Untitled Document
Kamis, 23 Jumadil Akhir 1435 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 23 April 2014 22:37
Dan Apel Puncak Harkitnas
Pemkab Meranti Siapkan Jambore Pendidikan di Mengkikip


Rabu, 23 April 2014 22:19
Bengkalis Minta Cabor Renang Dipertandingkan di Porprov Inhu

Rabu, 23 April 2014 22:02
Sejumlah Kegiatan Bakal Semarakkan HPN Riau ke-68 di Bengkalis

Rabu, 23 April 2014 21:34
Panwaslu Inhu Didesak Lanjutkan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara di PPK Pasirpenyu

Rabu, 23 April 2014 21:15
Dilantik Sekjend Kemendagri, Rizka Utama Jadi Dirut IPDN

Rabu, 23 April 2014 21:07
Warga Batam Raih Mobil Lexus RX 270,
Undian Toyota Bombastis 2 Periode Maret 2014 Diumumkan


Rabu, 23 April 2014 21:03
Lampu Templok Picu Kebakaran Ludeskan Rumah Warga Rokan IV Koto



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Jum’at, 23 April 2010 17:04
Soal Wabup Pelalawan,
Sikap Kemendagri Tunggu Laporan Pemprov Riau


Proses pelantikan M Harris sebagai Wabup Pelalawan hasil pemilihan DPRD setempat belum ada titik terang. Kemendagri baru sersikap setelah menerima laporan Pemprov Riau.

Riauterkini-JAKARTA-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Gubernur Riau HM Rusli Zainal segera melaporkan proses pemilihan wakil bupati Pelalawan agar segera bisa disikapi apakah proses terpilihnya HM Haris dapat diterima atau tidak. Sebab, ada informasi bahwa proses pemilihannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku, dan kurang dari 11 bulan lagi akan dilakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten tersebut.

"Kita minta agar Gubernur Riau sebagai wakil pemerintah pusat di daerah segera melaporkan hasil pemilihan wakil bupati Pelalawan di DPRD. Harus ada hitam atau putih, baru kita bisa menanggapi," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Saut Situmorang di Jakarta, Jumat (23/4/2010).

Menurut Saut, meski ada kesan Gubernur Riau merasa dilangkahi atau tidak dilibatkan dalam proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan yang dimenangkan HM Haris itu, tetap harus dilaporkan ke Mendagri untuk dibuat surat keputusan apakah proses pengangkatnya dapat dilanjutkan atau tidak. "Gubernur punya kewewenangan melaporkan, gubernur tahu mana yang perlu dilaporkan atau tidak. Gubernur tidak ada alasan untuk menghambat, kalau alasan ketersinggungan tidak kita tanggapi. Kita minta segera dilaporkan," katanya.

Saut menegaskan, sah atau tidak sahnya proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan bukan ditentukan oleh Gubernur Riau, tetapi aparat penegak hukum bila hal itu dipermasalahkan secara hukum karena dianggap tidak sesuai aturan. Namun, bagi Kemendagri sendiri proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan harus sesuai mekanisme dan aturan. "Tetapi aturan itu dilaksanakan atau tidak, baru diketahui setelah ada laporan dari Gubernur Riau. Setelah ada laporan, baru kita bisa tanggapi," katanya. *** (ira)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Raup 21.806 Suara, Mantan Wako Dumai Melenggang ke Senayan
- DPRD Rohul Diisi 33 Wajah Baru, 12 Incumben dan 6 Perempuan
- Golkar Raup 78.660 Suara di Rohil untuk DPR RI
- Enam Legislatif Rohil Duduk Tiga Kali Berturut-Turut
- Polisi Kirim Lagi Berkas Tersangka Maimanah Umar dan Putrinya ke Jaksa
- Istri Bupati Kampar Juara Peraih Suara Terbanyak untuk DPRD Riau
- Hasil Sementara di Pulau Bengkalis,
Caleg Golkar an PDI P Dominasi Perolehan Suara



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.198.148.191
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com