Home > Politik >>
Berita Terhangat..
  Kamis, 30 Juni 2016 22:35
2 Bulan Jadi Member SKA Family Card, Anes Bawa Pulang Hadiah Emas 25 Gram

Kamis, 30 Juni 2016 22:30
Pemko Bayar Tagihan Rp1,1 Miliar,
Besok, Gaji 350 Karyawan PT MIG Cair


Kamis, 30 Juni 2016 21:45
Tak Lupakan Tradisi, Hutahaean Group Berbagi dengan Sesama Jelang Lebaran

Kamis, 30 Juni 2016 21:04
66 Personel Polres Kampar Dapat Kenaikan Pangkat ‪

Kamis, 30 Juni 2016 20:58
Perencanaan Jaringan Fiber Optik Dukung Kampar Menunju Smart Regency

Kamis, 30 Juni 2016 19:08
Kaban Penghubung Lepas Balik Basamo Mahasiswa Riau Se Jabodetabek

Kamis, 30 Juni 2016 19:04
Pererat Silaturrahmi, KNPI Inhil Taja Buka Bersama

Kamis, 30 Juni 2016 18:16
APRIL Grup Umumkan Juli-September Periode Bahaya Kebakaran

Kamis, 30 Juni 2016 17:45
Polres Dumai Musnahkan 2,6 Kilogram Sabu

Kamis, 30 Juni 2016 17:30
Cabang ke 2 se Sumatera,
Frank and Co Hadirkan Rumah Perhiasan di Mal SKA Pekanbaru




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 9 Mei 2012 13:09
DPRD Inhil Kritik Ketidak-optimalan Program Desa Mandiri

Pelaksanaan program Desa Mandiri di Kabupaten Inhil tak berjalan optimal. Dewan menyebut contoh banyaknya infrastruktur desa yang terbengkalai pengerjaannya.

Riauterkini-TEMBILAHAN-Dewan menyatakan masih banyak infrastruktur di pedesaan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Inhil. Dana pembangunan desa dari Program Desa Mandiri, ternyata belum maksimal bagi pembangunan infrastuktur di pedesaan di Inhil.

Pernyataan ini dikemukakan Sekretaris Komisi II DPRD Inhil, Herwanissitas, politisi PKB ini menyatakan bahwa saat reses beberapa waktu lalu fakta di lapangan ditemukan, masih banyak infrastruktur di pedesaan yang perlu diperhatikan dan dibenahi.

“Saat mengadakan reses beberapa waktu lalu, kita temukan masih banyak infrastruktur di desa yang masih sangat kurang,” sebut Herwanissitas, Rabu (9/5/12).

Diterangkan, di lapangan ditemukan infrastruktur desa yang perlu dibenahi seperti jalan, ketersediaan listrik, jembatan desa, irigasi desa, sarana air bersih, saluran air minum dan pasar desa.

“Program Desa Mandiri dirasakan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrasturuktur yang ada di desa-desa,” imbuhnya. Dikarenakan, dana DM juga dialokasikan bagi keperluan lainnya, jadi bukan hanya untuk pembangunan fisik di desa, sehingga dana yang ada tidak maksimal bagi pembangunan infrastruktur.***(mar)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Orang %@!* Ladang Koruptor,
Macam mana mau berhasil? Wong Riau itu tempatnya koruptor kok?? Semua bupatinya saja masuk bui, mereka umumnya kaum bangsawan, terlihat sekali, budaya %@!* adalah budaya korupsi.

Rosihan Anuar
Tas.....Sitas.....mike jangan banyak cakap lah.... mike mau jadi Bupati.... masih lama gi tas tas....2 periode lagi... baru mike boleh jadi...kumpul duit banyak2 dulu....salam dari sobatmu yg terlupakan...

edi tambok
Desa mandiri?itu program akal2an si edi tambok si perantau.Skrg saya tanya,berapa sebenarnya desa bersih menerima dana DM???berapa dana yg diambil edi tambok?skrg LPM disuruh kampanye dg membuat Baleho yg gambarnya ada bersama si edi tambok!benar2 ja

Dari Desa
KPK Tolong usut Program Desa Mandiri Kab.Inhil karena sarat dengan Konspirasi dan Korupsi

haiman arza
satu sisi desa mandiri ada baiknya,tp sekarang pdm sarat dengan misi untuk kampanye salah satu kandidat cabup,padahal dia bukan pencetusnya...kesalahan yg terjadi juga akibat penggunaan dana desa mandiri tdk mengunakan sekala prioritas masing2 desa m

daeng matondang
macamana mau optimal kepala Bapemadesnya sibuk kampanye aja..duet habis utk sosialisasi...habislah uang desa tu edy syafwannur

konstituen
Jangan hanya ngomong, apa langkah kongkrit untuk menjawab persoalan ini, itu yang kami butuhkan cukup lah dikampanye saudara banyak bicara, sekarang saatnya sedikit bicara banyak kerja


Berita Politik lainnya..........
- Mantan Birokrat Rohil Ajak Pertanyakan Dasar Pusat Batalkan Perda
- 5,000 Alat Berat Beroperasi di Riau,
Dewan Sayangkan Hanya 430 Unit yang Bayar Pajak

- SK RTRW Merugikan Riau, DPRD Siap Gugatan ke Tiga Instansi
- Masyarakat Yakin Zulfan Hamid Penyelamat Kampar
- DPRD Inhu Sesalkan Permohonan Bantuan Lebaran oleh Kecamatan Rengat
- Mendagri Tak Memutuskan Hingga 1 Juli,
Gubri Dimungkinkan Tunjuk Plt Sekda

- Wagubri dan Ketua DPRD Riau Kosong,
Dewan Minta Golkar Dahulukan Kepentingan Rakyat dari Partai



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.198.85.196
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com