Untitled Document
Sabtu, 18 Jumadil Akhir 1435 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Sabtu, 19 April 2014 17:54
Panwaslu Rohul Rekomendasikan Rekapitulasi Suara Ulang di 3 Kecamatan

Sabtu, 19 April 2014 17:52
Mulai Pleno, KPU Rohil Dijata Ketat Aparat

Sabtu, 19 April 2014 17:50
Pleno PPK se-Inhil, Golka Loloskan Septina dan Sulastri ke DPRD Riau

Sabtu, 19 April 2014 17:45
Lolos ke DPRD Pelalawan, Said Mashudi Siap Majukan Kuala Kampar

Sabtu, 19 April 2014 16:39
Dugaan Manipulasi Suara, Mantan Wabup Rohul Lapor ke Panwaslu

Sabtu, 19 April 2014 16:24
Diprediksi, 16 ''Incumbent'' Bakal Duduk Kembali di DPRD Pekanbaru

Sabtu, 19 April 2014 16:06
Rumah Makan Ampera 99 Tembilahan Ludes Terbakar



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Jum’at, 23 April 2010 17:04
Soal Wabup Pelalawan,
Sikap Kemendagri Tunggu Laporan Pemprov Riau


Proses pelantikan M Harris sebagai Wabup Pelalawan hasil pemilihan DPRD setempat belum ada titik terang. Kemendagri baru sersikap setelah menerima laporan Pemprov Riau.

Riauterkini-JAKARTA-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Gubernur Riau HM Rusli Zainal segera melaporkan proses pemilihan wakil bupati Pelalawan agar segera bisa disikapi apakah proses terpilihnya HM Haris dapat diterima atau tidak. Sebab, ada informasi bahwa proses pemilihannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku, dan kurang dari 11 bulan lagi akan dilakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten tersebut.

"Kita minta agar Gubernur Riau sebagai wakil pemerintah pusat di daerah segera melaporkan hasil pemilihan wakil bupati Pelalawan di DPRD. Harus ada hitam atau putih, baru kita bisa menanggapi," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Saut Situmorang di Jakarta, Jumat (23/4/2010).

Menurut Saut, meski ada kesan Gubernur Riau merasa dilangkahi atau tidak dilibatkan dalam proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan yang dimenangkan HM Haris itu, tetap harus dilaporkan ke Mendagri untuk dibuat surat keputusan apakah proses pengangkatnya dapat dilanjutkan atau tidak. "Gubernur punya kewewenangan melaporkan, gubernur tahu mana yang perlu dilaporkan atau tidak. Gubernur tidak ada alasan untuk menghambat, kalau alasan ketersinggungan tidak kita tanggapi. Kita minta segera dilaporkan," katanya.

Saut menegaskan, sah atau tidak sahnya proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan bukan ditentukan oleh Gubernur Riau, tetapi aparat penegak hukum bila hal itu dipermasalahkan secara hukum karena dianggap tidak sesuai aturan. Namun, bagi Kemendagri sendiri proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan harus sesuai mekanisme dan aturan. "Tetapi aturan itu dilaksanakan atau tidak, baru diketahui setelah ada laporan dari Gubernur Riau. Setelah ada laporan, baru kita bisa tanggapi," katanya. *** (ira)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Panwaslu Rohul Rekomendasikan Rekapitulasi Suara Ulang di 3 Kecamatan
- Mulai Pleno, KPU Rohil Dijata Ketat Aparat
- Pleno PPK se-Inhil, Golka Loloskan Septina dan Sulastri ke DPRD Riau
- Lolos ke DPRD Pelalawan, Said Mashudi Siap Majukan Kuala Kampar
- Dugaan Manipulasi Suara, Mantan Wabup Rohul Lapor ke Panwaslu
- Diprediksi, 16 ''Incumbent'' Bakal Duduk Kembali di DPRD Pekanbaru
- HMD Surati Panwaslu dan KPU Dumai untuk PSU


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.211.153.104
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com