah

Selasa, 16 Januari 2018 19:34
Puluhan Rumah Pekerja PT RSUP Pulau Burung, Inhil Ludes Terbakar

Selasa, 16 Januari 2018 19:09
Legislator Riau Sayed Abubakar Ajak Masyarakat Tidak Beli Beras Impor

Selasa, 16 Januari 2018 19:01
Pelajar SMKN I Minas Acungkan Jempol untuk Mendapat Tumpangan ke Sekolah

Selasa, 16 Januari 2018 18:53
Korupsi Pembangunan Triange dan Wifi di Inhu
Hakim Vonis Terdakwa 4 Tahun Penjara


Selasa, 16 Januari 2018 18:35
Golkar Pelalawan Bertekad Menangkan Pasangan Andi-Suyatno

Selasa, 16 Januari 2018 18:22
Dewan Desak Kementrian LHK Segera Setujui KLHS RTRW Riau

Selasa, 16 Januari 2018 18:02
Hering DPRD Pelalawan dengan PT Arara Abadi Hanya Berjalan 10 Menitan

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 7 Juni 2012 07:12
Pilgubri 2013 Kemungkinan Besar di Tangan DPRD

Mendagri Gamawan Fauzi terus menggesa pembahasan RUU Pilkada. Jika semua tahapan berjalan sesuai jadwal, Pilgubri 2013 kemungkinan besar menjadi hak DPRD.

Riauterkini-JAKARTA-Pemilihan Gubernur (Pilgub) Riau pada 2013 terancam tidak bisa dilaksanakan secara langsung, karena pemerintah akan mengembalikan Pilgub melalui mekanisme DPRD. Sebab, Pilgub secara langsung dinilai tidak efektif bagi sistem demokrasi dan pemerintahan di Indonesia karena selain memboroskan keuangan negara, guburnur lebih tunduk ke partai politik pengusungnya ketimbang ke pemerintah pusat, padahal gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah.

Penegasan itu disampaikan Mendagri Gamawan Fauzi saat menyampaikan sikap pemerintah dalam pembahasan RUU Pilkada di Jakarta Rabu (6/6/12). "Sistem pemilihan langsung bagi kepala daerah provinsi ternyata banyak sisi negatifnya. Dan dari sudut pandang efektivitas, efisiensi jalannya pemerintahan, pilgub lewat DPRD akan lebih tepat. Jika dilihat peran gubernur juga tak nyambung jika pemilihannya dilakukan secara langsung seperti selama ini,” kata Mendagri di Jakarta.

Gamawan menjelaskan, jika ditinjau dari konstitusi UUD 1945, jelas dikatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Berarti konstitusi memberi keleluasaan memaknai sistem demokrasi yang dipakai, apakah pemilihan secara langsung oleh rakyat, atau melalui perwakilan. “Mendudukkan mekanisme pilkada sebagai alat demokrasi harus mempertimbangkan proporsionalitas. Harus merujuk pada sistem jenjang dan pelaksanaan pemerintahan yang kita anut.

Jadi pilgub lewat DPRD bukan langkah mundur, melainkan upaya demokratis menyangkut sistem yang efektif,”terangnya. Mantan Gubernur Sumatera Barat ini menambahkan, mekanisme pilkada tak bisa dipisah dengan konfigurasi tatanan negara kesatuan republik Indonesia yang diterapkan. Hal ini demi menjaga jalannya pemerintahan yang efektif dan sinergis dari pusat hingga daerah.

“Kita negara kesatuan dengan dua susunan pemerintahan daerah, yakni provinsi dan kabupaten/kota. Format ini berkonsekuensi bahwa fungsi provinsi tak boleh sama dengan kabupaten/kota,sebab provinsi lebih menjalankan fungsi dekonsentralisasi dan kabupaten/ kota menjalankan fungsi desentralisasi,” katanya.

Gamawan menambahkan, dengan fungsi yang dijalankan berbeda tersebut, sudah selayaknya jika sistem pemilihan kepala daerahnya juga berbeda. Gubernur selama ini menjalankan peran ganda sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah.

Maka itu, sistem Pilkada gubernur dipilih langsung oleh rakyat menjadi tak relevan lagi.“Tapi mekanisme yang paling kompatibel dalam hal ini adalah pemilihan melalui mekanisme perwakilan,” katanya.

Berbeda dengan pilgub, Gamawan mengatakan bahwa untuk bupati dan wali kota harus tetap melalui pilkada langsung, lantaran posisinya sebagai jenjang pemerintahan paling dekat dengan masyarakat dan mereka langsung melayani masyarakat.

Dengan pemilihan langsung, terang dia, maka pemilihan bupati dan wali kota memang harus berbasis kepercayaan langsung dari masyarakat, sehingga yang paling kompatibel adalah mekanisme pilkada kabupaten/kota adalah pilkada langsung. “Yang pasti, kedua sistem pilkada ini adalah demokratis. Kader legitimasinya juga sama, yang membedakan hanya kuantifikasi,” tegasnya. *** (ira)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- KPU Tegaskan Anggota TNI/Polri tak Bisa Kembali Aktif Setelah Pilkada
- DPRD Riau Upayakan Masyarakat Penghasilan di Bawah Rp3 Juta Punya Rumah
- Legislator Riau Sayed Abubakar Ajak Masyarakat Tidak Beli Beras Impor
- Golkar Pelalawan Bertekad Menangkan Pasangan Andi-Suyatno
- Dewan Desak Kementrian LHK Segera Setujui KLHS RTRW Riau
- Hering DPRD Pelalawan dengan PT Arara Abadi Hanya Berjalan 10 Menitan
- Gubri Optimis Jembatan Siak IV Tuntas Akhir November
- Diusulkan sebagai Bupati Rohul Defenitif, Sukiman Janji Akan Lanjutkan Visi dan Misi
- PD Tuah Sakato Sampaikan ke DPRD Pelalawan TDL Ikut Tarif PLN
- Dipimpin Taufik Arrakhman, DPD LASKAR Partai Gerindra Riau Resmi Dibentuk
- Kapolri Sebut Calon Pendukung Pemerintah Vs Oposisi Bisa Picu Kerawanan Pilkada
- Nanti Malam, Gubri Mutasi 400 Pejabat Eselon III dan IV
- Medsos Diawasi,
52 Pejabat Pemkab Bengkalis Teken Pakta Integritas

- Waka Komisi V DPRD Riau Tugaskan Balon Gubri Cari Icon Wisata Riau Layak Jual
- Modal Tampang Ganteng, Gerindra Yakin Hardianto Bisa Sesukses Sandiaga Uno
- 4 Pasang Calon Peserta Pilgubri 2018 Jalani Tes Fisik dan Anti Narkoba
- Dari 4 Menjadi 5
Untuk Pileg, KPU Pelalawan Usulkan Penambahan Dapil

- Jalani Tes Psikologi, Empat Balon Gubri Ini Ngaku Tak Lakukan Persiapan Khusus
- Civitas Akademisi UR Diminta tak Terjebak Kepentingan Politik
- Calon Peserta Pilkada Riau dan Inhil Jalani Tes Kesehatan di RSUD Arifin Achmad


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.226.179.247
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com