Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 18 Januari 2018 23:24
Senin, Perindo Disidang Bawaslu Riau

Kamis, 18 Januari 2018 23:19
‎Terbaik, Polda Riau Sabet Juara I Lomba Polmas Kapolri Cup 2017-2018

Kamis, 18 Januari 2018 20:47
Terjerat Pungli Pengurusan Izin Usaha, Kadis PUPR Pekanbaru dan Tiga Bawahan Dituntut Jaksa 1,5 Tahun

Kamis, 18 Januari 2018 19:37
Jualan Sabu dan Miliki Senpi,
Honorer Kominfo Pelalawan Terancam Hukuman Berlapis


Kamis, 18 Januari 2018 19:04
Bupati Ikut Shalat Jenazah dan Pemakaman Tokoh Agama dan Pendidikan di Kecamatan GAS

Kamis, 18 Januari 2018 18:11
Sebagian Dikomersialkan, RSUD Selasi Mampu Produksi Oksigen

Kamis, 18 Januari 2018 18:06
Ketum Gapensi Riau Meradang Disebut Pendemo Ngerjakan Proyek SPAM

Kamis, 18 Januari 2018 17:11
Jaksa Nyatakan Banding Atas Vonis Ringan Kepala BPMPD Siak

Kamis, 18 Januari 2018 17:07
Penyertaan Modal Rp121 M,
Bengkalis Terima PAD Rp30 M Pertahun dari Bank Riau Kepri


Kamis, 18 Januari 2018 17:01
‎Rekontruksi Pembunuhan Pekerja PT Torusganda Tambusai, Kejari Rohul Temukan Fakta Baru

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 7 Oktober 2011 11:52
Terbukti Ditunda Konspirasi,
MK Wajibkan PSU Pekanbaru Digelar dalam 90 Hari


Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan PSU Pekanbaru digelar dalam 90 hari ke depan. MK juga menilai terbukti ada konspirasi menunda PSU.

Riauterkini-JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan memperpanjang pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) selambat-lambatnya 90 hari sejak ketetapan ini diucapkan, meskipun terdapat fakta dan bukti di persidangan untuk menunda PSU yang dilakukan secara terstruktur, sistmatis dan masif yang dilakukan pemohon (pasangan Berseri), termohon (KPU Pekanbaru) dan Penjabat Walikota Pekanbaru Sjamsurizal.

"Rapat Permusyawaratan Hakim pada Rabu 5 Oktober 2011 berkesimpulan, bahwa putusan MK bertanggal 24 Juni 2011 merupakan putusan sela yang harus dilaksanakan sebelum MK menjatuhkan putusan akhir. Rapat juga berkesimpulan terdapat rangkaian fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan yang menyakinkan MK ada upaya untuk menunda pelaksanaan PSU Kota Pekanbaru secara terstruktur, sistematis, dan masif yang juga dilakukan secara konspiratif oleh pemohon, termohon dan Penjabat Walikota Pekanbaru," kata Hakim Maria Farida Indrati di Jakarta, Jumat (7/9/11).

Maria menambahkan, alasan tidak tersedianya anggaran dan belum dimasukkan anggaran pelaksanaan PSU dalam APBD perubahan Kota Pekanbariu Tahun 2011 dinilai tidak tepat. Sebab, penyediaan anggaran tersebut dapat dilakukan berdasarkan pada PP No.58 Tahun 2005, Permendagri 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Permendagri 44 Tahun 2007, Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri No.22 Tahun 2011.

Namun kesimpulan Rapat Permusyaratan Hakim tersebut tidak menjadi dasar mengabulkan permohonan pihak terkait (pasangan PAS) dalam mengambil keputusan penetapan atas pelaksanaan putusan sela No.63/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 24 Juni 2011. Sebaliknya MK justru mengabulkan sebagian permohonan KPU Pekanbaru.

"Mengabulkan sebagoan permohonan KPU Pekanbari untuk memperpanjang putusan sela MK No.63/PHPU.D-IX/2011, tanggal 24 Juni 2011 selambat-lambatnya 90 hari setelah ketetapan ini diucapkan," kata Ketua MK Mahfud MD saat membacakan Ketetapan atas Putusan Sela MK No.63/PHPU.D-IX/2011 itu.

Atas putusan ketetapan ini, KPU Pekanbaru diperintahkan melaksanakan ketetapan tersebut. Agar PSU dapat terlaksana, kata Mahfud, MK perintahkan KPU, Bawaslu, KPU Provinsi Riau, Panwaslu Riau dan Kemendagri melakukan pengawasan secara ketat terhadap proses penyelenggaraan PSU itu.

"Memerintahkan membuat laporan tentang pelaksanaan serta temuan yang disampaikan ke MK. Masing-masing menyampaikan laporan pelaksanaan PSU paling lambat 7 hari setelah selesainya tenggat. Kira-kira 90 hari ditambah 7, MK akan menggelar sidang putusan final," katanya.

Pelibatan Kemendagri dalam pengawasan PSU, lanjut Mahfud, karena Kemendagri merupakan pengawas umum pemerintahan di daerah agar semua perangkat aturan yang memungkinkan untuk penyediaan anggaran dimanfaatkan secara tepat maksimal. "Bukan dimanipulasi secara sistematis dan terstruktur dengan alasan-alasan yang dibuat-buat dan tidak masuk akal," katanya.

Putusan penetapan ini dibacakan oleh 7 Hakim Konstitusi secara bergiliran, yaitu Mahfud MD selaku ketua merangkap anggota, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadil Sumadi, Achmad Sodiki, Anwar Usman dan Harjono sebagai anggota dengan Panitera Pengganti Hani Andhani.

Sementara Akil Mochtar dan Hamdan Zoelva tidak hadir. Hamdan Zoelva terlibat dalam pembuatan putusan Ketetapan pada Rapat Permusyawaratan Hakim pada Rabu, 5 Oktober 2011, sedangkan Akil Mochtar tidak hadir. *** (ira)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Senin, Perindo Disidang Bawaslu Riau
- Korupsi Dana Desa, Mantan Kades di Meranti Divonis 5 Tahun Penjara
- Aturan Pilkada, ASN tak Boleh Buat Postingan Berbau Politik
- Disparbud Rohul Bersihkan Situs Makam Raja Rambah
- Kampanye Door To Door Masih Diandalkan PKS dalam Pilgubri 2018
- Digelar Ahad Pagi, Sepuluh Ribu Pendukung Bakal Ramaikan Deklarasi AYO
- Bawaslu Larang Media Liput Sosialisasi Netralitas ASN di Kantor Gubri
- Pilgubri 2018, PBB Nyatakan Dukung Firdaus-Rusli Maju Riau Satu
- Sertijab Eselon III dan IV,
Kadisdik Riau Ingatkan Pegawai Segera Beradaptasi dan Koordinasi

- Pileg 2019, Bulan Depan Demokrat Riau Buka Pendaftaran Baleg
- Menghadapi Pileg 2019, PAN Rohul Mulai Buka Pendaftaran Bacaleg
- Siap Sukseskan Pilgubri,
72 Anggota PPL se-Pekanbaru Resmi Dilantik

- Maju Pilgubri, Hardianto Siapkan Surat Pengunduran Diri dari Dewan
- Maju di Pilgubri, Surat Cuti Firdaus sebagai Wako Pekanbaru sedang Diproses
- Jelang Pilgubri, Komisi I DPRD Riau Minta ASN Jaga Netralitas di Pilgubri
- Tak Penuhi Panggilan Bawaslu, Ini Alasan Sekda Pekanbaru
- Inspektorat Beberkan 38 Masalah RSUD ke Komisi I DPRD Pelalawan
- Mangkir dari Panggilan Bawaslu, Sekdako Pekanbaru Diduga Mobilisasi ASN Jemput Firdaus Pulang Ambil SK Demokrat dan PPP
- KPU Tegaskan Anggota TNI/Polri tak Bisa Kembali Aktif Setelah Pilkada
- DPRD Riau Upayakan Masyarakat Penghasilan di Bawah Rp3 Juta Punya Rumah


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.83.81.52
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com