Untitled Document
Selasa, 12 Jumadil Awwal 1436 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Selasa, 3 Maret 2015 10:58
Sempit dan Tak Strategis, PKL Duri Tolak Tempati Lokasi Baru

Selasa, 3 Maret 2015 07:50
Meski Shock, Supir Dump Truck Tewaskan 6 Murid SD Ditahan Polres Rohul

Selasa, 3 Maret 2015 07:47
Dicabuli Guru, 6 Siswi SD di Inhu Takut Sekolah

Selasa, 3 Maret 2015 07:44
DPK Korpri Inhil Diminta Serius Sikapi Desakan Transparasi Dana Iuran

Selasa, 3 Maret 2015 07:42
Pejabat Kemenag Rohul Ikuti Diklat Penyuluhan dan Pembinaan Hukum

Selasa, 3 Maret 2015 07:41
10 Anggota DPRD Rohul Nonton Langsung ke Jakarta,
Dukung Fauzan Menangi D'Academy 2 Indosiar


Selasa, 3 Maret 2015 07:05
Dikunjungi Anggota DPD RI, Pemkab Rohil Sampaikan Protes HPH PT Diamond Diperpanjang



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Jum’at, 23 April 2010 17:04
Soal Wabup Pelalawan,
Sikap Kemendagri Tunggu Laporan Pemprov Riau


Proses pelantikan M Harris sebagai Wabup Pelalawan hasil pemilihan DPRD setempat belum ada titik terang. Kemendagri baru sersikap setelah menerima laporan Pemprov Riau.

Riauterkini-JAKARTA-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Gubernur Riau HM Rusli Zainal segera melaporkan proses pemilihan wakil bupati Pelalawan agar segera bisa disikapi apakah proses terpilihnya HM Haris dapat diterima atau tidak. Sebab, ada informasi bahwa proses pemilihannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku, dan kurang dari 11 bulan lagi akan dilakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten tersebut.

"Kita minta agar Gubernur Riau sebagai wakil pemerintah pusat di daerah segera melaporkan hasil pemilihan wakil bupati Pelalawan di DPRD. Harus ada hitam atau putih, baru kita bisa menanggapi," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Saut Situmorang di Jakarta, Jumat (23/4/2010).

Menurut Saut, meski ada kesan Gubernur Riau merasa dilangkahi atau tidak dilibatkan dalam proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan yang dimenangkan HM Haris itu, tetap harus dilaporkan ke Mendagri untuk dibuat surat keputusan apakah proses pengangkatnya dapat dilanjutkan atau tidak. "Gubernur punya kewewenangan melaporkan, gubernur tahu mana yang perlu dilaporkan atau tidak. Gubernur tidak ada alasan untuk menghambat, kalau alasan ketersinggungan tidak kita tanggapi. Kita minta segera dilaporkan," katanya.

Saut menegaskan, sah atau tidak sahnya proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan bukan ditentukan oleh Gubernur Riau, tetapi aparat penegak hukum bila hal itu dipermasalahkan secara hukum karena dianggap tidak sesuai aturan. Namun, bagi Kemendagri sendiri proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan harus sesuai mekanisme dan aturan. "Tetapi aturan itu dilaksanakan atau tidak, baru diketahui setelah ada laporan dari Gubernur Riau. Setelah ada laporan, baru kita bisa tanggapi," katanya. *** (ira)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Dewan Sebut Krisis Moral Picu Maraknya Tindak Amoral di Inhu
- ‎Pilkada Bengkalis 2015, Gardu Prabowo Dukung Herliyan Saleh
- Tak Berjalan Semestinya, Dewan Segera Evaluasi Badan Penghubung Jakarta
- Wakil Rakyat Kritisi Amburadulnya Pelantikan Pejabat Pemprov Riau
- Komisi E DPRD Riau Kunjungi Korban Luka Bakar di RSUD AA
- PDI Perjuangan Gelar Konfercab se Riau
- Bahas Perizinan, Dewan Gelar Pertemuan Tertutup dengan PT SAL Inhil


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.166.45.31
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com