Untitled Document
Ahad, 4 Rabiul Akhir 1436 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Ahad, 25 Januari 2015 21:13
Ulang Tahun ke 52,
Kejutan Warga Tapung Hilir Buat Istri Bupati Kampar Eva Yuliana


Ahad, 25 Januari 2015 21:01
Antisipasi Ancaman ISIS,
Imigrasi Dumai Tahan 61 WNA Bangladesh


Ahad, 25 Januari 2015 20:57
HUT Ke 65 Kampar ,
Pemkab Gelar Bakti Sosial di Kecamatan Tapung Hilir


Ahad, 25 Januari 2015 20:50
Polresta Pekanbaru Tangkap 4 Pelaku Curanmor

Ahad, 25 Januari 2015 20:48
Eva Yuliana Pimpin Pengda Shoto-Kai Riau

Ahad, 25 Januari 2015 20:34
Diserobot Dubalang Harimau Kampar,
Konsumen GKPN Lapor ke Polda Riau


Ahad, 25 Januari 2015 20:30
Percepat Desa Swasembada,
Bupati Kampar Gandeng Perusahan Peternak Ayam Ras




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Jum’at, 23 April 2010 17:04
Soal Wabup Pelalawan,
Sikap Kemendagri Tunggu Laporan Pemprov Riau


Proses pelantikan M Harris sebagai Wabup Pelalawan hasil pemilihan DPRD setempat belum ada titik terang. Kemendagri baru sersikap setelah menerima laporan Pemprov Riau.

Riauterkini-JAKARTA-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Gubernur Riau HM Rusli Zainal segera melaporkan proses pemilihan wakil bupati Pelalawan agar segera bisa disikapi apakah proses terpilihnya HM Haris dapat diterima atau tidak. Sebab, ada informasi bahwa proses pemilihannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku, dan kurang dari 11 bulan lagi akan dilakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten tersebut.

"Kita minta agar Gubernur Riau sebagai wakil pemerintah pusat di daerah segera melaporkan hasil pemilihan wakil bupati Pelalawan di DPRD. Harus ada hitam atau putih, baru kita bisa menanggapi," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Saut Situmorang di Jakarta, Jumat (23/4/2010).

Menurut Saut, meski ada kesan Gubernur Riau merasa dilangkahi atau tidak dilibatkan dalam proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan yang dimenangkan HM Haris itu, tetap harus dilaporkan ke Mendagri untuk dibuat surat keputusan apakah proses pengangkatnya dapat dilanjutkan atau tidak. "Gubernur punya kewewenangan melaporkan, gubernur tahu mana yang perlu dilaporkan atau tidak. Gubernur tidak ada alasan untuk menghambat, kalau alasan ketersinggungan tidak kita tanggapi. Kita minta segera dilaporkan," katanya.

Saut menegaskan, sah atau tidak sahnya proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan bukan ditentukan oleh Gubernur Riau, tetapi aparat penegak hukum bila hal itu dipermasalahkan secara hukum karena dianggap tidak sesuai aturan. Namun, bagi Kemendagri sendiri proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan harus sesuai mekanisme dan aturan. "Tetapi aturan itu dilaksanakan atau tidak, baru diketahui setelah ada laporan dari Gubernur Riau. Setelah ada laporan, baru kita bisa tanggapi," katanya. *** (ira)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Lusa, Amin Rais Galang Dukungan Jelang Kongres PAN
- Pengisian Kepala SKPD,
KASN Minta Daerah Harus Lakukan Seleksi Terbuka

- Berwacana Bertentangan UU, Syarwan Hamid Dinilai Makar
- Aziar Asroy Pimpin DPC Hanura Bengkalis
- Didatangi DPRD Kampar, Komisi D DPRD Riau Tawarkan Konsep Pekan Sikawan
- Plt Gubri Dibayangi Kasus Korupsi,
Muncul Wacana Selamatkan Riau Mulai dari Nol

- Waka DPRD Riau Ngaku Tak Tahu Dana Siluman dan Gelondongan


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.144.240.110
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com