Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 21 Agustus 2019 21:18
Danrem 031/Wirabima Kunker ke Bengkalis

Rabu, 21 Agustus 2019 19:03
Ngopi Saat Jam Kerja, Empat ASN dan Dua Honorer Pemkab Inhu Diamankan Satpol PP

Rabu, 21 Agustus 2019 18:09
Batas Akhir Persiapan Pilkada 2020 Bengkalis September 2019

Rabu, 21 Agustus 2019 17:22
Diselimuti Kabut Asap, Dua Titik Api Terdeteksi di Inhu

Rabu, 21 Agustus 2019 17:09
Tugas Panitia Rayon IV Tuntas, Hadiah pacu Jalur Masih Terkendala di Dinas Pariwisata

Rabu, 21 Agustus 2019 16:33
Pelatakan Batu Pertama 24 Agustus,
Gubri Siap Gerakan Wakaf Pembangunan Universitas Anak Yatim


Rabu, 21 Agustus 2019 15:31
Udara Tercemar Asap, Disdik Bengkalis Belum Instruksikan Sekolah Diliburkan

Rabu, 21 Agustus 2019 15:27
Diduga Tewas Dibunuh,
Sosok Mayat Pria di Kebun Sawit Lahan Pemko Pekanbaru Gegerkan Warga


Rabu, 21 Agustus 2019 15:14
2020 FPJ Masuk Kalender Pariwisata Nasional, Ketua DPRD Apresiasi Menteri Pariwisata RI

Rabu, 21 Agustus 2019 15:08
Seorang Pelaku Tersangka,
Tim Satgas Karlahut Rohul Amankan 2 Terduga Pembakar Lahan di Rambah Hilir


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 24 Juni 2008 15:28
DPR Sahkan Ibukota Rohil Pindah ke Bagan Siapiapi

Meskipun Depdagri sempat menolak, akhirnya rapat paripurna DPR RI menyetujui pengesahan ibukota Kabupaten Rokan Hilir pindah dari Ujung Tanjung ke Bagan Siapiapi.

Riauterkini-JAKARTA-Rapat Paripurna DPR mengesahkan RUU Perubahan Ketiga atas UU No.53 tahun 1999 tentang pemindahan ibukota sementara Bagan Siapisiapi menjadi ibukota definitif Kabupaten Rokan Hilir. Rapat Paripurna juga mengesahkan 12 RUU kabupaten/kota menjadi daerah otonom baru.

"Dengan demikian setelah mendengar pendapat fraksi-fraksi dan pendapat pemerintah, maka saya menanyakan kepada 396 Anggota Dewan yang hadir. Apakah RUU Perubahan Ketiga atas UU 53 tahun 1999 dan 12 RUU kabupaten/kota dapat disetujui menjadi UU," kata Ketua DPR Agung Laksono saat memimpin Rapat Paripurna di Jakarta, Selasa (24/6).

Dalam sambutannya, Mendagri Mardiyanto mengatakan, selama pembahasan 13 RUU tersebut memang terjadi silang pendapat. Kendati begitu, kata Mendagri, pembahasan telah melalui mekanisme dan prosedur seperti administrasi, teknis kewilayahan dan kajian DPOD, serta dilakukan pembahasan mendalam di DPR.

"Wajar ada silang pendapat, tapi pembahasan ke-13 RUU tersebut telah melalui mekanisme dan prosedur yang diatur di dalam perundang-undangan," kata Mendagri.

Dengan ditambahnya ke-12 daerah otonom baru itu, maka terdapat 33 provinsi, 376 kabupaten dan 95 kota. Namun Mendagri mengingatkan, mulai 2008 pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap daerah otonom baru. "Jika dalam evaluasi ternyata tidak bisa berdiri sendiri maka akan kembali digabung dengan daerah induk. Pemerintah telah menerbitkan PP 78/2007 dan PP 6/2008 untuk melakukan evaluasi terhadap daerah otonom baru," katanya.

Sementara 10 fraksi di DPR, yakni F-PG, F-PDIP, F-PPP, F-PD, F-PKS, F-PAN, F-KB, F-PDS, F-PBR dan F-BPD memberikan persetujuan terhadap ke-12 RUU kabupaten/kota dan RUU Perubahan Ketiga atas UU 53 tahun 1999 menjadi UU. Pada kesempatan itu, fraksi-fraksi di DPR menuntut pemerintah segera membuat grand desain pembentukan daerah otonom baru.

"Pemekaran wilayah untuk mempermudah akses atau rentang kendali masyarakat dalam memperoleh pelayanan sehingga masalah kemiskinan misalnya dapat segera diatasi. Tapi kedepan tetap harus disertai proyeksi dari pemerintah mengenai grand desain pemekaran," kata Andi Juliana Paris, Juri Bicara F-PAN.

Adapun ke-12 RUU kabupaten/kota yang disahkan menjadi UU , selain Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Utara (Sumut) adalah Kabupaten Bengkulu Tengah (Bengkulu), Lombok Utara (NTB), Bolaang Mongondow Timur dan Selatan (Sulut), Malaku Barat Daya dan Buru Selatan (Maluku), Kabupaten Kepulauan Anambas (Kepri), serta Kota Sungai Penuh (Jambi). (ira)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Bertambah Rp186 M, Estimasi Perubahan APBD Bengkalis 2019 Rp4,06 T
- Banyak Meninggal, KPU tak Bisa Perketat Seleksi KPPS
- KPU Riau Gelar Rapat Evaluasi Kampanye Pemilu 2019
- Warga Tumpah Saksikan Pesta Rakyat Bersama Husni Tamrin di Pelalawan
- Bakal Hadiri Upacara HUT RI ke-74,
Husni Tamrin Ramaikan Pesta Rakyat di Kecamatan Pangkalan Kuras, Pelalawan

- Anggota DPRD Bengkalis Sosialisasikan Perda Zakat di Bathin Solapan
- ‎Kabut Asap di Pelalawan Kian Pekat,
Ketua DPRD Pelalawan Desak Pemda Liburkan Sekolah-Sekolah

- Gugatan Teddy Dikabulkan Hakim,
Ini Tanggapan Ketua DPRD dan Bupati Rohul

- ..
- Disaksikan Ahmad Hijazi, Ahmad Syah Resmi Dilantik sebagai Pj Sekdaprov Riau
- Komisi IV DPRD Bengkalis Undang Kepala Sekolah 3 Kecamatan Bahas Isu Pungli
- KPU Temu Ramah Bersama Anggota DPRD Kuansing Terpilih
- DPP PAN Putuskan Anton Sugianto Capim DPRD Pelalawan
- KPU Serahkan Nama 35 Anggota DPRD Kuansing pada Pemkab
- Terungkap di Hearing DPRD Kampar, Anggaran Bantuan 24 Panti Asuhan Raib dari APBD 2019
- Pelantikan Dewan Terpilih Kuansing Dijadwalkan September
- Gerindra Ajukan‎ Abdul Halim Sebagai Ketua DPRD Rohul 2019-2024
- APBD Bengkalis TA 2019 Mungkin Akan Dirasionalisasi 20 Persen
- 8 Kursi, PKS Jawara di Pekanbaru
- Ini Dia Anggota Dewan Terpilih di DPRD Riau Hasil Pileg 2019


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com