Home > Politik >>
Berita Terhangat..
  Selasa, 26 Juli 2016 20:20
Citilink Jadikan Pekanbaru Pusat Rute Sumatera

Selasa, 26 Juli 2016 20:18
Menpan-RB Minta Daerah Tunda Penerimaan CPNS Tahun Ini

Selasa, 26 Juli 2016 20:14
BKD Dumai Larang Seluruh PNS Bermain Pokemon Go

Selasa, 26 Juli 2016 20:11
Mitra Bina Program CD RAPP, Tak Mau Hanya Jadi Penonton

Selasa, 26 Juli 2016 19:44
DBH Menurun, Wawako Dumai Ajak Perusahan Bangun Daerah

Selasa, 26 Juli 2016 19:42
Wakil Bupati dan Ketua PKK Kuansing Akan Terima Penghargaan BKL dari Presiden RI

Selasa, 26 Juli 2016 19:40
Besok Siang Dikebumikan,
Jenazah Anggota Polsek Kotogasib, Siak Tiba di Rumah Duka di Pekanbaru


Selasa, 26 Juli 2016 19:36
Sidang Korupsi Dana Bansos,
Hakim Tanyakan Turba, Mantan Ketua DPRD Bengkalis Jadi Gugup


Selasa, 26 Juli 2016 19:30
Disnakertrans Dumai Bakal Evaluasi Penerapan Perda Naker

Selasa, 26 Juli 2016 18:50
FK-IJK Riau Adakan Halal Bi Halal dan Pertemuan



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 21 Juli 2011 15:19
Sengketa Hasil Pilkades di Inhil, Calon Kalah Sewa Pengacara

Sengketa hasil pemungutan suara tak hanya terjadi pada Pemilukada, tetpai juga di Pilkades. Seorang calon yang kalah di Inhil menyewa pengacara dan minta bupati tak melantik rivalnya karena dituding curang.

Riauterkini-TEMBILAHAN-Calon Kepala Desa Rantau Panjang, Asmuni melalui kuasa hukumnya Mohd Arsyad melayangkan surat kepada Bupati Inhil, Indra Muchlis Adnan agar tidak melantik kepala desa terpilih, karena diduga pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) pada 27 Juni lalu penuh kecurangan.

Untuk diketahui, Asmuni merupakan calon Kades Rantau Panjang, Kecamatan Enok nomor urut 2 pada Pilkades 27 Juni lalu. Saat itu ada tiga calon yang bertarung yakni Sahlal Mahrasi, Asmuni dan Zulkifli.

“Kita telah mengirimkan surat kepada Bupati Inhil agar tidak melantik Kepala Desa Rantau Panjang terpilih, karena diduga dalam pelaksanaan Pilkades pada 27 Juni lalu penuh dengan kecurangan dan sikap tidak objektif dari panitia Pilkades saat itu,” ungkap Kuasa Hukum Asmuni, Moh Arsyad, SH, MH kepada riauterkini.com, Kamis (21/7/1).

Lanjutnya, mereka juga mengirimkan surat tinjuan ulang dan pemilihan ulang Kades Rantau Panjang kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rantau Panjang. Sebelumnya, kliennya telah mengirimkan surat keberatan kepada Ketua Panitia Pilkades pada tanggal 28 Juni, namun sampai saat ini tidak ada tanggapan.

“Dan kesalahan panitia Pilkades yang paling fatal adalah adanya surat suara yang dicoblos tidak ditandatangani oleh panitia Pilkades, padahal hal ini telah melanggar Peraturan Daerah Indragiri Hilir Nomor 07 Tahun 2006 pada Pasal 24 huruf b. Kita juga memiliki bukti dan saksi atas kecuarangan dalam Pilkades Rantau Panjang ini,” sebut Arsyad.

Lanjutnya, dalam Perda Inhil Nomor 07 Tahun 2006 pada Pasal 24 huruf b tersebut jelas disebutkan bahwa surat suara dianggap tidak sah apabila tidak ditanda tangani oleh Ketua Panitia atau yang mewakilinya.

Diterangkan, pihak panitia beralasan tidak ditanda tanganinya surat suara tersebut karena lupa adalah alasan yang tidak masuk akal dan sangat mengada-ada. Dinilai telah terjadi pelanggaran hukum dalam masalah ini.

Adapun jumlah surat suara sah dalam Pilkades tersebut sebanyak 1073 lembar, parahnya jumlah surat suara yang tidak ditanda tangani sebanyak 708 lembar atau lebih separuh dari surat suara sah. Surat suara yang tidak ditanda tangani ini diakui oleh Ketua PPS 1 Amirullah dan Ketua PPS 2 A Fuad.

Pada Pilkades Rantau Panjang ini, calon umur urut 1 Sahlal Mahrasi memperoleh 247 suara, calon nomor urut 2 Asmuni 330 suara dan Zulkifli mendapatkan 496 suara.

“Sangat disayangkan juga sikap Kepala BPMPD Inhil yang telah mengeluarkan surat kepada Camat Enok tertanggal 8 Juli 2011 lalu yang ikut membenarkan dan melegalkan hasil Pilkades Rantau Panjang yang diduga penuh kecurangan dan pelanggaran hukum tersebut,” tegasnya.***(mar)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Menpan-RB Minta Daerah Tunda Penerimaan CPNS Tahun Ini
- Wakil Bupati dan Ketua PKK Kuansing Akan Terima Penghargaan BKL dari Presiden RI
- Disnakertrans Dumai Bakal Evaluasi Penerapan Perda Naker
- Mosi Tidak Percaya di Balitbang Riau,
Komisi E DPRD Riau Mengaku Sudah Bahas Laporannya

- Dewan Kritisi Pemindahan dan Alih Fungsi Kampus IPDN di Rohil
- Pansus Sengketa Lahan DPRD Bengkalis Targetkan Tuntaskan Laporan Bulan Ini
- Maju Himarohu 2016-2018,
Ade Permana Siap Bawa Organisasi ke Arah Lebih Baik



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.80.46.33
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com