Home > Politik >>
Berita Terhangat..
  Jum’at, 1 Juli 2016 12:42
Ahmad Hijazi Ditunjuk Jadi Plt Kepala Bappeda Riau

Jum’at, 1 Juli 2016 12:39
Dituding Modus Minta THR,
Tagihan Sewa Tanah oleh Pihak Kecamatan GAS Tiap Jelang Lebaran Dipertanyakan


Jum’at, 1 Juli 2016 12:34
Pencairan Gaji Buruh PT.MIG di Kawal Ketat

Jum’at, 1 Juli 2016 10:25
Sambut Idul Fitri, TP-PKK Kabupaten Kampar Santuni Anak Yatim

Jum’at, 1 Juli 2016 10:21
27 Langsung Bebas, 2.826 Napi di Riau Dapat Remisi Idul Fitri 1437 H

Jum’at, 1 Juli 2016 07:59
Meski Raih Opini WTP, Gubernur Sebut Riau Punya Sejumlah Persoalan

Jum’at, 1 Juli 2016 07:39
Bank Riau Kepri Menjadi Bank Syariah, Suatu Wacana

Jum’at, 1 Juli 2016 07:29
Sakit, Notaris Terpidana Perkara Pemalsuan Akta Batal Dieksekusi

Jum’at, 1 Juli 2016 07:28
Keberadaan RAPP Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Pulau Padang

Jum’at, 1 Juli 2016 07:20
Yafiz Pensiun Sebelum Terpilih Sekdaprov Definitif, Kasiaruddin jadi Plt



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Jum’at, 7 Oktober 2011 11:52
Terbukti Ditunda Konspirasi,
MK Wajibkan PSU Pekanbaru Digelar dalam 90 Hari


Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan PSU Pekanbaru digelar dalam 90 hari ke depan. MK juga menilai terbukti ada konspirasi menunda PSU.

Riauterkini-JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan memperpanjang pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) selambat-lambatnya 90 hari sejak ketetapan ini diucapkan, meskipun terdapat fakta dan bukti di persidangan untuk menunda PSU yang dilakukan secara terstruktur, sistmatis dan masif yang dilakukan pemohon (pasangan Berseri), termohon (KPU Pekanbaru) dan Penjabat Walikota Pekanbaru Sjamsurizal.

"Rapat Permusyawaratan Hakim pada Rabu 5 Oktober 2011 berkesimpulan, bahwa putusan MK bertanggal 24 Juni 2011 merupakan putusan sela yang harus dilaksanakan sebelum MK menjatuhkan putusan akhir. Rapat juga berkesimpulan terdapat rangkaian fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan yang menyakinkan MK ada upaya untuk menunda pelaksanaan PSU Kota Pekanbaru secara terstruktur, sistematis, dan masif yang juga dilakukan secara konspiratif oleh pemohon, termohon dan Penjabat Walikota Pekanbaru," kata Hakim Maria Farida Indrati di Jakarta, Jumat (7/9/11).

Maria menambahkan, alasan tidak tersedianya anggaran dan belum dimasukkan anggaran pelaksanaan PSU dalam APBD perubahan Kota Pekanbariu Tahun 2011 dinilai tidak tepat. Sebab, penyediaan anggaran tersebut dapat dilakukan berdasarkan pada PP No.58 Tahun 2005, Permendagri 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Permendagri 44 Tahun 2007, Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri No.22 Tahun 2011.

Namun kesimpulan Rapat Permusyaratan Hakim tersebut tidak menjadi dasar mengabulkan permohonan pihak terkait (pasangan PAS) dalam mengambil keputusan penetapan atas pelaksanaan putusan sela No.63/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 24 Juni 2011. Sebaliknya MK justru mengabulkan sebagian permohonan KPU Pekanbaru.

"Mengabulkan sebagoan permohonan KPU Pekanbari untuk memperpanjang putusan sela MK No.63/PHPU.D-IX/2011, tanggal 24 Juni 2011 selambat-lambatnya 90 hari setelah ketetapan ini diucapkan," kata Ketua MK Mahfud MD saat membacakan Ketetapan atas Putusan Sela MK No.63/PHPU.D-IX/2011 itu.

Atas putusan ketetapan ini, KPU Pekanbaru diperintahkan melaksanakan ketetapan tersebut. Agar PSU dapat terlaksana, kata Mahfud, MK perintahkan KPU, Bawaslu, KPU Provinsi Riau, Panwaslu Riau dan Kemendagri melakukan pengawasan secara ketat terhadap proses penyelenggaraan PSU itu.

"Memerintahkan membuat laporan tentang pelaksanaan serta temuan yang disampaikan ke MK. Masing-masing menyampaikan laporan pelaksanaan PSU paling lambat 7 hari setelah selesainya tenggat. Kira-kira 90 hari ditambah 7, MK akan menggelar sidang putusan final," katanya.

Pelibatan Kemendagri dalam pengawasan PSU, lanjut Mahfud, karena Kemendagri merupakan pengawas umum pemerintahan di daerah agar semua perangkat aturan yang memungkinkan untuk penyediaan anggaran dimanfaatkan secara tepat maksimal. "Bukan dimanipulasi secara sistematis dan terstruktur dengan alasan-alasan yang dibuat-buat dan tidak masuk akal," katanya.

Putusan penetapan ini dibacakan oleh 7 Hakim Konstitusi secara bergiliran, yaitu Mahfud MD selaku ketua merangkap anggota, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadil Sumadi, Achmad Sodiki, Anwar Usman dan Harjono sebagai anggota dengan Panitera Pengganti Hani Andhani.

Sementara Akil Mochtar dan Hamdan Zoelva tidak hadir. Hamdan Zoelva terlibat dalam pembuatan putusan Ketetapan pada Rapat Permusyawaratan Hakim pada Rabu, 5 Oktober 2011, sedangkan Akil Mochtar tidak hadir. *** (ira)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Ahmad Hijazi Ditunjuk Jadi Plt Kepala Bappeda Riau
- Meski Raih Opini WTP, Gubernur Sebut Riau Punya Sejumlah Persoalan
- Mantan Birokrat Rohil Ajak Pertanyakan Dasar Pusat Batalkan Perda
- 5,000 Alat Berat Beroperasi di Riau,
Dewan Sayangkan Hanya 430 Unit yang Bayar Pajak

- SK RTRW Merugikan Riau, DPRD Siap Gugatan ke Tiga Instansi
- Masyarakat Yakin Zulfan Hamid Penyelamat Kampar
- DPRD Inhu Sesalkan Permohonan Bantuan Lebaran oleh Kecamatan Rengat


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.92.183.11
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com