Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 21 Oktober 2017 15:14
Waspada akan Diabetes Mellitus, Prodia Gelar Seminar Dokter

Sabtu, 21 Oktober 2017 14:42
5 Bulan Tak Terima Gaji, Honorer di Duri Mulai Galau

Sabtu, 21 Oktober 2017 13:48
Liga Dangdut Indonesia, 5 Remaja Riau Berlaga di Kancah Nasional

Sabtu, 21 Oktober 2017 13:20
Warga Kopah, Kuansing Nyaris Tewas Ditembak Maling Kerbau

Sabtu, 21 Oktober 2017 13:14
Pemred Riauterkini.com Terpilih Pimpin AMSI Wilayah Riau

Sabtu, 21 Oktober 2017 12:31
Simpan Sabu di Botol Permen, Warga Bathin Solapan, Bengkalis Ditangkap Polisi

Sabtu, 21 Oktober 2017 12:02
Oktober 2017, Realisasi PADi Bapenda Pekanbaru Tembus Rp 375 Miliyar

Sabtu, 21 Oktober 2017 07:34
Waka DPRD Riau Bantu Murid Nunggak SPP dan Dikeluarkan Sekolah

Sabtu, 21 Oktober 2017 07:26
Pemuda Ujung Batu, Rohul Taja Turnamen Futsam Peringati Sumpah Pemuda

Jum’at, 20 Oktober 2017 22:12
DPP PDIP Benarkan SK Usung M Harris-Yopi Ariyanto di Pilgubri 2018

 
loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Kamis, 21 Juli 2011 15:19
Sengketa Hasil Pilkades di Inhil, Calon Kalah Sewa Pengacara

Sengketa hasil pemungutan suara tak hanya terjadi pada Pemilukada, tetpai juga di Pilkades. Seorang calon yang kalah di Inhil menyewa pengacara dan minta bupati tak melantik rivalnya karena dituding curang.

Riauterkini-TEMBILAHAN-Calon Kepala Desa Rantau Panjang, Asmuni melalui kuasa hukumnya Mohd Arsyad melayangkan surat kepada Bupati Inhil, Indra Muchlis Adnan agar tidak melantik kepala desa terpilih, karena diduga pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) pada 27 Juni lalu penuh kecurangan.

Untuk diketahui, Asmuni merupakan calon Kades Rantau Panjang, Kecamatan Enok nomor urut 2 pada Pilkades 27 Juni lalu. Saat itu ada tiga calon yang bertarung yakni Sahlal Mahrasi, Asmuni dan Zulkifli.

“Kita telah mengirimkan surat kepada Bupati Inhil agar tidak melantik Kepala Desa Rantau Panjang terpilih, karena diduga dalam pelaksanaan Pilkades pada 27 Juni lalu penuh dengan kecurangan dan sikap tidak objektif dari panitia Pilkades saat itu,” ungkap Kuasa Hukum Asmuni, Moh Arsyad, SH, MH kepada riauterkini.com, Kamis (21/7/1).

Lanjutnya, mereka juga mengirimkan surat tinjuan ulang dan pemilihan ulang Kades Rantau Panjang kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rantau Panjang. Sebelumnya, kliennya telah mengirimkan surat keberatan kepada Ketua Panitia Pilkades pada tanggal 28 Juni, namun sampai saat ini tidak ada tanggapan.

“Dan kesalahan panitia Pilkades yang paling fatal adalah adanya surat suara yang dicoblos tidak ditandatangani oleh panitia Pilkades, padahal hal ini telah melanggar Peraturan Daerah Indragiri Hilir Nomor 07 Tahun 2006 pada Pasal 24 huruf b. Kita juga memiliki bukti dan saksi atas kecuarangan dalam Pilkades Rantau Panjang ini,” sebut Arsyad.

Lanjutnya, dalam Perda Inhil Nomor 07 Tahun 2006 pada Pasal 24 huruf b tersebut jelas disebutkan bahwa surat suara dianggap tidak sah apabila tidak ditanda tangani oleh Ketua Panitia atau yang mewakilinya.

Diterangkan, pihak panitia beralasan tidak ditanda tanganinya surat suara tersebut karena lupa adalah alasan yang tidak masuk akal dan sangat mengada-ada. Dinilai telah terjadi pelanggaran hukum dalam masalah ini.

Adapun jumlah surat suara sah dalam Pilkades tersebut sebanyak 1073 lembar, parahnya jumlah surat suara yang tidak ditanda tangani sebanyak 708 lembar atau lebih separuh dari surat suara sah. Surat suara yang tidak ditanda tangani ini diakui oleh Ketua PPS 1 Amirullah dan Ketua PPS 2 A Fuad.

Pada Pilkades Rantau Panjang ini, calon umur urut 1 Sahlal Mahrasi memperoleh 247 suara, calon nomor urut 2 Asmuni 330 suara dan Zulkifli mendapatkan 496 suara.

“Sangat disayangkan juga sikap Kepala BPMPD Inhil yang telah mengeluarkan surat kepada Camat Enok tertanggal 8 Juli 2011 lalu yang ikut membenarkan dan melegalkan hasil Pilkades Rantau Panjang yang diduga penuh kecurangan dan pelanggaran hukum tersebut,” tegasnya.***(mar)



loading...

Berita Politik lainnya..........
- DPP PDIP Benarkan SK Usung M Harris-Yopi Ariyanto di Pilgubri 2018
- Dikepung Seribuan Pendemo, di DPRD Riau Hanya Dua Wakil Rakyat
- Aksi di DPRD Riau, Massa BEM Se-Riau Sempat Sandera Satu Unit Mobil Tanki BBM
- Dewan Anggap Terlalu Kecil,
2018, Pemprov Riau Anggarkan Ro 50 JUta Per Desa

- Pilkada Inhil 2018, Wardan Jemput Rekomendasi DPP Demokrat ke Jakarta
- Pilgubri 2018, Ketum Golkar Dikabarkan Setujui Duet Andi-Suyatno
- Dihalangi Tanyakan Bantuan Rumah Ibadah ke Gubri,
Anggota DPRD Riau dari Hanura Sayangkan Sikap Kolegannya



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.80.10.56
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com