Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 18 Nopember 2017 12:39
Kapolres Kampar Pimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pilkades Serentak

Sabtu, 18 Nopember 2017 11:41
Asah Kemampuan, Personel Inhil Taja Latihan Bongkar Pasang Senjata SS1

Sabtu, 18 Nopember 2017 11:38
Duta Rohul, Desa Bangun Jaya Juara Pertama Desa Per PHBS Riau 2017

Sabtu, 18 Nopember 2017 09:48
Bupati Inhil Buka Perkemahan Karya di Kecamatan Keritang

Sabtu, 18 Nopember 2017 09:45
Meriahkan Milad Ke-108, Muhammadiyah Pekanbaru Taja Pawai Ta'aruf

Sabtu, 18 Nopember 2017 09:10
Jatuh ke Sungai Saat Merawai,
Penderita Epilepsi di Concong, Inhil Tewas Tenggelam


Jum’at, 17 Nopember 2017 22:10
Kisah Novia, Nyaris Jadi Tersangka Penyelundupan Sabu ke Lapas Bengkalis

Jum’at, 17 Nopember 2017 20:41
Bertabrakan dengan Mobil Terano, Warga Kuansing Ini Meninggal Dunia

Jum’at, 17 Nopember 2017 19:41
Razia di Jalan Raya,
Polres Siak Amankan 260 Hp Diduga Ilegal dan 3 Pria


Jum’at, 17 Nopember 2017 18:50
Tidak Cukup Bukti,
Wanita Cantk Terduga Pembawa Sabu ke Lapas Bengkalis Ini Dibebaskan Polisi


 
loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Jum’at, 7 Oktober 2011 11:52
Terbukti Ditunda Konspirasi,
MK Wajibkan PSU Pekanbaru Digelar dalam 90 Hari


Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan PSU Pekanbaru digelar dalam 90 hari ke depan. MK juga menilai terbukti ada konspirasi menunda PSU.

Riauterkini-JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan memperpanjang pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) selambat-lambatnya 90 hari sejak ketetapan ini diucapkan, meskipun terdapat fakta dan bukti di persidangan untuk menunda PSU yang dilakukan secara terstruktur, sistmatis dan masif yang dilakukan pemohon (pasangan Berseri), termohon (KPU Pekanbaru) dan Penjabat Walikota Pekanbaru Sjamsurizal.

"Rapat Permusyawaratan Hakim pada Rabu 5 Oktober 2011 berkesimpulan, bahwa putusan MK bertanggal 24 Juni 2011 merupakan putusan sela yang harus dilaksanakan sebelum MK menjatuhkan putusan akhir. Rapat juga berkesimpulan terdapat rangkaian fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan yang menyakinkan MK ada upaya untuk menunda pelaksanaan PSU Kota Pekanbaru secara terstruktur, sistematis, dan masif yang juga dilakukan secara konspiratif oleh pemohon, termohon dan Penjabat Walikota Pekanbaru," kata Hakim Maria Farida Indrati di Jakarta, Jumat (7/9/11).

Maria menambahkan, alasan tidak tersedianya anggaran dan belum dimasukkan anggaran pelaksanaan PSU dalam APBD perubahan Kota Pekanbariu Tahun 2011 dinilai tidak tepat. Sebab, penyediaan anggaran tersebut dapat dilakukan berdasarkan pada PP No.58 Tahun 2005, Permendagri 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Permendagri 44 Tahun 2007, Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri No.22 Tahun 2011.

Namun kesimpulan Rapat Permusyaratan Hakim tersebut tidak menjadi dasar mengabulkan permohonan pihak terkait (pasangan PAS) dalam mengambil keputusan penetapan atas pelaksanaan putusan sela No.63/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 24 Juni 2011. Sebaliknya MK justru mengabulkan sebagian permohonan KPU Pekanbaru.

"Mengabulkan sebagoan permohonan KPU Pekanbari untuk memperpanjang putusan sela MK No.63/PHPU.D-IX/2011, tanggal 24 Juni 2011 selambat-lambatnya 90 hari setelah ketetapan ini diucapkan," kata Ketua MK Mahfud MD saat membacakan Ketetapan atas Putusan Sela MK No.63/PHPU.D-IX/2011 itu.

Atas putusan ketetapan ini, KPU Pekanbaru diperintahkan melaksanakan ketetapan tersebut. Agar PSU dapat terlaksana, kata Mahfud, MK perintahkan KPU, Bawaslu, KPU Provinsi Riau, Panwaslu Riau dan Kemendagri melakukan pengawasan secara ketat terhadap proses penyelenggaraan PSU itu.

"Memerintahkan membuat laporan tentang pelaksanaan serta temuan yang disampaikan ke MK. Masing-masing menyampaikan laporan pelaksanaan PSU paling lambat 7 hari setelah selesainya tenggat. Kira-kira 90 hari ditambah 7, MK akan menggelar sidang putusan final," katanya.

Pelibatan Kemendagri dalam pengawasan PSU, lanjut Mahfud, karena Kemendagri merupakan pengawas umum pemerintahan di daerah agar semua perangkat aturan yang memungkinkan untuk penyediaan anggaran dimanfaatkan secara tepat maksimal. "Bukan dimanipulasi secara sistematis dan terstruktur dengan alasan-alasan yang dibuat-buat dan tidak masuk akal," katanya.

Putusan penetapan ini dibacakan oleh 7 Hakim Konstitusi secara bergiliran, yaitu Mahfud MD selaku ketua merangkap anggota, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadil Sumadi, Achmad Sodiki, Anwar Usman dan Harjono sebagai anggota dengan Panitera Pengganti Hani Andhani.

Sementara Akil Mochtar dan Hamdan Zoelva tidak hadir. Hamdan Zoelva terlibat dalam pembuatan putusan Ketetapan pada Rapat Permusyawaratan Hakim pada Rabu, 5 Oktober 2011, sedangkan Akil Mochtar tidak hadir. *** (ira)



loading...

Berita Politik lainnya..........
- Sukseskan UMBK, Disdik Riau Ajukan Rp125 Miliar ke Komisi V DPRD Riau
- Anggota DPR RI Idris Laena Sosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan di Pelalawan
- Bawaslu RI Gelar Sosialisasi Pilgubri
- Dua Desa di Inhu Terancam Tak Ikut Pilkades Serentak
- Mendagri Sebut Penyerapan Anggaran Daerah Banyak yang tak Fokus
- Razia KTP, Tim Yustisi Pekanbaru Berhasil Jaring 69 Warga 
- Syarat Embarkasi Haji Antara, DPRD Riau Gesa Pengerjaan Ranperda Transportasi Haji Daerah
- 2018, Pemprov Ajukan Rp170 Miliar Bangun Gedung Mapolda Riau
- Cak Imin Terharu Disebut "Next" Wapres
- Sebut Program RAPBD 2018 Tidak Punya Gebrakan,
Masnur Sesalkan Pernyataan Koleganya Muhammad Adil

- Komisi I DPRD Riau Lakukan Observasi ke Balai Besar Rehabilitasi Milik BNN
- Wakil Rakyat Sebut Banyak Program di RAPBD Riau 2018 Tak Punya Gebrakan
- Tindaklanjuti Aspirasi Pekerja RAPP, Dua Waka DPRD Riau Datangi Kementerian LHK
- Cak Imin Nobatkan LE-Asri Auzar "Next" Gubernur dan Wagub Riau"
- Dewan Kuansing Menilai Pemerintah MH Tidak Serius Kelola Pariwisata
- Harus Menunggu Berjam-jam, Sejumlah Tamu Bupati Kuansing Mengeluh ke Dewan
- Hadapi 4 Event Pesta Demokrasi, DPW PKB Riau Gelar Mukerwill
- 2018, Belanja Pemkab Bengkalis Bakal Sentuh Rp3,62 T
- 28 Pejabat di Dinas PUPR Ingin Mundur,
Dewan Ingatkan Bekerja Tetap dalam Koridor Hukum

- Pilgubri 2018, PKS dan Gerindra Riau Sepakat Berkoalisi


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.224.121.67
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com