Home > Politik >>
Berita Terhangat..
  Senin, 30 Mei 2016 20:53
‎Siaga Darurat Karlahut Diperpanjang Hingga Empat Bulan ke Depan

Senin, 30 Mei 2016 20:00
Pelayanan Perizinan Terbaik Nasional, Bupati Siak Terima Piala dan Piagam

Senin, 30 Mei 2016 19:54
Sekdakab Kampar Hadiri Penanaman Karet Perdana di Kecamatan XIII Koto Kampar

Senin, 30 Mei 2016 19:51
Menkopolhukam dan Gubri Saksikan MoU BRG bersama 11 Universitas

Senin, 30 Mei 2016 19:46
Mudik Lebaran, Organda Siapkan 46 Ribu Bus

Senin, 30 Mei 2016 19:09
Curi Ranmor di Pekanbaru,
Mantan Anggota Polri Ditangkap Polsek Tembilahan


Senin, 30 Mei 2016 18:22
Terganjal Aturan Baru, Ranperda Tata Kelola BUMD Dua Kali Gagal Disahkan

Senin, 30 Mei 2016 18:18
Pegang Kemaluan Anak di Bawah Umur, Ayah Tiri di Sinaboi Rohil Ditangkap

Senin, 30 Mei 2016 18:07
Korupsi Pertanggungjawaban Dana Satker,
Tiga Bendahara Pemkab Bengkalis Dituntut 4 dan Tahun Penjara


Senin, 30 Mei 2016 18:04




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 21 Juli 2011 15:19
Sengketa Hasil Pilkades di Inhil, Calon Kalah Sewa Pengacara

Sengketa hasil pemungutan suara tak hanya terjadi pada Pemilukada, tetpai juga di Pilkades. Seorang calon yang kalah di Inhil menyewa pengacara dan minta bupati tak melantik rivalnya karena dituding curang.

Riauterkini-TEMBILAHAN-Calon Kepala Desa Rantau Panjang, Asmuni melalui kuasa hukumnya Mohd Arsyad melayangkan surat kepada Bupati Inhil, Indra Muchlis Adnan agar tidak melantik kepala desa terpilih, karena diduga pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) pada 27 Juni lalu penuh kecurangan.

Untuk diketahui, Asmuni merupakan calon Kades Rantau Panjang, Kecamatan Enok nomor urut 2 pada Pilkades 27 Juni lalu. Saat itu ada tiga calon yang bertarung yakni Sahlal Mahrasi, Asmuni dan Zulkifli.

“Kita telah mengirimkan surat kepada Bupati Inhil agar tidak melantik Kepala Desa Rantau Panjang terpilih, karena diduga dalam pelaksanaan Pilkades pada 27 Juni lalu penuh dengan kecurangan dan sikap tidak objektif dari panitia Pilkades saat itu,” ungkap Kuasa Hukum Asmuni, Moh Arsyad, SH, MH kepada riauterkini.com, Kamis (21/7/1).

Lanjutnya, mereka juga mengirimkan surat tinjuan ulang dan pemilihan ulang Kades Rantau Panjang kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rantau Panjang. Sebelumnya, kliennya telah mengirimkan surat keberatan kepada Ketua Panitia Pilkades pada tanggal 28 Juni, namun sampai saat ini tidak ada tanggapan.

“Dan kesalahan panitia Pilkades yang paling fatal adalah adanya surat suara yang dicoblos tidak ditandatangani oleh panitia Pilkades, padahal hal ini telah melanggar Peraturan Daerah Indragiri Hilir Nomor 07 Tahun 2006 pada Pasal 24 huruf b. Kita juga memiliki bukti dan saksi atas kecuarangan dalam Pilkades Rantau Panjang ini,” sebut Arsyad.

Lanjutnya, dalam Perda Inhil Nomor 07 Tahun 2006 pada Pasal 24 huruf b tersebut jelas disebutkan bahwa surat suara dianggap tidak sah apabila tidak ditanda tangani oleh Ketua Panitia atau yang mewakilinya.

Diterangkan, pihak panitia beralasan tidak ditanda tanganinya surat suara tersebut karena lupa adalah alasan yang tidak masuk akal dan sangat mengada-ada. Dinilai telah terjadi pelanggaran hukum dalam masalah ini.

Adapun jumlah surat suara sah dalam Pilkades tersebut sebanyak 1073 lembar, parahnya jumlah surat suara yang tidak ditanda tangani sebanyak 708 lembar atau lebih separuh dari surat suara sah. Surat suara yang tidak ditanda tangani ini diakui oleh Ketua PPS 1 Amirullah dan Ketua PPS 2 A Fuad.

Pada Pilkades Rantau Panjang ini, calon umur urut 1 Sahlal Mahrasi memperoleh 247 suara, calon nomor urut 2 Asmuni 330 suara dan Zulkifli mendapatkan 496 suara.

“Sangat disayangkan juga sikap Kepala BPMPD Inhil yang telah mengeluarkan surat kepada Camat Enok tertanggal 8 Juli 2011 lalu yang ikut membenarkan dan melegalkan hasil Pilkades Rantau Panjang yang diduga penuh kecurangan dan pelanggaran hukum tersebut,” tegasnya.***(mar)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Terganjal Aturan Baru, Ranperda Tata Kelola BUMD Dua Kali Gagal Disahkan
- Revisi UU Pilkada, Anggota Dewan Tetap Mundur Jika Maju Pilkada
- Dua Tahun tak Kerja, Anggota DPRD Inhu Ngotot Tetap jadi Karyawan PT TPP
- Surati Gubri,
Dewan Minta Segera Dikirimkan Nama-nama Cawagub

- Sengketa Lima Desa Rohul-Kampar,
DPRD Rohul Bersama Dua Kades Datangi DPRD Riau

- Lusa, Gubri Lantik Mursini-Halim Jadi Bupati dan Wabup Kuansing
- Zulfan Hafiz Pastikan Usulan PAW Fikri Wahyudi Asli dari DPP NasDem


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 23.20.239.237
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com