Untitled Document
Sabtu, 26 Syawwal 1435 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Sabtu, 23 Agustus 2014 14:25
Berangkat 2030, 3.000 JCH Dumai Masuk Daftar Tunggu

Sabtu, 23 Agustus 2014 13:39
Bawa Sabu, Dua Pemuda di Tambusai Rohul Diamankan Polisi

Sabtu, 23 Agustus 2014 13:24
Kota Duri Semakin Mencekam,
Tiga Gadis Dikabarkan Diculik Saat Tidur


Sabtu, 23 Agustus 2014 13:20
"GT Fiesta 2014",
Yamaha Pamerkan Motor 'Gede' Berteknologi MotoGP di Meranti


Sabtu, 23 Agustus 2014 12:54
Buka Manasik, Bupati Pesan JCH Laksanakan Haji Sesuai Syariat

Sabtu, 23 Agustus 2014 12:49
Disparpora Meranti Bersiap Gelar Pesta Pantai Tanjungpisang 2014

Sabtu, 23 Agustus 2014 12:45
Walikota Pekanbaru Sapa Warga Lewat www.firdausstmt..com



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Jum’at, 23 April 2010 17:04
Soal Wabup Pelalawan,
Sikap Kemendagri Tunggu Laporan Pemprov Riau


Proses pelantikan M Harris sebagai Wabup Pelalawan hasil pemilihan DPRD setempat belum ada titik terang. Kemendagri baru sersikap setelah menerima laporan Pemprov Riau.

Riauterkini-JAKARTA-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Gubernur Riau HM Rusli Zainal segera melaporkan proses pemilihan wakil bupati Pelalawan agar segera bisa disikapi apakah proses terpilihnya HM Haris dapat diterima atau tidak. Sebab, ada informasi bahwa proses pemilihannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku, dan kurang dari 11 bulan lagi akan dilakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten tersebut.

"Kita minta agar Gubernur Riau sebagai wakil pemerintah pusat di daerah segera melaporkan hasil pemilihan wakil bupati Pelalawan di DPRD. Harus ada hitam atau putih, baru kita bisa menanggapi," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Saut Situmorang di Jakarta, Jumat (23/4/2010).

Menurut Saut, meski ada kesan Gubernur Riau merasa dilangkahi atau tidak dilibatkan dalam proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan yang dimenangkan HM Haris itu, tetap harus dilaporkan ke Mendagri untuk dibuat surat keputusan apakah proses pengangkatnya dapat dilanjutkan atau tidak. "Gubernur punya kewewenangan melaporkan, gubernur tahu mana yang perlu dilaporkan atau tidak. Gubernur tidak ada alasan untuk menghambat, kalau alasan ketersinggungan tidak kita tanggapi. Kita minta segera dilaporkan," katanya.

Saut menegaskan, sah atau tidak sahnya proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan bukan ditentukan oleh Gubernur Riau, tetapi aparat penegak hukum bila hal itu dipermasalahkan secara hukum karena dianggap tidak sesuai aturan. Namun, bagi Kemendagri sendiri proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan harus sesuai mekanisme dan aturan. "Tetapi aturan itu dilaksanakan atau tidak, baru diketahui setelah ada laporan dari Gubernur Riau. Setelah ada laporan, baru kita bisa tanggapi," katanya. *** (ira)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Jelang Akhir Jabatan,
Dalam Sehari DPRD Inhu Lakukan 4 Paripurna

- Bertambah Rp 229 Miliar,
APBD-Perubahan Inhu Rp 1,9 Triliun Disahkan

- Rp9 Miliar untuk Bangun Kubah dan Pembenahan Kantor Gubri
- PDIP Buka Pendaftaran Calon Bupati Inhu
- Pekanbaru Sampaikan RAPBD 2015 Rp 3,34 Triliun
- APBD Perubahan 2014 Riau,
Pembangunan Jembatan Siak IV Dianggarkan Rp42 Miliar

- SK Pelantikan Anggota DPRD Pelalawan Baru Sudah Diteken Gubri


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.83.239.145
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com