Untitled Document
Kamis, 9 Sya'ban 1436 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Kamis, 28 Mei 2015 14:57
Kantongi SK Notaris, APPR Minta Dukungan Pemko dan Masyarakat

Kamis, 28 Mei 2015 14:54
Hasil Loading Test,
Pemprov Riau Diminta Untuk Selalu Lakukan Pemeliharaan Jembatan Siak III


Kamis, 28 Mei 2015 14:30
Razia di 15 TKP,
Polresta Pekanbaru Sita 7.536 Keping VCD dan DVD Bajakan


Kamis, 28 Mei 2015 14:27
Kadis Sebelumnya Meninggal, Harisman Jabat Plt Kepala Dinas BMP Rohul

Kamis, 28 Mei 2015 14:24
Beprestasi Majukan Pendidikan Agama,
Bupati Sukarmis Terima Penghargaan Dari LEPRID


Kamis, 28 Mei 2015 14:17
DKP Keluhkan Banyaknya Sampah di Arena CFD

Kamis, 28 Mei 2015 14:03
‎Divonis Mati, Terdakwa Supir Pengangkut Ganja 8 Ton Tertawa



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Jum’at, 23 April 2010 17:04
Soal Wabup Pelalawan,
Sikap Kemendagri Tunggu Laporan Pemprov Riau


Proses pelantikan M Harris sebagai Wabup Pelalawan hasil pemilihan DPRD setempat belum ada titik terang. Kemendagri baru sersikap setelah menerima laporan Pemprov Riau.

Riauterkini-JAKARTA-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Gubernur Riau HM Rusli Zainal segera melaporkan proses pemilihan wakil bupati Pelalawan agar segera bisa disikapi apakah proses terpilihnya HM Haris dapat diterima atau tidak. Sebab, ada informasi bahwa proses pemilihannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku, dan kurang dari 11 bulan lagi akan dilakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten tersebut.

"Kita minta agar Gubernur Riau sebagai wakil pemerintah pusat di daerah segera melaporkan hasil pemilihan wakil bupati Pelalawan di DPRD. Harus ada hitam atau putih, baru kita bisa menanggapi," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Saut Situmorang di Jakarta, Jumat (23/4/2010).

Menurut Saut, meski ada kesan Gubernur Riau merasa dilangkahi atau tidak dilibatkan dalam proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan yang dimenangkan HM Haris itu, tetap harus dilaporkan ke Mendagri untuk dibuat surat keputusan apakah proses pengangkatnya dapat dilanjutkan atau tidak. "Gubernur punya kewewenangan melaporkan, gubernur tahu mana yang perlu dilaporkan atau tidak. Gubernur tidak ada alasan untuk menghambat, kalau alasan ketersinggungan tidak kita tanggapi. Kita minta segera dilaporkan," katanya.

Saut menegaskan, sah atau tidak sahnya proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan bukan ditentukan oleh Gubernur Riau, tetapi aparat penegak hukum bila hal itu dipermasalahkan secara hukum karena dianggap tidak sesuai aturan. Namun, bagi Kemendagri sendiri proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan harus sesuai mekanisme dan aturan. "Tetapi aturan itu dilaksanakan atau tidak, baru diketahui setelah ada laporan dari Gubernur Riau. Setelah ada laporan, baru kita bisa tanggapi," katanya. *** (ira)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Tolak Intervensi, Panitia Pastikan Musda KNPI Inhil Tetap 30 Mei
- Mansyur: Pekansikawan Positif Bagi Pekanbaru
- Jelang Pilkada 2015,
Dewan dari PKS Siap Amankan Segala Putusan Partai

- Pejabat Sekretariat Masih Kosong,
Dana Operasional Panwas Rohul untuk Pilkada Belum Cair

- Jelang Pilkada, DPP PKS keluarkan 4 SK untuk Calon Kepala Daerah
- Panitia Penjaringan Balon Bupati DPD II Partai Golkar Rohil Dibentuk
- Kembalikan Formulir ke Golkar, Wan Ahmad Saiful Serius Ikut Pilkada Rohil


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.147.217.76
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com