Home > Politik >>
Berita Terhangat..
  Jum’at, 29 Juli 2016 22:45
Bupati Syamsuar Pertanyakan Anggaran Rp30 M di Dinsosnakertrans Siak

Jum’at, 29 Juli 2016 22:35
Malam ini, Polisi Gerbek Jaringan Pengedar Narkoba di Meranti

Jum’at, 29 Juli 2016 19:51
Catatan KontraS,
Inilah Jejak Kasus Dua Warga Meranti Hingga Divonis Mati


Jum’at, 29 Juli 2016 19:35
Sudah Tujuh Bulan,
3.000 Guru MDA dan Madrasah tidak Terima Bantuan Hibah dari Pemkab Rohul


Jum’at, 29 Juli 2016 19:23
Beri Bantuan Insentif Rp30 Juta,
Pengelola Ponpes Mamba'ul Ma'arif Sebut RAPP Penyemangat Mereka


Jum’at, 29 Juli 2016 19:09
Komisi I DPR RI Lihat Langsung Alutsista di Lanud Roesmin Nurjadin

Jum’at, 29 Juli 2016 17:57
Masuk Eksekusi Mati Jilid III,
Gambaran Hidup Pujo dan Agus di Kepulauan Meranti


Jum’at, 29 Juli 2016 17:46
Minggu Depan, Gubri Lantik Ahmad Hijazi Jadi Sekdaprov Riau

Jum’at, 29 Juli 2016 17:00
PLN Rayon Dumai Kembali Lakukan Pemadaman Listrik Bergilir

Jum’at, 29 Juli 2016 16:55
Bupati Bengkalis Buka Bimbingan Manasik dan Pelajaran Haji



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Selasa, 4 Oktober 2011 06:36
Penuhi Undangan DPRD Riau,
Bupati Kuansing Bantah Mutasi PNS Kuansing Tak Sesuai Aturan


Bupati Sukarmis membantah tudingan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing beberapa waktu lalu tidak sesuai aturan. Bantahan itu diungkapkannya di hadapan anggota Komisi A DPRD Riau dan PNS korban pemutasian.

Riauterkini-PEKANBARU-Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Sukarmis membantah tudingan pemindahan atau mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menyalahi prosedur dan aturan.

Penegasan itu disampaikan saat dengar pendapat (hearing) dengan Komisi A DPRD Riau dan disaksikan para pegawai negeri sipil (PNS) korban pemutasian, Senin siang (3/10/11). Pertemuan itu berlangsung alot.

Betapa tidak, Sukarmis juga membawa para pejabat camat yang baru dilantiknya menggantikan sekelompok PNS korban pemutasian yang hadir di ruangan yang sama.

Bupati Kuansing menyatakan, kehadiran para camat dan pejabat itu atas kemauan sendiri dan mereka menyatakan ingin menyaksikan hearing yang dimediasi oleh Komisi A DPRD Riau tersebut.

Kehadiran para camat ini sempat menjadi pertanyaan Wakil Ketua Komisi A DPRD Riau, Jabarullah. "Memboyong para camat ke DPRD ini apakah tidak akan mengganggu pelayanan masyarakat?" tanyanya.

Pertanyaan ini menimbulkan intrupsi dari para camat. Suasana hearing yang mulanya berjalan kondusif tiba-tiba menjadi riuh oleh 'hujan' intrupsi para peserta yang hadir. Suasana yang sempat memanas itu langsung dinetralisir oleh Ketua Komisi A DPRD Riau Bagus Santoso yang meminta para hadirian untuk tenang.

Suasana riuh kembali terjadi saat mantan Kepala Bappeda Kuansing Helfian Hamid diberikan kesempatan berbicara, oleh pimpinan rapat Bagus Santoso. Kali ini intrupsi langsung dilakukan oleh Sukarmis. Bupati ini tetap ngotot bahwa kesempatan berbicara itu seharusnya diberikan kepada Pemkab Kuansing.

"Kesempatan berbicara itu ya, diberikan kepada kami. Karena kehadiran kami di sini sebagai pihak yang diundang," tukasnya.

Tetapi anggota legislatif daerah itu sempat memberikan kesempatan kepada pejabat 'non job' itu untuk menyampaikan aspirasi meeka terlebih dahulu.

Dalam kesempatan itu, mantan Kepala Bappeda Kuansing korban mutasi, Helfian Hamid menilai mutasi yang dilakukan Pemkab setempat prematur dan tidak berdasar karena menabrak aturan yang berlaku. Terutama pada klausal SK pemutasian di sebutkan menimbang dan mengingat tidak dengan jelas apa yang menjadi dasar pertimbangan dari tim Baperjakat untuk melakukan mutasi jabatan kepada 137 PNS di Kuansing.

"Ada spesifikasi yang diduga dilanggar. Tertama terhadap terhadap Rustam. Selain dinonjobkan, dia juga didemosi (diturunkan pangkat, Red) dari golongan IV a menjadi IV b.

Setelah mendengar pemaparan Helfian ini, Sukarmis kembali menyatakan secara tegas untuk mempersilahkan para PNS dan pejabat yang tidak puas terhadap kebijakannya untuk menempuh jalur hukum, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Silahkan saja menempuh jalur hukum. Gugat saja ke PTUN Pekanbaru," tantangnya. *** (son)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Jika Terpilih, Zulfan akan Delegasikan 102 Kewenangan Bupati
- Komisi A DPRD Riau Sayangkan Alasan Pemerintah Pusat Tunda Penerimaan PNS
- Belum Deadline, ,
DPRD Riau Tak Bisa Gelar Paripurna Pengesahan Tata Cara Pengelolaan BUMD

- Ketua Gerindra Minta Calon Sekda Dumai Pejabat Lokal
- Sudah Sepekan Mendagri Desak Gubri Isi Posisi Wakil Gubernur
- Kelola Aset Daerah,
Dewan Sarankan Pemprov Riau Tiru Pemko Surabaya

- Banggar DPRD Riau Kecewa, Banyak Pokok Pikiran Dewan tak Diokomodir Eksekutif


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.161.3.108
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com