Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 28 April 2017 21:50
Baznas Kuansing Gelar Tablik Akbar Sosialisasi Zakat

Jum’at, 28 April 2017 21:41
Kawasan Restorasi Gambut,
Dewan Minta Penentuan Lahan Diserahkan ke Pemerintah Setempat


Jum’at, 28 April 2017 21:19
APBD 2017 Kuansing Disahkan Pekan Depan

Jum’at, 28 April 2017 20:31
Stand Utama Bocor, EO Dumai Expo 2017 Disebut Lepas Tangan

Jum’at, 28 April 2017 19:27
Wabup Meranti Ikuti Diklatpim di Jakarta

Jum’at, 28 April 2017 18:55
KPU Meranti Launching Rumah Pintar Pemilu

Jum’at, 28 April 2017 18:50
Terus Meningkat, Jumlah Penderita DBD di Pekanbaru Kini 260 Orang

Jum’at, 28 April 2017 17:03
Laka Maut, Kabag Hukum Setda Bengkalis Diperiksa Intensif

Jum’at, 28 April 2017 16:59
Dihadiri Mantan Bupati,
Staf Ahli Bupati Rohul Resmikan Masjid Nurul Huda Desa Menaming


Jum’at, 28 April 2017 16:52
Miliki Sabu dan Ekstasi, Sepasang Warga Tionghoa di Duri Ditangkap

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 21 Juli 2011 15:19
Sengketa Hasil Pilkades di Inhil, Calon Kalah Sewa Pengacara

Sengketa hasil pemungutan suara tak hanya terjadi pada Pemilukada, tetpai juga di Pilkades. Seorang calon yang kalah di Inhil menyewa pengacara dan minta bupati tak melantik rivalnya karena dituding curang.

Riauterkini-TEMBILAHAN-Calon Kepala Desa Rantau Panjang, Asmuni melalui kuasa hukumnya Mohd Arsyad melayangkan surat kepada Bupati Inhil, Indra Muchlis Adnan agar tidak melantik kepala desa terpilih, karena diduga pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) pada 27 Juni lalu penuh kecurangan.

Untuk diketahui, Asmuni merupakan calon Kades Rantau Panjang, Kecamatan Enok nomor urut 2 pada Pilkades 27 Juni lalu. Saat itu ada tiga calon yang bertarung yakni Sahlal Mahrasi, Asmuni dan Zulkifli.

“Kita telah mengirimkan surat kepada Bupati Inhil agar tidak melantik Kepala Desa Rantau Panjang terpilih, karena diduga dalam pelaksanaan Pilkades pada 27 Juni lalu penuh dengan kecurangan dan sikap tidak objektif dari panitia Pilkades saat itu,” ungkap Kuasa Hukum Asmuni, Moh Arsyad, SH, MH kepada riauterkini.com, Kamis (21/7/1).

Lanjutnya, mereka juga mengirimkan surat tinjuan ulang dan pemilihan ulang Kades Rantau Panjang kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rantau Panjang. Sebelumnya, kliennya telah mengirimkan surat keberatan kepada Ketua Panitia Pilkades pada tanggal 28 Juni, namun sampai saat ini tidak ada tanggapan.

“Dan kesalahan panitia Pilkades yang paling fatal adalah adanya surat suara yang dicoblos tidak ditandatangani oleh panitia Pilkades, padahal hal ini telah melanggar Peraturan Daerah Indragiri Hilir Nomor 07 Tahun 2006 pada Pasal 24 huruf b. Kita juga memiliki bukti dan saksi atas kecuarangan dalam Pilkades Rantau Panjang ini,” sebut Arsyad.

Lanjutnya, dalam Perda Inhil Nomor 07 Tahun 2006 pada Pasal 24 huruf b tersebut jelas disebutkan bahwa surat suara dianggap tidak sah apabila tidak ditanda tangani oleh Ketua Panitia atau yang mewakilinya.

Diterangkan, pihak panitia beralasan tidak ditanda tanganinya surat suara tersebut karena lupa adalah alasan yang tidak masuk akal dan sangat mengada-ada. Dinilai telah terjadi pelanggaran hukum dalam masalah ini.

Adapun jumlah surat suara sah dalam Pilkades tersebut sebanyak 1073 lembar, parahnya jumlah surat suara yang tidak ditanda tangani sebanyak 708 lembar atau lebih separuh dari surat suara sah. Surat suara yang tidak ditanda tangani ini diakui oleh Ketua PPS 1 Amirullah dan Ketua PPS 2 A Fuad.

Pada Pilkades Rantau Panjang ini, calon umur urut 1 Sahlal Mahrasi memperoleh 247 suara, calon nomor urut 2 Asmuni 330 suara dan Zulkifli mendapatkan 496 suara.

“Sangat disayangkan juga sikap Kepala BPMPD Inhil yang telah mengeluarkan surat kepada Camat Enok tertanggal 8 Juli 2011 lalu yang ikut membenarkan dan melegalkan hasil Pilkades Rantau Panjang yang diduga penuh kecurangan dan pelanggaran hukum tersebut,” tegasnya.***(mar)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Kawasan Restorasi Gambut,
Dewan Minta Penentuan Lahan Diserahkan ke Pemerintah Setempat

- APBD 2017 Kuansing Disahkan Pekan Depan
- KPU Meranti Launching Rumah Pintar Pemilu
- Pelantikan Kepala Daerah Pekanbaru dan Kampar Masih Tunggu Arahan Mendagri
- APBD Belum Juga Tuntas, Mendagri Bakal Beri Sanksi untuk Kuansing
- Audiensi Bawaslu Riau, Pemkab Rohul Siap Gelar Pilgubri 2018 dan Pileg 2019
- Plus dan Minus Balon Gubri (3),
Tekad Bulat Harris Lewati Jalan Terjal Naikan Karier Politik



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.92.190.158
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com