Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 22 Mei 2018 21:39
Sejak 2014 Hampir 2 Ton Trenggiling Sudah Terjual,
Saksi: Akui Dapat Keuntungan Rp 200 Ribu Perkilonya


Selasa, 22 Mei 2018 20:58
3 Tewas 10 Luka-luka, Belasan Warga di Pelalawan Tertimpa Dua Mobil Terlibat Trabrakan Beruntun

Selasa, 22 Mei 2018 20:12
Pjs Bupati Inhil Bagikan Takjil Kepada Masyarakat

Selasa, 22 Mei 2018 19:25
Kakanwil Kemenkumham Riau Safari Ramadhan perdana ke UPT Se Kota Pekanbaru

Selasa, 22 Mei 2018 19:12
Mulai Cuti Hari ini, Ayat Cahyadi Gerilya Menangkan Syamsuar-Edy Nasution di Kota Pekanbaru

Selasa, 22 Mei 2018 19:02
Firdaus Optimis Visi Riau Madani Bisa Jadikan Provinsi Paling Maju

Selasa, 22 Mei 2018 18:59
Plt Gubri Langsung Urus Mulok ke Mendikbud

Selasa, 22 Mei 2018 18:54
Serahkan Bantuan Rp 5,250 M, Grup APRIL Dukung Tim Indonesia di Asian Gemas 2018

Selasa, 22 Mei 2018 18:14
Miliki Motivasi Kuat Bantu Keluarga, Warga Pelalawan ini Ikuti Program Pelatihan Mekanik

Selasa, 22 Mei 2018 18:09
Tertibkan 'Pengaku' Miskin, Dinsos Bengkalis Diterjunkan 280 Petugas Verifikasi Data

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 7 Oktober 2011 11:52
Terbukti Ditunda Konspirasi,
MK Wajibkan PSU Pekanbaru Digelar dalam 90 Hari


Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan PSU Pekanbaru digelar dalam 90 hari ke depan. MK juga menilai terbukti ada konspirasi menunda PSU.

Riauterkini-JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan memperpanjang pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) selambat-lambatnya 90 hari sejak ketetapan ini diucapkan, meskipun terdapat fakta dan bukti di persidangan untuk menunda PSU yang dilakukan secara terstruktur, sistmatis dan masif yang dilakukan pemohon (pasangan Berseri), termohon (KPU Pekanbaru) dan Penjabat Walikota Pekanbaru Sjamsurizal.

"Rapat Permusyawaratan Hakim pada Rabu 5 Oktober 2011 berkesimpulan, bahwa putusan MK bertanggal 24 Juni 2011 merupakan putusan sela yang harus dilaksanakan sebelum MK menjatuhkan putusan akhir. Rapat juga berkesimpulan terdapat rangkaian fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan yang menyakinkan MK ada upaya untuk menunda pelaksanaan PSU Kota Pekanbaru secara terstruktur, sistematis, dan masif yang juga dilakukan secara konspiratif oleh pemohon, termohon dan Penjabat Walikota Pekanbaru," kata Hakim Maria Farida Indrati di Jakarta, Jumat (7/9/11).

Maria menambahkan, alasan tidak tersedianya anggaran dan belum dimasukkan anggaran pelaksanaan PSU dalam APBD perubahan Kota Pekanbariu Tahun 2011 dinilai tidak tepat. Sebab, penyediaan anggaran tersebut dapat dilakukan berdasarkan pada PP No.58 Tahun 2005, Permendagri 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Permendagri 44 Tahun 2007, Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri No.22 Tahun 2011.

Namun kesimpulan Rapat Permusyaratan Hakim tersebut tidak menjadi dasar mengabulkan permohonan pihak terkait (pasangan PAS) dalam mengambil keputusan penetapan atas pelaksanaan putusan sela No.63/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 24 Juni 2011. Sebaliknya MK justru mengabulkan sebagian permohonan KPU Pekanbaru.

"Mengabulkan sebagoan permohonan KPU Pekanbari untuk memperpanjang putusan sela MK No.63/PHPU.D-IX/2011, tanggal 24 Juni 2011 selambat-lambatnya 90 hari setelah ketetapan ini diucapkan," kata Ketua MK Mahfud MD saat membacakan Ketetapan atas Putusan Sela MK No.63/PHPU.D-IX/2011 itu.

Atas putusan ketetapan ini, KPU Pekanbaru diperintahkan melaksanakan ketetapan tersebut. Agar PSU dapat terlaksana, kata Mahfud, MK perintahkan KPU, Bawaslu, KPU Provinsi Riau, Panwaslu Riau dan Kemendagri melakukan pengawasan secara ketat terhadap proses penyelenggaraan PSU itu.

"Memerintahkan membuat laporan tentang pelaksanaan serta temuan yang disampaikan ke MK. Masing-masing menyampaikan laporan pelaksanaan PSU paling lambat 7 hari setelah selesainya tenggat. Kira-kira 90 hari ditambah 7, MK akan menggelar sidang putusan final," katanya.

Pelibatan Kemendagri dalam pengawasan PSU, lanjut Mahfud, karena Kemendagri merupakan pengawas umum pemerintahan di daerah agar semua perangkat aturan yang memungkinkan untuk penyediaan anggaran dimanfaatkan secara tepat maksimal. "Bukan dimanipulasi secara sistematis dan terstruktur dengan alasan-alasan yang dibuat-buat dan tidak masuk akal," katanya.

Putusan penetapan ini dibacakan oleh 7 Hakim Konstitusi secara bergiliran, yaitu Mahfud MD selaku ketua merangkap anggota, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadil Sumadi, Achmad Sodiki, Anwar Usman dan Harjono sebagai anggota dengan Panitera Pengganti Hani Andhani.

Sementara Akil Mochtar dan Hamdan Zoelva tidak hadir. Hamdan Zoelva terlibat dalam pembuatan putusan Ketetapan pada Rapat Permusyawaratan Hakim pada Rabu, 5 Oktober 2011, sedangkan Akil Mochtar tidak hadir. *** (ira)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Mulai Cuti Hari ini, Ayat Cahyadi Gerilya Menangkan Syamsuar-Edy Nasution di Kota Pekanbaru
- Firdaus Optimis Visi Riau Madani Bisa Jadikan Provinsi Paling Maju
- DPRD Riau Sayangkan Pemberhentian Sementara Program GISA
- Selama Ramadhan, Cawagubri Edy Nasution Safari Ramadhan ke Masjid
- Tak Ingin Masyarakat Nyebrang Bayar Pakai Pompong, Andi Rachman Komit Bangun Jembatan Dusun Sukajadi-Kuala Cinaku
- Terkesan dengan Program Rumah Layak Huni, Warga Kuala Cenaku Siap Coblos Nomor 4
- Panwaslu Pekanbaru Rekrut 1.798 Pengawas TPS
- Demokrat Pekanbaru Buka Pendaftaran Caleg
- Kosong Sejak Februari,
Masyarakat Rohul Pertanyakan Posisi Wabup ke Wakilnya di DPRD Riau

- Pansus DPRD Riau Panggil Biro Hukum Bahas Draf Ranperda Adat
- Ratusan Warga Hadiri Silaturrahmi di Kediaman Wardan
- Silaturahmi Andi Rachman-Wardan di Pulau Burung, Paslon 4 Sudah Programkan Buka Akses Jalan Darat Pelalawan-Inhil
- Habibi Hapri Nahkodai PBSI Pelalawan Periode 2018-2022
- Ramadhan 2018, Dewan Pastikan Tak Ada Masjid Dapat Bantuan Dana Hibah
- Ulama Riau Tidak Masuk Rekomendasi Mubalig, Komisi V DPRD Riau Sayangkan Sikap Kemenag
- Pilkades serentak ditunda, 48 ASN Meranti Disiapkan untuk Pj Kepala Desa
- Kadernya Jadi Tersangka Politik Uang,
Demokrat Riau Junjung Tinggi Azas Praduga Tak Bersalah

- In syaa Allah, Andi Rachman dan Wardan Bisa Menang di Atas 80 Persen di Pulau Burung
- Mudik Lebaran, Ancaman Longsor di Jalan Lintas Riau Sumbar Jadi Perhatian
- Menginap, Andi dan Wardan Blusukan ke Pasar Ramadhan dan Sholat Tarawih di Guntung


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com