Untitled Document
Ahad, 30 Muharram 1436 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Ahad, 23 Nopember 2014 20:48


Ahad, 23 Nopember 2014 20:31
MUI Siak Kecewa Akta Wakaf Dibatalkan PA Bengkalis

Ahad, 23 Nopember 2014 20:28
Aktif Gunakan Media Sosial, Bupati Meranti tak Takut Di-bully

Ahad, 23 Nopember 2014 19:07
Kantor Pos Dumai Gelar Rapat Gabung Bahas Penyaluran Dana PSKS

Ahad, 23 Nopember 2014 19:03
Lagi, Pelaku Curanmor di Pekanbaru Babak Belur Dimassa

Ahad, 23 Nopember 2014 19:01
Terindikasi Korupsi, Tim Kejagung Periksa Kapal Pelindo Dumai

Ahad, 23 Nopember 2014 18:15
Bupati Bengkalis Hadiri Tabligh Akbar Remaja Masjid di Siakkecil



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Jum’at, 23 April 2010 17:04
Soal Wabup Pelalawan,
Sikap Kemendagri Tunggu Laporan Pemprov Riau


Proses pelantikan M Harris sebagai Wabup Pelalawan hasil pemilihan DPRD setempat belum ada titik terang. Kemendagri baru sersikap setelah menerima laporan Pemprov Riau.

Riauterkini-JAKARTA-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Gubernur Riau HM Rusli Zainal segera melaporkan proses pemilihan wakil bupati Pelalawan agar segera bisa disikapi apakah proses terpilihnya HM Haris dapat diterima atau tidak. Sebab, ada informasi bahwa proses pemilihannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku, dan kurang dari 11 bulan lagi akan dilakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten tersebut.

"Kita minta agar Gubernur Riau sebagai wakil pemerintah pusat di daerah segera melaporkan hasil pemilihan wakil bupati Pelalawan di DPRD. Harus ada hitam atau putih, baru kita bisa menanggapi," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Saut Situmorang di Jakarta, Jumat (23/4/2010).

Menurut Saut, meski ada kesan Gubernur Riau merasa dilangkahi atau tidak dilibatkan dalam proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan yang dimenangkan HM Haris itu, tetap harus dilaporkan ke Mendagri untuk dibuat surat keputusan apakah proses pengangkatnya dapat dilanjutkan atau tidak. "Gubernur punya kewewenangan melaporkan, gubernur tahu mana yang perlu dilaporkan atau tidak. Gubernur tidak ada alasan untuk menghambat, kalau alasan ketersinggungan tidak kita tanggapi. Kita minta segera dilaporkan," katanya.

Saut menegaskan, sah atau tidak sahnya proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan bukan ditentukan oleh Gubernur Riau, tetapi aparat penegak hukum bila hal itu dipermasalahkan secara hukum karena dianggap tidak sesuai aturan. Namun, bagi Kemendagri sendiri proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan harus sesuai mekanisme dan aturan. "Tetapi aturan itu dilaksanakan atau tidak, baru diketahui setelah ada laporan dari Gubernur Riau. Setelah ada laporan, baru kita bisa tanggapi," katanya. *** (ira)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Pemprov Riau Dinilai Masih Lemah dalam Tata Kelola Pajak
- Partai Demokrat Ganti Ketua Fraksi di DPRD Riau dan Rotasi Total
- Jelang Munas, Golkar Riau Belum Tentukan Arah Suara
- Rajin Bolos Doyan Boros, Pejabat Siap-siap Didemosikan Menpan RB
- SK Tertahan di Kemendagri,
Pelantikan Novawaldy Jusman dan Manahara Manurung Belum Jelas

- Jelang Munas Golkar, DPD Golkar Rohul Tetap Dukung ARB
- Komisi II DPRD Kampar Prioritaskan Pembangunan Rumah Aman


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.227.41.242
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com