Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 21 Agustus 2019 21:18
Danrem 031/Wirabima Kunker ke Bengkalis

Rabu, 21 Agustus 2019 19:03
Ngopi Saat Jam Kerja, Empat ASN dan Dua Honorer Pemkab Inhu Diamankan Satpol PP

Rabu, 21 Agustus 2019 18:09
Batas Akhir Persiapan Pilkada 2020 Bengkalis September 2019

Rabu, 21 Agustus 2019 17:22
Diselimuti Kabut Asap, Dua Titik Api Terdeteksi di Inhu

Rabu, 21 Agustus 2019 17:09
Tugas Panitia Rayon IV Tuntas, Hadiah pacu Jalur Masih Terkendala di Dinas Pariwisata

Rabu, 21 Agustus 2019 16:33
Pelatakan Batu Pertama 24 Agustus,
Gubri Siap Gerakan Wakaf Pembangunan Universitas Anak Yatim


Rabu, 21 Agustus 2019 15:31
Udara Tercemar Asap, Disdik Bengkalis Belum Instruksikan Sekolah Diliburkan

Rabu, 21 Agustus 2019 15:27
Diduga Tewas Dibunuh,
Sosok Mayat Pria di Kebun Sawit Lahan Pemko Pekanbaru Gegerkan Warga


Rabu, 21 Agustus 2019 15:14
2020 FPJ Masuk Kalender Pariwisata Nasional, Ketua DPRD Apresiasi Menteri Pariwisata RI

Rabu, 21 Agustus 2019 15:08
Seorang Pelaku Tersangka,
Tim Satgas Karlahut Rohul Amankan 2 Terduga Pembakar Lahan di Rambah Hilir


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 20 Juli 2019 15:22
Pansus DPRD Bengkalis Bahas Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Bersama Kemendikbud RI

Matangkan RanperdaPenyelenggaraan Pendidikan, Pansus DPRD Bengkalis bersama dinas terkait konsultasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.

Riauterkini-BENGKALIS- Untuk mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Perda Penyelenggaraan Pendidikan, Pansus DPRD Bengkalis bersama dinas terkait konsultasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI), pada Kamis (18/7/19) kemarin.

Rombongan Pansus yang dipimpin Sofyan, S.Pd.I diterima Indri Harlina, dari pihak Kemendikbud RI. Mengawali pertemuan, Sofyan sebagai ketua Pansus menyampaikan, semangat Ranperda ini adalah untuk mencari jalan keluar terhadap berbagai persoalan pendidikan yang selama ini terjadi di Bengkalis. Oleh karena itu, Pansus DPRD Bengkalis mengharapkan solusi dari pihak Kemendikbud RI untuk menyempurnakan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan ini.

Poin-poin penting yang ingin dimasukkan ke dalam Ranperda ini antara lain mengenai bantuan pemerintah daerah (Pemda) terhadap perguruan tinggi dan sekolah agama, aturan mengenai pungutan liar (Pungli), dan aturan terkait sistem zonasi yang menjadi polemik di tengah masyarakat akhir-akhir ini.

Menanggapi maksud dan tujuan Pansus DPRD Bengkalis, Indri Harlina mengatakan, untuk pendidikan perguruan tinggi merupakan kewenangan Pemda untuk mengatur dan menerapkan kebijakan tetapi tetap harus berdasarkan acuan peraturan yang telah dibuat oleh K kementerian, begitupun dengan pendidikan agama.

Indri menegaskan, di dalam Permendikbud sudah diatur terkait masalah Pungli. Ada poin di Permendikbud menjelaskan yang diperbolehkan dilakukan oleh komite sekolah adalah sumbangan pendidikan yang sifatnya sukarela dan tidak mengikat satuan pendidikan. Sedangkan pungutan yang sifatnya mengikat dan ditentukan baik jumlah atau waktunya dilarang untuk dilakukan.

"Orang tua dipersilahkan untuk memberikan sumbangan terhadap kegiatan yang dilakukan sekolah, tanpa ditentukan waktu maupun jumlah sumbangannya. Namun terkait Pungli harus benar-benar dilakukan investigasi apakah benar terjadi pungutan di sekolah, agar tidak terjadi kesalahpahaman dari berbagai pihak," ungkap Indri.

Terkait zonasi, Ketua Pansus Sofyan bersama anggota mengusulkan perlu dilakukannya evaluasi terhadap sistem yang sekarang sedang berjalan dari tahun 2018-2019 ini. Pemerintah harus mempersiapkan terlebih dahulu sarana dan prasarana yang ada, baru kemudian sistem zonasi ini dapat diterapkan dengan baik dan angka zonasi sebaiknya sebesar 60% dan selebihnya digunakan untuk jalur prestasi dan lain-lain.

"Sangat disayangkan apabila ada anak-anak berprestasi tidak dapat masuk ke sekolah yang sesuai dengan kemampuannya karena terkendala oleh sistem zonasi ini. Dan sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tentu saja kami anggota DPRD sering menjadi serba salah dalam menyikapinya," tambah Sofyan.

Aspirasi yang disampaikan oleh Pansus diterima oleh Kemendikbud RI yang nantinya akan dijadikan bahan evaluasi kedepannya. Selain itu, Kemendikbud juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan Pemda Kabupaten Bengkalis yang telah berinisiatif untuk merancang Perda Penyelenggaraan Pendidikan ini.***(dik/rls)

Foto : Kegiatan Pansus Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Bengkalis konsultasi ke Kemendikbud RI.

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Bertambah Rp186 M, Estimasi Perubahan APBD Bengkalis 2019 Rp4,06 T
- Banyak Meninggal, KPU tak Bisa Perketat Seleksi KPPS
- KPU Riau Gelar Rapat Evaluasi Kampanye Pemilu 2019
- Warga Tumpah Saksikan Pesta Rakyat Bersama Husni Tamrin di Pelalawan
- Bakal Hadiri Upacara HUT RI ke-74,
Husni Tamrin Ramaikan Pesta Rakyat di Kecamatan Pangkalan Kuras, Pelalawan

- Anggota DPRD Bengkalis Sosialisasikan Perda Zakat di Bathin Solapan
- ‎Kabut Asap di Pelalawan Kian Pekat,
Ketua DPRD Pelalawan Desak Pemda Liburkan Sekolah-Sekolah

- Gugatan Teddy Dikabulkan Hakim,
Ini Tanggapan Ketua DPRD dan Bupati Rohul

- ..
- Disaksikan Ahmad Hijazi, Ahmad Syah Resmi Dilantik sebagai Pj Sekdaprov Riau
- Komisi IV DPRD Bengkalis Undang Kepala Sekolah 3 Kecamatan Bahas Isu Pungli
- KPU Temu Ramah Bersama Anggota DPRD Kuansing Terpilih
- DPP PAN Putuskan Anton Sugianto Capim DPRD Pelalawan
- KPU Serahkan Nama 35 Anggota DPRD Kuansing pada Pemkab
- Terungkap di Hearing DPRD Kampar, Anggaran Bantuan 24 Panti Asuhan Raib dari APBD 2019
- Pelantikan Dewan Terpilih Kuansing Dijadwalkan September
- Gerindra Ajukan‎ Abdul Halim Sebagai Ketua DPRD Rohul 2019-2024
- APBD Bengkalis TA 2019 Mungkin Akan Dirasionalisasi 20 Persen
- 8 Kursi, PKS Jawara di Pekanbaru
- Ini Dia Anggota Dewan Terpilih di DPRD Riau Hasil Pileg 2019


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com