Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Sabtu, 5 September 2015 07:33
Jarak Pandang 700 Meter, Kedatangan Pesawat Masih Terhambat

Sabtu, 5 September 2015 07:32
Hidayat Hamid Terima SK Kepengurusan KNPI Inhil

Sabtu, 5 September 2015 07:30
Masyarakat Kenegerian Teluk Kuantan Kompak Dukung Mursini-Halim

Sabtu, 5 September 2015 07:27
Cegah Ispa, Diskes Inhil Imbau Masyarakat Periksakan ke Fasyankes Terdekat

Jum’at, 4 September 2015 22:43
3 Pasang Kekasih Terjaring Razia Satpol PP Meranti

Jum’at, 4 September 2015 21:32
Hari Pelanggan Nasional,
Honda CDN Berikan Beragam Souvenir dan Hadiah Untuk Konsumen


Jum’at, 4 September 2015 21:27




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Jum’at, 23 April 2010 17:04
Soal Wabup Pelalawan,
Sikap Kemendagri Tunggu Laporan Pemprov Riau


Proses pelantikan M Harris sebagai Wabup Pelalawan hasil pemilihan DPRD setempat belum ada titik terang. Kemendagri baru sersikap setelah menerima laporan Pemprov Riau.

Riauterkini-JAKARTA-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Gubernur Riau HM Rusli Zainal segera melaporkan proses pemilihan wakil bupati Pelalawan agar segera bisa disikapi apakah proses terpilihnya HM Haris dapat diterima atau tidak. Sebab, ada informasi bahwa proses pemilihannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku, dan kurang dari 11 bulan lagi akan dilakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten tersebut.

"Kita minta agar Gubernur Riau sebagai wakil pemerintah pusat di daerah segera melaporkan hasil pemilihan wakil bupati Pelalawan di DPRD. Harus ada hitam atau putih, baru kita bisa menanggapi," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Saut Situmorang di Jakarta, Jumat (23/4/2010).

Menurut Saut, meski ada kesan Gubernur Riau merasa dilangkahi atau tidak dilibatkan dalam proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan yang dimenangkan HM Haris itu, tetap harus dilaporkan ke Mendagri untuk dibuat surat keputusan apakah proses pengangkatnya dapat dilanjutkan atau tidak. "Gubernur punya kewewenangan melaporkan, gubernur tahu mana yang perlu dilaporkan atau tidak. Gubernur tidak ada alasan untuk menghambat, kalau alasan ketersinggungan tidak kita tanggapi. Kita minta segera dilaporkan," katanya.

Saut menegaskan, sah atau tidak sahnya proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan bukan ditentukan oleh Gubernur Riau, tetapi aparat penegak hukum bila hal itu dipermasalahkan secara hukum karena dianggap tidak sesuai aturan. Namun, bagi Kemendagri sendiri proses pemilihan Wakil Bupati Pelalawan harus sesuai mekanisme dan aturan. "Tetapi aturan itu dilaksanakan atau tidak, baru diketahui setelah ada laporan dari Gubernur Riau. Setelah ada laporan, baru kita bisa tanggapi," katanya. *** (ira)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Masyarakat Kenegerian Teluk Kuantan Kompak Dukung Mursini-Halim
- Dewan Sebut Karhutlah di Riau Banyak Dilakukan Orang Luar
- Pilkada Rohul, Panwas Mulai Menertibkan APK Tiga Paslon
- Maju Pilkada, Baru Tiga Anggota DPRD Riau Ajukan Surat Pengunduran Diri
- Pilkada Kuansing, Mursini-Halim Paparkan Visi dan Misi di Benai
- Ogah Nunggu 10 Tahun, Husni Tamrin Total Dukung Harris di Pilkada Pelalawan
- Dewan Tolak Rencana Pencabutan Status Cagar Budaya Mesjid Raya


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.221.83.86
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com