Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 21 September 2017 13:06
Sat Narkoba Polres Inhil dan Polsek Mandah Tangkap Dua Penjual Sabu

Kamis, 21 September 2017 11:35
Pemuda Pancasila Bengkalis Dzikir Akbar Tahun Baru Hijriyah di Duri

Kamis, 21 September 2017 10:03
Dishub Sebut Malaysia Serius Lanjutkan Join Roro Dumai-Melaka

Rabu, 20 September 2017 20:50
Kunjungi 9 Perguruan Tinggi,
BPJS Kesehatan Beri Edukasi Pola Hidup Sehat kepada Mahasiswa


Rabu, 20 September 2017 20:44
Tahun Baru 1439 Hijriah,
Bupati Ajak Kaum Muslimin Muhasabah Diri dan Berbuat Lebih Baik


Rabu, 20 September 2017 20:41
Bahas Pidana Narkoba dan Karhutla, Bupati Bengkalis Temui Kapolda Riau

Rabu, 20 September 2017 20:21
Anak Main Lilin di Kasur, Rumah Warga Duri Ini Nyaris Ludes Dilalap Api

Rabu, 20 September 2017 19:59
Terkait Aksi Unjuk Rasa di Rantau Kopar,
PT CPI Tegaskan Pihaknya Kelola Aset Negara di Industri Hulu Migas


Rabu, 20 September 2017 19:05
Tersangka Proyek Jalan di Bengkalis,
KPK Dalami Peran Sekdako Dumai dan Hobby Siregar


Rabu, 20 September 2017 19:00
Diwarnai Skorsing dan Aksi Protes,
Sidang Paripurna DPRD Riau Pengesahan RTRW Diundur Lagi


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Jum’at, 7 Oktober 2011 11:52
Terbukti Ditunda Konspirasi,
MK Wajibkan PSU Pekanbaru Digelar dalam 90 Hari


Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan PSU Pekanbaru digelar dalam 90 hari ke depan. MK juga menilai terbukti ada konspirasi menunda PSU.

Riauterkini-JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan memperpanjang pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) selambat-lambatnya 90 hari sejak ketetapan ini diucapkan, meskipun terdapat fakta dan bukti di persidangan untuk menunda PSU yang dilakukan secara terstruktur, sistmatis dan masif yang dilakukan pemohon (pasangan Berseri), termohon (KPU Pekanbaru) dan Penjabat Walikota Pekanbaru Sjamsurizal.

"Rapat Permusyawaratan Hakim pada Rabu 5 Oktober 2011 berkesimpulan, bahwa putusan MK bertanggal 24 Juni 2011 merupakan putusan sela yang harus dilaksanakan sebelum MK menjatuhkan putusan akhir. Rapat juga berkesimpulan terdapat rangkaian fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan yang menyakinkan MK ada upaya untuk menunda pelaksanaan PSU Kota Pekanbaru secara terstruktur, sistematis, dan masif yang juga dilakukan secara konspiratif oleh pemohon, termohon dan Penjabat Walikota Pekanbaru," kata Hakim Maria Farida Indrati di Jakarta, Jumat (7/9/11).

Maria menambahkan, alasan tidak tersedianya anggaran dan belum dimasukkan anggaran pelaksanaan PSU dalam APBD perubahan Kota Pekanbariu Tahun 2011 dinilai tidak tepat. Sebab, penyediaan anggaran tersebut dapat dilakukan berdasarkan pada PP No.58 Tahun 2005, Permendagri 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Permendagri 44 Tahun 2007, Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri No.22 Tahun 2011.

Namun kesimpulan Rapat Permusyaratan Hakim tersebut tidak menjadi dasar mengabulkan permohonan pihak terkait (pasangan PAS) dalam mengambil keputusan penetapan atas pelaksanaan putusan sela No.63/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 24 Juni 2011. Sebaliknya MK justru mengabulkan sebagian permohonan KPU Pekanbaru.

"Mengabulkan sebagoan permohonan KPU Pekanbari untuk memperpanjang putusan sela MK No.63/PHPU.D-IX/2011, tanggal 24 Juni 2011 selambat-lambatnya 90 hari setelah ketetapan ini diucapkan," kata Ketua MK Mahfud MD saat membacakan Ketetapan atas Putusan Sela MK No.63/PHPU.D-IX/2011 itu.

Atas putusan ketetapan ini, KPU Pekanbaru diperintahkan melaksanakan ketetapan tersebut. Agar PSU dapat terlaksana, kata Mahfud, MK perintahkan KPU, Bawaslu, KPU Provinsi Riau, Panwaslu Riau dan Kemendagri melakukan pengawasan secara ketat terhadap proses penyelenggaraan PSU itu.

"Memerintahkan membuat laporan tentang pelaksanaan serta temuan yang disampaikan ke MK. Masing-masing menyampaikan laporan pelaksanaan PSU paling lambat 7 hari setelah selesainya tenggat. Kira-kira 90 hari ditambah 7, MK akan menggelar sidang putusan final," katanya.

Pelibatan Kemendagri dalam pengawasan PSU, lanjut Mahfud, karena Kemendagri merupakan pengawas umum pemerintahan di daerah agar semua perangkat aturan yang memungkinkan untuk penyediaan anggaran dimanfaatkan secara tepat maksimal. "Bukan dimanipulasi secara sistematis dan terstruktur dengan alasan-alasan yang dibuat-buat dan tidak masuk akal," katanya.

Putusan penetapan ini dibacakan oleh 7 Hakim Konstitusi secara bergiliran, yaitu Mahfud MD selaku ketua merangkap anggota, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadil Sumadi, Achmad Sodiki, Anwar Usman dan Harjono sebagai anggota dengan Panitera Pengganti Hani Andhani.

Sementara Akil Mochtar dan Hamdan Zoelva tidak hadir. Hamdan Zoelva terlibat dalam pembuatan putusan Ketetapan pada Rapat Permusyawaratan Hakim pada Rabu, 5 Oktober 2011, sedangkan Akil Mochtar tidak hadir. *** (ira)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita Politik lainnya..........
- Diwarnai Skorsing dan Aksi Protes,
Sidang Paripurna DPRD Riau Pengesahan RTRW Diundur Lagi

- Tinjau Kesiapan SDM Riau, Balon Gubri Achmad Kunjungi Unilak
- Tak Perlu Ikut Pilgubri, Sebagian Warga Minta Fidaus Fokus Urus Pekanbaru
- Surati Bupati, DPRD Desak Kinerja Disdik Dievaluasi
- DPW PAN Riau Bakal Gelar Nobar Film G30S/PKI Dapat Doorprize
- Alat Kelengkapan Berubah, Tiga Komisi di DPRD Bengkalis Berganti Ketua
- Sudah Disurati, Sejumlah Anggota DPRD Pekanbaru Belum Kembalikan Mobnas


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.81.44.140
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com