Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 28 Juli 2017 17:48
Bulog Tambah Pasokan Gula ke Riau

Jum’at, 28 Juli 2017 17:47
Kapolres Turun ke Lokasi,
Dua Peti Kemas yang Ditemukan di Laut Berisi Terigu


Jum’at, 28 Juli 2017 17:43
Disdagperin dan Hiswana Bengkalis Bahas 5 Isu Penting Distribusi Elpiji 3 Kg

Jum’at, 28 Juli 2017 17:35
Puncak Jambore PKK,
Ketua TP PKK Inhil Harapkan Kader Berinovasi Mengembangkan Kualitas


Jum’at, 28 Juli 2017 17:20
PT Nagamas Klaim Kesalahan Teknis Penyebab CPO Tumpah

Jum’at, 28 Juli 2017 16:54
Bupati Harris Buka Kejuaran Menembak Bupati Pelalawan Cup 2017

Jum’at, 28 Juli 2017 16:49
Warung  Koffie Batavia Resmi Hadir di Pekanbaru

Jum’at, 28 Juli 2017 16:46
Satpol PP Pekanbaru Segel Dua Tower Ilegal

Jum’at, 28 Juli 2017 16:36
Satu Pria dan Narkoba Diamankan,
Baliview Luxury Hotel and Resto Pekanbaru Digerebek Polisi


Jum’at, 28 Juli 2017 16:29
Puluhan Ton CPO Milik PT Nagamas Palm Oil Cemari Laut Dumai

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Rabu, 9 Mei 2012 13:09
DPRD Inhil Kritik Ketidak-optimalan Program Desa Mandiri

Pelaksanaan program Desa Mandiri di Kabupaten Inhil tak berjalan optimal. Dewan menyebut contoh banyaknya infrastruktur desa yang terbengkalai pengerjaannya.

Riauterkini-TEMBILAHAN-Dewan menyatakan masih banyak infrastruktur di pedesaan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Inhil. Dana pembangunan desa dari Program Desa Mandiri, ternyata belum maksimal bagi pembangunan infrastuktur di pedesaan di Inhil.

Pernyataan ini dikemukakan Sekretaris Komisi II DPRD Inhil, Herwanissitas, politisi PKB ini menyatakan bahwa saat reses beberapa waktu lalu fakta di lapangan ditemukan, masih banyak infrastruktur di pedesaan yang perlu diperhatikan dan dibenahi.

“Saat mengadakan reses beberapa waktu lalu, kita temukan masih banyak infrastruktur di desa yang masih sangat kurang,” sebut Herwanissitas, Rabu (9/5/12).

Diterangkan, di lapangan ditemukan infrastruktur desa yang perlu dibenahi seperti jalan, ketersediaan listrik, jembatan desa, irigasi desa, sarana air bersih, saluran air minum dan pasar desa.

“Program Desa Mandiri dirasakan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrasturuktur yang ada di desa-desa,” imbuhnya. Dikarenakan, dana DM juga dialokasikan bagi keperluan lainnya, jadi bukan hanya untuk pembangunan fisik di desa, sehingga dana yang ada tidak maksimal bagi pembangunan infrastruktur.***(mar)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Orang %@!* Ladang Koruptor,
Macam mana mau berhasil? Wong Riau itu tempatnya koruptor kok?? Semua bupatinya saja masuk bui, mereka umumnya kaum bangsawan, terlihat sekali, budaya %@!* adalah budaya korupsi.

Rosihan Anuar
Tas.....Sitas.....mike jangan banyak cakap lah.... mike mau jadi Bupati.... masih lama gi tas tas....2 periode lagi... baru mike boleh jadi...kumpul duit banyak2 dulu....salam dari sobatmu yg terlupakan...

edi tambok
Desa mandiri?itu program akal2an si edi tambok si perantau.Skrg saya tanya,berapa sebenarnya desa bersih menerima dana DM???berapa dana yg diambil edi tambok?skrg LPM disuruh kampanye dg membuat Baleho yg gambarnya ada bersama si edi tambok!benar2 ja

Dari Desa
KPK Tolong usut Program Desa Mandiri Kab.Inhil karena sarat dengan Konspirasi dan Korupsi

haiman arza
satu sisi desa mandiri ada baiknya,tp sekarang pdm sarat dengan misi untuk kampanye salah satu kandidat cabup,padahal dia bukan pencetusnya...kesalahan yg terjadi juga akibat penggunaan dana desa mandiri tdk mengunakan sekala prioritas masing2 desa m

daeng matondang
macamana mau optimal kepala Bapemadesnya sibuk kampanye aja..duet habis utk sosialisasi...habislah uang desa tu edy syafwannur

konstituen
Jangan hanya ngomong, apa langkah kongkrit untuk menjawab persoalan ini, itu yang kami butuhkan cukup lah dikampanye saudara banyak bicara, sekarang saatnya sedikit bicara banyak kerja


loading...

Berita Politik lainnya..........
- Banyak Persoalan di Dunia Pendidikan,
Dewan Pertanyakan Pertanggungjawaban Gubri

- Jelang Pilgubri,
Kepala Daerah Dilarang Lakukan Mutasi Enam Bulan Terhitung Penetapan Paslon

- Pansus RTRW Riau Usulkan Pemutihan 410 Ribu Hektar Lahan ke Kementerian LHK
- Di Sungai Kerumutan,
Legislator Pelalawan Sayangkan Arogansi PT MAS Larang Warga Pasang Perangkap Ikan

- Dipimpin Presiden Jokowi, Gubri Hadiri Rakornas TPID di Jakarta
- Penunjukan Plh oleh Plt Kadisdik Riau Dinilai Tak Etis
- Tiga Kali Hearing Tak Hadir,
Dewan Minta Minta Gubri Copot Plt Kadisdik Riau



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.162.164.247
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com