Untitled Document
Senin, 15 Rajab 1436 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Senin, 4 Mei 2015 21:27
Bupati Kampar Terima Penghargaan PWI Award 2015

Senin, 4 Mei 2015 21:22


Senin, 4 Mei 2015 21:03
Korupsi Dana Pengamanan Pilkada 2011, A Mius Ditahan Polres Kampar

Senin, 4 Mei 2015 21:03
Tertangkap Transaksi Narkoba,
Kepala UPT Damkar Mandau Kesalkan Prilaku 4 Anggotanya


Senin, 4 Mei 2015 20:23
Mendagri Sebut Pilkada Serentak Desember 2015 Lebih Mahal

Senin, 4 Mei 2015 20:20
Ratusan Ribu Hektar Hutan Kampar Digarap Tanpa Prosedural

Senin, 4 Mei 2015 20:17
Dewan Desak Plt Gubri Serahkan Nama-nama Calon Sekwan



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Jum’at, 23 April 2010 17:04
Soal Wabup Pelalawan,
Sikap Kemendagri Tunggu Laporan Pemprov Riau


Proses pelantikan M Harris sebagai Wabup Pelalawan hasil pemilihan DPRD setempat belum ada titik terang. Kemendagri baru sersikap setelah menerima laporan Pemprov Riau.

Riauterkini-JAKARTA-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Gubernur Riau HM Rusli Zainal segera melaporkan proses pemilihan wakil bupati Pelalawan agar segera bisa disikapi apakah proses terpilihnya HM Haris dapat diterima atau tidak. Sebab, ada informasi bahwa proses pemilihannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku, dan kurang dari 11 bulan lagi akan dilakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten tersebut.

"Kita minta agar Gubernur Riau sebagai wakil pemerintah pusat di daerah segera melaporkan hasil pemilihan wakil bupati Pelalawan di DPRD. Harus ada hitam atau putih, baru kita bisa menanggapi," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Saut Situmorang di Jakarta, Jumat (23/4/2010).

Menurut Saut, meski ada kesan Gubernur Riau merasa dilangkahi atau tidak dilibatkan dalam proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan yang dimenangkan HM Haris itu, tetap harus dilaporkan ke Mendagri untuk dibuat surat keputusan apakah proses pengangkatnya dapat dilanjutkan atau tidak. "Gubernur punya kewewenangan melaporkan, gubernur tahu mana yang perlu dilaporkan atau tidak. Gubernur tidak ada alasan untuk menghambat, kalau alasan ketersinggungan tidak kita tanggapi. Kita minta segera dilaporkan," katanya.

Saut menegaskan, sah atau tidak sahnya proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan bukan ditentukan oleh Gubernur Riau, tetapi aparat penegak hukum bila hal itu dipermasalahkan secara hukum karena dianggap tidak sesuai aturan. Namun, bagi Kemendagri sendiri proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan harus sesuai mekanisme dan aturan. "Tetapi aturan itu dilaksanakan atau tidak, baru diketahui setelah ada laporan dari Gubernur Riau. Setelah ada laporan, baru kita bisa tanggapi," katanya. *** (ira)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Mendagri Sebut Pilkada Serentak Desember 2015 Lebih Mahal
- Dewan Desak Plt Gubri Serahkan Nama-nama Calon Sekwan
- Tidak Dihadiri Direktur,
Pansus Lahan DPRD Riau Suruh Pulang Deputi PT Musimas

- Bupati Harris Hadiri Rakor Pilkada Serentak di Jakarta
- Plt Gubri Belum Ada Temui Pimpinan Dewan Bahas Calon Sekwan
- Masuk Pengurus Golkar Versi Indra Muchlis,
Septina Primawati Rusli Mengaku Tidak Pernah Diberitahu

- ‎Disiapkan Anggaran Rp47 M,
Bupati Bengkalis Hadiri Rakor Persiapan Pilkada Serentak



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.163.100.58
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com