Home > Politik >>
Berita Terhangat..
  Kamis, 30 Juni 2016 13:31
Gubri Intruksikan Dinas BM Siagakan Alat Berat di 9 Titik Rawan Longsor Jalur Mudik

Kamis, 30 Juni 2016 13:28
Jalin Keakraban, PWI Meranti Gelar Buka Puasa Bersama

Kamis, 30 Juni 2016 12:08
Bupati Pelalawan Pimpin Apel Ramadniya Siak 2016

Kamis, 30 Juni 2016 12:05
Belum Ada Tersangka, Polisi Mulai Kuak Sebab Dua Kapal Pemkab Bengkalis Terbakar

Kamis, 30 Juni 2016 12:01
Stok Blangko e-KTP di Pelalawan Habis

Kamis, 30 Juni 2016 11:57
Porles Bengkalis Kerahkan 300 Personil Amankan Idul Fitri 1437 H

Kamis, 30 Juni 2016 11:55
Polres Bengkalis Musnahkan 7,9 Kg Narkoba

Kamis, 30 Juni 2016 11:52
Korupsi KUR, 5 Mantan Pegawai BRI Rengat Dihukum 1 dan 2 Tahun

Kamis, 30 Juni 2016 10:11
Kapolda Riau Pimpin Gelar Pasukan Ops Ramadniya 2016

Kamis, 30 Juni 2016 10:09
Bupati Bengkalis "Jualan" 700 Sembako Murah di Ruput



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Selasa, 4 Oktober 2011 06:36
Penuhi Undangan DPRD Riau,
Bupati Kuansing Bantah Mutasi PNS Kuansing Tak Sesuai Aturan


Bupati Sukarmis membantah tudingan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing beberapa waktu lalu tidak sesuai aturan. Bantahan itu diungkapkannya di hadapan anggota Komisi A DPRD Riau dan PNS korban pemutasian.

Riauterkini-PEKANBARU-Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Sukarmis membantah tudingan pemindahan atau mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menyalahi prosedur dan aturan.

Penegasan itu disampaikan saat dengar pendapat (hearing) dengan Komisi A DPRD Riau dan disaksikan para pegawai negeri sipil (PNS) korban pemutasian, Senin siang (3/10/11). Pertemuan itu berlangsung alot.

Betapa tidak, Sukarmis juga membawa para pejabat camat yang baru dilantiknya menggantikan sekelompok PNS korban pemutasian yang hadir di ruangan yang sama.

Bupati Kuansing menyatakan, kehadiran para camat dan pejabat itu atas kemauan sendiri dan mereka menyatakan ingin menyaksikan hearing yang dimediasi oleh Komisi A DPRD Riau tersebut.

Kehadiran para camat ini sempat menjadi pertanyaan Wakil Ketua Komisi A DPRD Riau, Jabarullah. "Memboyong para camat ke DPRD ini apakah tidak akan mengganggu pelayanan masyarakat?" tanyanya.

Pertanyaan ini menimbulkan intrupsi dari para camat. Suasana hearing yang mulanya berjalan kondusif tiba-tiba menjadi riuh oleh 'hujan' intrupsi para peserta yang hadir. Suasana yang sempat memanas itu langsung dinetralisir oleh Ketua Komisi A DPRD Riau Bagus Santoso yang meminta para hadirian untuk tenang.

Suasana riuh kembali terjadi saat mantan Kepala Bappeda Kuansing Helfian Hamid diberikan kesempatan berbicara, oleh pimpinan rapat Bagus Santoso. Kali ini intrupsi langsung dilakukan oleh Sukarmis. Bupati ini tetap ngotot bahwa kesempatan berbicara itu seharusnya diberikan kepada Pemkab Kuansing.

"Kesempatan berbicara itu ya, diberikan kepada kami. Karena kehadiran kami di sini sebagai pihak yang diundang," tukasnya.

Tetapi anggota legislatif daerah itu sempat memberikan kesempatan kepada pejabat 'non job' itu untuk menyampaikan aspirasi meeka terlebih dahulu.

Dalam kesempatan itu, mantan Kepala Bappeda Kuansing korban mutasi, Helfian Hamid menilai mutasi yang dilakukan Pemkab setempat prematur dan tidak berdasar karena menabrak aturan yang berlaku. Terutama pada klausal SK pemutasian di sebutkan menimbang dan mengingat tidak dengan jelas apa yang menjadi dasar pertimbangan dari tim Baperjakat untuk melakukan mutasi jabatan kepada 137 PNS di Kuansing.

"Ada spesifikasi yang diduga dilanggar. Tertama terhadap terhadap Rustam. Selain dinonjobkan, dia juga didemosi (diturunkan pangkat, Red) dari golongan IV a menjadi IV b.

Setelah mendengar pemaparan Helfian ini, Sukarmis kembali menyatakan secara tegas untuk mempersilahkan para PNS dan pejabat yang tidak puas terhadap kebijakannya untuk menempuh jalur hukum, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Silahkan saja menempuh jalur hukum. Gugat saja ke PTUN Pekanbaru," tantangnya. *** (son)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- SK RTRW Merugikan Riau, DPRD Siap Gugatan ke Tiga Instansi
- Masyarakat Yakin Zulfan Hamid Penyelamat Kampar
- DPRD Inhu Sesalkan Permohonan Bantuan Lebaran oleh Kecamatan Rengat
- Mendagri Tak Memutuskan Hingga 1 Juli,
Gubri Dimungkinkan Tunjuk Plt Sekda

- Wagubri dan Ketua DPRD Riau Kosong,
Dewan Minta Golkar Dahulukan Kepentingan Rakyat dari Partai

- PKS Putuskan Usung Ayat Calon Walikota, Firdaus Siap Bertanding
- Antisipasi Hal yang Tak Diinginkan,
Gubri Didesak Segera Kirimkan Nama Calon Wakilnya ke DPRD Riau



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.167.229.51
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com