Home > Politik >>
Berita Terhangat..
  Sabtu, 30 Juli 2016 14:10
Tunggak UEK/D - SP,
Inspektorat Bengkalis Periksa Perangkat Kelurahan dan Desa di Duri


Sabtu, 30 Juli 2016 13:58
Hari Jadi Bengkalis ke-504,
DPRD Bengkalis Gelar Paripurna Istimewa


Sabtu, 30 Juli 2016 13:49
Ikatan Keluarga Tapung Pekanbaru Raker Perdana

Sabtu, 30 Juli 2016 13:45


Sabtu, 30 Juli 2016 13:44
‎Hari Jadi Bengkalis ke-504,
22 Anggota DPRD Tidak Hadiri Paripurna Istimewa


Sabtu, 30 Juli 2016 12:15
Bangun Kebersamaan, RAPP Goro dengan Masyarakat Kuala Terusan

Sabtu, 30 Juli 2016 12:08
Diduga Gelapkan Uang, Sales CV. MBL Ujungbatu Dilaporkan ke Polisi

Sabtu, 30 Juli 2016 12:06
Ketua TP PKK Inhil Semangi Tiga Hafiz Asal Inhil pada MTQ Nasional di Lombok

Sabtu, 30 Juli 2016 12:04
Tim Mabes Polri Mulai Selidiki SP3 15 Perusahaan Terduga Karhutla Polda Riau

Sabtu, 30 Juli 2016 12:01
Polresta Pekanbaru Kandaskan Duet Begal Kejam 7 Lokasi



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 9 Mei 2012 13:09
DPRD Inhil Kritik Ketidak-optimalan Program Desa Mandiri

Pelaksanaan program Desa Mandiri di Kabupaten Inhil tak berjalan optimal. Dewan menyebut contoh banyaknya infrastruktur desa yang terbengkalai pengerjaannya.

Riauterkini-TEMBILAHAN-Dewan menyatakan masih banyak infrastruktur di pedesaan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Inhil. Dana pembangunan desa dari Program Desa Mandiri, ternyata belum maksimal bagi pembangunan infrastuktur di pedesaan di Inhil.

Pernyataan ini dikemukakan Sekretaris Komisi II DPRD Inhil, Herwanissitas, politisi PKB ini menyatakan bahwa saat reses beberapa waktu lalu fakta di lapangan ditemukan, masih banyak infrastruktur di pedesaan yang perlu diperhatikan dan dibenahi.

“Saat mengadakan reses beberapa waktu lalu, kita temukan masih banyak infrastruktur di desa yang masih sangat kurang,” sebut Herwanissitas, Rabu (9/5/12).

Diterangkan, di lapangan ditemukan infrastruktur desa yang perlu dibenahi seperti jalan, ketersediaan listrik, jembatan desa, irigasi desa, sarana air bersih, saluran air minum dan pasar desa.

“Program Desa Mandiri dirasakan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrasturuktur yang ada di desa-desa,” imbuhnya. Dikarenakan, dana DM juga dialokasikan bagi keperluan lainnya, jadi bukan hanya untuk pembangunan fisik di desa, sehingga dana yang ada tidak maksimal bagi pembangunan infrastruktur.***(mar)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Orang %@!* Ladang Koruptor,
Macam mana mau berhasil? Wong Riau itu tempatnya koruptor kok?? Semua bupatinya saja masuk bui, mereka umumnya kaum bangsawan, terlihat sekali, budaya %@!* adalah budaya korupsi.

Rosihan Anuar
Tas.....Sitas.....mike jangan banyak cakap lah.... mike mau jadi Bupati.... masih lama gi tas tas....2 periode lagi... baru mike boleh jadi...kumpul duit banyak2 dulu....salam dari sobatmu yg terlupakan...

edi tambok
Desa mandiri?itu program akal2an si edi tambok si perantau.Skrg saya tanya,berapa sebenarnya desa bersih menerima dana DM???berapa dana yg diambil edi tambok?skrg LPM disuruh kampanye dg membuat Baleho yg gambarnya ada bersama si edi tambok!benar2 ja

Dari Desa
KPK Tolong usut Program Desa Mandiri Kab.Inhil karena sarat dengan Konspirasi dan Korupsi

haiman arza
satu sisi desa mandiri ada baiknya,tp sekarang pdm sarat dengan misi untuk kampanye salah satu kandidat cabup,padahal dia bukan pencetusnya...kesalahan yg terjadi juga akibat penggunaan dana desa mandiri tdk mengunakan sekala prioritas masing2 desa m

daeng matondang
macamana mau optimal kepala Bapemadesnya sibuk kampanye aja..duet habis utk sosialisasi...habislah uang desa tu edy syafwannur

konstituen
Jangan hanya ngomong, apa langkah kongkrit untuk menjawab persoalan ini, itu yang kami butuhkan cukup lah dikampanye saudara banyak bicara, sekarang saatnya sedikit bicara banyak kerja


Berita Politik lainnya..........
- ‎Hari Jadi Bengkalis ke-504,
22 Anggota DPRD Tidak Hadiri Paripurna Istimewa

- Beredar Surat Usulan DPW PKS Usung Ayat-Irvan di Pilkada Pekanbaru
- Jika Terpilih, Zulfan akan Delegasikan 102 Kewenangan Bupati
- Komisi A DPRD Riau Sayangkan Alasan Pemerintah Pusat Tunda Penerimaan PNS
- Belum Deadline, ,
DPRD Riau Tak Bisa Gelar Paripurna Pengesahan Tata Cara Pengelolaan BUMD

- Ketua Gerindra Minta Calon Sekda Dumai Pejabat Lokal
- Sudah Sepekan Mendagri Desak Gubri Isi Posisi Wakil Gubernur


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.196.31.153
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com