Untitled Document
Senin, 29 Safar 1436 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Senin, 22 Desember 2014 14:41
Pemkab Rohil Peringati Hari Ibu, Bupati Suyatno Pembina Upacara

Senin, 22 Desember 2014 14:40
Plt Gubri Segera Kirim Pemberitahuan Mutasi ke Kemendagri

Senin, 22 Desember 2014 14:34
Suap Alih Fungsi Hutan Riau,
Direktur PPTKH M Said Bersaksi untuk Gubri Nonaktif Annas Maamun


Senin, 22 Desember 2014 14:16
Dimusnahkan, 1.695 Miras Sitaan Operasi Pekat Siak 2014

Senin, 22 Desember 2014 14:04
Pejabat Eselon III A Pemko Pekanbaru Jalani Tes

Senin, 22 Desember 2014 13:54
Inkrah, Terdakwa Korupsi Dana Vaksin Haji KKP Pekanbaru Segera Dieksekusi

Senin, 22 Desember 2014 13:13
Sekdako Pekanbaru Pimpin Peringatan Hari Ibu 2014



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Jum’at, 23 April 2010 17:04
Soal Wabup Pelalawan,
Sikap Kemendagri Tunggu Laporan Pemprov Riau


Proses pelantikan M Harris sebagai Wabup Pelalawan hasil pemilihan DPRD setempat belum ada titik terang. Kemendagri baru sersikap setelah menerima laporan Pemprov Riau.

Riauterkini-JAKARTA-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Gubernur Riau HM Rusli Zainal segera melaporkan proses pemilihan wakil bupati Pelalawan agar segera bisa disikapi apakah proses terpilihnya HM Haris dapat diterima atau tidak. Sebab, ada informasi bahwa proses pemilihannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku, dan kurang dari 11 bulan lagi akan dilakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten tersebut.

"Kita minta agar Gubernur Riau sebagai wakil pemerintah pusat di daerah segera melaporkan hasil pemilihan wakil bupati Pelalawan di DPRD. Harus ada hitam atau putih, baru kita bisa menanggapi," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Saut Situmorang di Jakarta, Jumat (23/4/2010).

Menurut Saut, meski ada kesan Gubernur Riau merasa dilangkahi atau tidak dilibatkan dalam proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan yang dimenangkan HM Haris itu, tetap harus dilaporkan ke Mendagri untuk dibuat surat keputusan apakah proses pengangkatnya dapat dilanjutkan atau tidak. "Gubernur punya kewewenangan melaporkan, gubernur tahu mana yang perlu dilaporkan atau tidak. Gubernur tidak ada alasan untuk menghambat, kalau alasan ketersinggungan tidak kita tanggapi. Kita minta segera dilaporkan," katanya.

Saut menegaskan, sah atau tidak sahnya proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan bukan ditentukan oleh Gubernur Riau, tetapi aparat penegak hukum bila hal itu dipermasalahkan secara hukum karena dianggap tidak sesuai aturan. Namun, bagi Kemendagri sendiri proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan harus sesuai mekanisme dan aturan. "Tetapi aturan itu dilaksanakan atau tidak, baru diketahui setelah ada laporan dari Gubernur Riau. Setelah ada laporan, baru kita bisa tanggapi," katanya. *** (ira)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Listrik Mati Tiga Hari, PLN Bikin Meradang Anggota DPRD Pelalawan
- Reses, Empat Anggota DPRD Riau Dapil Rohil Serap Aspirasi ke Masyarakat
- Gelar Mukerda, PKS Kampar Bahas Tiga Agenda Strategis
- Pagu Diatas Rp15 M, Dewan Bengkalis Sarankan Menjadi Proyek MY
- 12 Parpol Terima Dana Bantuan dari Kesbangpol Riau
- Indra Muchlis Segera Gelar Musda Golkar Riau
- DPRD Inhu Priode Baru Gelar Reses Perdana


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 50.19.172.0
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com