Untitled Document
Rabu, 8 Zulqaidah 1435 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Selasa, 2 September 2014 22:34
50 JCH Rohul Belum Antar Koper ke Bandara Tuanku Tambusai

Selasa, 2 September 2014 22:31
Lapas Teluk Kuantan Butuh Tambahan Sel

Selasa, 2 September 2014 22:20
Program Sahabat Daihatsu Tawarkan Down Payment Super Ringan

Selasa, 2 September 2014 22:17
Beli Rumah Rp335 Juta, Perwira Polisi Tertipu Teman Sendiri

Selasa, 2 September 2014 22:12
Personel Satpol PP Dituntut Berjiwa Pemimpin

Selasa, 2 September 2014 21:44
Polsek Senapelan Tangkap Dua Tersangka Curanmor

Selasa, 2 September 2014 21:40
DPC FPE SBSI Bengkalis Tuding,
PT Palmaria Persada-GUN di Duri Belum Layak Beroperasi




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Jum’at, 23 April 2010 17:04
Soal Wabup Pelalawan,
Sikap Kemendagri Tunggu Laporan Pemprov Riau


Proses pelantikan M Harris sebagai Wabup Pelalawan hasil pemilihan DPRD setempat belum ada titik terang. Kemendagri baru sersikap setelah menerima laporan Pemprov Riau.

Riauterkini-JAKARTA-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Gubernur Riau HM Rusli Zainal segera melaporkan proses pemilihan wakil bupati Pelalawan agar segera bisa disikapi apakah proses terpilihnya HM Haris dapat diterima atau tidak. Sebab, ada informasi bahwa proses pemilihannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku, dan kurang dari 11 bulan lagi akan dilakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten tersebut.

"Kita minta agar Gubernur Riau sebagai wakil pemerintah pusat di daerah segera melaporkan hasil pemilihan wakil bupati Pelalawan di DPRD. Harus ada hitam atau putih, baru kita bisa menanggapi," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Saut Situmorang di Jakarta, Jumat (23/4/2010).

Menurut Saut, meski ada kesan Gubernur Riau merasa dilangkahi atau tidak dilibatkan dalam proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan yang dimenangkan HM Haris itu, tetap harus dilaporkan ke Mendagri untuk dibuat surat keputusan apakah proses pengangkatnya dapat dilanjutkan atau tidak. "Gubernur punya kewewenangan melaporkan, gubernur tahu mana yang perlu dilaporkan atau tidak. Gubernur tidak ada alasan untuk menghambat, kalau alasan ketersinggungan tidak kita tanggapi. Kita minta segera dilaporkan," katanya.

Saut menegaskan, sah atau tidak sahnya proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan bukan ditentukan oleh Gubernur Riau, tetapi aparat penegak hukum bila hal itu dipermasalahkan secara hukum karena dianggap tidak sesuai aturan. Namun, bagi Kemendagri sendiri proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan harus sesuai mekanisme dan aturan. "Tetapi aturan itu dilaksanakan atau tidak, baru diketahui setelah ada laporan dari Gubernur Riau. Setelah ada laporan, baru kita bisa tanggapi," katanya. *** (ira)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Tanpa Restu Kabupaten,
DPRD Riau Masukkan Rohul dalam Provinsi Riau Pesisir

- Pemkab Rohul Siap Anggarkan Dana Perjalanan Dinas Anggota DPRD
- Kawal Sidang Paripurna,
Ratusan Warga Berjaga di Gedung DPRD Riau

- Datangi DPRD Riau,
Puluhan Masyarakat Rohul Tolak Bergabung dengan Rodas

- 6 Fraksi di DPRD Pelalawan Terbentuk
- Noviwaldy Jarang Ngantor ,
Fraksi Demokrat Surati BK DPRD Riau

- Sayang, Anggota DPRD Riau Baru Tak Terima Dana Bansos dan Aspirasi


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.90.176.79
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com