Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 13 Desember 2017 17:46
Dugaan Pencemaran Limbah di Blok Rokan dan Minas,
Dewan Minta PPNS LHK Riau Cek Lapangan


Rabu, 13 Desember 2017 17:22
Honda Arista Pekanbaru Raih 3 Kategori Juara di Ajang 3S+BP+CCO Contest 2017

Rabu, 13 Desember 2017 17:18
Korupsi RTH, Pendemo Desak Kejati Periksa Gubernur Riau

Rabu, 13 Desember 2017 17:07
Para Ahli Sebut Pembatalan RKU PT. RAPP Hambat Investasi

Rabu, 13 Desember 2017 17:05
2 Pekan Jelang Natal, Harga Barang Kebutuhan Merangkak Naik

Rabu, 13 Desember 2017 17:04
Walikota Pekanbaru Optimis Pambangunan Pasar Induk Selesai Tepat Waktu

Rabu, 13 Desember 2017 16:53
Beasiswa CD PT RAPP,
Sempat Putus Asa Tidak Ada Biaya, Pemuda Kampar Ini Akhirnya Bisa Kuliah


Rabu, 13 Desember 2017 16:48
Tingkatkan PAD, Bapenda Pekanbaru Revisi Empat Perda Pajak

Rabu, 13 Desember 2017 16:39
Majelis Tinggi Partai Demokrat Belum Putuskan Paslon Gubernur Riau

Rabu, 13 Desember 2017 16:32
Dukung Dakwah Fitrah Madani,
PKK dan BKMT Meranti Serahkan Bantuan untuk Kaum Du'afa dan Mu'alaf


 
loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Kamis, 21 Juli 2011 15:19
Sengketa Hasil Pilkades di Inhil, Calon Kalah Sewa Pengacara

Sengketa hasil pemungutan suara tak hanya terjadi pada Pemilukada, tetpai juga di Pilkades. Seorang calon yang kalah di Inhil menyewa pengacara dan minta bupati tak melantik rivalnya karena dituding curang.

Riauterkini-TEMBILAHAN-Calon Kepala Desa Rantau Panjang, Asmuni melalui kuasa hukumnya Mohd Arsyad melayangkan surat kepada Bupati Inhil, Indra Muchlis Adnan agar tidak melantik kepala desa terpilih, karena diduga pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) pada 27 Juni lalu penuh kecurangan.

Untuk diketahui, Asmuni merupakan calon Kades Rantau Panjang, Kecamatan Enok nomor urut 2 pada Pilkades 27 Juni lalu. Saat itu ada tiga calon yang bertarung yakni Sahlal Mahrasi, Asmuni dan Zulkifli.

“Kita telah mengirimkan surat kepada Bupati Inhil agar tidak melantik Kepala Desa Rantau Panjang terpilih, karena diduga dalam pelaksanaan Pilkades pada 27 Juni lalu penuh dengan kecurangan dan sikap tidak objektif dari panitia Pilkades saat itu,” ungkap Kuasa Hukum Asmuni, Moh Arsyad, SH, MH kepada riauterkini.com, Kamis (21/7/1).

Lanjutnya, mereka juga mengirimkan surat tinjuan ulang dan pemilihan ulang Kades Rantau Panjang kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rantau Panjang. Sebelumnya, kliennya telah mengirimkan surat keberatan kepada Ketua Panitia Pilkades pada tanggal 28 Juni, namun sampai saat ini tidak ada tanggapan.

“Dan kesalahan panitia Pilkades yang paling fatal adalah adanya surat suara yang dicoblos tidak ditandatangani oleh panitia Pilkades, padahal hal ini telah melanggar Peraturan Daerah Indragiri Hilir Nomor 07 Tahun 2006 pada Pasal 24 huruf b. Kita juga memiliki bukti dan saksi atas kecuarangan dalam Pilkades Rantau Panjang ini,” sebut Arsyad.

Lanjutnya, dalam Perda Inhil Nomor 07 Tahun 2006 pada Pasal 24 huruf b tersebut jelas disebutkan bahwa surat suara dianggap tidak sah apabila tidak ditanda tangani oleh Ketua Panitia atau yang mewakilinya.

Diterangkan, pihak panitia beralasan tidak ditanda tanganinya surat suara tersebut karena lupa adalah alasan yang tidak masuk akal dan sangat mengada-ada. Dinilai telah terjadi pelanggaran hukum dalam masalah ini.

Adapun jumlah surat suara sah dalam Pilkades tersebut sebanyak 1073 lembar, parahnya jumlah surat suara yang tidak ditanda tangani sebanyak 708 lembar atau lebih separuh dari surat suara sah. Surat suara yang tidak ditanda tangani ini diakui oleh Ketua PPS 1 Amirullah dan Ketua PPS 2 A Fuad.

Pada Pilkades Rantau Panjang ini, calon umur urut 1 Sahlal Mahrasi memperoleh 247 suara, calon nomor urut 2 Asmuni 330 suara dan Zulkifli mendapatkan 496 suara.

“Sangat disayangkan juga sikap Kepala BPMPD Inhil yang telah mengeluarkan surat kepada Camat Enok tertanggal 8 Juli 2011 lalu yang ikut membenarkan dan melegalkan hasil Pilkades Rantau Panjang yang diduga penuh kecurangan dan pelanggaran hukum tersebut,” tegasnya.***(mar)



Berita Politik lainnya..........
- Dugaan Pencemaran Limbah di Blok Rokan dan Minas,
Dewan Minta PPNS LHK Riau Cek Lapangan

- Para Ahli Sebut Pembatalan RKU PT. RAPP Hambat Investasi
- Majelis Tinggi Partai Demokrat Belum Putuskan Paslon Gubernur Riau
- Pemkab Meranti Tak Anggarkan Gaji Guru Madrasah
- Pilgubri 2018, Bupati Harris Siarkan Survei Tertinggi Versi LSI
- Rp500 Ribu Per Siswa, Dewan Anggarkan BOSDA dalam APBD Riau 2018
- Buntut Penolakan Ustadz Abdul Somad,
Legislator Riau Lukman Edy Laporkan Senator Asal Bali

- Komisi V DPRD Riau Usulkan Standarisasi Honor Guru Bantu SMA se-Derajat
- Legislator Pelalawan Ini Minta Pengelolaan Air Bersih Dialihkan ke Swasta
- Temuan DPRD, PDAM Pelalawan Distribusikan Air Sungai Kampar Tanpa Diolah
- PT ADEI tak Hadiri Hearing dengan DPRD Pelalawan
- Tak Quorum, DPRD Riau Gagal Gelar Sidang Paripurna
- Jagoan PDI-P di Pilgubri Akan Diumumkan Saat Rakor Nanti
- Seleksi CPNS 2018 Kembali Dibuka, Posisi Guru Paling Dibutuhkan
- Jadi Ketua BM PAN Riau, Ferdian Andika Siap Menangkan Jago PAN di Pilgubri 2018
- Bupati Yopi Apresiasi Jajaranya Raih KI Award 2017
- Pasca Disahkan DPRD,
Pemkab Bengkalis Serahkan Ranperda APBD 2018 ke Pemprov Riau

- Terkait Pembebasan Lahan Tol Pekanbaru-Dumai,
Komisi IV DPRD Riau Sarankan Pemerintah Cari Win-win Solution

- Belum Tuntaskan APBD 2018, Inhu dan Rohil Terancam Dapat Sanksi
- Golkar Riau Sepakat Usulkan Munaslub Gantikan Setya Novanto


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.82.79.109
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com