Untitled Document
Rabu, 14 Ramadhan 1436 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 1 Juli 2015 07:39
Hasil Audit APBD Riau 2014,
BPK Temukan Tiga Poin Ketikdak-patuhan Terhadap UU


Rabu, 1 Juli 2015 07:34
Koperasi Karya Sembada Rumbio Jaya Raih Penghargaan Tingkat Nasional

Rabu, 1 Juli 2015 07:32
Manajemen PT RAPP Bubar dengan Insan Pers Kabupaten Pelalawan

Rabu, 1 Juli 2015 07:27
20 Personil Polres Kuansing Naik Pangkat

Rabu, 1 Juli 2015 00:08
Gemar Berzakat Tahap II,
Pemkab Syamsuar dan Baznas Siak Ajak Masyarakat Berzakat


Selasa, 30 Juni 2015 23:18
Tragedi Pesawat Hercules,
Jenazah Serda Ainul Ditemukan, Keluarga Malam Ini Berangkat ke Medan


Selasa, 30 Juni 2015 23:10
Ditinggal Kosong, Rumah Guru di Duri Ludes Dilalap Api



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Jum’at, 23 April 2010 17:04
Soal Wabup Pelalawan,
Sikap Kemendagri Tunggu Laporan Pemprov Riau


Proses pelantikan M Harris sebagai Wabup Pelalawan hasil pemilihan DPRD setempat belum ada titik terang. Kemendagri baru sersikap setelah menerima laporan Pemprov Riau.

Riauterkini-JAKARTA-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Gubernur Riau HM Rusli Zainal segera melaporkan proses pemilihan wakil bupati Pelalawan agar segera bisa disikapi apakah proses terpilihnya HM Haris dapat diterima atau tidak. Sebab, ada informasi bahwa proses pemilihannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku, dan kurang dari 11 bulan lagi akan dilakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten tersebut.

"Kita minta agar Gubernur Riau sebagai wakil pemerintah pusat di daerah segera melaporkan hasil pemilihan wakil bupati Pelalawan di DPRD. Harus ada hitam atau putih, baru kita bisa menanggapi," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Saut Situmorang di Jakarta, Jumat (23/4/2010).

Menurut Saut, meski ada kesan Gubernur Riau merasa dilangkahi atau tidak dilibatkan dalam proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan yang dimenangkan HM Haris itu, tetap harus dilaporkan ke Mendagri untuk dibuat surat keputusan apakah proses pengangkatnya dapat dilanjutkan atau tidak. "Gubernur punya kewewenangan melaporkan, gubernur tahu mana yang perlu dilaporkan atau tidak. Gubernur tidak ada alasan untuk menghambat, kalau alasan ketersinggungan tidak kita tanggapi. Kita minta segera dilaporkan," katanya.

Saut menegaskan, sah atau tidak sahnya proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan bukan ditentukan oleh Gubernur Riau, tetapi aparat penegak hukum bila hal itu dipermasalahkan secara hukum karena dianggap tidak sesuai aturan. Namun, bagi Kemendagri sendiri proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan harus sesuai mekanisme dan aturan. "Tetapi aturan itu dilaksanakan atau tidak, baru diketahui setelah ada laporan dari Gubernur Riau. Setelah ada laporan, baru kita bisa tanggapi," katanya. *** (ira)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- PKNR Rohul Tunggu Hasil Survei untuk Dukung Calon di Pilkada
- Jelang Pilkada Bengkalis,
KPU Bengkalis Sosialisasikan Pemutakhiran Data dan DPT

- Laporan Keuangan 2014 Riau,
BPK Temukan Kegiatan Bukan Kewenangan Pemprov Rp149 M

- Jelang Lebaran, Dewan Himbau Perusahaan Bayar THR Tepat Waktu
- Pilkada Meranti 2015,
Tengku Musafa Optimis Maju Sebagai 'Petarung'

- Bolehkan Buka Selama Ramadhan,
Perwako Pekanbaru

- Calon Pemilih di Kuansing Berjumlah 232.884 Orang


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.158.24.235
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com