Untitled Document
Rabu, 19 Syawwal 1436 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 5 Agustus 2015 13:23
Vonis Dikurangi, Mantan Dirut Bank Sari Madu Kampar Belum Bisa Dieksekusi

Rabu, 5 Agustus 2015 13:17
Chevron Terima 161 Mahasiswa Program Belajar Bekerja Terpadu

Rabu, 5 Agustus 2015 13:11
Tim Pemenangan Siap Antar Mursini-Halim Pimpin Kuansing

Rabu, 5 Agustus 2015 13:08
Plt Gubri Segera Tunjuk Plt Sekwan Pengganti Ahmasyah Harofie

Rabu, 5 Agustus 2015 12:28
Pelaku Terekam CCTV Bawa Goni,
Indomaret Sebelah Damai Langgeng Dibobol Maling


Rabu, 5 Agustus 2015 11:55
KPK Lanjutkan Periksa Saksi Kasus Suap APBD Riau 2015 di SPN

Rabu, 5 Agustus 2015 11:11
Galeri Foto Peringatan HUT Koperasi ke 68 Pemko Pekanbaru



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Jum’at, 23 April 2010 17:04
Soal Wabup Pelalawan,
Sikap Kemendagri Tunggu Laporan Pemprov Riau


Proses pelantikan M Harris sebagai Wabup Pelalawan hasil pemilihan DPRD setempat belum ada titik terang. Kemendagri baru sersikap setelah menerima laporan Pemprov Riau.

Riauterkini-JAKARTA-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Gubernur Riau HM Rusli Zainal segera melaporkan proses pemilihan wakil bupati Pelalawan agar segera bisa disikapi apakah proses terpilihnya HM Haris dapat diterima atau tidak. Sebab, ada informasi bahwa proses pemilihannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku, dan kurang dari 11 bulan lagi akan dilakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten tersebut.

"Kita minta agar Gubernur Riau sebagai wakil pemerintah pusat di daerah segera melaporkan hasil pemilihan wakil bupati Pelalawan di DPRD. Harus ada hitam atau putih, baru kita bisa menanggapi," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Saut Situmorang di Jakarta, Jumat (23/4/2010).

Menurut Saut, meski ada kesan Gubernur Riau merasa dilangkahi atau tidak dilibatkan dalam proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan yang dimenangkan HM Haris itu, tetap harus dilaporkan ke Mendagri untuk dibuat surat keputusan apakah proses pengangkatnya dapat dilanjutkan atau tidak. "Gubernur punya kewewenangan melaporkan, gubernur tahu mana yang perlu dilaporkan atau tidak. Gubernur tidak ada alasan untuk menghambat, kalau alasan ketersinggungan tidak kita tanggapi. Kita minta segera dilaporkan," katanya.

Saut menegaskan, sah atau tidak sahnya proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan bukan ditentukan oleh Gubernur Riau, tetapi aparat penegak hukum bila hal itu dipermasalahkan secara hukum karena dianggap tidak sesuai aturan. Namun, bagi Kemendagri sendiri proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan harus sesuai mekanisme dan aturan. "Tetapi aturan itu dilaksanakan atau tidak, baru diketahui setelah ada laporan dari Gubernur Riau. Setelah ada laporan, baru kita bisa tanggapi," katanya. *** (ira)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Wabup Rohul Dapat Dukungan dari Tokoh Adat di Rokan IV Koto
- Lakukan Perbaikan, KPU Inhu Kembalikan Dokumen Persyaratan Balon Kepala Daerah
- Kesehatan Tiga Balon Kepala Daerah Kuansing Memenuhi Syarat
- DPRD Pelalawan Gelar Halal bi Halal 1436 H
- Dewan Sebut Banyak Pabrik Kelapa Sawit di Riau Ilegal
- Kasus Suap Pengesahan APBD Riau Tahun 2015,
Noviwaldy Jusman Bantah Diperiksa oleh KPK

- Dikabarkan Kuasai 8 Mobil Dinas, Wakil Rakyat Nilai Sekdaprov Keterlaluan


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 23.22.250.113
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com