Untitled Document
Sabtu, 28 Ramadhan 1435 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Jum’at, 25 Juli 2014 21:34
Kebakaran Ludeskan 98 Hektar Kebun Kelapa Sawit di Buluh Nipis, Kampar

Jum’at, 25 Juli 2014 21:32
Jelang Lebaran, Stok Daging di Rohul Aman

Jum’at, 25 Juli 2014 21:30
Disediakan Sanksi Berat bagi PNS Rohul Perpanjang Cuti Lebaran

Jum’at, 25 Juli 2014 15:52
Tiga Pejabat Polres Kampar Sertijab

Jum’at, 25 Juli 2014 15:42
Bupati dan Wabup Bengkalis Buka Festival Lampu Colok 2014

Jum’at, 25 Juli 2014 15:38
Lebaran, Warga Bengkalis Dihimbau Tidak Panik dan Doyan ‘Borong’ Bensin

Jum’at, 25 Juli 2014 15:36
Relawan Peduli Gaza Galang Dana di Masjid Agung Al-Huda Tembilahan



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Jum’at, 23 April 2010 17:04
Soal Wabup Pelalawan,
Sikap Kemendagri Tunggu Laporan Pemprov Riau


Proses pelantikan M Harris sebagai Wabup Pelalawan hasil pemilihan DPRD setempat belum ada titik terang. Kemendagri baru sersikap setelah menerima laporan Pemprov Riau.

Riauterkini-JAKARTA-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Gubernur Riau HM Rusli Zainal segera melaporkan proses pemilihan wakil bupati Pelalawan agar segera bisa disikapi apakah proses terpilihnya HM Haris dapat diterima atau tidak. Sebab, ada informasi bahwa proses pemilihannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku, dan kurang dari 11 bulan lagi akan dilakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten tersebut.

"Kita minta agar Gubernur Riau sebagai wakil pemerintah pusat di daerah segera melaporkan hasil pemilihan wakil bupati Pelalawan di DPRD. Harus ada hitam atau putih, baru kita bisa menanggapi," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Saut Situmorang di Jakarta, Jumat (23/4/2010).

Menurut Saut, meski ada kesan Gubernur Riau merasa dilangkahi atau tidak dilibatkan dalam proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan yang dimenangkan HM Haris itu, tetap harus dilaporkan ke Mendagri untuk dibuat surat keputusan apakah proses pengangkatnya dapat dilanjutkan atau tidak. "Gubernur punya kewewenangan melaporkan, gubernur tahu mana yang perlu dilaporkan atau tidak. Gubernur tidak ada alasan untuk menghambat, kalau alasan ketersinggungan tidak kita tanggapi. Kita minta segera dilaporkan," katanya.

Saut menegaskan, sah atau tidak sahnya proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan bukan ditentukan oleh Gubernur Riau, tetapi aparat penegak hukum bila hal itu dipermasalahkan secara hukum karena dianggap tidak sesuai aturan. Namun, bagi Kemendagri sendiri proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan harus sesuai mekanisme dan aturan. "Tetapi aturan itu dilaksanakan atau tidak, baru diketahui setelah ada laporan dari Gubernur Riau. Setelah ada laporan, baru kita bisa tanggapi," katanya. *** (ira)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Berpasangan dengan Perwira TNI,
Wabup Harman Pastikan Maju di Pilkada Inhu 2015

- Pasca Pilpres, DKPP Segera Evaluasi Kinerja KPU dan Bawaslu
- Dewan Meminta PLN Tak Matikan Listrik Menjelang Lebaran
- Wako Pekanbaru Imbau Timses Capres Tidak Turun ke Jalan
- Pembahasan KUA PPAS Riau Setelah Lebaran
- DPRD Riau Sahkan Perda Tercepat, Perda DAS
- Komisi A DPRD NAD Kunjungi Koleganya di DPRD Riau


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 23.23.28.23
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com