Home > Politik >>
Berita Terhangat..
  Sabtu, 2 Juli 2016 07:58
Satgas Karlahut Turunkan Paskhas TNI AU Segel Lahan di Sejumlah Kabupaten

Sabtu, 2 Juli 2016 07:42
Bupati Kampar Tinjau Posko Operasi Ramadniyah Siak-2016

Sabtu, 2 Juli 2016 07:40
2.485 Front Liner Berlomba Merjadi Terbaik di Kontes Layanan Honda 2016

Sabtu, 2 Juli 2016 00:28
Pererat Silahturahmi,
MPC PP Pelalawan Gelar Bukber dan Santuni Anak Yatim


Jum’at, 1 Juli 2016 23:35
Kerja Sama dengan Alfamart dan Pepsodent Herbal,
PFI Pekanbaru Berikan Bantuan Khusus untuk Panti Asuhan


Jum’at, 1 Juli 2016 23:29
Uji Coba Dermaga Air Putih II, Pasang Surut Pengaruhi Sandar Kapal

Jum’at, 1 Juli 2016 23:26
Ajak Bangun Daerah Melalui Pemberitaan,
Bupati Inhil Gelar Silaturrahmi Bersama Wartawan


Jum’at, 1 Juli 2016 22:18
Bupati Bengkalis Jelaskan Tunjangan Guru Honor Madrasah Hampir Setahun tak Dibayar

Jum’at, 1 Juli 2016 21:41
KBRI Sukses Yakinkan Malaysia Bebaskan 19 Nelayan Asal Rohil

Jum’at, 1 Juli 2016 20:35
Peringati Hari Bhayangkara ke-70,
Polres Rohul Gelar Tasyakuran dan Buka Puasa Bersama




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 21 Juli 2011 15:19
Sengketa Hasil Pilkades di Inhil, Calon Kalah Sewa Pengacara

Sengketa hasil pemungutan suara tak hanya terjadi pada Pemilukada, tetpai juga di Pilkades. Seorang calon yang kalah di Inhil menyewa pengacara dan minta bupati tak melantik rivalnya karena dituding curang.

Riauterkini-TEMBILAHAN-Calon Kepala Desa Rantau Panjang, Asmuni melalui kuasa hukumnya Mohd Arsyad melayangkan surat kepada Bupati Inhil, Indra Muchlis Adnan agar tidak melantik kepala desa terpilih, karena diduga pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) pada 27 Juni lalu penuh kecurangan.

Untuk diketahui, Asmuni merupakan calon Kades Rantau Panjang, Kecamatan Enok nomor urut 2 pada Pilkades 27 Juni lalu. Saat itu ada tiga calon yang bertarung yakni Sahlal Mahrasi, Asmuni dan Zulkifli.

“Kita telah mengirimkan surat kepada Bupati Inhil agar tidak melantik Kepala Desa Rantau Panjang terpilih, karena diduga dalam pelaksanaan Pilkades pada 27 Juni lalu penuh dengan kecurangan dan sikap tidak objektif dari panitia Pilkades saat itu,” ungkap Kuasa Hukum Asmuni, Moh Arsyad, SH, MH kepada riauterkini.com, Kamis (21/7/1).

Lanjutnya, mereka juga mengirimkan surat tinjuan ulang dan pemilihan ulang Kades Rantau Panjang kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rantau Panjang. Sebelumnya, kliennya telah mengirimkan surat keberatan kepada Ketua Panitia Pilkades pada tanggal 28 Juni, namun sampai saat ini tidak ada tanggapan.

“Dan kesalahan panitia Pilkades yang paling fatal adalah adanya surat suara yang dicoblos tidak ditandatangani oleh panitia Pilkades, padahal hal ini telah melanggar Peraturan Daerah Indragiri Hilir Nomor 07 Tahun 2006 pada Pasal 24 huruf b. Kita juga memiliki bukti dan saksi atas kecuarangan dalam Pilkades Rantau Panjang ini,” sebut Arsyad.

Lanjutnya, dalam Perda Inhil Nomor 07 Tahun 2006 pada Pasal 24 huruf b tersebut jelas disebutkan bahwa surat suara dianggap tidak sah apabila tidak ditanda tangani oleh Ketua Panitia atau yang mewakilinya.

Diterangkan, pihak panitia beralasan tidak ditanda tanganinya surat suara tersebut karena lupa adalah alasan yang tidak masuk akal dan sangat mengada-ada. Dinilai telah terjadi pelanggaran hukum dalam masalah ini.

Adapun jumlah surat suara sah dalam Pilkades tersebut sebanyak 1073 lembar, parahnya jumlah surat suara yang tidak ditanda tangani sebanyak 708 lembar atau lebih separuh dari surat suara sah. Surat suara yang tidak ditanda tangani ini diakui oleh Ketua PPS 1 Amirullah dan Ketua PPS 2 A Fuad.

Pada Pilkades Rantau Panjang ini, calon umur urut 1 Sahlal Mahrasi memperoleh 247 suara, calon nomor urut 2 Asmuni 330 suara dan Zulkifli mendapatkan 496 suara.

“Sangat disayangkan juga sikap Kepala BPMPD Inhil yang telah mengeluarkan surat kepada Camat Enok tertanggal 8 Juli 2011 lalu yang ikut membenarkan dan melegalkan hasil Pilkades Rantau Panjang yang diduga penuh kecurangan dan pelanggaran hukum tersebut,” tegasnya.***(mar)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Ahmad Hijazi Ditunjuk Jadi Plt Kepala Bappeda Riau
- Meski Raih Opini WTP, Gubernur Sebut Riau Punya Sejumlah Persoalan
- Mantan Birokrat Rohil Ajak Pertanyakan Dasar Pusat Batalkan Perda
- 5,000 Alat Berat Beroperasi di Riau,
Dewan Sayangkan Hanya 430 Unit yang Bayar Pajak

- SK RTRW Merugikan Riau, DPRD Siap Gugatan ke Tiga Instansi
- Masyarakat Yakin Zulfan Hamid Penyelamat Kampar
- DPRD Inhu Sesalkan Permohonan Bantuan Lebaran oleh Kecamatan Rengat


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.166.229.4
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com