Untitled Document
Jumat, 7 Muharram 1436 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Jum’at, 31 Oktober 2014 14:30
Masih Menumpuk di Kantor Walikota Pekanbaru,
Satpol PP Janji Secepatnya Pindahkan Bangkai Baliho


Jum’at, 31 Oktober 2014 14:25
Dinsos Bengkalis Serahkan Sembako bagi Korban Kebakaran di Duri

Jum’at, 31 Oktober 2014 14:22
Pengurus CFCD Chapter Riau Silaturrahmi dengan Plt Gubri

Jum’at, 31 Oktober 2014 14:21
Masih Banyak Usaha Perkebunan di Kuansing Lost Pajak

Jum’at, 31 Oktober 2014 14:17
Tuntut Tuntaskan Kasus Bupati Kampar Jefry Noer,
Gerak Lakukan Aksi Jahit Mulut di Gedung KPK


Jum’at, 31 Oktober 2014 13:18
TNI-Polri Terus Bangun Sinergisitas di Kepulauan Meranti

Jum’at, 31 Oktober 2014 13:13
Edison Purba 'Nginap' di Mapolsek Pekanbaru Kota,
Berkelahi, Tiga Perampok Sudirman Disel Terpisah




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Jum’at, 23 April 2010 17:04
Soal Wabup Pelalawan,
Sikap Kemendagri Tunggu Laporan Pemprov Riau


Proses pelantikan M Harris sebagai Wabup Pelalawan hasil pemilihan DPRD setempat belum ada titik terang. Kemendagri baru sersikap setelah menerima laporan Pemprov Riau.

Riauterkini-JAKARTA-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Gubernur Riau HM Rusli Zainal segera melaporkan proses pemilihan wakil bupati Pelalawan agar segera bisa disikapi apakah proses terpilihnya HM Haris dapat diterima atau tidak. Sebab, ada informasi bahwa proses pemilihannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku, dan kurang dari 11 bulan lagi akan dilakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten tersebut.

"Kita minta agar Gubernur Riau sebagai wakil pemerintah pusat di daerah segera melaporkan hasil pemilihan wakil bupati Pelalawan di DPRD. Harus ada hitam atau putih, baru kita bisa menanggapi," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Saut Situmorang di Jakarta, Jumat (23/4/2010).

Menurut Saut, meski ada kesan Gubernur Riau merasa dilangkahi atau tidak dilibatkan dalam proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan yang dimenangkan HM Haris itu, tetap harus dilaporkan ke Mendagri untuk dibuat surat keputusan apakah proses pengangkatnya dapat dilanjutkan atau tidak. "Gubernur punya kewewenangan melaporkan, gubernur tahu mana yang perlu dilaporkan atau tidak. Gubernur tidak ada alasan untuk menghambat, kalau alasan ketersinggungan tidak kita tanggapi. Kita minta segera dilaporkan," katanya.

Saut menegaskan, sah atau tidak sahnya proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan bukan ditentukan oleh Gubernur Riau, tetapi aparat penegak hukum bila hal itu dipermasalahkan secara hukum karena dianggap tidak sesuai aturan. Namun, bagi Kemendagri sendiri proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan harus sesuai mekanisme dan aturan. "Tetapi aturan itu dilaksanakan atau tidak, baru diketahui setelah ada laporan dari Gubernur Riau. Setelah ada laporan, baru kita bisa tanggapi," katanya. *** (ira)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- DPRD Dumai Sahkan Tatip Dewan
- Pelantikan Pimpinan DPRD Kampar Tanpa Wakil dari PAN
- KMP Kuasai Alat Kelengkapan DPRD Dumai
- Dewan Minta KPK Perjelas Status Arsyadjuliandi Rachman
- Disuruh Annas Mundur, Plt Gubri Tolak Berkomentar
- Minta Blok Kampar Dikelola Daerah,
IKMPI Ancam Lumpuhkan Lintas Timur

- Korban Meninggal Diduga TKI di Perbatasan Indonesia-Malaysia,
Migrant Care Minta Pemerintah Bertanggung Jawab



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.227.171.163
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com