Untitled Document
Sabtu, 7 Jumadil Akhir 1436 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Sabtu, 28 Maret 2015 06:55
Lusa, Peserta Asessment Pemko Jalani Tes Makalan dan Wawancara

Sabtu, 28 Maret 2015 06:53
Dua Maling Lintas Provinsi Ditangkap Aparat Polres Inhu

Sabtu, 28 Maret 2015 00:07
Pengendara Motor Tewas Ditabrak Lari Avanza Misterius

Jum’at, 27 Maret 2015 20:29
Tiga Kali Diperiksa KPK, Ketua PMI Riau Akui Dimintai Uang Annas

Jum’at, 27 Maret 2015 20:16
8 Anggota Fraksi Golkar DPRD Riau Akui Keabsahan SK Kemenkum HAM

Jum’at, 27 Maret 2015 20:11
Tim Pansel Serahkan Hasil Assessment ke Plt Gubri Minggu Ini

Jum’at, 27 Maret 2015 20:02




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Jum’at, 23 April 2010 17:04
Soal Wabup Pelalawan,
Sikap Kemendagri Tunggu Laporan Pemprov Riau


Proses pelantikan M Harris sebagai Wabup Pelalawan hasil pemilihan DPRD setempat belum ada titik terang. Kemendagri baru sersikap setelah menerima laporan Pemprov Riau.

Riauterkini-JAKARTA-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Gubernur Riau HM Rusli Zainal segera melaporkan proses pemilihan wakil bupati Pelalawan agar segera bisa disikapi apakah proses terpilihnya HM Haris dapat diterima atau tidak. Sebab, ada informasi bahwa proses pemilihannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku, dan kurang dari 11 bulan lagi akan dilakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten tersebut.

"Kita minta agar Gubernur Riau sebagai wakil pemerintah pusat di daerah segera melaporkan hasil pemilihan wakil bupati Pelalawan di DPRD. Harus ada hitam atau putih, baru kita bisa menanggapi," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Saut Situmorang di Jakarta, Jumat (23/4/2010).

Menurut Saut, meski ada kesan Gubernur Riau merasa dilangkahi atau tidak dilibatkan dalam proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan yang dimenangkan HM Haris itu, tetap harus dilaporkan ke Mendagri untuk dibuat surat keputusan apakah proses pengangkatnya dapat dilanjutkan atau tidak. "Gubernur punya kewewenangan melaporkan, gubernur tahu mana yang perlu dilaporkan atau tidak. Gubernur tidak ada alasan untuk menghambat, kalau alasan ketersinggungan tidak kita tanggapi. Kita minta segera dilaporkan," katanya.

Saut menegaskan, sah atau tidak sahnya proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan bukan ditentukan oleh Gubernur Riau, tetapi aparat penegak hukum bila hal itu dipermasalahkan secara hukum karena dianggap tidak sesuai aturan. Namun, bagi Kemendagri sendiri proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan harus sesuai mekanisme dan aturan. "Tetapi aturan itu dilaksanakan atau tidak, baru diketahui setelah ada laporan dari Gubernur Riau. Setelah ada laporan, baru kita bisa tanggapi," katanya. *** (ira)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- 8 Anggota Fraksi Golkar DPRD Riau Akui Keabsahan SK Kemenkum HAM
- Anggaran KPU Dumai Terendah se Riau
- Ketua SC Nuradlin: Musda XI KNPI Kampar Sangat Transparan dan Berintegritas
- Dinilai Tidak Berintegritas, Abu Nazar Tarik Diri dari Musda KNPI Kampar
- Baru 7 Pendaftar Ambil Berkas sebagai Calon Anggota Panwas Rohul
- Pilkada Rohil,
Wan Ahmad Saiful Ambil Formulir di Demokrat

- Enggan Sebut Nama BUMD ,
Dewan Sebut Banyak Manajemen BUMD Riau Penuh Dibenahi



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.205.68.5
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com