Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 22 Maret 2019 19:05
Program 100 Hari Kerja, Bupati Inhil Hadiri Pembukaan Operasi Katarak Gratis di RSUD Puri Husada

Jum’at, 22 Maret 2019 18:27
Gubri Resmikan Masjid Al Anshor, Wakaf Mantan Bupati Siak Arwis AS

Jum’at, 22 Maret 2019 17:35
Bengkalis Komit Tingkatkan Kapabilitas dan Kapasitas APIP

Jum’at, 22 Maret 2019 17:33
Air Pasang, PKL Batu Enam Rohil Kocar-kacir Selamatkan Dagangan

Jum’at, 22 Maret 2019 17:21
Baru Pemprov dan Lima Kabupaten yang Serahkan LKPD ke BPK Riau

Jum’at, 22 Maret 2019 17:18
Sedang Ukur Tanah, Warga Panam Dikejar Pakai Parang

Jum’at, 22 Maret 2019 16:35
Chevron Sigap Bantu Kebakaran Lahan di Tanah Putih Tanjung Melawan Rohil

Jum’at, 22 Maret 2019 16:29
Amankan Pemilu 2019 di Riau, TNI-Polri Terjunkan 10.650 Personel

Jum’at, 22 Maret 2019 16:17
Tampil Agresif dan Sporty, Suzuki All New Ertiga Sport Dipamerkan di Mal SKA Pekanbaru

Jum’at, 22 Maret 2019 16:14
Gandeng Persada Bunda, Kejati Riau Lakukan Penerangan Hukum

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 24 Juni 2008 15:28
DPR Sahkan Ibukota Rohil Pindah ke Bagan Siapiapi

Meskipun Depdagri sempat menolak, akhirnya rapat paripurna DPR RI menyetujui pengesahan ibukota Kabupaten Rokan Hilir pindah dari Ujung Tanjung ke Bagan Siapiapi.

Riauterkini-JAKARTA-Rapat Paripurna DPR mengesahkan RUU Perubahan Ketiga atas UU No.53 tahun 1999 tentang pemindahan ibukota sementara Bagan Siapisiapi menjadi ibukota definitif Kabupaten Rokan Hilir. Rapat Paripurna juga mengesahkan 12 RUU kabupaten/kota menjadi daerah otonom baru.

"Dengan demikian setelah mendengar pendapat fraksi-fraksi dan pendapat pemerintah, maka saya menanyakan kepada 396 Anggota Dewan yang hadir. Apakah RUU Perubahan Ketiga atas UU 53 tahun 1999 dan 12 RUU kabupaten/kota dapat disetujui menjadi UU," kata Ketua DPR Agung Laksono saat memimpin Rapat Paripurna di Jakarta, Selasa (24/6).

Dalam sambutannya, Mendagri Mardiyanto mengatakan, selama pembahasan 13 RUU tersebut memang terjadi silang pendapat. Kendati begitu, kata Mendagri, pembahasan telah melalui mekanisme dan prosedur seperti administrasi, teknis kewilayahan dan kajian DPOD, serta dilakukan pembahasan mendalam di DPR.

"Wajar ada silang pendapat, tapi pembahasan ke-13 RUU tersebut telah melalui mekanisme dan prosedur yang diatur di dalam perundang-undangan," kata Mendagri.

Dengan ditambahnya ke-12 daerah otonom baru itu, maka terdapat 33 provinsi, 376 kabupaten dan 95 kota. Namun Mendagri mengingatkan, mulai 2008 pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap daerah otonom baru. "Jika dalam evaluasi ternyata tidak bisa berdiri sendiri maka akan kembali digabung dengan daerah induk. Pemerintah telah menerbitkan PP 78/2007 dan PP 6/2008 untuk melakukan evaluasi terhadap daerah otonom baru," katanya.

Sementara 10 fraksi di DPR, yakni F-PG, F-PDIP, F-PPP, F-PD, F-PKS, F-PAN, F-KB, F-PDS, F-PBR dan F-BPD memberikan persetujuan terhadap ke-12 RUU kabupaten/kota dan RUU Perubahan Ketiga atas UU 53 tahun 1999 menjadi UU. Pada kesempatan itu, fraksi-fraksi di DPR menuntut pemerintah segera membuat grand desain pembentukan daerah otonom baru.

"Pemekaran wilayah untuk mempermudah akses atau rentang kendali masyarakat dalam memperoleh pelayanan sehingga masalah kemiskinan misalnya dapat segera diatasi. Tapi kedepan tetap harus disertai proyeksi dari pemerintah mengenai grand desain pemekaran," kata Andi Juliana Paris, Juri Bicara F-PAN.

Adapun ke-12 RUU kabupaten/kota yang disahkan menjadi UU , selain Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Utara (Sumut) adalah Kabupaten Bengkulu Tengah (Bengkulu), Lombok Utara (NTB), Bolaang Mongondow Timur dan Selatan (Sulut), Malaku Barat Daya dan Buru Selatan (Maluku), Kabupaten Kepulauan Anambas (Kepri), serta Kota Sungai Penuh (Jambi). (ira)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Baru Pemprov dan Lima Kabupaten yang Serahkan LKPD ke BPK Riau
- Amankan Pemilu 2019 di Riau, TNI-Polri Terjunkan 10.650 Personel
- Dalam Rangka Pileg dan Pilpres 2019,
Inhil Apel Gelar Pasukan Kesiapan TNI-Polri dan Komponen Bangsa Lainnya

- Tim Gabungan Gelar Apel Pasukan Pengamanan Pemilu 2019
- Apel Gelar Pasukan, Bupati Kampar Tegaskan Jangan Ada Intimidasi pada Pemilu 2019
- 300 Personel BKO Polda Riau Ikut Amankan Pemilu 2019 di Rohul
- Harapkan WTP, Gubri Serahkan Laporan Keuangan Pemerintah
- TNI Polri Bengkalis Siap Amankan Pesta Demokrasi Serentak April 2019
- Batas 2 Mei, tak Serahkan LPPDK, Caleg Bakal Dicoret
- Pimpin Apel Siaga Pengaman Kampanye, Gubri Minta Aparat Netral di Pemilu 2019
- Soal Reposisi Waka DPRD, Dedet Bersyukur dan Auzar Ngaku tak Tau
- Demokrat Minta Reposisi Waka DPRD Riau, Dedet Diganti Asri Auzar
- Tak Serahkan LADK 11 Parpol Dicoret di Sejumlah Daerah
- Dewan Nilai Kinerja ASN pemkab Rohil Harus Terus Ditingkatkan
- Usulan Perampingan OPD, BP2D Nilai Tidak Begitu Penting
- Rampingkan OPD, Gubri Minta Dukungan DPRD
- Bawaslu Pelalawan Imbau Parpol Serahkan Nama-nama Saksi
- KPU Kuansing Yakin Pelipatan Surat Suara Tuntas 7 Hari
- Jelang Kampanye Terbuka, Bawaslu Bengkalis Ajak Kawal Pemilu
- DPTb Diplenokan, Bawaslu Bengkalis Sampaikan 5 Poin Rekomendasi ke KPU


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com