Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 30 Maret 2017 07:43
Dugaan Perampasan Lahan, BPN tak Pernah Keluarkan HGU Perusahaan Sawit di Inhil

Kamis, 30 Maret 2017 07:40
Reses ke Pelalawan, Anggota DPRD Riau Makarius Terima Aduan Sengketa Lahan

Kamis, 30 Maret 2017 07:37
Rombongan Ibu Negara Beli Oleh-oleh Khas Meranti di Stan Dekranasda

Rabu, 29 Maret 2017 22:47
Tiga Kecamatan di Rohul Dibantu Peningkatan Sarana Air Bersih

Rabu, 29 Maret 2017 22:40
Tiba di Bengkalis,
Soal UN SMA Sederajat Didistribusikan Melalui Dua Zona


Rabu, 29 Maret 2017 22:36
Baca SMS Mesra Suami dengan Wanita Lain, Istri di Rohil Malah Dibogem

Rabu, 29 Maret 2017 21:19
Mendagri Imbau Pemda Cermati Ancaman di Daerah

Rabu, 29 Maret 2017 21:14
PWI Rohil Agendakan Pelantikan 20 April 2017

Rabu, 29 Maret 2017 21:04
Mahasiswa ATPK Bandung Termotivasi untuk Bekerja di Riau

Rabu, 29 Maret 2017 18:55
Petani Tempuling, Inhil 'Obati' Batuk Menahun dengan Gantung Diri

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Jum’at, 7 Oktober 2011 11:52
Terbukti Ditunda Konspirasi,
MK Wajibkan PSU Pekanbaru Digelar dalam 90 Hari


Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan PSU Pekanbaru digelar dalam 90 hari ke depan. MK juga menilai terbukti ada konspirasi menunda PSU.

Riauterkini-JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan memperpanjang pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) selambat-lambatnya 90 hari sejak ketetapan ini diucapkan, meskipun terdapat fakta dan bukti di persidangan untuk menunda PSU yang dilakukan secara terstruktur, sistmatis dan masif yang dilakukan pemohon (pasangan Berseri), termohon (KPU Pekanbaru) dan Penjabat Walikota Pekanbaru Sjamsurizal.

"Rapat Permusyawaratan Hakim pada Rabu 5 Oktober 2011 berkesimpulan, bahwa putusan MK bertanggal 24 Juni 2011 merupakan putusan sela yang harus dilaksanakan sebelum MK menjatuhkan putusan akhir. Rapat juga berkesimpulan terdapat rangkaian fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan yang menyakinkan MK ada upaya untuk menunda pelaksanaan PSU Kota Pekanbaru secara terstruktur, sistematis, dan masif yang juga dilakukan secara konspiratif oleh pemohon, termohon dan Penjabat Walikota Pekanbaru," kata Hakim Maria Farida Indrati di Jakarta, Jumat (7/9/11).

Maria menambahkan, alasan tidak tersedianya anggaran dan belum dimasukkan anggaran pelaksanaan PSU dalam APBD perubahan Kota Pekanbariu Tahun 2011 dinilai tidak tepat. Sebab, penyediaan anggaran tersebut dapat dilakukan berdasarkan pada PP No.58 Tahun 2005, Permendagri 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Permendagri 44 Tahun 2007, Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri No.22 Tahun 2011.

Namun kesimpulan Rapat Permusyaratan Hakim tersebut tidak menjadi dasar mengabulkan permohonan pihak terkait (pasangan PAS) dalam mengambil keputusan penetapan atas pelaksanaan putusan sela No.63/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 24 Juni 2011. Sebaliknya MK justru mengabulkan sebagian permohonan KPU Pekanbaru.

"Mengabulkan sebagoan permohonan KPU Pekanbari untuk memperpanjang putusan sela MK No.63/PHPU.D-IX/2011, tanggal 24 Juni 2011 selambat-lambatnya 90 hari setelah ketetapan ini diucapkan," kata Ketua MK Mahfud MD saat membacakan Ketetapan atas Putusan Sela MK No.63/PHPU.D-IX/2011 itu.

Atas putusan ketetapan ini, KPU Pekanbaru diperintahkan melaksanakan ketetapan tersebut. Agar PSU dapat terlaksana, kata Mahfud, MK perintahkan KPU, Bawaslu, KPU Provinsi Riau, Panwaslu Riau dan Kemendagri melakukan pengawasan secara ketat terhadap proses penyelenggaraan PSU itu.

"Memerintahkan membuat laporan tentang pelaksanaan serta temuan yang disampaikan ke MK. Masing-masing menyampaikan laporan pelaksanaan PSU paling lambat 7 hari setelah selesainya tenggat. Kira-kira 90 hari ditambah 7, MK akan menggelar sidang putusan final," katanya.

Pelibatan Kemendagri dalam pengawasan PSU, lanjut Mahfud, karena Kemendagri merupakan pengawas umum pemerintahan di daerah agar semua perangkat aturan yang memungkinkan untuk penyediaan anggaran dimanfaatkan secara tepat maksimal. "Bukan dimanipulasi secara sistematis dan terstruktur dengan alasan-alasan yang dibuat-buat dan tidak masuk akal," katanya.

Putusan penetapan ini dibacakan oleh 7 Hakim Konstitusi secara bergiliran, yaitu Mahfud MD selaku ketua merangkap anggota, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadil Sumadi, Achmad Sodiki, Anwar Usman dan Harjono sebagai anggota dengan Panitera Pengganti Hani Andhani.

Sementara Akil Mochtar dan Hamdan Zoelva tidak hadir. Hamdan Zoelva terlibat dalam pembuatan putusan Ketetapan pada Rapat Permusyawaratan Hakim pada Rabu, 5 Oktober 2011, sedangkan Akil Mochtar tidak hadir. *** (ira)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Reses ke Pelalawan, Anggota DPRD Riau Makarius Terima Aduan Sengketa Lahan
- Mendagri Imbau Pemda Cermati Ancaman di Daerah
- Kunker ke Pekanbaru, Iriana Jokowi Hadiri Pemeriksaan IVA di Pasar Limapuluh
- Jarang Ngantor, Hanya 'Doyan' Stuban,
Ketua Komisi di DPRD Pelalawan Diminta Ingatkan Anggotanya

- Pilkades Serentak Bengkalis,
Satu Desa Miliki Selusin Daftar Balon Kades

- Jika Diminta Partai, Manahara Pasrah Kehilangan Kursi Wakil Ketua DPRD Riau
- Warga Tanjung Medan, Rohil Keluhkan Pelayanan Petugas Puskesmas


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.211.11.57
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com