Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 20 Nopember 2018 21:36
Pesta Sabu Semiliar, Seorang Oknum Polisi dan 6 Kawannya Ditangkap Polsek Mandau

Selasa, 20 Nopember 2018 20:06
Jadwal Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Inhil Dimajukan Sejam

Selasa, 20 Nopember 2018 17:08
Perdana di Pekanbaru,
UMRI Dipercaya sebagai Tuan Rumah Pelatihan Auditor Mutu Internal PTMA


Selasa, 20 Nopember 2018 16:24
Sambut Hari Juang Kartika, Korem 031/WB Bedah Rumah Warga Kurang Mampu

Selasa, 20 Nopember 2018 14:12
Pantai Indah Selatbaru, Bengkalis Akan Berlakukan Tiket Masuk

Selasa, 20 Nopember 2018 13:46
Sekda Lantik 136 Pejabat Eselon III dan IV Pemkab Inhil

Selasa, 20 Nopember 2018 13:31
Rumah diterjang Longsor Warga Benai Telan Kerugian 50 Juta

Selasa, 20 Nopember 2018 10:30
Camat Kuantan Tengah, Kuansing Bantu panti Asuhan dan Lansia Tunanetra

Selasa, 20 Nopember 2018 07:01
Rp1,4 Triliun, Pemkab Meranti Ajukan Nota Keuangan RAPBD 2019 ke DPRD

Selasa, 20 Nopember 2018 06:57
Teken KUA-PPAS 2019 Terkendala Rincian DBH Migas dari Pusat

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 24 Juni 2008 15:28
DPR Sahkan Ibukota Rohil Pindah ke Bagan Siapiapi

Meskipun Depdagri sempat menolak, akhirnya rapat paripurna DPR RI menyetujui pengesahan ibukota Kabupaten Rokan Hilir pindah dari Ujung Tanjung ke Bagan Siapiapi.

Riauterkini-JAKARTA-Rapat Paripurna DPR mengesahkan RUU Perubahan Ketiga atas UU No.53 tahun 1999 tentang pemindahan ibukota sementara Bagan Siapisiapi menjadi ibukota definitif Kabupaten Rokan Hilir. Rapat Paripurna juga mengesahkan 12 RUU kabupaten/kota menjadi daerah otonom baru.

"Dengan demikian setelah mendengar pendapat fraksi-fraksi dan pendapat pemerintah, maka saya menanyakan kepada 396 Anggota Dewan yang hadir. Apakah RUU Perubahan Ketiga atas UU 53 tahun 1999 dan 12 RUU kabupaten/kota dapat disetujui menjadi UU," kata Ketua DPR Agung Laksono saat memimpin Rapat Paripurna di Jakarta, Selasa (24/6).

Dalam sambutannya, Mendagri Mardiyanto mengatakan, selama pembahasan 13 RUU tersebut memang terjadi silang pendapat. Kendati begitu, kata Mendagri, pembahasan telah melalui mekanisme dan prosedur seperti administrasi, teknis kewilayahan dan kajian DPOD, serta dilakukan pembahasan mendalam di DPR.

"Wajar ada silang pendapat, tapi pembahasan ke-13 RUU tersebut telah melalui mekanisme dan prosedur yang diatur di dalam perundang-undangan," kata Mendagri.

Dengan ditambahnya ke-12 daerah otonom baru itu, maka terdapat 33 provinsi, 376 kabupaten dan 95 kota. Namun Mendagri mengingatkan, mulai 2008 pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap daerah otonom baru. "Jika dalam evaluasi ternyata tidak bisa berdiri sendiri maka akan kembali digabung dengan daerah induk. Pemerintah telah menerbitkan PP 78/2007 dan PP 6/2008 untuk melakukan evaluasi terhadap daerah otonom baru," katanya.

Sementara 10 fraksi di DPR, yakni F-PG, F-PDIP, F-PPP, F-PD, F-PKS, F-PAN, F-KB, F-PDS, F-PBR dan F-BPD memberikan persetujuan terhadap ke-12 RUU kabupaten/kota dan RUU Perubahan Ketiga atas UU 53 tahun 1999 menjadi UU. Pada kesempatan itu, fraksi-fraksi di DPR menuntut pemerintah segera membuat grand desain pembentukan daerah otonom baru.

"Pemekaran wilayah untuk mempermudah akses atau rentang kendali masyarakat dalam memperoleh pelayanan sehingga masalah kemiskinan misalnya dapat segera diatasi. Tapi kedepan tetap harus disertai proyeksi dari pemerintah mengenai grand desain pemekaran," kata Andi Juliana Paris, Juri Bicara F-PAN.

Adapun ke-12 RUU kabupaten/kota yang disahkan menjadi UU , selain Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Utara (Sumut) adalah Kabupaten Bengkulu Tengah (Bengkulu), Lombok Utara (NTB), Bolaang Mongondow Timur dan Selatan (Sulut), Malaku Barat Daya dan Buru Selatan (Maluku), Kabupaten Kepulauan Anambas (Kepri), serta Kota Sungai Penuh (Jambi). (ira)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Rp1,4 Triliun, Pemkab Meranti Ajukan Nota Keuangan RAPBD 2019 ke DPRD
- Teken KUA-PPAS 2019 Terkendala Rincian DBH Migas dari Pusat
- Sekretaris Banggar DPRD Riau Pastikan Usulan Tambah Modal BUMD Rp3 Triliun Dicoret
- Sampaikan RAPBD Kampar 2019, Bupati Kampar Akui Terus Berupaya Wujudkan 3i
- Cemari Sungai, DPRD Kuansing Minta PT SUN Ditutup
- 7 Proyek MY Batal 2018, Mulai 2019 Dijadikan Kegiatan Reguler
- Dinilai Tak Paham Pemerintahan, DPRD Kembali Akan Panggil Bupati - Wabup
- Seorang Caleg DCT di Pelalawan, Ikut Pilkades Menang dan Dilantik
- Pembangunan al-Qur'an Center Gubri Terpilih Terancam Tak Masuk APBD Riau 2019
- Besok, Cawapres Maaruf Amin Kunjungi Riau
- Ditaja Pijar Melayu,
LAM dan Polda Sepakat Ciptakan Pemilu Damai di Riau

- Mendadak Dihampiri Ketua DPRD Kuansing, Ibu-ibu di Benai Merasa Tersanjung
- Bawaslu Riau Sosialisasi Pengawasan Pemilu 2019 pada Media Massa
- Makan dan Minum SMA Plus Dihentikan, Waka DPRD Riau Tak Yakin Karena Anggaran
- Rakor Sehari,
DPMP Rohul Harapkan Panwas Bisa Selesaikan Sengketa Pilkades Serentak 2018

- KPU Kampar Tetapkan DPT Hasil Perbaikan Kedua 475.554 Pemilih
- Pilkades Serentak di Bengkalis, Tiga Desa Resmi Ajukan Keberatan
- KPU Riau Tetapkan DPT Pemilu 2019 Sebanyak 3,86 juta Pemilih
- Bertambah 25.045 Jiwa, KPU Tetapkan 387.039 Pemilih Pemilu 2019 di Bengkalis
- KPU Tetapkan DPTHP-2 Pemilu 2019‎ di Kabupaten Rohul‎ 314.903 Pemilih


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com